Laporan/Prosiding

Tujuan dari pertemuan Proair adalah melanjutkan pengelolaan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan kepada Pemerintah Daerah, dengan berakhirnya pelaksanaan proair diharapkan ini akan menjadi tugas daerah dalam keberlanjutan proair. Untuk keberlanjutan ada komponen dasar yang harus disusun secara matang dan harus dapat diakomodir oleh proyek, meskipun pada kenyataannya terdapat keterbatasan dana, waktu dan sumber daya manusia.
           
Pilar dari komponen dasar tersebut antara lain; kelembagaan, pembiayaan, lingkungan, sosial, dan teknis. Kelima aspek ini hendaknya menjadi acuan bagi proyek yang akan berakhir. Di pertemuan ini juga mendiskusikan progress yang telah dicapai oleh Kabupaten dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh daerah.

Daftar Isi:

Kata Pengantar

Daftar Isi

I.    Latar Belakang

II.    Tujuan

III.    Peserta
-    Laporan Panitia Pelaksana oleh Kasubdit Pengembangan Wilayah Khusus, Dit. FPRLH, Depdagri
-    Arahan dari Tim Pengarah Pusat, Direktur Penyehatan Lingkungan, Departemen Kesehatan
-    Presentasi Strategi Kesinambungan Bidang Kesehatan Lingkungan Pasca Kegiatan Proair, Direktur Penyehatan Lingkungan

Diskusi
Presentasi Laporan GTZ dan KFW

Expose Daerah
-    Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya
-    Kabupaten Sumba Timur
-    Kabupaten Timor Tengah Selatan
-    Kabupaten Alor
-    Kabupaten Ende

Lampiran-Lampiran

Panduan untuk para investor ini merupakansuatu tinjauan  terhadap kerangka Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) mili Pemerintah Indonesia. Panduan ini merupakan pemetaan ke depan (road map) terhadap pengembangan proyek-proyek KPS di Indonesia dengan menggarisbawahi prinsip-prinsip yang dianut oleh Pemerintah dan fasilitas yang disediakan untuk mitra swasta dalam kerangka KPS. Dengan memberikan tinjauan tentang bagaimana program KPS dioperasikan di Indonesia, panduan ini dapat mengarahkan investor untuk melakukan tinjauan akan adanya peluang dalam proyek tertentu.
       
Panduan ini tidak bermaksud untuk mengidentifikasi peluang-peluang KPS secara spesifik, tidak juga dengan cara apapun menyediakan uji tuntas yang harus dilakukan oleh investor swasta untuk mempertimbangkan peluang KPS. Panduan ini tidak menyediakan tinjauan hukum tentang peraturan-peraturan yang mengatur pengembangan dan pelaksanaan proyek KPS, maupun menyediakan rincian prosedur tentang pengembangan KPS atau panduan untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia pada umumnya. Para investor diharapkan tetap mengacu kepada bahan-bahan publikasi atau dokumentasi yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah mengenai hal-hal tersebut, sebagaimana dimuat dalam panduan ini.

Daftar Isi:

Kata Pengantar

1.       Kerangka Penanaman Modal Infrastruktur di Indonesia
1.1    Peran Infrastruktur KPS Di Indonesia
1.2    Tujuan dari Panduan Ini
1.3    Pihak-pihak Utama dalam Kerangka KPS
1.4    Kerangka Hukum
1.5    Hal-hal Pokok Dalam Program KPS di Indonesia

2.       Proses Pengembangan dan Pelaksanaan KPS
2.1    Tinjauan Singkat mengenai Proses Pengembangan dan Pelaksanaan KPS
2.2    Pemilihan Proyek
2.3    Konsultasi Publik
2.4    Studi Kelayakan
2.5    Tinjauan Risiko
2.6    Bentuk Kerjasama
2.7    Dukungan Pemerintah
2.8    Pengadaan
2.9    Pelaksanaan Proyek
2.10    Pemantauan

3.      Interaksi Antara Pemerintah dan Pihak-Pihak Swasta

4.      Aplikasi Kerangka KPS Di Sektor-Sektor Tertentu

5.      Tanya Jawab

6.      Informasi Penting

Indonesia is entering a period of great opportunity, with renewed rapid economic growth at a pace unseen since the Asian financial crisis of 1997-98. Senior economic policy-makers are projecting sustained growth of at least 7 percent in the years ahead.
       
