Laporan/Prosiding

Melalui buku pegangan yang diterbitkan setiap tahun ini, semua pihak yang berkepentingan diharapkan dapat memperoleh gambaran umum tentang proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tema utama Buku Pegangan Tahun 2009 ini adalah ”Penguatan Ekonomi Daerah: Langkah Menghadapi Krisis Keuangan Global”. Dengan demikian, upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional khususnya menghadapi dampak krisis keuangan global dan upaya mempertahankan fundamental perekonomian negara untuk tetap kuat menghadapi krisis keuangan global ini dapat diatasi bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui keterpaduan penarapan kebijakan di masing-masing daerah serta mendapat dukungan penuh seluruh lapisan masyarakat.

Buku Pegangan 2009 ini terdiri dari 6 bab. Secara ringkas buku ini disusun dengan maksud agar dapat digunakan sebagai referensi bagi para penyusun dan pembuat kebijakan di daerah untuk memberikan arah dan rambu-rambu yang dapat dijadikan pertimbangan oleh daerah dalam menjaga dan mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Adapun tujuannya adalah menyamakan persepsi para pemangku kepentingan akan pentingnya keterpaduan penerapan kebijakan di masing-masing daerah dalam menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi daerah guna mempertahankan fundamental perekonomian negara untuk tetap kuat menghadapi krisis keuangan global ini.

Daftar Isi:

Kata Sambutan
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Singkatan

BAGIAN I

Bab I. Pendahuluan
1.1    Latar Belakang
1.2    Maksud dan Tujuan
1.3    Ruang Lingkup
1.4    Sistematika Pembahasan

BAGIAN II.

Bab II. Penyebab dan Dampak Krisis Keuangan Global
2.1 Penyebab Krisis Keuangan Global
2.2 Kondisi Perekonomian Dunia Saat Ini dan Dampak Ke Depan
2.3 Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perekonomian Nasional
2.4 Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perekonomian Daerah

Bab III. Kebijakan Nasional dalam Mencegah dan Mengantisipasi Dampak Krisis Keuangan Global
3.1 Sepuluh Arahan Presiden RI
3.2 Kebijakan Moneter dan Perbankan
3.3 Kebijakan Fiskal
3.4 Kebijakan Penguatan Sektor Riil

Bab IV. Langkah-Langkah yang Dapat Dilakukan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Dampak Krisis Keuangan Global
4.1 Pengamanan Pelaksanaan APBD 2009
4.2 Penguatan Sektor Moneter dan Sektor Keuangan
4.3 Penguatan Sektor Riil

BAGIAN III

Bab V. Rencana Kerja Pemerintah dan Kebijakan Fiskal Tahun 2009
5.1 RKP Tahun 2009
5.2 Kebijakan Fiskal Tahun 2009

BAGIAN IV

Bab VI. Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
6.1 Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6.2 Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Lampiran A
Lampiran B

Buku Panduan Sumber dan Mekanisme Pendanaan ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama merupakan bagian umum yang menjelaskan aspek-aspek pemulihan biaya, biaya fisik, dan biaya non-fisik. Bagian ini berupaya menjelaskan hal-hal terkait sarana sanitasi, yang akan dibedakan berdasarkan jenisnya (individual dan komunal/ bersama, biaya operasi dan pemeliharaan). Bagian pertama ini juga membahas aspek-aspek terkait sumber pendanaan sanitasi yang lazim diterapkan di dunia internasional dan bagaimana mekanisme mengaksesnya. Selanjutnya, pembahasan tentang cara-cara atau mekanisme pendanaan sarana sanitasi yang melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
   
Bagian kedua merupakan bagian khusus, yang menjelaskan sumber-sumber pendanaan potensial yang ada di Indonesia dan bisa menjadi opsi Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan-kegiatan sanitasi di daerahnya. Bagian ini diawali penjelasan tentang gambaran umum aspek pendanaan dan bagaimana mengakses dana-dana yang ada. Selanjutnya, bagian ini membahas cara-cara atau mekanisme untuk mengakses sumber pendanaan potensial dan menjelaskan bagaimana Pemerintah memberikan dukungannya.
   
