Laporan/Prosiding

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan adalah program pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan. Manfaat dari program ini sudah dapat dirasakan masyarakat antara lain kemudahan untuk mendapatkan air bersih, efisiesi waktu dan  peningkatan usaha ekonomi produktif

Berdasarkan evaluasi, program ini seringkali tidak berkelanjutan. Berbagai metode dan pendekatan telah dikembangkan diantaranya yaitu partisipasi masyarakat, demokratisasi, peningkatan peran perempuan dan demand responsive approach. Melalui pendekatan ini masyarakat diperankan bukan hanya sebagai objek melainkan juga sebagai subjek.

Sebagai tindak lanjut terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, dipandang perlu dilakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan sosialisasi pedoman audit unit pengelola sarana dan kelompok pengguna sarana (UPS-KPS) Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui kinerja UPS-KPS; mengetahui apakah pengurus UPS-KPS menerapkan administrasi organisasi; dan mengetahui apakah pengurus mampu melakukan audit secara partisipatif terhadap kelembagaan UPS-KPS. Adapun hasil yang diharapkan adalah diperolehnya hasil penilaian masing masing UPS-KPS sasaran; diperolehnya seberapa jauh ketrampilan pengurus dalam mengelola UPS-KPS khususnya bidang administrasi keuangan dan organisasi; dan adanya tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja pengurus dalammengelola UPS-KPS. 

Salah satu upaya untuk menyehatkan masyarakat adalah dengan penyehatan air yang dikonsumsi masyarakat.  Upaya penyehatan air bertujuan untuk menjamin tersedianya air minum ataupun air bersih yang memenuhi persyaratan bagi masyarakat di perkotaan maupun perdesaan.  Untuk itu pemerintah membuat syarat pengawasan kualitas air  minum dengan menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 yang dilaksanakan oleh setiap pengelola penyediaan air minum baik pemerintah maupun swasta.

Tahun 2004 Departemen Kesehatan telah melaksanakan kegiatan pengambilan dan pemeriksaan air di 11 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang tersebar di Jawa, Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Hasilnya menunjukkan kualitas bakteriologis air setelah proses pengolahan tidak memenuhi syarat sebanyak 3 PDAM dan di jaringan pipa distribusi ke masyarakat tidak memenuhi syarat sebanyak 3 PDAM, pemeriksaan anorganik air baku 1 PDAM tidak memenuhi syarat, 6 PDAM tidak memenuhi syarat setelah pemeriksaan sisa chlor di jaringan pelanggan dan 3 PDAM tidak memenuhi syarat di outlet setelah proses pengolahan.

Departemen kesehatan di daerah telah melaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air yang dihasilkan PDAM secara eksternal (di pipa pipa sambungan ke masyarakat), untuk pemeriksaan internal dengan cara pengambilan dan pemeriksaan kualitas air minum.

Mengacu pada kondisi masyarakat yang tinggal dipedalaman, pedesaan dan pesisir pantai yang memiliki tingkat pendapatan rendah, kadang belum terjangkau listrik dan kondisi sumber air minum yang sulit didapat mengakibatkan dana yang dikeluarkan untuk mendapatkan air minum menjadi mahal. Untuk menyelesaikan masalah tersebut pemerintah terus berupaya menyediakan sarana dan prasarana air minum untuk masyarakat dengan dilakukannya langkah langkah pembinaan dan bimbingan secara konsisten dan terarah dengan memanfaatkan teknologi yang diterapkan. Untuk itulah penyusunan modul teknologi ini dibuat agar dapat menjadi acuan yang tepat bagi teknologi tepat guna penyediaan air minum berbasis masyarakat yang ditujukan untuk masyarakat.

Metodologi yang digunakan dalam pembuatan modul ini adalah studi literatur dan evaluasi data awal, menentukan kriteria kelompok masyarakat, materi wawancara, survey lapangan dan analisis data. Adapun tempat yang menjadi objek kegiatan ini adalah Cibodas Garut Jawa Barat, Lumajang Jawa Timurm Nusa Tenggara Timur dann Kalimantan Selatan. 

