Laporan/Prosiding

Salah satu sisi kurangnya kinerja Perusahaan Air Minum adalah adanya Air Tak Berekening (ATR). Tingkat kehilangan air PDAM di Indonesai sangat bervariasi (berkisar antara 20-60 persen). Menurut data dari Departemen Pekerjaan Umum, jika dirata ratakan kehilangan air PDAM di Indonesia mencapai 37% jika di rupiahkan maka PDAM kehilangan pendapatan sekitar Rp 1,139 triliun per tahun.

Fakta menunjukkan bahwa  permasalahan air tak berekening di Indonesia lebih besar pada permasalahan kehilangan air secara fisik, yang disebabkan oleh infrastruktur yang sudah tua, bahan pipa yang kurang baik dan kurangnya pemeliharaan.  Selain itu kehilangan air disebabkan pula oleh sebagian besar PDAM tidak memiliki meter induk yang akurat, meter air yang tidak pernah diganti sehingga akurasinya menurun dan pencurian air.

Untuk itu diperlukan pedoman yang dapat menjadi acuan melakukan operasi dan pemeliharaan unit produksi dalam rangka efisiensi produksi yang akan berdampak positif bagi peningkatan pendapatan penyelenggaraan SPAM.  Setelah melalui tahapan penyusunan maupun implementasi di lapangan pada beberapa PDAM, dan mendapat sambutan positif dari tiap penyelenggara SPAM yang dimaksud. Maka dengan berpatokan pada KepMen PU 294 tahun 2005 tentang tugas pokok dan fungsi BPPSPAM, BPPSPAM menyusun dan menerbitkan pedoman operasi dan pemeliharaan unit produksi SPAM edisi 2.  

Komitmen Indonesia untuk mencapai MDGs mencerminkan bahwa Indonesia berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia.

Wujud dari komitmen dan kerja keras pemerintah dan segenap komponen masyarakat dapat dilihat dalam buku ini.  Keberhasilan yang telah dicapai diantaranya adalah meningkatkan kesempatan kerja agar dapat menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; pada tahun 1994 pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun untuk menjamin bahwa semua anak usia 7-15 tahun mendapatkan pendidikan dasar hingga jenjang SMP/MTs;mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; menurunkan angka kematian anak; meningkatkan kesehatan Ibu; memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya

Untuk membangun peningkatan kemampuan (capacity building and capacity development) baik staff Pemerintahan maupun staff lsm dan lembaga mitra lainya yang bekerja di bidang ampl-bm, acf melakukan pelatihan teknis untuk menjadi pelatih (Training of Trainers, tot) pembangunan Sarana Air Bersih (sab). Untuk pelatihan itu acf memproduksi modul “Model, Ukuran, Konstruksi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Minum Dengan Sistem Pemipaan di Daerah Pedesaan”.

Modul acf ini terdiri dari enam komponen dengan judul dan topik sebagai berikut:

1. Informasi umum tentang air dan ɰɰpenyediaan air, edisi 2008.
2. Prinsip dan ukuran dari sebuah jaringan ɰɰsystem perpipaan secara gravitasi, edisi 2008.
3. Penyelidikan kelayakan pembangunan ɰɰpenyaluran jaringan air secara gravitasi, edisi 2008.
4. Konstruksi dari sebuah system perpipaan ɰɰsecara gravitasi, edisi 2008.
5. Perawatan infrastruktur, edisi 2008.
6. Ram Pump, edisi 2009.

Hasil penyederhanaan nya adalah modul teknis yang sedang anda pegang. Kami ingin menggaris bawahi bahwa modul pelatihan teknis ini khusus dibuat untuk para teknisi Badan Pengelola Sarana Air Bersih. Jika pembaca ingin membangun sarana yang baru, maka harus berpedoman pada modul induk dari acf “Model, Ukuran, Konstruksi dan Pemeliharaan Sistem 24Jaringan Air Minum Dengan Sistem Pemipaan di Daerah Pedesaan”.

Akhirnya semoga modul ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

- Pdf Modul dalam Bahasa Indonesia
 

Sebenarnya, ada beberapa solusi dalam rangka membongkar ketidakadilan gender di suatu negara. Meningkatkan kuota perempuan di parlemen dan menggalakkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, adalah beberapa langkah yang efektif untuk ditempuh (affirmative action). Menerapkan gender budgeting, juga sudah terbukti menjadi program yang sangat mujarab.