Tujuan penyusunan buku panduan ini adalah untuk menjawab berbagai persoalan terkait lambatnya gerak pembangunan sanitasi di Indonesia, baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dari hasil penelahaan, terungkap bahwa kelambatan pembangunan sanitasi di Indonesia disebabkan masih rendahnya kesadaran para pemangku kepentingan tentang pentingnya aspek sanitasi, kurangnya komitmen dan kemampuan kelembagaan, dan sedikitnya dukungan peraturan perundang-undangan terkait sanitasi.
   
Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis untuk menyeleksi sumber-sumber pendanaan yang ada ataupun yang dapat diakses. Dengan membaca buku ini, Pemerintah Daerah atau pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengidentifikasi sumber-sumber dan mekanisme yang selama ini tidak dapat berjalan semestinya, untuk kemudian menemukan mekanisme yang pas dan dapat diimplementasikan. Buku ini juga diharapkan dapat menjadi pemicu bagi Pemerintah untuk menata kembali atau menentukan kewajiban-kewajibannya, seperti kewajiban untuk menyediakan pendanaan sektor sanitasi. Di sisi lain, buku ini juga bisa memberi sumbangan pada para pemangku kepentingan untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang aspek pendanaan sanitasi.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Singkatan

Ringkasan Eksekutif

1.    Pendahuluan
1.1    Latar Belakang
1.2    Maksud dan Tujuan
1.3    Manfaat

Bab Umum. Pertimbangan Utama dalam Pendanaan Pembangunan Sanitasi

2.    Biaya Sanitasi
2.1    Kegiatan Non-Fisik
2.2    Kegiatan Fisik
2.3    Aspek Pemulihan Biaya pada Kegiatan Sanitasi

3.    Siapa yang Harus Membayar dan Untuk Apa
3.1    Kegiatan Pembangunan Fisik
3.2    Kegiatan Pembangunan Non-Fisik
3.3    Biaya Investasi
3.4    Biaya Operasi dan Pemeliharaan (O&M)

4.    Penyedia Pendanaan Sanitasi
4.1    Sumber Dana
4.2    Bagaimana Membiayai Pembangunan Sanitasi yang Menyertakan MBR
4.3    Cara Meningkatkan Pemulihan Biaya Kegiatan Sanitasi
4.4    Pembiayaan Multitahun, Membiayai Kegiatan Besar

Bab Khusus. Pembiayaan Pembangunan Sanitasi Situasi di Indonesia

5.    Mengevaluasi Opsi yang Layak dan Memeriksa Persyaratan Kualifikasi untuk Menarik Dana

6.    Ikhtisar Sumber-Sumber Pendanaan Saat Ini

7.    Permasalahan dalam Mengakses Pendanaan Saat Ini
7.1 Faktor Pembatas

8.    Sumber Pendanaan Potensial untuk Diakses
8.1    Sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat
8.2    Sumber pendanaan dari Pemerintah Provinsi
8.3    Sumber pendanaan dari Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota)
8.4    Pendanaan Bersumber dari Sektor Swasta
8.5    Kontribusi Pengguna (Tarif)

9.    Peran Pemerintah Meningkatkan Akses Pendanaan Sanitasi
9.1    Pada Tingkat Pemerintah Pusat
9.2    Pada Tingkat Pemerintah Provinsi
9.3    Pada Tingkat Pemerintah Kabupaten/ Kota
9.4    Isu-Isu Jangka Panjang

10.    Kesimpulan dan Saran

Daftar Lampiran

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Colophon

This publication is compilation of research papers on impact of climate change and adaptation for water resources in Yellow River Basin under the MDG Achievement Fund supported UN China initiative of Climate Change Partnership Framework (CCPF). Some of the research papers were presented during the inception workshop and 4th Yellow River Forum.Climate change is having profound impacts on water resources around the world, as evidenced by changes in snowpack, sea level, and river flows. These changes are expected to continue in the future, in forms of weather pattern changes, and increased risks of water-related disasters such as floods and droughts.  As "cradle of the Chinese civilization", the Yellow River is faced with tightened challenges of climate change. It is estimated that from 1956 to 2000, runoff in the Yellow River basin has been reduced by almost 8%. Similar reduction has been observed as well in regards to precipitation. Reductions in both runoff and precipitation have decreased the amount of water supply in the Yellow River basin. In contrast, water demands have been increasing derived from industrial and agricultural development, along with rapid urbanization process in the basin area.

