Laporan/Prosiding

Saat ini pembangunan AMPL BM di Indonesia mengalami kemajuan pesat, dengan pengarusutamaan perubahan paradigma dari yang hanya melakukan konstruksi sarana dan prasarana menjadi berbasis masyarakat. Pengarusutamaan paradigma ini juga diimplementasikan melalui disusunnya kebijakan AMPL berbasis masyarakat, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Pertemuan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat ini merupakan suau pertemuan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk membangun sinergi pusat, daerah dan pihak lain dalam pengelolaan program AMPL dalam rangka pemenuhan target RPJMN Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) tahun 2010-2014. Dari pertemuan ini diharapkan daerah memahami kebijakan Nasional AMPL-BM untuk kemudian disinergikan dengan pembangunan AMPL yang dijalankan di daerah.
       
Prosiding ini memuat rincian kegiatan yang dilakukan dalam pertemuan Nasional AMPL BM di Hotel Mercure Rekso pada 2-4 November 2009. Kegiatan pemaparan kebijakan dan progress pembangunan AMPL yang dilakukan antara lain: Presentasi Kebijakan AMPL di Tingkat Pusat dari departemen dan kementerian terkait; Penjelasan Progress Pencapaian Pelaksanaan Program AMPL-BM di Indonesia (WES-UNICEF, WSLIC, SANIMAS, PAMSIMAS, ISSDP, CWSH, ProAir); dan Pemaparan Best Practices pelaksanaan Pembangunan AMPL di daerah oleh empat kabupaten terpilih.
       
Dalam pertemuan ini juga dilakukan identifikasi isu dan permasalahan serta rekomendasi pembangunan AMPL yang ada di daerah sebagai masukan bagi pelaksanaan pembangunan AMPL ke depan. Dalam kesempatan ini, diperkenalkan Program Waspola Facility sebagai lanjutan dari program Waspola. Waspola Facility nantinya akan berperan untuk memfasilitasi Pemerintah Indonesia (pusat maupun daerah, dan program AMPL BM) dalam hal-hal yang terkait kebijakan AMPL BM.
   
Selain pemahaman peserta mengenai kebijakan AMPL di tingkat pusat dan status pelaksanaan pembangunan AMPL di daerah, beberapa hasil yang diperoleh dari Lokakarya ini adalah: Informasi Kunci Pembangunan AMPL di daerah, Isu-Permasalahan dan Rekomendasi Pelaksanaan Program AMPL BM, Dukungan yang diperlukan dalam pembangunan AMPL di daerah, dan usulan kegiatan yang akan difasilitasi oleh Waspola Facility.

Daftar Isi:

Daftar Isi

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Proses Lokakarya

Bab III. Hasil Lokakarya

Lampiran 1. Sesi Tanya Jawab

Lampiran 2. Evaluasi Lokakarya

Lampiran 3. Angket Informasi Waspola Facility

Lampiran 4. Isu, Masalah, dan Rekomendasi bagi Program AMPL BM

Lampiran 5. Dukungan yang Diperlukan Daerah

Lampiran 6. Daftar Peserta Pertemuan

Dalam proses penyusunan suatu perencanaan pembangunan, selama ini pemerintah daerah lebih menekankan kepada kriteria-kriteria perencanaan yang dibangun berdasarkan kepada asumsi-asumsi dan pengalaman masa lalu. Kedepan hal ini akan lebih menekankan kepada kebutuhan nyata di masyarakat. Kebutuhan nyata adalah kebutuhan yang benar-benar memang mencerminkan apa yang sebenarnya dibutuhkan. Istilah kebutuhan nyata muncul karena adanya pandangan yang berbeda dalam menggambarkan kondisi nyata dari adanya kebutuhan di tingkat masyarakat, dimana umumnya terjadi perbedaan pandangan antara pihak pengambil kebijakan (pemerintah) dan pihak penerima kebijakan (masyarakat). Kebutuhan nyata biasanya menggambarkan kondisi nyata dari kebutuhan masyarakat, dalam artian memfokuskan diri pada pandangan menurut mayarakat, bukan pandangan pihak pengambil kebijakan.
Konsep kebutuhan nyata (real demand) rumah tangga, lebih menekankan pada tingkat kebutuhan (need) dan kemauan (want) dari rumah tangga. Konsep ini belum berbicara tentang tingkat ekspetasi atau harapan (level of expectation) dari rumah tangga sebagai standar yang harus dilampaui.
       
