Laporan/Prosiding

Laporan audit dana disposisi hibah KfW dan dana pendamping dari pemerintah daerah periode 12 Desember 2001 sampai dengan 30 September 2005

Kantor Akuntan Publik (KAP) Victor Albert & Rekan   2005 998

Buku laporan audit dana hibah dari pemerintah Jerman dan dana pendamping pemerintah Indonesia, merupakan hasil kinerja Akuntan Publik Viktor Alebrt dan rekan, yang meliputi jasa audit atas laporan disposisi dana bantuan untuk program Pro air, Yalni pengadaan sarana air bersih dan sanitasi pedesaan berdasarkan kerjasama pendanaan antara Jerman dan Indonesia melalui KfW No. 2001 65 134 tanggal 12 Desember 2001, meliputi wilayah, Kab. Sumba BArat, Sumba Timur dan KAb. timor Tengan Selatan.

Progress Report No. 4 ( 1 Juli - 31 Desember 2005) WASPOLA 2

WSA - EAP, in cooperation with the WASPOLA   Th. 835

Project implementation accelerated during this reporting period, with policy implementation activities underway in 20 districs. The policy reform progress has ben slower that expected due to continued senior level staff change within government. There were has presentations of the institutionaly managed WSS policy framework to four of the participating ministries. Further significant changes to the policy are not envisaged and it is expected to have ministried endoersement by end of th eyear. The project has continued implementation of a wide range of knoledge menagement activities in this reporting period, including a study tour to Australia, completion of a study of small scale providers of water supply services, and ongoing field trials of community led total sanitation in conjunction with ADB and World Bank financed community based water and sanitation projects.

Pekerjaan Penyusunan Database air Bersih Dan Penyehatan Lingkungan (Laporan Final)

PT. Arkonin engineering Manggala Pratama   11 Desember 2006 2.805

Tujuan utama kerangka sistem komputer untuk penyusunan database ABPL ini disusun, yaitu untuk mengikat secara keseluruhan kinerja dan program/proyek dalam bentuk sebuah aplikasi sistem manajemen database yang relevan terhadap seluruh komponen, tidak terbatas hanya pada struktur, perencanaan pemeliharaan, operasional dan finansial. Selain itu diharapkan dengan adanya penyusunan database ABPL, program - program pemerintah terutama keterpaduan antara satu instansi lainnya dalam membuat suatu program ABPL akan lebih terfokus dan terencana. Selain itu turut pula membantu masyarakat pada umumnya terutama dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Lokakarya Penyusunan Database air Bersih Dan Penyehatan Lingkungan (ABPL)

PT. Arun Prakarsa Inforinda   11 Desember 2006 1.116

Beberapa program pembanguna air minum dan penyehatan lingkungan antara laun WSLIC 1 dan 2, P2D, PPM, P3DT, KFG-GTZ. Sejauh ini program - program yan gtelah barjalan cukup membuahkan hasil dengan meningktnya cakupan - cakupan pelayanan dan kualitas pelayanan air minum. Program lainnya adalah penyehatan lingkungan dengan bantuan saran prasarana lingkungan fasilits seperti jamban keluarga, MCK dan lainya. Dengan adanya program pembangunan ini membantu masyarakat dalam menunjang serta menurunkan tingakt penyakit yang diakibatkan pengunaan air dan kualitas lingkungan yang buruk.Untuk itu ketersediaan database progam iar minum dan penyehatan lingkungan perdesaan sudah dirasakan perlu dan mendesak untuk diwujudkan. Dengan adanya database tersebut khususnya untuk sarana san prasana air minum dan penyehatan lingkungan, suharapkan tidak terjadi kesimpangsiuran antar instansi pemerintah dalam membuat suatu air minum dan penyehatan lingkungan terutama dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Ecosan - Closing the loop (proceedings of the 2nd international

Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2004   Th. 896

The Third World Water Forum provided a major opprtunity to put ecological sanitation onto the global agenda. A series of key workshop and lecture session were organised in collaboration with the IWA, City of Kyoto, Japan Toilets Association and the EcoSanRes Programme. A resolution on ecosan was written and agreed to by a number of organisations including multi-lateral, bi-lateral, finance institutions, national governments, etc.

This presenteds a paradigm shift in the making where sanitation is no longer a practice of disposing human excreta in deep pits and water cources but one centred around the all-so-important relationship between humas and soil systems the 3rdWWF ministerial Declaration and Commitments from UN agencies also referred to new apportunities where positioning od ecological sanitation will be possible. The lingage to the Millenium Development Goals was also made and details desribing the roadmap ahead for the water and sanitation goals are described.

Proceeding of Seminar Towards a Susutainable Development of Water and Wastewater Management, Presented on Wednesday, 30 March 2005 at Merak Room, Jakarta Convention Centre (JCC).

GTZ   Th. 828

This seminar on Susutainable Development of Water and Wastewater Management wiil be a great opportunity to exchange points view and draw lessons from the past experience in order to improve water management in Indonesia. This seminar are to share experiences, strategies and options in the forms of lesson learnt, best practices, building consultative, coordinative forum among national experts as well as international.This seminar are to share knowledge, best practice among counties within Indonesia and development countries, we will get an added calue for the above mentioned target and objective.Table of content This SeminarSession 1: Cureent Situation in IndonesiaSession 2: Urban water and Waste Water ManagementSession 3: Rural Water and Waste Water Management.