To cope with the challenges and balance water supply and demands in context of climate change, UNESCO, in partnership with the Yellow River Conservancy Commission (YRCC), management authority of the Yellow River, joined the Climate Change Partnership Framework (CCPF) project. UNESCO's component of CCPF is aimed to improve integrated water resources management at the basin scale. In this means, it is expected the UNESCO-CCPF would contribute to enhanced adaptation of water resources to climate change in the Yellow River as the mother river of China.  This proceeding is an integral part of deliveries of UNESCO-CCPF. It summarizes latest research on climate change and water resources in the Yellow River basin. The first two articles of this proceedings are drafted by Mr. LI Guo Ying, Commissioner of YRCC. The thoughts on river ethics, adaptation to climate change reflected through these two articles demonstrate high-level commitment to build a "healthy" Yellow River as a way to tackle climate change challenges.

This publication is compilation of research papers on impact of climate change and adaptation for water resources in Yellow River Basin under the MDG Achievement Fund supported UN China initiative of Climate Change Partnership Framework (CCPF). Some of the research papers were presented during the inception workshop and 4th Yellow River Forum.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses dalam memberikan kesempatan dan memberdayakan masyarakat melalui partisipasi, alih pengetahuan, keahlian dan keterampilan. Masyarakat yang merupakan komponen dalam suatu komunitas menempati posisi penting dalam pengelolaan sanitasi. Namun sejauh ini partisipasi mereka belum mendapat perhatian yang proporsional dari berbagai pihak. Disadari juga bahwa pembangunan sanitasi seringkali mengabikan kepentingan kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Demikian juga dengan aspek kesetaraan jender. Kerap kali tidak dimasukkan dalam proses pengambilan keputusan. Pengabaian aspek jender dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan/ pemantauan pembangunan fasilitas sanitasi seringkali menimbulkan ketimpangan penyediaan layanan bagi kelompok perempuan. Dengan pemberdayaan, masyarakat menjadi lebih bertanggung jawab untuk mengidentifikasi permasalahan mereka, menentukan prioritas, memobilisasi sumber daya, memobilisasi kontribusi (in-cash dan in-kind), bernegosiasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan.
       
Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat tahun 2003 telah menempatkan aspek pemberdayaan masyarakat sebagai prinsip utama untuk melakukan perbaikan kondisi sanitasi. Dengan demikian, peran Pemerintah pun bukan lagi sebagai penyedia layanan, tetapi lebih sebagai fasilitator pembangunan layanan sanitasi yang berbasis dan dikelola masyarakat. Dalam konteks penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK), pelibatan laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, serta aspek kesetaraan jender harus dimulai sejak proses penetapan Kelompok Kerja Sanitasi, pemetaan kondisi sanitasi, penyusunan Strategi Sanitasi Kota, penyusunan rencana kegiatan, dan tahap monitoring dan evaluasi. Mekanisme monitoring dan evaluasi yang partisipatif  dan sadar jender menjadi kunci bagi masyarakat untuk memastikan bahwa aspirasi mereka benar-benar diakomodasi.
       
Buku panduan tentang pemberdayaan masyarakat dengan pelibatan jender dan kemiskinan dalam pembangunan sanitasi kota ini disusun untuk menjawab kebutuhan tersebut berdasarkan pengalaman yang diperoleh di seluruh kota-kota mitra ISSDP. Buku ini dimaksudkan sebagai pegangan bagi Pokja Sanitasi yang memberikan informasi tentang perencanaan pembangunan sektor sanitasi yang komprehensif dan mampu mengakomodasi partisipasi masyarakat sehingga pelaksanaan program sanitasi juga diharapkan dapat dilakukan secara partisipatif, tanpa harus menunggu perintah dari Pemerintah. Juga bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota melalui kinerja kelompok kerjanya dapat meningkatkan kualitas layanan sanitasi sehingga dapat memenuhi upaya pencapaian target pembangunan sanitasi, khususnya pencapaian target Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman dan juga Millenium Development Goals (MDGs).