Pemerintah Kota Jayapura menyadari bahwa dalam perencanaan pembnagunan daerahnya didasarkan atas kebutuhan nyata dari masyarakatnya, akan berupaya menyediakan sarana dan prasarana umum dasar khususnya kesehatan, air bersih, sanitasi, persampahan, dan drainase kepada masyarakat sesuai dengan fungsinya. Karena itu dalam rangka penyusunan dokumen Renstra Sanitasi Kota Jayapura dan rencana aksi sanitasi, dilakukan survei kebutuhan nyata sanitasi (SKN-San), yang meliputi seluruh wilayah administrasi kota Jayapura.
       
Tujuan dari kegiatan Survei Kebutuhan Nyata Sanitasi (SKN-San) dimaksud untuk mengetahui kondisi dan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, air bersih, sanitasi, persampahan, dan drainase, mengetahui tingkat kebutuhan dan kepentingan  masyarakat terhadap sarana dan prasarana umum, kesehatan, air bersih, sanitasi, persampahan, dan drainase, menentukan prioritas (baik kegiatan maupun lokasi) dalam penyediaan/ pembangunan sarana dan prasarana umum, kesehatan, air bersih, sanitasi, persampahan, dan drainase,  mengetahui tingkat kemauan (willingness) dan kemampuan masyarakat dalam ikut serta pada pengelolaan sarana dan prasarana air bersih, sanitasi, persamapahan dan drainase, serta sebagai data sosial ekonomi masyarakat dalam penyusunan dokumen Renstra Sanitasi Kota Jayapura dan Rencana Aksi Sanitasi. Wilayah survei meliputi seluruh wilayah administrasi kota Jayapura yang terdiri dari 5 Distrik, yaitu Distrik Heram, Distrik Abepura, Distrik Muara Tami, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Jayapura Utara.

Daftar Isi:

Survey Kebutuhan Nyata Sanitasi – RDS
Kota Jayapura
Daftar Isi
Daftar Gambar
Daftar Tabel

Bab I. Pendahuluan
1.1    Latar Belakang
1.2    Maksud dan Tujuan
1.3    Sasaran
1.4    Lingkup Kegiatan

Bab II. Metodologi Survey
2.1 Pendekatan
2.2 Sampel Survei
2.3 Instrumen Survei
2.4 Tim Survei

Bab III. Analisa Hasil Survei Kebutuhan Nyata - SKN
3.1 Desain Survei
3.2 Analisa Hasil Survei

Bab IV. Analisa Keterjangkauan

Bab V. Analisa EHRA

Bab VI. Lampiran
6.1 Karakteristik Responden dan Tempat Tinggal
6.2 Akses Kesehatan
6.3 Akses Air Bersih
6.4 Akses Limbah Domestik
6.5 Akses Drainase

Program Pemerintah Republik Indonesia menuju masyarakat adil makmur dan sejahtera baik program jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek/ tahunan terus diupayakan oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah di Provinsi, Kota/ Kabupaten termasuk LSM maupun pihak swasta. Upaya dalam pelayanan masyarakat terus dilaksanakan, termasuk pelayanan akan kebutuhan nyata masyarakat yang bermukim di kawasan perkotaan.
       
Paradigma pihak pengambil kebijakan (pemerintah) berbeda dengan paradigma dari pihak penerima kebijakan (masyarakat) yang membutuhkannya tentang Kebutuhan Nyata Masyarakat/ Rumah Tangga. Untuk mencapai apa yang menjadi kebutuhan nyata masyarakat/ rumah tangga tentunya sangat diperlukan data dan informasi di lapangan yaitu pada lapisan masyarakat yang bermukim di kelurahan.
       
Manado sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara dalam mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kota, maka Environmental Services Program (ESP) USAID bekerjasama dengan pemerintah kota Manado telah memprogramkan akan Survei Kebutuhan Nyata Rumah Tangga bekerjasama dengan PT Soilex Sulut Sejati Manado dan Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi.
       
