Laporan/Prosiding

This volume sets out the requirements of the Director General of Sewerege Service Department (DGSS) for the design and construction of individual septic tanks within developments. This volume applies to multi unit housing; mixed and individual residentil or commercial developments with a P.E size less than 150, where the use of individual septic tank is being considered.The largest capacity of individual septic tank so far approved is for 30 PE only. Where the design PE is more than 30 for a single unit of building or sub-divided lot, other system of treatment shall be provided.This volume does not cover the installation of internal plumbing systems to buildings. The requirements for internal plumbing systems is managed by the relevant local authorities.

This Malaysia Water Industry Guide certainly goes a long way in meeting the growing demand for information and statistics on the performence of Malaysias water industry.With the restructuring of the water industry in full swing, the importance of a reference document guide is further highlighted. The goal of the restructuring is the creation of excellence in Malaysia water supply services, and a key component in achieving this the availability of timely and accurate data.This provision of such comprehensive information in this guide facilities the vital task of bencmarking the performance of water related entities to promote greater competitivenes and efficiency in the water industry. This, ini turn, will benefit consumers as water related companies strive to provide higher quality and more efficient service.

Makalah ini terdapat di dalam buku: Kumpulan Makalah Tema Air Dan Budaya Dalam Seminar Nasional Hari Air Sedunia ke 14, Th. 2006, Jakarta, 25 April 2006 Gedung Sapta Taruna DPU.

Abstrak :
Keberadaan air bagi manusia untuk menunjang kehidupannya merupakan yang mutlak dibutuhkan. Namun sejak dasawarsa terakhir ini keberadaan air sebagai suatu sumber daya sudah mencapai titik ktitis yang sangat mempengaruhi hidup dan kehidupan manusia selanjutnya. Perum Jasa Tirta II dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air yang harus ditunjang oleh peran serta seluruh stakeholder, sehingga pembagian peran serta atau tanggung jawab dapat berlangsung dengan baik dan terintegrasi. Proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sda dilakukan secara bersama melibatkan atau partisipasi dari pihak - pihak terkait serta tidak dapat berdiri sendiri. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 7/2004 pasal 70, 82, 83 dan 84, dimana pemberdayaan dan peran masyarakat sangat penting dan dapat dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan sda. Keikutan stakeholders dalam suatu perencanaan dan pengelolaan sda merupakan suatu proses. Proses ini memungkinkan stakeholder untuk berperan dalam pengembangan sda secara berkelanjutan.

Model permintaan perumahan mulai mendapat perhatian dari para peneliti perumahan pada athun 1960, sejak penelitian yang dikerjakan oleh Muth (1960). Menurut peneliti tersebut, model permintaan perumahan ditentukan bebagai faktor ekonomi dan demografi. Disamping itu, jumlah permintaan juga tergantung kepada jumlah stok perumahan dan rehabilitasi perumahan. Sedangkan jumlah rumah yang betul - betul dibangun tergantung dari jumlah permintaan. Data - data mikro tentang perumahan di Indonesia memang sangat terbatas, tidak cukup walaupun untuk mengembangkan model mikro permintaan perumahan yang sederhana. Namun data - data yang berhubungan secara makro dengan industri perumahan cukup tersedia dan dapat dijadikan bahan mentah dalam mengembangkan model permintaan perumahan secara agregat. Sekurang - kurangnya ada dua item yang sangat menentukan besarnya permintaan perumahan: pendapatan dan harga murah. Pengeluaran rumah tangga untuk rumah umumnya hampir mencapai 20% dari total pengeluaran rumah tangga, dan merupakan hampir satu - satunya komponen pengeluaran rumah tangga yang terbesar. Harga rumah sangat beragam tergantung kepada karakteristik internal dari unit rumah itu sendiri, dan juga tergantung kepada lingkungan perumahan, seperti kualitas lingkungan perumahan, lapangan terbuka dan sebagainya.