Prosiding 2005 Kegiatan Operasionalisai Kebijakan Nasional Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat Di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kelompok Kerja AMPL Propinsi Kabupaten Bangka Belitung   Th. 755

Dalam rangaka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang air minum dan penyehatan lingkungan, pemerintah Indonesia telah mengembangkan kebijakan nasional pembangunan AMPL berbasis masyarakat sebagai arahan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut telah diujicobakan di beberapa daerah dan telah disepakati untuk dioperasionalkan di daerah.Sebgai kebijakan nasional, kebijakan ini akan menjadi acuan berbagai pihak termasuk lembaga donor, lembaga pemberi pinjaman serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di sektor AMPL.Pengembangkan kebijakan nasional pembangunan AMPL berbasis masyarakat sebagai sarana membangun kesadaran dan kepedulian bersama pentingnya upaya penanganan permasalahan bidang d AMPL di daerah, memperoleh dukungan politis dari daerah, memperoleh alokasi anggaran untuk AMPL dan memperoleh pembelajaran berharga implementasi AMPL.

Proceeding Lokakarya review Pengelolaan Data Pembangunan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Indonesia Dalam Rangka Persiapan Susenas 2006 - 2007, Jakarta 22 - 23 Desember 2005.

Direktorat Permukiman Dan Perumahan. Bappenas   Th. 778

Penyelenggaraan pembangunan negara baik ditandai dengan adanya keterbukaan, akuntabilitas dan didukung oleh partisipasi masyarakat. Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus selalu menyertakan proyeksi kebutuhan, kecenderungan perkembangan dan alokasi sumber 0 sumber daya dengan menggunakan data kuantitaif.Pembangunan sektor AMPL yang menyeluruh dan sistematis telah dimulai sejak PELITA I, namun pendataan secara terpadu belum terlaksana dengan baik. Berbagai institusi terkait mengeluarkan data AMPL, namun seringkali mengeluarkan angka yang berbeda untuk kategori yang sama. Perbedaan data inijuga tergantung pada penggunaan definisi, kategori variabel yang digunakan.Dengan gambaran diatas, maka perlu upaya melkukan peninjauan kembali terhadap berbagai data pembangunan AMPL yang selama ini tersedia. Selama ini data yang dijadikan acuan pencapaian adalah data yang dikeluarkan oleh BPS berdasarkan hasil SUSENAS.Lokakarya review Pengelolaan Data Pembangunan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Indonesia Dalam Rangka Persiapan Susenas 2006 - 2007 in bertujuan untuk menemukenali permasalahan pengolahan dan pengelolaan data AMPL sekaligus mencari masukan menjelang dilakukan SUSENAS.

Prosiding Pertemuan Perencanaan Dan evaluasi Proyek ProAir, Denpasar 25 - 28 Agustus 2004

April Th.2 871

Pelaksanaan program prasarana dasar permukiman perdesaan merupakan salah satu program didalam penyediaan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman perdesaan. Pembangunan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan kurang melibatkan masyarakat (1980).Padahal kunci keberhasilan pembangunan harus mempertimbangan berbagai aspek yaitu aspek sosial termasuk didalam keterlibatan masyarakat, teknis, keuangan, kelambagaan, gender dan lingkungan.Kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat perdesaan salah satunya adalah melalui proyek ProAir berbantuan Jerman. Pelaksanaan proyek ini dilaksanakan selama 4 tahun, kegiatan yang dilaksanakan meliputi persiapan lokasi desa, masyarakat serta pelaksana di daerah di dalam berkontribusi untuk dana pendamping bantuan luar negeri.Pada pertemuan perencanaan dan evaluasi merupakan kegiatan pemrintah untuk mengevakuasi kegiatan pembangunan Proyek Proair terutama di Kabupaten Sumba Barat, Sumba timur dan Sumba Tengah Selatan.

Prosiding Diseminasi Kebijakan Nasional Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat Di Jakarta 25 Nopember 2004.

Indonesia, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah. Depdagri. 2004   Th. 833

Perserikatan Bangsa - Bangsa (termasuk Indonesia) telah sepakat untuk mengadopsi tujuan pembangunan millenium sebagai ukuran dasar yang akan dipakai oleh dunia untuk menentukan keefektifan dari upaya - upaya pembangunan target untuk sektor air nersih dan penyehatan lingkungann yang akan dicapai tahun 2015 oleh semua negara yang ikut serta, dan akan disarankan sebagai pemicu untuk meningkatkan kinerja semua sektor dalam pengentasan kemiskinan dehingga mendorong mereka untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.Sehubungan dengan itu Pemerintah Indonesia telah melaksanakan kebijakan air bersih dan penyehatan lingkungan.Kebijkan tersebut telah disepakati oleh masing - masing Instansi terkait di tingkat pusat. Dari kebijakan tersebut juga telah diuji coba pada beberapa kabupaten terpilih (Solok, Musi Banyuasin, Subang dan Sumba Timur) serangkaian aktifitas telah dilaksanakan dengan tujuan untuk membeikan pemahaman secara umum tentang kebijkan ABPL serta pendalaman berupa kajian - kajian dan diskusi mendalam terhadap isue - isue air bersih dan penyehatan lingkungan dari hasil uji coba tersebut. Dari hasil ujicoba WASPOLA daerah yang masih mempunyai kegiatan ABPL banyak berminat dan berpartisipasi. Adapun tujuan dan sasaran dalam diseminasi kebijakan nasional air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat kepada pengambil kebijakan seperti bupati dan walikota/bappeda serta anggota legelatif yaitu; menambah wawasan bagi para pengambil keputusan dalam pengelolaan ABPL, menyamapakn persepsi untuk semua stakeholder dalam melaksanakan kebijakan tersebut, dapat mengadopsi dan melaksanakan kebijakan didaerah.