Daftar Isi:

Pengantar
Singkatan

Bagian I. Pemberdayaan Masyarakat dalam Sanitasi Perkotaan Keadaan dan Penyebabnya

1. Sanitasi Perkotaan di Indonesia
    1.1 Situasi Sanitasi saat ini
    1.2 Target dan program pembangunan sanitasi perkotaan
    1.3 Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sanitasi perkotaan
    1.4 Pendekatan Pelibatan Jender dan kemiskinan

Bagian II. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Sanitasi Kota: Tahapan dan Kegiatan

1.    Pemberdayaan Masyarakat di Awal Program dan Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi Kota (Tahap A)
1.1    Persiapan di Tingkat Kota
1.2    Pembentukan Pokja Sanitasi Kota
1.3    Orientasi untuk anggota Pokja Sanitasi Kota

2.    Pemberdayaan Masyarakat dalam Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi Kota (Tahap B)
2.1    Penilaian Kapasitas dan Pengalaman Kelembagaan
2.2    Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment)
2.3    Mencantumkan temuan dan kesimpulan dalam Buku Putih Sanitasi

3.    Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota (Tahap C)
3.1    Integrasi PMJK dalam Strategi Sanitasi Kota (SSK)
3.2    Opsi/ Pilihan untuk Mengintegrasikan PMJK ke dalam layanan dan Subsektor yang berbeda
3.3    Pengaturan kelembagaan dan keuangan untuk bantuan pengembangan layanan berbasis masyarakat

4.    Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyusunan rencana Tindak Sanitasi (Tahap D)
4.1    Menyukseskan ’Fast Track’
4.2    Penilaian cepat mengenai kebutuhan dan kapasitas secara partisipatif di daerah beresiko tinggi
4.3    Bantuan penyusunan rencana tindak masyarakat dan pelaksanaannya: PHAST Sederhana
4.4    Mengembangkan usulan proyek yang ’Bankable’ untuk pelaksanaan SSK

5.    Pemantauan dan Evaluasi (Tahap E)

Daftar Gambar

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

Colophon

Pembangunan sektor sanitasi dihadapkan pada adanya kenyataan akan terbatasnya kemampuan pendanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga pembangunan sanitasi akan sulit dilaksanakan bila hanya mengandalkan dana publik semata. Dalam kondisi seperti ini, maka diperlukan upaya penggalian alternatif pembiayaan pembangunan sanitasi di luar pendanaan pemerintah. Salah satu alternatif sumber pendanaan sanitasi yang cukup potensial adalah program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility, CSR) yang diselenggarakan oleh badan usaha (korporasi).
       
Berdasarkan pengalaman Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) dalam menyelenggarakan Program Pembangunan Sektor Sanitasi (Indonesia Sanitation Sector Development Program, ISSDP), dijumpai bahwa pemahaman para anggota Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kota di kota-kota peserta ISSDP terhadap program CSR masih relatif terbatas.
       
TTPS menyediakan berbagai dukungan terhadap upaya pembangunan sanitasi secara menyeluruh. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah penerbitan buku panduan (Guidance Notes) mengenai tata cara pendekatan dalam rangka menjalin kerjasama dengan pihak penyelenggara program CSR untuk pembangunan sanitasi. Melalui Guidance Notes ini diharapkan adanya kejelasan bagi kota-kota yang telah menyiapkan berbagai program pengembangan sanitasi mengenai tata cara mengakses dan pemanfaatan sumber pendanaan dari program CSR. Selanjutnya Pokja Sanitasi Kota diharapkan bisa menyusun rencana yang komprehensif berikut implementasinya mengenai langkah-langkah untuk merintis dan membangun kerjasama dengan penyelenggara program CSR tersebut.

Daftar Isi:

Pengantar
Daftar Singkatan

1.    Pendahuluan

2.    Pemahaman terhadap CSR dan Upaya Mengakses Dana CSR

3.    Alokasi Dana CSR untuk Sanitasi
3.1    Mungkinkah Sanitasi Mendapat Alokasi Dana CSR
3.2    Bagaimana Cara Mendapatkan Alokasi Dana CSR

4.    Mekanisme Implementasi Proyek yang Didanai CSR

5.    Kesimpulan dan Saran
5.1    Kesimpulan
5.2    Saran

Daftar Gambar
Gambar 1. Langkah Pendahuluan untuk Mengakses Dana CSR
Gambar 2. Langkah Pendekatan kepada Perusahaan Penyelenggara CSR
Gambar 3. Tahap Menjalin Komunikasi Intensif dengan Perusahaan
Gambar 4. Tahap Implementasi Mengakses Dana CSR
Gambar 5. Tahap Implementasi Program CSR

