Laporan/Prosiding

Makalah ini terdapat di dalam buku: Kumpulan Makalah Tema Air Dan Budaya Dalam Seminar Nasional HAri Air Sedunia ke 14, Th. 2006, Jakarta, 25 April 2006 Gedung Sapta Taruna DPU.abstrakUmbul Pengging terletak di desa Dukuh Kecamatan Banyudono, sekitar 12 km dari Kota Boyolali. Samapi sekarang tempat ini tetap menjadi daya tarik bagi masyarakat luas terutama menjelang bulan puasa, yaitu sebagai tempat padusan dan kungkum untuk menyucikan diri sebelum menjalani ibadah puasa. Sedangkan airnya dibudayakan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat setempat guna memenuhi berbagai kebutuhan hidup (mengairi sawah, sebagai air minum, perikanan, dan budaya kungkum/ziarah). Hal ini sangat berpengaruh terhadap pola budaya perilaku masyarakat setempat.Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan penggunaan air untuk keperluan ritual dan keperluan domestik (untuk air minum, mencuci pakain, buang air, dsb) serta kegiatan rekreasi perairan, sementara penggunaan selama ini masih bercampur baur antara berbagai kegiatan tersebut. Perlu dipikirkan konservasi air dan pengaturan budaya tata air melalui perilaku masyarakat.

Himpunan Peraturan Tentang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, mencakup 2 Peraturan Pemerintah, sebagai berikut:
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

Makalah ini terdapat di dalam buku: Jurnal Teknik Lingkungan Universitas Andalas DAMPAK, Vol 2, No. 1 Januari 2005abstrakDalam merancang sistim pengelolaan persampahan pelu adanya data - data dasar mengenai persmpahan seperti data timbunan, komposisi serta karasteristik sampah. Dalam penelitian ini akan ditentukan timbunan, komposisi, karasteristik fisik antara lain berat jenis, faktor pendataan alamiah dan karesteristik kimia berupa kelembapan, kadar volatil dan kadar abu dari sampah yang dihasilkan dari daerah domestik, komersil dan institusi. Dari hasi l penelitian diperoleh timbulan sampah Kota Solok tahun 2002 sebesar 2, 42l/oh. Komposisi sampah Kota Solok yan gdidominan adalah sampah makanan, diikuti dengan sampah kertas, plastik, dan lainnya. Sedangkan karakteristik fisik sampah berupa berat jenis berkisar antara 0,18 - 0,25, faktor pemadatan alamiah 21 - 76% dan karakteristik kimia berupa kelembapan berkisar 57% - 67%. tinggi kelembapan dan komposisi sampah organik dapat menyebabkan sampah mudah membusuk dan menimbulkan bau, sehingga diperlukan wadah yang kedap, tertutup dan tidak mudah berkarat. Untuk mencegah dekomposisi di tempat dianjurkan pengumpulan sesegera mungkin. Pengelolaan sampah yang efektif digunakan adalah metoda komposting untuk sampah sisa bahan makanan dan daur ulang untuk komponen kerta, plastik, logam dan kaca.

Berdasarkan Undang - Undang nomor 23 Th. 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup pasal 8, sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar - besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, peemerintah mengatur penyediaan peruntukan, penggunaan, pengelolaa lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk daya genetika.

Buku Himpunan Peraturan Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mencakup:
1. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 8 tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Maksud dan tujuan dilaksanakan keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses AMDAL Hidup adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan atas rencana usaha atau kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting lingkungan, memastikan adanya transparansi dalam proses keseluruhan AMDAL, menciptakan suasana kemitraan yang setara antara semua pihak yang berkepentingan.
2. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, tujuan adalah merumuskan lingkup dan kedalaman studi ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan Hidup), mengarahkan studi ANDAL agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga dan waktu yang tersedia. Adapun fungsinya adalah sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa, instansi yang membidangi rencana usaha atau kegiatan dan penyusunan studi ANDAL dan ANDAL yang dilakukan.