Di berbagai negara (lihat hal.78-83) analisa gender budgeting terbukti menjadi resep manjur dalam rangka memerangi angka kematian ibu melahirkan yang tinggi, tingkat kekerasan domestik, memerangi kebodohan perempuan, dan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender lainnya. Meski juga menghadapi berbagai tantangan, namun lihat pula bagaimana negara-negara lain menggunakan perangkat audit gender guna memastikan seluruh program pemerintahan telah responsif gender.

Lalu bagaimana penerapannya Ada beberapa prinsip dasar yang perlu dipenuhi. Pemahaman yang menyeluruh tentang permasalahan yang khas perempuan dan laki-laki menjadi keharusan. Transparansi anggaran, juga tekad yang kuat untuk mendengarkan kebutuhan perempuan dan anak sebagai kelompok rentan, juga menjadi hal yang mutlak hingga di tingkat pemerintahan lokal.

DAFTAR ISI :

Daftar Isi Edisi 46
Prolog :
- Mempertanyakan Kebijakan Anggaran

Topik Empu :
- Model Alternatif Penerapan Anggaran Responsif Gender
- Mengapa Perlu Anggaran Responsif Gender
- Perempuan dan Anggaran Daerah
- Gender Budget Analysis : Upaya Mewujudkan Keadilan Gender
- Mengintip Perspektif Gender Dalam Dokumen APBD
- Kebijakan Publik dan Penganggaran Tanggap Gender

Kliping :
- Alokasi Anggaran yang Berkeadilan Gender Masih Kecil dan Tidak Fokus
- Gender Budgeting, Pelaksanaan dan Hambatannya di Sejumlah Negara
- Bagaimana Mencermati Anggaran Untuk Perempuan

Wawancara :
- "Anggaran Publik Seharusnya Mudah Diakses dan Dirasakan Oleh Publik"

Profil :
- Debbiie Budlender : Anggaran Responsif Gender, Kebijakan yang Realistis

Perempuan Daerah :
- Tergesernya Kepemimpinan Perempuan di Gorontalo

Riset Gender :
- Migrasi dan Relasi Gender pada Rumah Tangga Miskin

Kolom Budaya :
- Cerpen

Serba-serbi :
- Kata dan Makna
- Rak Buku
- Glossary
- Surat Pembaca
- Tentang Penulis

Menurut data PBB, 1/3 dari penduduk dunia hidup di bawah garis kemiskinan, sementara itu sekitar 70% dari mereka adalah perempuan. Karenanya perlu dilakukan cara yang tepat guna mengentaskan kemiskinan yang dialami perempuan. Di Indonesia sendiri, ada berbagai dimensi kemiskinan yang menimpa perempuan : akibat posisi tawar yang lemah di dalam masyarakat, kultur yang represif, miskin akibat bencana dan konflik, diskriminasi di ruang publik dan domestik, serta tidak pedulinya negara dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat guna mengentaskan perempuan dalam kemiskinan.

Kemiskinan kemudian memaksa perempuan mencari penghidupan di rantau. Celakanya tingkat perdagangan perempuan dan anak Indonesia justru meningkat tiap tahunnya. Tahun 2000 saja ditemukan fakta bahwa 74.616 orang TKI yang bekerja di luar negeri adalah korban trafficking. Di level negara sendiri belum ada hukum yang secara kuat menjerat para pelaku trafficking. Kesimpulannya, pembangunan di Indonesia belum berlangsung optimal, karena memberikan manfaat secara timpang atas kesejahteraan terhadap perempuan. Keadaan tersebut akhirnya menghasilkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di segala bidang kehidupan.