Laporan pendahuluan dalam penyusunan modul ini meliputi pendahuluan; apresiasi dan tanggapan terhadap kerangka acuan kerja; gambaran umum dan pola pikir penanganan pekerjaan;pendekatan dan metodologi, rencana kerja dan organisasi pelaksanaan pekerjaan.

Adapun maksud dan tujuannya adalah meningkatkan kemampuan penerapan teknologi di bidang air limbah bagi pelaku pembangunan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menyiapkan produk peraturan/kebijakan tentang tata cara teknis pola penyelenggaraan sistem air limbah skala kecil yang meliputi perencanaan teknis, pelaksanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan serta pengelolaan sarana yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Diharapkan penyusunan modul ini akan menghasilkan modul yang akan menjadi acuan dan pedoman bagi pelaku pembangunan, baik pemerintah, para praktisi, konsultan, akademisi, maupun masyarkat,, khususnya yang berkaitan dalam pelaksanaan pembangunan sistem  pengolahan air limbah skala kecil.

Di NTB fakta menunjukkan bahwa  49%  masyarakat masih berperilaku buang air besar sembarangan baik ke sungai, sawah, kolam, kebun dan tempat terbuka lainnya, tipikal pembuangan sampah (dalam/ luar rumah) berjenis terbuka, ditingkat rumah tangga masalah air bersih dan air minum, 10% masyarakat  tidak mempunyai akses ataupun kurang akses air bersih, disisi penggunaan sumber air minum tidak terlindung baik itu sumur, mata air dan air sungai  masih sekitar 21%.   Dengan demikian masyarakt NTB mempunyai resiko tinggi untuk terkontaminasi berbagai bakteri danpenyakit yang berasal dari lingkungan.

Workshop yang diselenggarakan selama 2 hari ini (21 sd 22 Oktober 2010) memiliki visi dan misi untuk memenuhi kebutuhan air minum khususnya dan air bersih pada umumnya, peningkatan penyehatan lingkungan, mengubah perilaku hidup bersih dan sehat dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan melihat tujuan umum dari workshop ini yaitu mengembangkan rancangan strategi percepatan pembangunan AMPL terintegrasi tahun 2010-2014 di Provinsi Nusa Tenggara Barat, diharapkan kedepannya program AMPL dapat lebih sinergis di berbagai level serta seluruh pelaku pembangunan AMPL untuk bersama sama bekerja meningkatkan kondisi AMPL di NTB.

Setiap proyek atau program pembangunan sanitasi memiliki cara sendiri dalam menampilkan dan mengkomunikasikan kondisi sanitasi suatu wilayah, hal ini menyebabkan pihak awam mengalami kesulitan untuk mengenali kondisi sanitasi wilayahnya.

Buku ini menawarkan konsep sederhana bagi para pihak berkepentingan untuk menampilkan Profil sanitasi dari wilayahnya masing masing agar kondisi sanitasi suatu wilayah dapat dinilai dan dikomunikasikan secara lengkap, mudah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

Saat ini kebutuhan sarana sanitasi dasar yang memenuhi syarat belum sepenuhnya terpecahkan.  Sarana air bersih, jamban keluarga, SPAL, rumah sehat masih belum memenuhi target.  Disisi lain sepuluh besar pola penyakit yang ada masih didominasi oleh penyakit menular yang diakibatkan faktor lingkungan.

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dalam upaya pengendalian maupun penanggulangan dampak negatif yang timbul akibat lingkungan terhadap derajat kesehatan masyarakat. Salah satu yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang adalah melaksanakan upaya upaya tersebut dengan Wadah Klinik Sanitasi yang meliputi MPA-PHAST (Metode Partisipatory Assesment-Partisipatory Hygiene  And Sanitation Transformation) dan CLTS (Community Led Total Sanotation) yang berkembang menjadi STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat).  Agar derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Sumedang meningkat, Bupati telah mencanangkan Sumedang STBM pada tahun 2012. Oleh karena itu diperlukan dokumen renstra STBM.