Colopohon

This manual (Part 2) is presented in two parts. Component 1 includes a few training design ideas and exercises in case you want to organize and conduct a more traditional learning event. For example, you might want to conduct a short workshop to introduce the concepts and ideas of participatory planning to local government and community leaders. Or brief trainers and facilitators on how to use the materials to design and facilitate a participatory planning process working with a planning team assembled by local leaders. These facilitated work sessions could focus on either the development of a long-range strategic plan for the community or an action plan to address a more immediate problem within the community. Many of the tools in component 2 will also be useful to use in these types of training programs.

Table of Contents:

Perspective

Component One. Training Design Tools
Tools 1: Warm up/ Ice breaker
Tools 2: Making a presentation
Tools 3: Preparing for participatory planning

Component Two. Participatory Planning Tools

Phase I. Initiating the Participatory Planning Process
Tool 1: Trigerring event
Tool 2: The planning team
Tool 3: Planning with principle

Phase II: Building Productive Partnerships
Tool 4: Facilitator-planning team contract
Tool 5: Stakeholder analysis: An on-going task within the PP process
Tool 6: Assessing team effectiveness
Tool 7: Opening Johari's window

Phase III: Reaching Out - or Focusing in
Tool 8A: Visioning
Tool 8B: Writing vision statements
Tool 9: Focusing in and the art of problem finding
Tool 10: The joy of pursuing opportunities

Phase IV: Fact-Finding and Analysis
Tool 11: Now that you found the problem, do you really want to solve it
Tool 12: Information and data collection
Tool 13: Writing objective statements
Tool 14: Force field analysis
Tool 15: SWOT Analysis

Phase V: Planning A Course Ofaction
Tool 16: Reviewing opportunities for shared leadership
Tool 17: Planning a course of action

Phase VI: Implementing Actions, Measuring Impact and Moving On
Tool 18: A discussion tool for assessing impact
Tool 19: A suggested impact assessment questionnaire
Tool 20: Assessing your personal effectiveness as a team member

The UNCHS (United Nations Centre for Human Settlements) Elected Leadership Series of training manuals, developed within the Local Leadership and Management Training Programme, was particularly popular. It includes 13 manuals designed to help local government elected officials increase their knowledge and skills in key leadership roles and responsibilities. The series, available in more than fifteen languages, is used worldwide, not only by local government elected officials but leaders in non-governmental and community based organizations. It was the adaption of this series by the social sector that prompted UNCHS (Habitat) to initiate this series.

The intent of this manual is to look at options taht can help individuals, groups, organizations, communities, and local governments resolve their differences before they become intractable and destructive. It can be used to train local government officilas, civic organization leaders and staff, and interested citizens in the fundamentals of negotiation, mediation and facilitated decision making processes, increase the knowledge and skills of those who are already working in these roles and believe they can benefit from additional training, conduct orientation sessions for officials and citizens who want to know more about opportunities to manage conflict in their organizations and communities, and help train trainers to train others in the knowledge and skills associated with conflict management practices.

Table of Contents:

Foreword
Prologue
About this manual

Chapter 1. Perspectives on Participatory Planning

Chapter 2. Essential Characteristics of Participatory Planning

Chapter 3. Introduction to the Participatory Planning Process

Chapter 4. Phase I: Initiating the Participatory Planning Process

Chapter 5. Phase II: Building Productive Partnerships

Chapter 6. Phase III: Reaching Out - or - Focusing in

Chapter 7. Phase IV: Fact Finding and Analysis

Chapter 8. Phase V: Planning a Course of Action

Chapter 9. Phase VI: Implementing Plans, Measuring Success and Moving On

Sesuai Undang-Undang No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan kesehatan dalam sektor sanitasi menjadi urusan wajib Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Sehubungan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas peran Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota supaya mampu membuat peta kondisi sanitasi, merancang kebutuhannya, implementasi, operasi dan pemeliharaan, serta monitoring dan evaluasi.
       