DAFTAR ISI :

Daftar Isi Edisi 42

Prolog :
- Perempuan Dalam Dimensi Kemiskinan

Topik Empu :
- Wajah Kemiskinan, Wajah Perempuan
- Tragedi 'Kelaparan Nasional' dan Feminisasi Kemiskinan
- Perempuan Miskin di Ujung Negeri
- Pemberdayaan Hukum Perempuan Untuk Melawan Kemiskinan
- Kemiskinan dan 'Janji Surga' Bagi Perempuan Sasak
- Perempuan, Kemiskinan dan Pasar Bebas Belajar dari Lebak, Banten
- Perempuan Pesisir dan Pemberdayaan Ekonomi Kendari, Sulawesi Tenggara
- Perempuan dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Wawancara :
- Desti Murdijana : "Kasus Busung Lapar di NTT bukan hanya Faktor Kemiskinan, tetapi juga Pengabaian terhadap Hak-hak Perempuan"

Kliping :
- Perempuan Ambon Pasca Konflik

Profil :
- Vandana Shiva : Pembangunan Melahirkan Tunawisma di Kampung Dunia

Berita Perempuan :
- Kritik Bianca Jagger tentang Kampanye Melawan Kemiskinan
- Perempuan Miskin : Dari Desa Ke Kota

Kolom Budaya :
- Cerpen
- Puisi

Serba-serbi :
- Kata dan Makna
- Rak Buku
- Surat Pembaca
- Tentang Penulis

Benarkah strategi pengatusutamaan gender (PUG) di Indonesia gagal Paling tidak itu yang menjadi salah satu alasan mengapa Rencana Aksi Nasional Pengarusutamaan Gender menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan saat ini. Karena meski sudah ada beberapa hal yang dicapai di bidang pemerintahan, namun setelah enam tahun diimplementasikannya PUG melalui Inpres No.9 Tahun 2000 ternyata masih ada beberapa kendala yang dihadapi, yakni antara lain belum meratanya pemahaman tentang konsep gender dan PUG di kalangan decision makers, Inpres No.9/2000 yang tidak cukup kuat sebagai landasan hukum, masalah pengenalan strategi PUG yang belum menjawab kebutuhan sektor dan daerah, terbatasnya indikator gender yang dapat digunakan untuk menganalisis dan menyusun kebijakan, serta belum digunakannya analisis gender dalam perencanaan pembangunan.

Dalam rangkaian konsultasi publik antar sektor yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI dan pihak UNDP di beberapa wilayah, dikeluhkan juga sektor infrastruktur dan transportasi yang belum cukup menjawab kebutuhan perempuan meski persentase dalam anggaran belanja daerah bisa mencapai 70%. Padahal jika kita tengok kembali definisi dari PUG yang salah satunya mengatakan bahwa pengarusutamaan gender adalah seluruh proses dari bagaimana perempuan dan laki-laki menerima manfaat pembangunan mulai dari desain, monitoring dan implementasi, maka perlu juga untuk memahami bahwa PUG bukanlah program melainkan strategi. Karenanya tidak diperlukan dana khusus, meski terbukti juga bahwa jika dana tersebut dianggarkan maka sosialisasi tentang keadilan dan kesetaraan gender di wilayah-wilayah lokal bisa berjalan dengan lebih efektif.

DAFTAR ISI :

Daftar Isi Edisi 50
Prolog
Topik Empu
Kliping
Wawancara
Profil
Luar Negeri
Kolom Budaya
Serba-serbi

Tepatnya 25 tahun yang lalu di markas besar PBB, Indonesia meratifikasi CEDAW (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) dan mengimplementasikannya lewat UU No.7 Tahun 1984. Apa hasil dari perjalanan CEDAW selama lebih dari 20 tahun di republik ini Hanya segelintir orang yang tahu dan menjalankannya. Selebihnya, mendengar kata CEDAW pun hanya terbengong-bengong. Nasib perempuan pun hampir tak mengalami perubahan.

Delegasi Indonesia juga tak kalah sibuk mondar-mandir ikut kongres guna mengucap sepakat dengan segala komitmen internasional ini. Namun malang bagi PBB dan terlebih untuk perempuan, banyak negara (tidak hanya Indonesia), masih gemar menjadi macan kertas konvensi. Dalam pelaksanaan justru banyak hal yang bertolak belakang.

Meski hasil evaluasi tiap lima tahun CEDAW selalu menggambarkan tiadanya kemajuan, bagaimanapun kita masih butuh sikap optimis di balik semua kepedihan itu. Dan karenanya tak berlebihan pula kiranya jika dalam rangka memperingati hari perempuan internasional 8 Maret kali ini CEDAW kembali didengung-dengungkan serta dikupas dengan lebih tegas, agar bangsa ini tak lagi mundur ke belakang.