Dokumen renstra STBM ini berisikan analisis geografis dan kependudukan, strategi pembangunan kesehatan kabupaten Sumedang, capaian program kesehatan lingkungan tahun 2009.

Community Water Services and Health Project (CWSHP) merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah Indonesia untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam  menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan. 

Kegiatan CWSHP mencakup lima komponen proyek, yaitu peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah; pemberdayaan masyarakat untuk keberlanjutan; pembangunan sarana fisik AMPL Berbasis Masyarakat; peningkatan kesehatan masyarakat melalui promosi perubahan perilaku hidup bersih dan sehat; dan dukungan implementasi dan koordinasi proyek.

Laporan akhir ini menyajikan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh CWSHP  dalam kurun waktu 2 Juni 2008 sampai dengan 31 Desember 2011di Kalimantan Barat tepatnya di Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sambas.  Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut adalah perencanaan, implementasi dan pengoperasian sarana air bersih, sanitasi dan kesehatan lingkungan.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan dan pinggiran perkotaan dengan pendekatan berbasis masyarakat melalui penyediaan sarana air bersih yang lebih berkualitas, penyediaan sarana sanitasi yang lebih memadai dan perbaikan perilaku hidup bersih dan sehat dan meningkatnya akses sarana air bersih dan sanitasi di lokasi desa sasaran.

Hari pertama kegiatan Foccus Group Discussion (FGD) dimulai dengan uji petik yang dilakukan di 3 desa. Ketiga desa ini merupakan bagian dari wilayah yang melakukan registrasi. Untuk penentuan rumah penduduk dilakukan secara random. Uji petik ini dilakukan di rumah Mat Nur yang terletak di Kelurahan Kenanga; rumah Pak Anwar Kadul di Desa Rebo; dan rumah M Toha di Kelurahan Parit Padang.

Di hari kedua kegiatan FGD dilaksanakan dalam ruangan yang didahului oleh registrasi peserta sebanyak 70 orang, pembukaan yang dilakukan oleh Bapak M Kamil Abubakar, SH selaku Ketua Pokja AMPL Kabupaten Bangka dilanjutkan dengan paparan proses pengumpulan data tentang air minum dan penyehatan lingkungan selama tahun 2011 di Kabupaten Bangka, paparan siapa yang menjadi enumerator, supervisor dan sanitarian Puskesmas tentang Pengawasan Berlapis dan lain sebagainya. FGD ini dilanjutkan dengan diskusi pleno yang terbagi dalam 4 kelompok dimana kelompok satu terdiri dari para camat dan pimpinan puskesmas, kelompok dua terdiri dari kelompok supervisor yaitu para Bidan Desa dan Sanitarian, kelompok ketiga terdiri dari para Enumerator dan kelompok keempat terdiri dari perwakilan masyarakat. Setelah selesai berdiskusi diadakan evaluasi kegiatan dari mulai uji petik sampai dengan berlangsungnya kegiatan FGD dan diakhiri Penutupan

Sanitasi pedesaan merupakan salah satu bagian dari komponen penyehatan lingkungan yang memerlukan berbagai metode pendekatan untuk membangun sektor tersebut berhasil dan berguna untuk masyarakat

Dimulai tahun 2001 telah berkembang satu pendekatan dalam pembangunan sanitasi pedesaan yang disebut dengan Community Led Total Sanitation (CLTS).  Pendekatan ini mulai dipakai di Bangladesh dan saat ini sudah diadopsi oleh beberapa negara.  Indonesia emulai menguji coba pendekatan ini di Kabupaten Lumajang,  Kabupaten Bogor, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Muaraenim, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Sambas.  Apabila  ujii coba ini berhasil maka hasilnya akan dijadikan bahan penyusunan pedoman penerapan CLTS di Indonesia sebagai alternatif pilihan pendekatan sanitasi di wilayah pedesaan.