Bahwa untuk melestarikan lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk lainnya perlu dilakukan pengendalaian terhadap pembuangan limbah cair ke lingkungan. Bahwa kegiatan industri mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, oleh karena itu perlu dilakuikan pengendalaian terhadap pembuangan limbah cair dengan menetapkan baku mutu limbah cair. Bahwa untuk melaksanakan pengendalian pencemaran sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 15 peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air, perlu ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan menteri negara lingkungan hidup tentang baku mutu cair bagi kegiatan industri.

Buku Himpunan Peraturan Tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Seri VII, Memuat 5 KEPMEN Lingkungan Hidup, Yaitu:
1. Kepmen LH No. Kep-51/MENLH/101995 Tentang Baku Muti Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.
2. Kepmen LH No. Kep-52/MENLH/10/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Bagi Kegiatan Hotel
3. Kepmen LH No. Kep-58/MENLH/12/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah sakit
4. Kepmen LH No. Kep-42/MENLH/101996 Tentang Baku Mutu Limbah Cair BAgi Kegiatan Minyak Dan Gas Serta Panas Bumi
5. Kepmen LH No. Kep-43/MENLH/10/1996 Tentang Kruteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepasan Di Dataran.

Australia development assistance program in Indonesia helps to improve governance, reduce poverty an achieve sustainable development. One of the objectives of Australia Indonesia Country Program Strategy is to increase accessibility to and quality of basic social service in Indonesia, including water supply and sanitation.The first phase of Waspla was a five year $8,3 mullion project commended in 1998 and ended in 2003. It developed a national ppolicy framework for community managed water and sanitation services icluding field trials to test aspects of the policy in a number of districts. The current 5 year phase involving and AusAID contribution of $8.1 million commenced January 2004 to assist the GoI to implement the policy.The Goals of WASPOLA 2 is to improve access for Indonesia, particularly the poor, to adequate and sustainable water supply and environmental sanitation service. The project purpuse is to increase the capacity of the GoI to implement policy and continue the on-going process of policy reform for the watersupply sector.

Bantuan teknis operasional kebijakan nasional pembangunan AMPL berbasis masyarakat merupakan salah satu strategi diseminasi kebijakan sebagaimana yang telah direncanakan dalam action plan WASPOLA .

Kegiatan ini dimaksudkan untyuk membantu WSLICK 2 dalam upaya mengembangkan strategi keberlanjutan proyek untuk menjamin pendekatan yang selama ini di kembangkan akan diadopsi oleh pemerintah daerah khususnya pada paska proyek.

Bantuan teknis ini dirancang sebagai awal dalam menumbuhkan kesadaran kritis bagi pelaku proyek baik level pusat, propinsi dan daerah terhadap pentingnya mengembangkan strategi yan gefektif dalam kerangka exit. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk menyepakati langkah - langkah strategis dalam upaya pengembangan strategi keberlanjutan pendekatan WSLIC 2 ke dalam mekanisme perencanaan daerah.

Pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang berkelanjutan merupakan platform bersama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Upaya tersebut telah dilakukan pemerintah Indonesia dengan disusunnya kebijakan nasional pembangunan AMPL berbasis masyarakat. Kebijakan ini telah dioperaasionalkan di 4 kabupaten pada tahun 2002/03 dan 7 kabupaten di 7 propinsi pada th. 2004. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2005 akan dikembangkan dalam skala lebih luas dengan berbagai program sejenis baik ditingkat nasional maupun daerah. Salah satu program tersebut adalah program CWSH. CWSH sebagai sebuah program yang diamanatkan untuk mengadopsi kebijakan nasional AMPL dalam implementasinya menganggap perlu untuk memperkuat tim daerah ayng kelak akan menangani program CWSH. Tujuan dari proyek ini membantu tim pelaksana CWSH daerah dalam meningkatkan pemahamannya mengenai kebijakan dan operasionalisasi kebijakan.