DAFTAR ISI :

Daftar Isi Edisi 45

Prolog :
- CEDAW tak bertaring, Salah Siapa

Topik Empu :
- Sejauh Mana Negara Memperhatikan Masalah Perempuan (CEDAW dan Pertanyaan tentang Kebijakan-kebijakan Negara)
- Diskriminasi Itu Bernama Kekerasan Terhadap Perempuan
- Apakah Hukum Boleh "Berpihak" Sebuah Pertanyaan Perempuan
- Sejauh Mana Indonesia Merespon ICPD-KAIRO
- Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam : UPaya Implementasi CEDAW Dalam Perkawinan
- Pemenuhan Hak-hak Politik Perempuan Sejauh Manakah
- Menjamin Hak Perempuan dan Anak Melalui Konvensi
- Perempuan dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Kliping :
- Hak Asasi Perempuan Belum Menjadi Bagian Institusional

Wawancara :
- Sri Danti, Dra., M.A : "Negara dan Pemahaman CEDAW yang Lemah..."

Profil :
- Sjamsiah Achmad : Pengawal Keadilan Melalui Konvensi

Kolom Budaya :
- Cerpen
- Puisi

Serba-serbi :
- Kata dan Makna
- Rak Buku
- Surat Pembaca
- Tentang Penulis

Laporan ini berisi gambaran kondisi riil peroleh air oleh masyarakat Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung dalam dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Disamping itu juga berisi akses terhadap sarana jamban dan sampah.

Pendataan ini dilakukan kader posyandu yang telah dilatih untuk mendata sehingga data yang diperoleh adalah data yang valid karena mereka lebih mengetahui kondisi riil di lapangan.

Daftar Isi :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan
    A. Latar Belakang
    B. Isu Pengelolaan Data AMPL
    C. Lokakarya Data Awal
    D. Pelatihan Pencacah
    E. Pelaksanaan Pengumpulan Data
    F. Pengolahan Data
    G. Lokakarya Data Akhir

Bab II Pengolahan Data
    A. Nagari Pamuatan
    B. Nagari Batu Manjulur
    C. Nagari Padang Sibusuk
    D. Nagari/Desa Kampung Baru

Bab III Penutup

Deklarasi Milenium yang merupakan kesepakatan para Kepala Negara dan perwakilan dari 189 negara dalam sidang PBB di New York pada bulan September 2000 menegaskan kepedulian utama masyarakat dunia untuk bersinergi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium pada tahun 2015. Bagi bangsa Indonesia, Tujuan Pembangunan Milenium sejalan dengan visi, misi, dan kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan manusia sebagai fokus utama pembangunan dan menegaskan pentingnya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dunia. Sejalan dengan itu, Pemerintah Indonesia telah mengarus-utamakan Tujuan Pembangunan Milenium dalam kebijakan dan strategi pembangunan sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaannya dan dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

Dalam rangka memenuhi amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, khususnya yang terkait dengan Penyusunan Peta Jalan (Roadmap) Nasional MDGs dan Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian target MDGs di Daerah (RAD MDGs), Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan acara Sosialisasi Pedoman dan Fasilitasi Penyusunan RAD MDGs, yang dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 9 Desember 2010 dengan melibatkan seluruh Kepala Bappeda, Kepala Dinas terkait dengan MDGs di tingkat daerah, serta Kementerian/Lembaga terkait di tingkat pusat, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan pertemuan Sosialisasi Pedoman dan Fasilitasi Penyusunan RAD MDGs di Tingkat Daerah pada tangga 13-14 Desember 2010 di Surabaya, tanggal 16-17 Desember 2010 di Makasar, dan tanggal 21-22 Desember 2010 di Batam.

Daftar Isi :

Kata Pengantar
Daftar Isi
Pendahuluan
Tujuan
keluaran
Peserta Workshop
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
Pembiayaan
Kesekretariatan
Mekanisme Workshop
Penutup

Lampiran
Daftar Penanggung Jawan dan Pengarah
Daftar Tim Teknis