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, maka disusunlah Buku Manual Pengembangan Strategi Sanitasi Perkotaan berdasarkan pengalaman yang diperoleh  di kota Blitar, Surakarta, Banjarmasin, Denpasar, Payakumbuh, Jambi, Tegal, Pekalongan, Batu, Kediri, Padang dan Bukittinggi. Buku Manual ini dimaksudkan sebagai pegangan bagi Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi dalam pembangunan sanitasi di kota dan kawasan perkotaan.
       
Manual Tahap A tentang Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi Kota (Penyusunan Buku Putih) merupakan tahap kedua dari lima rangkaian proses pengembangan sanitasi perkotaan.

Daftar Isi:

Pengantar

Daftar Singkatan

Pendahuluan – Tahap B Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi Kota (Penyusunan Buku Putih)

Modul
BA-01 Pertemuan Perdana
BA-02 Pengumpulan Data Sekunder
BA-03 Manajemen dan Operasi Sistem Sanitasi
BA-04 Pengumpulan Data Lanjutan
BA-05 Penyusunan Penilaian Pemetaan Cepat Sanitasi Kota
BB-01 Rapat Konsultasi-1: Tim Pengarah dengan Tim Teknis
BB-02 Rapat Konsultasi-2: Camat dan Lurah
BB-03 Studi: Environmental Health Risk Assessment (EHRA)
BB-04 Penilaian Pemetaan Kondisi Sanitasi Kota Berdasarkan studi EHRA dan data sekunder
BB-05 Penetapan melalui kesepakatan:
-    Area berisiko
-    Penyebab utama masalah sanitasi
BB-06 Penyusunan Draf Buku Putih Sanitasi Kota
BC-01 Rapat Konsultasi-3
BC-02 Finalisasi Buku Putih

Lampiran

Colophon

Sesuai Undang-Undang No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan kesehatan dalam sektor sanitasi menjadi urusan wajib Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Sehubungan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas peran Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota supaya mampu membuat peta kondisi sanitasi, merancang kebutuhannya, implementasi, operasi dan pemeliharaan, serta monitoring dan evaluasi.
       
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, maka disusunlah Buku Manual Pengembangan Strategi Sanitasi Perkotaan berdasarkan pengalaman yang diperoleh  di kota Blitar, Surakarta, Banjarmasin, Denpasar, Payakumbuh, Jambi, Tegal, Pekalongan, Batu, Kediri, Padang dan Bukittinggi. Buku Manual ini dimaksudkan sebagai pegangan bagi Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi dalam pembangunan sanitasi di kota dan kawasan perkotaan.
       
Manual Tahap C tentang Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota merupakan bagian ketiga dari rangkaian proses pengembangan strategi sanitasi perkotaan.

Daftar Isi:

Pengantar

Daftar Singkatan

Pendahuluan – Tahap C Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota
Diagram Alir Penyiapan Strategi Sanitasi Kota

CA-01 Kaji Buku Putih & Rujukan Lainnya
CA-02 Formulasi Konsep Visi dan Misi Sanitasi Kota
CA-03 Pertemuan Konsultasi dengan Tim Pengarah
CA-04 Penetapan Tujuan dan Sasaran
CA-05 Penetapan Sistem dan Zona Sanitasi
CA-06 Penetapan Tingkat Layanan Sanitasi
CA-07 Pertemuan Konsultasi dengan Kelurahan
CA-08 Identifikasi Isu-Isu Strategis dan Kemungkinan Hambatan
CA-09 Perumusan Arah Pengembangan Sektor Sanitasi Kota
CA-10 Pertemuan Konsultasi dengan Tim Pengarah
CA-11 Audiensi; Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan DPRD-Pokja Sanitasi Provinsi dan TTPS
CB-01 Perumusan Strategi & Pengembangan Strategi Subsektor serta Aspek Pendukung Layanan Sanitasi
CB-02 Penyiapan Program dan Kegiatan
CB-03 Pertemuan Konsultasi dengan Tim Pengarah
CB-04 Penyiapan Dokumen Draf Strategi Sanitasi Kota
CB-05 Konsultasi Publik
CB-06 Audiensi dan Lobi: Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Panitia Anggaran DPRD-Pokja Sanitasi Provinsi dan TTPS
CB-07 Lokakarya: TAPD dengan Panitia Anggaran DPRD untuk Penyelesaian Strategi Sanitasi Kota

Lampiran

Colophon