Manfaat dari hasil survei ini yaitu akan digunakan dalam penyusunan Rencana dan Strategi Pemerintah Kota Manado sesuai dengan visi yaitu Manado Kota Pariwisata Duniamenuju terwujudnya masyarakat kota Manado yang aman, berdaya saing, sejahtera, berkeandalan dan bermartabat.
       
Tujuan dari Survei Kebutuhan Nyata Rumah Tangga (SKN-RT) dimaksud untuk mengetahui kondisi kota dan sistem sanitasi (air bersih, persampahan air limbah dan drainase) dan kesehatan masyarakat saat ini, mengetahui akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan air bersih, sanitasi, persampahan, dan drainase saat ini, mengetahui kemampuan serta kemauan masyarakat untuk ikut serta pada pengelolaan sarana dan prasarana air bersih, sanitasi, persamapahan dan drainase, sebagai data dasar untuk penyusunan sanitasi (sanitation mapping), serta sebagai data sosial ekonomi masyarakat dalam penyusunan dokumen Renstra Kota Manado dan Rencana Aksi Sanitasi.

Daftar Isi:

Daftar Isi
Daftar Gambar
Daftar Tabel

Bab I. Pendahuluan
1.1    Latar Belakang
1.2    Maksud dan Tujuan
1.3    Sasaran
1.4    Lingkup Kegiatan
1.5    Pelaksanaan Survei

Bab II. Metodologi Survey
2.1 Pendekatan
2.2 Sampel Survei
2.3 Instrumen Survei
2.4 Tim Survei

Bab III. Analisis Hasil Survey
3.1 Distribusi Sampel
3.2 Karakteristik Responden
3.3 Karakteristik Tempat Tinggal Responden
3.4 Akses Kesehatan
3.5 Akses Air Bersih
3.6 Akses Persampahan
3.7 Akses Sanitasi
3.8 Akses Drainase
3.9 Kondisi Ekonomi Rumah Tangga

Lampiran

AMPL merupakan kebutuhan dasar yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah untuk masyarakatnya, melalui WASPOLA kegiatan AMPL-BM kegiatannya perlu ditindaklanjuti dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kebijakan AMPL diprakarsai oleh BAPPENAS dan ditandtangani 6 (enam) Departemen dari 5 (lima) Kementerian Kabinaet Indonesia Bersatu. AMPL merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendukung Millenium Development Goals  (MDGs) dengan terget pada tahun 2015 dapat mengurangi separuh penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi.

Pelaksanaan Roadshow antara Pokja AMPL-BM Nasional/ Pokja AMPL-BM Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tahun 2005 mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:
1. Pengambilan keputusan daerah akan pentingnya pelaksanaan kebijakan nasional pembangunan AMPL berbasis masyarakat dalam upaya menyusun rencana kerja daerah sekaligus memenuhi target layanan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) sesuai amanat MDG 2015.
2. Pemasyarakatan program AMPL menjadi upaya penting dalam rangka penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan sumber-sumber air minum, dan penyehatan lingkungan di masyarakat.

Daftar Isi:

A. Pendahuluan

B. Latar Belakang
1. Sekilas Kegiatan AMPL
2. Kegiatan AMPL-BM Provinsi Banten yang telah Dilaksanakan
3. Kegiatan AMPL Provinsi Banten yang akan Dilaksanakan Tahun 2005
4. Permasalahan dan Perjalanan Lahirnya Kebijakan Nasional AMPL
5. Pengalaman yang Menjadi Dasar Kebijakan
6. Perlunya Pembaruan Kebijakan
7. Tujuan dari penyusunan dokumen kebijakan

C. Dasar Hukum

D. Maksud dan Tujuan

E. Peserta

F. Waktu & Tempat Penyelenggaraan

G. Jadwal Acara

H. Biaya

I. Lain-Lain

J. Penutup

Buku Pedoman SANIMAS ini terdiri dari Panduan Umum Pelaksanaan SANIMAS dan Petunjuk Pelaksanaan SANIMAS, yang berguna sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penyelenggaraan program SANIMAS.
 
