Laporan/Prosiding

Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan kegiatan bulan Maret 2010, program kerjasama Bappenas – Plan Indonesia. Laporan ini berisi garis besar hasil kegiatan, serta temuan penting dari kegiatan kerjasama tersebut. Selain itu, laporan ini juga memberikan evaluasi kegiatan dan rencana tindak lanjut.

Daftar isi:

I.    Pendahuluan

II.    Kegiatan Kerjasama Periode 2009/2010

III.    Kegiatan Kerjasama Termin II Periode 2009/2010

IV.    Pencapaian Rencana Kerja Bulan Maret 2010
4.1 Dukungan terhadap Jejaring AMPL
4.2 Grand Design STBM
4.3 Rapat Koordinasi Program Kerjasama Bappenas-Plan

V. Evaluasi Kegiatan dan Rencana Tindak lanjut

Lampiran:
Lampiran 1. Ringkasan Kegiatan Program Kerjasama Bappenas-Plan Indonesia
Lampiran 2. Status Pelaksanaan Kegiatan

Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan kegiatan bulan April 2010, program kerjasama Bappenas – Plan Indonesia. Laporan ini berisi garis besar hasil kegiatan, serta temuan penting dari kegiatan kerjasama tersebut. Selain itu, laporan ini juga memberikan evaluasi kegiatan dan rencana tindak lanjutnya.

Daftar isi:

I.    Pendahuluan

II.    Kegiatan Kerjasama Periode 2009/2010

III.    Kegiatan Kerjasama Termin II Periode 2009/2010

IV.    Pencapaian Rencana Kerja Bulan April 2010
4.1 Dukungan terhadap Jejaring AMPL
4.2 Grand Design STBM

V. Rencana Tindak lanjut

VI. Status Keuangan

Lampiran:
Lampiran 1. Ringkasan Kegiatan Program Kerjasama Bappenas-Plan Indonesia
Lampiran 2. Status Pelaksanaan Kegiatan

Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan kegiatan bulan Februari 2010, program kerjasama Bappenas – Plan Indonesia. Laporan ini berisi garis besar hasil kegiatan, serta temuan penting dari kegiatan kerjasama tersebut. Selain itu, laporan ini juga memberikan evaluasi kegiatan dan rencana tindak lanjutnya.

Daftar isi:

I.    Pendahuluan

II.    Kegiatan Kerjasama Periode 2009/2010

III.    Kegiatan Kerjasama Termin II Periode 2009/2010

IV.    Pencapaian Rencana Kerja Bulan Februari 2010
4.1 Rencana Konsolidasi Program Sanitasi Sekolah
4.2 Dukungan terhadap Jejaring AMPL
4.3 Penyusunan Grand Design STBM
4.4 Rapat Koordinasi Program Kerjasama Bappenas-Plan

V. Evaluasi Kegiatan dan Rencana Tindak lanjut

Lampiran:
Lampiran 1. Ringkasan Kegiatan Program Kerjasama Bappenas-Plan Indonesia
Lampiran 2. Status Pelaksanaan Kegiatan

Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan kegiatan bulan Januari 2010, program kerjasama Bappenas – Plan Indonesia. Laporan ini berisi garis besar hasil kegiatan, serta temuan penting dari kegiatan kerjasama tersebut. Selain itu, laporan ini juga memberikan evaluasi kegiatan dan rencana tindak lanjutnya.

Daftar isi:

I.    Pendahuluan

II.    Kegiatan Kerjasama Periode 2009/2010

III.    Kegiatan Kerjasama Termin II Periode 2009/2010

IV.    Pencapaian Rencana Kerja Bulan Januari 2010
4.1 Dukungan terhadap Jejaring AMPL
4.2 Rapat Koordinasi Program Kerjasama Bappenas-Plan
4.3 Penyusunan Grand Design STBM

V.    Evaluasi Kegiatan dan Rencana Tindak lanjut

Lampiran:
Lampiran 1. Ringkasan Kegiatan Program Kerjasama Bappenas-Plan Indonesia
Lampiran 2. Status Pelaksanaan Kegiatan

Rapid urbanization is straining Indonesia's cities: it is the urban poor who suffer most. Urban services are inadequate to absorb the continuous flow of people into the cities, which were neglected for years and which took a blow in the aftermath of the crisis. Decentralization is providing an opportunity as well as a threat for improving urban services. The policy could enable city managers to tackle issues affecting their citizens, but at the same time, its hasty implementation and incomplete framework could strain cities even further in the short run. For cities to be able to face the challenges of the present and the potential of the future, the central government must complete the unfinished agenda of decentralization that will enable local governments to fully assume their new responsibilities, while the cities must strive to meet rising local aspirations by improving urban services, reducing urban poverty and promoting local economic development.