Infrastructure is one of the crucial ingredients in achieving such high levels of growth, together with the reductions in poverty that it will bring. As Indonesia launches its next five-year development plan, the time is now critical for Indonesia to address and overcome the problems its faces in developing its infrastructure and attaining its full potential. In particular, the Government of Indonesia is renewing its focus on attracting private-sector investment.
       
This report provides an assessment of the current Indonesian context and provides some suggested  reforms, based on the experiences of other countries that have succesfully leveraged private investment for infrastucture. It is address to identify constraints that have limited private investment in infrastructure and thereby to exploit fully Indonesia’s growth opportunities and achieve its development goals.

Table of Contents:

Foreword
Table of Contens

Chapter 1. Introduction
1.1    Macroeconomic Context
1.2    Challenges  Infrastructure Sector
1.3    The Magnitude of Investment
1.4    The Second Five-Year Development Plan

Chapter 2. Indonesia’s PPP Framework: Recent Developments
2.1 Introduction
2.2 Sector Legal Reforms Concerning Infrastructure
2.3 Cross-Sector Legal & Regulatory Reforms
2.4 Other Developments Related to PPP

Chapter 3. Benchmarking and Lessons Learned
3.1 Institutional Coordination
3.2 Fiscal Support
3.3 Regulatory Framework: Implementing Rules and Procedures
3.4 Project Readiness
3.5 Political Leadership
3.6 Lead PPP Agency
3.7 Clarity of Regulations
3.8 Value-for-Money Mindset
3.9 Structure for Project Development and Implementation

Chapter 4. The Way Foreward: Unfinished Business
4.1 Background
4.2 Capacity Building
4.3 Domestic Capital Markets
4.4 Outsourcing
4.5 Land Acquisition
4.6 Local Governments and PPP
4.7 Further Steps to Strength the PPP Framework
4.8 The Championing Institution
4.9 Transaction Support Unit
4.10 Government Support Provision
4.11 Other Policy Initiatives

Pustaka ini tersedia di Perpustakaan Balai Pelatihan AB-PLP Bekasi, Telp. (021) 8804242 (Yuni Purwanti)
 

Kontrak pelanggan diperlukan sebagai dasar bagi penyelenggara dan pelanggan air minum untuk mengetahui serta memenuhi hak dan kewajiban secara baik dan berimbang. Pemenuhan hak dan kewajiban penyelenggara akan berdampak positif terhadap kinerja pelayanan dan keuntungan perusahaan. Sedangkan pemenuhan hak dan kewajiban oleh pelanggan bermanfaat dalam hal kenyamanan dan kepuasan produk.
           
Dengan memperhatikan manfaat yang akan didapatkan baik oleh pelanggan maupun PDAM dengan adanya kontrak pelanggan, maka setiap PDAM perlu melakukan penyusunan kontrak pelanggan. Agar penyusunan kontrak pelanggan dapat terlaksana dengan baik dan apa yang menjadi tujuan dapat tercapai maka perlu disusun suatu pedoman penyusunan kontrak pelanggan.
           
Pedoman Penyusunan Kontrak Pelanggan Air Minum ini dipersiapkan oleh Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Departemen Pekerjaan Umum diperuntukkan sebagai instrumen untuk memperbaiki kinerja pelayanan SPAM oleh penyelenggara (PDAM) kepada masyarakat pelanggan terkait dengan pengaturan dan pemenuhan hak dan kewajiban penyelenggara dan pelanggan SPAM.
            