Model permintaan perumahan mulai mendapat perhatian dari para peneliti perumahan pada athun 1960, sejak penelitian yang dikerjakan oleh Muth (1960). Menurut peneliti tersebut, model permintaan perumahan ditentukan bebagai faktor ekonomi dan demografi. Disamping itu, jumlah permintaan juga tergantung kepada jumlah stok perumahan dan rehabilitasi perumahan. Sedangkan jumlah rumah yang betul - betul dibangun tergantung dari jumlah permintaan. Data - data mikro tentang perumahan di Indonesia memang sangat terbatas, tidak cukup walaupun untuk mengembangkan model mikro permintaan perumahan yang sederhana. Namun data - data yang berhubungan secara makro dengan industri perumahan cukup tersedia dan dapat dijadikan bahan mentah dalam mengembangkan model permintaan perumahan secara agregat. Sekurang - kurangnya ada dua item yang sangat menentukan besarnya permintaan perumahan: pendapatan dan harga murah. Pengeluaran rumah tangga untuk rumah umumnya hampir mencapai 20% dari total pengeluaran rumah tangga, dan merupakan hampir satu - satunya komponen pengeluaran rumah tangga yang terbesar. Harga rumah sangat beragam tergantung kepada karakteristik internal dari unit rumah itu sendiri, dan juga tergantung kepada lingkungan perumahan, seperti kualitas lingkungan perumahan, lapangan terbuka dan sebagainya.

Makalah ini terdapat di dalam buku: Kumpulan Makalah Tema Air Dan Budaya Dalam Seminar Nasional HAri Air Sedunia ke 14, Th. 2006, Jakarta, 25 April 2006 Gedung Sapta Taruna DPU.abstrakKearifan Lokal:Sejarah telah membuktikan bahwa budaya nenek moyang Indonesia tak ada tandingannya dalam pengelolaan SDA. Budaya konservasi SDA - hutan dianggap suci, dibawah pengawasan "puun" pimpinanadat, tidak boleh imasuki sembarangan dan tabu untuk diganggu (Baduai), wajib tanam pohon kelapa, sukun, aren dll. hingga burbuah sebeum menyelenggarakan upacara perkawinan. (Mentawai).Budaya Pendayagunaan SDA - sitem pengairan "subak" (Bali), kerja bhakti "Halowo Sato" pelihara prasarana setelah musyawarah "siulu & siila" (Nias). Budaya Pengendalian daya rusak air - Peringatan dini banjir dari masyarakat hulu ke hilir dengan kentongan, mengenali perilaku binatang sebelum banjir.Meningkatnya kinerja pengelolaan SDA, bukan hanya membantu sistem PSDA, namun lebih dari itu berupa membangun proses penyelenggaraannya yang dapat mengubah perilaku / mental masyarakat dengan kurang baik dalam pengelolaan SDA menjadi budaya hidup bedampingan dengan air secara harmonis dan berkelanjutan. Menata SDA hakekatnya adalah menata perilaku masyarakay, dan untuk menata perilaku tersebut perlu dipersiapkan sejak usia dini.

Makalah ini terdapat di dalam buku: Kumpulan Makalah Tema Air Dan Budaya Dalam Seminar Nasional HAri Air Sedunia ke 14, Th. 2006, Jakarta, 25 April 2006 Gedung Sapta Taruna DPU.abstrakPeningkatan bencana banjir dan tanah longsor, kekeringan dan defisit air serta degradasi kualitas air, membuktikan bahwa "kondisi sub sistem SDA alamiah" yaitu "kesiembangan siklus hidrologi pada daerah aliran sungai (DAS)" sudah terganggu dratis mencapai kondisi krisis. Penyebab mendasar terjadinya krisi SDA adalah masih rendahnya kinerja tata pemerintahan terkait air (water governance). Tanpa upaya dan kebijakan baru akan terjadi kegagalan sistem SDA, yang dapat berakibat pembangunan ekonomi sosial mengalami stagnasi.Dalam rangka implementasi UU 7/2004 tentang SDA, sebagai kebijakan baru untuk mengatasi krisi SDA pemerintah telah mencanangkan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA), yang memmuat enam komponen penyelamatan air: 1, Penataan raung, pemabngunan fisik, pertanahan dan kependudukan, 2. Rehabilaitasi hutan dan lahan serta konservasi SDA, 3. Pengendalian daya rusak air, 4. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran, 5. Pengematan penggunaan air dan pengelolaan permintaan air, 6. Pendayagunaan SDA secara adil, efisien dan berkelanjutan.Karena itu untuk berhasilnya GNKPAdiperlaukan keterpaduan perencanaan dan progarm serta pelaksanaan yang singkron oleh semua stakeholder SDA, dalam suasana dan hubungan kerja sama yang mengedepankan prinsip kemitraan.