Panduan umum SANIMAS berisi penjelasan ringkas tentang kegiatan SANIMAS mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, serta pemanfaatan dan pemeliharaannya. Sedangkan panduan yang lebih rinci dari berbagai tahap pelaksanaan terdapat pada Petunjuk Pelaksanaan SANIMAS yang dilengkapi berbagai metode yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan SANIMAS di lapangan.

Daftar Isi:

PANDUAN UMUM SANIMAS

PETUNJUK PELAKSANAAN SANIMAS

Buku 1 Persiapan

Buku 2 Seleksi Kabupaten/Kota

Buku 3 Seleksi Lokasi

Buku 4 Penyusunan RKM

Buku 5 Konstruksi

Buku 6 Penguatan Kelembagaan (Capacity Building)

Buku 7 Pengoperasian dan Pemeliharaan
 

Rakorbangnas 2003 merupakan forum koordinasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, dan merupakan proses lanjutan dari rapat koordinasi perencanaan pembangunan yang telah dilakukan sebelumnya pada tingkatan kabupaten/ kota, provinsi, serta tingkat pusat (Rakorbangpus).

Tujuan dari RAKORBANGNAS ini adalah untuk menginformasikan dan memperoleh umpan balik dari Pemerintah Daerah terhadap kesepakatan Pemerintah Pusat dalam mengupayakan pencapaian sasaran sembilan prioritas REPETA 2004 dan perencanaan penyelesaian permasalahan utama (main issues) pembangunan nasional sesuai hasil Rakorbangpus 2003, mengkoordinasikan rencana kegiatan program sektoral pusat yang akan dilaksanakan daerah dengan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta dana perimbangan (DAU, DAK, BH) pada tahun 2004, serta merumuskan kesepakatan antara Pusat dan Daerah dalam rangka pencapaian sasaran prioritas REPETA 2004 dengan penekanan pada pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta dana perimbangan untuk menanggulangi isu-isu bersama (common issue) antara Pusat dan Daerah.

Buku panduan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi kepada seluruh peserta Rakorbangnas 2003, guna lebih memperlancar jalannya acara persidangan yang dilakukan, yang kesemuanya dimaksudkan untuk tercapainya tujuan penyelenggaraan forum ini dan agar setiap peserta dapat memperoleh manfaat sebanyak-banyaknya dari forum ini.

Daftar Isi:

Kata Pengantar

Informasi Ringkas Penyelenggaraan RAKORBANGNAS Tahun 2003

Agenda RAKORBANGNAS Tahun 2003

Kerangka Acuan RAKORBANGNAS Tahun 2003

Kerangka Acuan Bahan Pemaparan BAPPEDA Provinsi

Sekilas Informasi dan Tata Tertib Peserta RAKORBANGNAS 2003

Denah Gedung dan Ruang Sidang RAKORBANGNAS 2003

Surat Edaran Meneg PPN/ Kepala Bappenas tentang Pedoman Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tahun 2003

Sebagai bagian dari proses koordinasi perencanaan pembangunan nasional, pada tahun 2004 ini Kantor Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) Jangka Menengah yang ditujukan untuk mengkoordinasikan perencanaan berbagai program pembangunan untuk tahun 2004-2009.

Dengan demikian keberadaan Musrenbangnas Jangka Menengah 2004-2009 ini sangat menentukan dalam rangka mempertajam dan mensinergikan berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang. Disamping itu, Musrenbang Jangka Menengah 2004-2009 juga dimaksudkan sebagai proses untuk memperkuat koordinasi dan sinergi serta komitmen segenap komponen bangsa dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009.

Buku panduan ini menyajikan berbagai informasi umum menyangkut penyelenggaraan Musrenbang Jangka Menengah 2004-2009. Diharapkan, bahan informasi yang disajikan dapat menjadi bahan panduan bagi segenap peserta Musrenbang, sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung dengan lancar dan tertib, sehingga sasaran dan keluaran yang berdayaguna dan berhasil guna dapat tercapai.

