Laporan/Prosiding

Sejak lama sengketa atas SDA tidak pernah tuntas. Sumber utama adalah claim nagara atas sumber - sumber agraria. Rentetan korban dan kekerasan menjadi potret buram bagaimana negara memandang SDA dan manusianya. Edisi ini hendak mengulas mengenai bagaimana sengketa berlangsung dan penolkan atas argumen sepihak negara.Daftar isi: Dekonstruksi Kebijakan SDA, Kerangka hukum negara dala mengatur agraria dan kehutanan Indonesia, Reklaim tanah hutan, Penguasaan sumber - sumber agraria dan konservasi kawasan, konfilk tanah dan kasusu ruislag di kab. Banyumas, Membangun kedaulatan pangan lokal, Tantangan baru dan beragam jalan untuk revitalisasi masyarakat desa. Pembagian tanah hasil reclaming pada transmigran, Suatu telaah buku mengenai land reform sebagai strategi penanggulangan kemiskinan pedesaan negara - negara sedang berkembang pada penutup abad 21.

Perkembangan ekonomi kota - kota mempunyai laju dan tingkat yang berbeda-beda tergantung pada Comparative Advantage (keunggulan dari sumber daya manusia). Perkembangan ekonomi kota-kota ini kemudian terusik oleh adanya krisis ekonomi yang menimpa seluruh tataran kehidupan ekonomi di Indonesia pada Th. 1997/1998 yang lalu. Akibatnya terjadi antiklimaks pertumbuhan dan setelah itu 1999 mulai terjadi proses pemulihan ekonomi. Begitu juga yang terjadi pada perkembangan ekonomi kota-kota di Indonesia.Setelah berlalu dalam 3 - 4 tahun terakhir ini, proses pemulihan itu akan segera mencapai pada posisi pulih seperti yang terjadi sebelum krisi tahun 1996 yang lalu. Menjadi pertanyaan krusial, dimana posisi pertumbuhan dan tingkat ekonomi kota- kota di Indonesia Jawabannya memang sangat penting karena ada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan perkembangan ekonomi kota - kota antara lain pemerintah Pusat, pemerintah daerah/kota, pihak swasta/masyarakat, maupun pihak lembaga - lembaga keuangan keuangan bi/multilateral. Untuk itu dibuat suatu klasifikasi kota - kota.Pada akhirnya, upaya membuat klasifikasi pertumbuhan dan tingakt ekonomi kota-kota ini sebagai langkah awal untuk landasan pengembangan ekonomi kota-kota secara nasional oleh pemerintah pusat maupun landasan strategi bagi masing-masing pemerintah kota untuk memajukan kotanya sesuai dengan posisi ekonomi.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa di Indonesia, dalam bebagai aspek masih terdapat ketidaksetaraan peran dan kedudukan antara perempuan dan laki - laki. Pengarus utamaa gender atau gender mainstreaming merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki - laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Penelitian ini bertujuan mengetahui akses, kontrol serta manfaat laki - laki dan perempuan serta partisipasi pengambilan keputusan dalam pemeliharaan, pengelolaan sarana air minum dan sanitasi.

Tujuan Diskusi Kebijakan Air Bersih Dan Penyehatan Lingkungan adalah untuk menyamakan persepsi kepada seluruh peserta tentang program ABPL yang berkelanjutan, membantu peserta untuk memahami prinsip - prinsip kebijakan nasional pembangunan ABPL, menggali masukan dan harapan pesrta terhadap ProAir dalam menerapkan prinsip kebijakan nasional dalam melaksanakan programnya serta menggali masukan dukungan apa yang akan diberikan kepada ProAir dalam melaksanakan progamnya.

Pertemuan dilaksanakan selama 9 jam efektif dibagi selama 2 hari. Pada hari pertama diskusi kearah pemahaman tentang Waspola, pokok-pokok kebijakan Nasional ABPL, konsep kesinambungan program ABPL, masukan-masukan Pemda terhadap ProAir dalam penerapan prinsip kebijakan nasional dalam pembangunan AMPL. Pada hari kedua diskusi dilaksanakan dalam rangka mempertajam dan klarifikasi terhadap hasil diskusi hari pertama.

Pertemuan ini menghasilkan pemahaman peserta tentang prinsip-prinsip kebijakan nasional ABPL, koreksi dari ketua Bappeda Sumba Timur terhadap beberapa bagian dari kebijakan Pemda Sumba Timur selama ini, harapan dan masukan untuk Pro Air untuk mempertemukan dan mengatasi ketidaksepahaman selama ini, serta rencana pertemuan penyamaan persepsi dengan ProAir Bappeda di luar Sumba Timur untuk menghindari ketidaknetralan salah satu pihak.

 

The objectives of this document is to provide guidence for selecting the most appropriate for safety managing solid waste generated at primary health centres in developing countries. The main tool of this guide consists of six decision-trees aimed at assiting the user in identifying appropriate waste management methods. The guide takes into consideration the most relevant local conditions, the safety of workers and of the general public as well as to environmental criteria. This guide is composed following parts: i. basic risks assiciated with poor management of healthcaere waste. ii. basic elements for safe health-care waste management(HCWM). iii, parameters to assess before selecting HCWM. iv. technical annexes describing HCWM options. v. estimation of cost of the various options. This guide may also be used to evaluate existing practices related to health-care waster management. More detailed sources of information on handling and storage practices, tecnical options for treatment and disposal of wates, training and personal pratection, and assessment of a countrys situation, are presented in annex A.

This paper provides a simple, yet robust, methodology for comparing proposed hydroelectric project sites in terms of their expected negative environmental impacts, and relating these ti power generation benefit. The paper also summarised the environmental mitigation options for large dams. If properly implemented, these mitigation measures can effectively prevent, minimize, or compensate for many (though not all) of a hydroelectric projects negative impacts. Nonetheles, the most effective environmental mitigation measure is good site selection, to ensure that the proposed dam will couse relatively little damage in the firs place.

The paper present quantitative indicators (using data that are relatively easy to obtain) for rating and ranking proposed new hydroeletric project in trems of their likely adverse environmental impacts.Project with a small reservoir survace area tend to be most desirable from both an environmental and social standpoint, in part because they minimize natural habitat losses as well as resettlement needs, In general, the most environmentally benign hydroelectric dam sites are on upper tributaries, while the most problematic ones are on the large main stems of rivers.