Pustaka ini merupakan kumpulan makalah yang disampaikan dalam Diskusi Pengembangan Best Practices, dalam rangka Hari Habitat Dunia 2005, di Departemen Pekerjaan Umum.

Daftar Isi:

1. MCK Plus++ (CSC: Community sanitation Centre) by, BORDA, BEST, BALiFokus.

2. Solusi tepat guna untuk industri kecil di kawasan permukiman padat kelurahan ubung - denpasar. by BaliFokus, BORDA partner network

3. Pengelolaan pengolahan air limbah domestik off site system Kota Banjarmasin (Menuju pengelolaan sanitasi kota yang mandiri). By Muh. Muhidin, ST, MM PDAM Banjarmasin.

4. MCK++ (Solusi Perbaikan Kampung Kumuh yang ramah Lingkungan) versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris oleh BEST

5. Pengolahan limbah industri kecil tahu dan tempe dengan modul dewats untuk UKM. by BORDA, LPTP, BEST, BaliFokus

6. Program Kerja Kelompok UKS/PMR dan Program 7K SMUN 34 Jakarta oleh SMUN 34
 

Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap peranan penyehatan lingkungan dalam mendukung kualitas lingkungan menyebabkan masih rendahnya cakupan pelayanan penyehatan lingkungan. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya hidup bersih dan sehat, yan gtercermin dari perilaku masyarakat yang hingga sekarang masih banyak yang buang air besar di sungai da kebun. Juga semakin maraknya bermunculan tambang inkonvensional yang dilakukan secara tidak betanggungjawab, khususnya di wilayah kab. Belitung telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan terutama pada daerah aliran sungai. Hali ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih bagi kebutuhan masyarakat luas dan keurusakan lingkungan yang cukup parah.Berdasarkan kondisi diatas, maka perlu tindakan yang lebih konkrit dengan ikut melaksanakan kebijakan nasional tentang pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan yang diantaranya melalui penyusunan rencana strategis.Maksud dan tujuan agar pemerintah daerah mempunyai kerangka berpikir dan kerangka tindak secara strategis dalam melaksanakan tujuan dari penusunan. Adapun tujuan tersebut adalah:sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan pengorganisasian pelaksanaan pembangunan AMPL-BM secara efisien, efektif, sistematis dan berkelanjutan. Sebagai alat ukur dalam monitoring dan evaluasi dari hasil pelaksanaan pembangunan AMPL-BM. Sebagai alat kampanye untuk mendapatkan dukungan publik.

Sejak tahun 2001, pemerintah telah mengambil kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM. Kebijakan ini membawa dampak berupa kenaikan biaya pengeluaran akibat kenaikan harga barang dan jasa. Khusus disektor air bersih, alokasi dana PKPS BBM disalurkan melalui program penanggulangan dampak pengurangan subsidi BBM untuk penyediaan air bersih. Program ini bertujuan mengurangai beban masyarakat miskin atau masyarakat yang kesulitan utnuk memenuhi kebutuhan air bersih sehingga masyarakat dapat memperoleh air bersih dengan biaya yang lebih murah atau lebih mudah memperolehnya dibanding dengan keadaan sebelumnya.Sedangkan tujuan dari buku Studi Evaluasi Kebutuhan air Bersih Sebagai Dampak Kenikan Harga BBM adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program SB-AB telah memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaannya, serta mengidentivikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian keberhasilan penyelenggara program SB-AB, mnegevaluasi nsejaumana beban masyarakat miskin atau masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehingga dapat memperoleh air bersih denganharga murah.