Buku pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah tahun 2006 ini disusun untuk dapat dijasikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengawal dan mengupayakan pencapaian berbagai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, khususnya dalam tahun 2006 ini.

Buku pegangan (handbook) ini dimaksudkan untuk membangun kesamaan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Daerah tentang hak, kewajiban, dan tanggungjawab serta peranan masing-masing di dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional dan daerah berdasarkan penerapan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang telah menjadi komitmen bangsa.

Substansi yang terkandung di dalam buku ini tidak hanya menliputi hal-hal yang normatif, tetapi juga secara spesifik mengemukakan beberapa permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang perlu diupayakan pada tahun 2006, dikaitkan dengan sasaran dan indikator pencapaian prioritas pembangunan yang perlu diperhatikan bersama.

Daftar Isi:

Kata Sambutan
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Singkatan

Bab I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan

Bab II. Sasaran dan Indikator Pencapaian Pembangunan
2.1 Sasaran RPJM Nasional
2.2 Pembangunan Daerah dalam Pencapaian Sasaran Nasional
2.3 Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

Bab III. Landasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
3.1 Grand Design Desentralisasi dan Otonomi Daerah ke depan
3.2 Landasan Hukum Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah
3.3 Landasan Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah
3.4 Status Peraturan Perundangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

Bab IV. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4.1 Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Pilkada
4.2 Penataan Ruang
4.3 Penyelenggaraan Otonomi Khusus
4.4 Pelaksanaan Pembangunan Pertahanan dan Keamanan
4.5 Pelaksanaan Hubungan Luar Negeri

Bab V. Pengelolaan Pembangunan Daerah
5.1 Perencanaan dan Penganggaran
5.2 Pengorganisasian
5.3 Pelaksanaan
5.4 Pengendalian dan Evaluasi

Bab VI. Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah
6.1 Penyelenggaraan Keuangan Daerah
6.2 Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara
6.3 Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
6.4 Pengelolaan Keuangan Daerah
6.5 Rencana Aksi Nasional Desentralisasi Fiskal (RANDF)

Bab VII. Permasalahan Strategis Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
7.1 Isu-Isu dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
7.2 Isu-isu Dalam Pembangunan Daerah
7.3 Isu-isu Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
7.4 Isu-isu Strategis Lintas Sektoral
7.5 Isu-isu Strategis Sektoral

Bab VIII. Prioritas dan Anggaran 2006
8.1 Prioritas Pembangunan 2006
8.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Program Prioritas 2006
8.3 Prioritas Anggaran 2006

Lampiran 1
Lampiran 2
Lampiran 3
Lampiran 4

Laporan ini disusun sebagai berikut, Bab 1 menyediakan gambaran umum dari hasil pelayanan utama sector kesehatan dan trend pemanfaatan layanan kesehatan di Indonesia. Lebih lanjut, tantangan yang berlangsung saat ini dan yang akan terjadi di masa depan juga dibahas, terutama terkait dengan transisi demografis, epidemiologis, dan nutrisi yang sedang terjadi di Indonesia dan akan memiliki implikasi penting terhadap kebutuhan dan permintaan layanan kesehatan di masa depan, juga untuk keputusan kebijakan dalam pembiayaan kesehatan. Sebuah ringkasan singkat dari strategi dan kebijakan utama mengenai kesehatan dari Pemerintah juga disertakan.

Bab 2 juga meringkas struktur organisasi sistem penyediaan layanan kesehatan dan menganalisis informasi yang tersedia mengenai masukan sumber adya terpilih, yaitu infrastruktur, tenaga kerja kesehatan, dan obat-obatan.

Sedangkan bab 3 adalah inti dari kajian pengeluaran dan menggambarkan sistem kolektif penghasilan Indonesia dan transfer fiskal antar pemerintah untuk sector kesehatan, termasuk kajian singkat masalah ruang fiskal. Bab ketiga ini sebagian menggunakan (Kajian Pengeluaran Publik) nasional dan pekerjaan yang sedang berlangsung mengenai desentralisasi di Indonesia. Bab ini lebih lanjut menggambarkan tingkatan, trend, dan kombinasi pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, dan juga memeriksa pengeluaran tersebut dalam perspektif internasional.

Bab 4 membentuk penilaian sistem kesehatan dari segi pemerataan, efisiensi, dan kualitas. Distribusi pembiayaan kesehatan masyarakat juga dibahas, terfokus pada jumlah manfaat. Bagian ini diikuti dengan analisis terhadap efisiensi dari segi kinerja di tingkat kabupaten/ kota. Terakhir, kualitas dan kepuasan konsumen juga dianalisis sesuai dengan ketersediaan data.