Pedoman penyusunan kontrak pelanggan meliputi; tahap pembentukan tim penyusun, tahap identifikasi kinerja pelayanan, tahap identifikasi aspirasi, tahap penyusunan draft kontrak pelanggan, tahap legalisasi kontrak pelanggan, serta pelaksanaan.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar Isi

Prakata
Latar Belakang
Maksud dan Tujuan
Kontrak Pelanggan

1.    Ruang Lingkup

2.    Acuan Normatif

3.    Istilah dan Definisi

4.    Tahapan Penyusunan Kontrak Pelanggan
4.1    Pembentukan Tim Penyusun Kontrak Pelanggan
4.2    Identifikasi Kinerja Pelayanan
4.3    Identifikasi Aspirasi
4.4    Penyusunan Draft Kontrak Pelanggan
4.5    Legalisasi Kontrak Pelanggan
4.6    Pelaksanaan
4.7    Bagan Alir

5.    Lampiran
    5.1 Contoh Gambar Instalasi/ Meter Air
    5.2 Contoh Kontrak Berlangganan Air Minum
    5.3 Contoh Ketentuan Berlangganan Air Minum

Pustaka ini berisi kumpulan laporan hasil kinerja PDAM selama tahun 2009, meliputi wilayah I (pulau Jawa), wilayah II (pulau Sumatera), wilayah III (pulau Kalimantan dan Sulawesi), serta wilayah IV (Papua, Maluku, NTB, NTT dan Bali).

Laporan Evaluasi kinerja PDAM ini merupakan laporan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan setiap tahun oleh BPPSPAM terhadap PDAM-PDAM yang ada di Kota/ Kabupaten di seluruh Indonesia. Untuk tahun 2009 Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), telah melakukan evaluasi kinerja terhadap 337 PDAM atau sekitar 96 % dari jumlah PDAM yang ada di Indonesia, atas data laporan audit keuangan dan laporan audit kinerja sampai dengan tahun 2008. Hasil evaluasi yang dilakukan menurut wilayah II yakni:
-    Kategori sehat: 13
-    Kategori kurang sehat: 29
-    Kategori Sakit: 46
-    Total: 88
   
Dalam laporan ini ditampilkan hasil evaluasi terhadap PDAM selama tiga tahun berturut khusus untuk wilayah II, namun masih ada beberapa PDAM hanya dapat ditampilkan hasil evaluasi untuk dua atau satu tahun saja, hal ini karena ada PDAM yang baru dibentuk dengan adanya pemekaran wilayah, juga karena memang data yang diperoleh belum memadai.

Daftar Isi:

Daftar Isi
Kata Pengantar

Penilaian Kinerja PDAM Di Indonesia

Daftar Kategori Kinerja PDAM

Tabel Kategori Kinerja PDAM

Propinsi Nangroe Aceh Darussalam

Propinsi Sumatera Utara

Propinsi Sumatera Barat

Propinsi Riau

Propinsi Kepulauan Riau

Propinsi Jambi

Propinsi Sumatera Selatan

Propinsi Bangka Belitung

Propinsi Bengkulu

Propinsi Lampung

Laporan Evaluasi kinerja PDAM ini merupakan laporan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan setiap tahun oleh BPPSPAM terhadap PDAM-PDAM yang ada di Kota/ Kabupaten di seluruh Indonesia. Untuk tahun 2009 Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), telah melakukan evaluasi kinerja terhadap 337 PDAM atau sekitar 96 % dari jumlah PDAM yang ada di Indonesia, atas data laporan audit keuangan dan laporan audit kinerja sampai dengan tahun 2008.Hasil evaluasi yang dilakukan menurut wilayah I yakni:
-    Kategori sehat: 59
-    Kategori kurang sehat: 20
-    Kategori Sakit: 28
-    Total: 107
   
Dalam laporan ini ditampilkan hasil evaluasi terhadap PDAM selama tiga tahun berturut khusus untuk wilayah I, namun masih ada beberapa PDAM hanya dapat ditampilkan hasil evaluasi untuk dua atau satu tahun saja, hal ini karena ada PDAM yang baru dibentuk dengan adanya pemekaran wilayah, juga karena memang data yang diperoleh belum memadai.