Daftar Isi:

I. Kata Pengantar

II. Daftar Isi

III. kerangka Acuan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009
1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Hasil yang Diharapkan
4. Mekanisme Penyelenggaraan
5. Peserta
6. Penanggung Jawab

IV. Jadwal Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009
1. Makassar
2. Surabaya
3. Batam
4. Jakarta

V. Sekilas Informasi bagi Peserta Musrenbang RPJM 2004-2009

VI. Alamat dan Tempat Penyelenggaraan Musrenbang RPJM 2004-2009

Report of the 34th WEDC International Conference which focused on the sustainable development of water resources, water supply and environmental sanitation. The proceedings are arranged in sections based on the four discussion themes of Environmental Sanitation, Institutional Issues, Water Resources and Water Supply. These are followed by a Special Interest Session on Demand Management, Panel Discussions on a variety of key issues, and finally, abstracts of poster presentations. Individual papers presented at the conference are available on the website.

Contents:

This report describes the status and trends with respect to the use of safe drinking-water and basic sanitation, and progress made towards the MDG drinking-water and sanitation target.

As the world approaches 2015, it becomes increasingly important to identify who are being left behind and to focus on the challenges of addressing their needs. This report presents some striking disparities: the gap between progress in providing access to drinking-water versus sanitation; the divide between urban and rural populations in terms of the services provided; differences in the way different regions are performing, bearing in mind that they started from different baselines; and disparities between different socioeconomic strata in society.

Each JMP report assesses the situation and trends anew and so this JMP report supersedes previous reports. The information presented in this report includes data from household surveys and censuses completed during the period 2007-2008. It also incorporates datasets from earlier surveys and censuses that have become available to JMP since the publication of the previous JMP report in 2008. In total, data from around 300 surveys and censuses covering the period 1985 - 2008, has been added to the JMP database.

The updated estimates for 2008, 2000 and 1990 are given in the statistical table starting on page 38. This table for the first time shows the number of people who gained access to improved sanitation and drinking-water sources in the period 1990-2008.

It is important to note that the data in this report do not yet reflect the efforts of the International Year of Sanitation 2008, which mobilized renewed support around the world to stop the practice of open defecation and to promote the use of latrines and toilets.

Contents:

INTRODUCTION

STATUS AND PROGRESS TOWARDS THE MDG TARGET
Billions without improved sanitation
Millions without improved sources of drinking-water
Sanitation: world off track for MDG target
Drinking-water: world on track for MDG target
Sanitation ladder: global and regional trends
Drinking-water ladder: global and regional trends

URBAN-RURAL DISPARITIES
Sanitation: urban-rural disparities
Drinking-water: urban-rural disparities

A CLOSER LOOK AT THE LADDERS
Open defecation
Shared and unimproved sanitation facilities
Piped water on premises and other improved sources of drinking-water

ADDITIONAL PERSPECTIVES
Time to collect drinking-water
Collection of drinking-water: gender disparities
Socioeconomic disparities: Sub-Saharan Africa
JMP METHOD
JMP method explained

STATISTICAL TABLE
Progress on sanitation and drinking-water: country, regional and
global estimates for 1990, 2000 and 2008

ANNEXES
Annex A Millennium Development Goals: regional groupings
Annex B Global and regional sanitation ladders: urban and rural
Annex C Global and regional drinking-water ladders: urban and rural

Workshop PCR HGL-II Loan USAID dilaksanakan selama 2 hari (12-13 Oktober 2004) di Sanur Paradise Hotel Denpasar Bali, untuk membahas Draft Final Project Completion Report (PCR) dan Benefit Monitoring and Evaluation (BME) program HGL-II Loan USAID, serta mendapatkan opini dan masukan dari instansi terkait, akibat adanya program HGL-II, untuk menjadi masukan dalam penyempurnaan laporan Project Completion Report (PCR) dan Benefit Monitoring and Evaluation (BME) program HGL-II Loan USAID.

Buku panduan ini berisi panduan workshop, yang meliputi latar belakang, tujuan, waktu, peserta, acara, tanggungan panitia, bahan-bahan workshop, serta pusat informasi workshop.

Daftar Isi:

I. Latar Belakang

II. Tujuan Workshop

III. Waktu Pelaksanaan

IV. Peserta Workshop

V. Acara

VI. Tanggungan Panitia

VII. Bahan-Bahan Workshop

VIII. Lain-Lain