Bab 5 memberikan gambaran mengenai mekanisme pengumpulan risiko yang ada di Indonesia, dimulai dengan sebuah kajian tingkat pengeluaran dari kantong yang tinggi sebagai bagian dari total pengeluaran, dan juga akibat dari beban berat lonjakan pengeluaran terhadap layanan kesehatan. Dalam bab ini, program asuransi kesehatan terbaru Pemerintah Indonesia untuk masyarakat miskin, yakni Askeskin, juga dibahas, dan bab ini diakhiri dengan sebuah bagian mengenai tantangan masa depan untuk sektor asuransi kesehatan.

Pustaka ini ditujukan bagi para anggota dewan perwakilan rakyat dan para pembuat kebijakan di Bappenas dan dalam Departemen Kesehatan, Keuangan, dan Dalam Negeri, di tingkat pusat dan daerah. Pembaca lain meliputi komunitas penyedia, CSO/ NGO, akademisi, dan media. Pembaca non-Indonesia meliputi kelompok kesehatan internasional di Jakarta.

Daftar Isi:

Ucapan Terima kasih
Prakata
Daftar Istilah
Daftar Isi
Daftar Gambar
Daftar Tabel
Daftar Kotak

Rangkuman Eksekutif

Pendahuluan

Sistem Kesehatan Indonesia: Kinerja dan Hasil
1.1    Capaian dari Pelayanan di Sektor Kesehatan
1.2    Pemanfaatan dan Pemerataan Sistem Kesehatan
1.3    Tantangan yang ada pada saat ini dan masa depan

Sistem Pelayanan Kesehatan di Indonesia
2.1 Penyelenggaraan dan Prasarana Sistem Kesehatan
2.2 Ketersediaan dan Persebaran Sumber Daya Manusia
2.3 Obat-obatan
2.4 Tanggung jawab terhadap dan pengadaan berbagai input baru

Pengeluaran Publik untuk Sektor Kesehatan
3.1 Trend pengeluaran nasional dan sektor kesehatan
3.2 Trend dan tingkat pengeluaran kesehatan publik secara agregat
3.3 Perbandingan internasional dalam hal belanja kesehatan
3.4 Transfer keuangan antar Pemerintah, Pendapatan daerah dan aliran dana untuk sektor kesehatan
3.5 Perencanaan, penganggaran, dan manajemen keuangan di sektor kesehatan
3.6 Pengeluaran berdasarkan klasifikasi anggaran
3.7 Klasifikasi ekonomi pengeluaran
3.8 Klasifikasi fungsional pengeluaran

Penilaian Atas Sistem Kesehatan: Benefit Incidence, Efisiensi dan Kualitas
4.1 Benefit Incidence dari Pengeluaran pemerintah
4.2 Distribusi pembiayaan kesehatan masyarakat
4.3 Hubungan antara pengeluaran, penggunaan dan capaian layanan
4.4 Efisiensi di Tingkat rumah sakit dan puskesmas
4.5 Mengukur efisiensi di Tingkat Kabupaten
4.6 Penilaian terhadap kualitas dan kepuasan konsumen

Pengeluaran dari Kantong Masyarakat (Out of Pocket) dan Reformasi Jaminan Kesehatan
5.1 Pengeluaran dari kantong masyarakat dan pengeluaran yang sangat besar (Catastrophic)
5.2 Pengumpulan risiko (Risk-pooling) dan Reformasi jaminan kesehatan di Indonesia
5.3 Asuransi kesehatan orang miskin: program Askeskin
5.4 Tantangan masa depan jaminan kesehatan

Lampiran

Referensi

Laporan ini merupakan laporan bulanan kegiatan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) yang berisi garis besar hasil kegiatan, serta temuan penting dari kegiatan Pokja AMPL selama bulan Mei 2010. Selain itu, laporan ini juga memberikan informasi mengenai  rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan yang akan datang.

Daftar Isi:

Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Lampiran

A. Sekretariat Pokja AMPL

I. Administrasi

II. Pusat Informasi AMPL
a.    Perpustakaan Pokja AMPL
b.    Perpustakaan Maya (Digilib) Pokja AMPL
c.    Database AMPL

III. Produk Komunikasi Pokja AMPL
    a. Kliping Pokja AMPL
    b. Majalah Percik
    c. Majalah Percik Yunior dan Newsletter

B. Kelompok Kerja AMPL

C. Rencana Kegiatan Bulan Juni 2010

Laporan ini berisi kumpulan laporan tinjauan akhir tahun 2009 daerah program kerjasama RI-UNICEF (14 provinsi), dengan menguraikan fokus program 2009 di daerah, capaian program di daerah (kelembagaan, pedoman/ SOP, peraturan/ regulasi, best practice/ praktek unggulan), masalah utama yang memerlukan perhatian pusat, serta rekomendasi daerah kepada pusat.