Daftar Isi:

Daftar Isi
Kata Pengantar

Penilaian Kinerja PDAM Di Indonesia

Daftar Kategori Kinerja PDAM

Tabel Kategori Kinerja PDAM

Propinsi Banten

DKI Jakarta

Propinsi Jawa Barat

Propinsi Jawa Tengah

Daerah Istimewa Yogyakarta

Propinsi Jawa Timur

Laporan Evaluasi kinerja PDAM ini merupakan laporan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan setiap tahun oleh BPPSPAM terhadap PDAM-PDAM yang ada di Kota/ Kabupaten di seluruh Indonesia. Untuk tahun 2009 Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), telah melakukan evaluasi kinerja terhadap 337 PDAM atau sekitar 96 % dari jumlah PDAM yang ada di Indonesia, atas data laporan audit keuangan dan laporan audit kinerja sampai dengan tahun 2008. Hasil evaluasi yang dilakukan menurut wilayah IV yakni:
-    Kategori sehat: 12
-    Kategori kurang sehat: 20
-    Kategori Sakit: 14
-    Total: 46
   
Dalam laporan ini ditampilkan hasil evaluasi terhadap PDAM selama tiga tahun berturut khusus untuk wilayah IV, namun masih ada beberapa PDAM hanya dapat ditampilkan hasil evaluasi untuk dua atau satu tahun saja, hal ini karena ada PDAM yang baru dibentuk dengan adanya pemekaran wilayah, juga karena memang data yang diperoleh belum memadai.

Daftar Isi:

Daftar Isi
Kata Pengantar

Penilaian Kinerja PDAM Di Indonesia

Daftar Kategori Kinerja PDAM

Tabel Kategori Kinerja PDAM

Propinsi Maluku

Propinsi Maluku Utara

Propinsi Papua

Propinsi Irian Jaya Barat

Propinsi Bali

Propinsi Nusa Tenggara Barat

Propinsi Nusa Tenggara Timur

Laporan Evaluasi kinerja PDAM ini merupakan laporan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan setiap tahun oleh BPPSPAM terhadap PDAM-PDAM yang ada di Kota/ Kabupaten di seluruh Indonesia. Untuk tahun 2009 Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), telah melakukan evaluasi kinerja terhadap 337 PDAM atau sekitar 96 % dari jumlah PDAM yang ada di Indonesia, atas data laporan audit keuangan dan laporan audit kinerja sampai dengan tahun 2008. Hasil evaluasi yang dilakukan menurut wilayah III yakni:
-    Kategori sehat: 19
-    Kategori kurang sehat: 46
-    Kategori Sakit: 31
-    Total: 96
   
Dalam laporan ini ditampilkan hasil evaluasi terhadap PDAM selama tiga tahun berturut khusus untuk wilayah III, namun masih ada beberapa PDAM hanya dapat ditampilkan hasil evaluasi untuk dua atau satu tahun saja, hal ini karena ada PDAM yang baru dibentuk dengan adanya pemekaran wilayah, juga karena memang data yang diperoleh belum memadai.

Daftar Isi:

Daftar Isi
Kata Pengantar

Penilaian Kinerja PDAM Di Indonesia

Daftar Kategori Kinerja PDAM

Tabel Kategori Kinerja PDAM

Propinsi Kalimantan Barat

Propinsi Kalimantan Tengah

Propinsi Kalimantan Selatan

Propinsi Kalimantan Timur

Propinsi Sulawesi Utara

Propinsi Gorontalo

Propinsi Sulawesi Tengah

Propinsi Sulawesi Selatan

Propinsi Sulawesi Tenggara

Propinsi Sulawesi Barat