Daftar Isi:

1.    Rangkuman Laporan Daerah (Overview Pelaksanaan Program di Daerah)

2.    Laporan Provinsi NAD

3.    Laporan Provinsi Sumatera Utara

4.    Laporan Provinsi Banten

5.    Laporan Provinsi Jawa Barat

6.    Laporan Provinsi Jawa Tengah

7.    Laporan Provinsi Jawa Timur

8.    Laporan Provinsi NTB

9.    Laporan Provinsi NTT

10.    Laporan Provinsi Sulawesi Selatan

11.    Laporan Provinsi Sulawesi Barat

12.    Laporan Provinsi Maluku

13.    Laporan Provinsi Maluku Utara

14.    Laporan Provinsi Papua Barat

15.    Laporan Provinsi Papua

Publikasi ini merupakan hasil studi yang dilakukan dengan metode pengumpulan data melalui survei pendekatan rumah tangga pada tingkat kecamatan untuk menyusun indikator MDGs, yang dituliskan dalam judul ”Metode Survei MDGs Tingkat Kecamatan“ yang diharapkan dapat memberikan arahan bagi para perencana survei di daerah untuk melakukan pengumpulan data melalui survei rumah tangga secara mandiri.
       
Publikasi ini memuat pedoman metodologi penarikan sampel yang diperlukan untuk melaksanakan survei pada tingkat kecamatan dengan memanfaatkan kerangka sampel yang mutakhir tersedia di setiap kecamatan. Publikasi ini diharapkan dapat membantu berbagai pihak untuk lebih memahami pentingnya metodologi penarikan sampel, penentuan dan pemilihan unit sampel dengan menggunakan probabilita sampling, teknik estimasi, menghitung varians dan koefisien yang diperlukan termasuk kesalahan sampling (sampling error). Penjelasan dalam buku ini diharapkan dapat membantu daerah untuk dapat mandiri dalam penerapan metoda penentuan sampel bila melakukan survei sendiri.

Daftar Isi:

Sambutan
Kata Pengantar
Dafar Anggota Tim
Daftar Isi
Daftar Tabel Lampiran

Bab I. Pendahuluan
Latar Belakang
Tujuan
Materi yang Dicakup
Sistematika Penulisan

Bab II. Dasar-Dasar Survei Sampel
Keuntungan dan Kelemahan Survei Sampel
Desain Survei
Perencanaan Survei
Penentuan Populasi dan Target Populasi
Informasi yang Diperlukan
Indikator dan Rancangan Tabel
Konsep Definisi dan Klasifikasi
Daftar Isian atau Kuesioner
Penyusunan Daftar Isian (Kuesioner)
Tatacara Mendesain Daftar Isian
Bentuk Pertanyaan
Kriteria Desain Survei Dasar (Basic Survey Design)

Bab III.Dasar-Dasar Metode Sampling
Penggunaan Metode Sampling
Konsep Definisi
Probability Sampling dan Non Probablility Sampling
Metode Sampling
A.    Sampling Elemen
Acak Sederhana
Sampling Sistematik
Sampling Berstrata
Sampling Berpeluang
Estimator Rasio
B.    Sampling Klaster

Bab IV. Metode Sampling yang Digunakan
Pengkajian Besarnya Sampel
Estimasi
Standard Error  dan Tingkat Kepercayaan
Closed dan Open Segment
Survei dengan Pendekatan Non Rumahtangga
Metode Sampling Non Probability Sampling

Bab V. Penyediaan Kerangka Sampel dan Penarikan Sampel
Dasar Penentuan Sampling Unit
Cakupan (Coverage)
Peta Desa/ Kelurahan
Peta Blok Sensus
Kelengkapan Keberadaan Blok Sensus
Penyusunan Kerangka Sampel
Penggunaan Daftar Listing Rumahtangga
Mengapa Diperlukan Listing Rumahtangga
Independent Sub Samples
Daftar Listing
Satuan Lingkungan Setempat (SLS)
Bangunan Fisik
Bangunan Sensus
Rumahtangga Biasa
Anggota Rumahtangga
Perluasan Listing Rumahtangga
Penarikan Sampel di Luar Opsi Sampling

Bab VI. Program Penarikan Sampel
Pengantar
Penarikan Sampel Klaster
A.    Menu Aplikasi
B.    Menu File
C.    Menu Sampling
D.    Menu Keluar

Tambahan
Overview of CENVAR
Updating Master Blok Sensus
Penarikan Sampel Elemen
A.    Menu Aplikasi
B.    Menu File
C.    Menu Sampling

Lampiran
I.    Tabel-tabel
II.    Konsep Definisi
III.    Glossary
Tabel Angka Random

Daftar Pustaka