Laporan/Prosiding

Access to water and sanitation are a basic human rights, yet in many parts of the world clean water and access to a toilet is a luxury. These lesson plans introduce the idea of human rights in the context of basic sanitation.
   
This lesson plans aims to consider what the differences are between needs and wants and whether these are different according to where you are, to think about whether adults and children share the same needs, to understand what is meant by human rights and introduce the UN declaration of human rights and the Convention on the rights of the child, to understand that access to the most basic of needs is often denied in developing countries, to consider how best to raise awareness of important issues for different audiences, and to plan an awareness raising campaign around an issue of interest related to sanitation either at home or abroad.

This set of lesson plans introduces students to human rights through the issue of toilets and sanitation in both a UK and global context. It also allows students to express their opinions about the issues and draw upon their own personal experiences so that they are able to compare and contrast these with other people’s experiences. The lessons act as a stimulus for debate and discussion around many development issues and can be used as they are or can be adapted and extended to explore the subject in more depth.

Contents:

Introduction

Curriculum links, aims, keywords and resources required

Lesson plans

Notes for teachers

Resources

Credits and acknowledgements

Menjelang berakhirnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009, maka perlu dilakukan persiapan penyusunan RPJMN 2010-2014. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah dengan menyiapkan materi dalam penyusunan RPJMN dalam bentuk kajian. Kajian ini merupakan lanjutan dari kajian tahap I yang telah dilakukan pada tahun 2008 dengan fokus pada kajian tahap I. Kajian ini juga menganalisis kebutuhan investasi selama lima tahun pada masing-masing subbidang (perumahan, air minum, air limbah, persampahan, dan drainase) yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun kerangka pembiayaan program dan kegiatan pada RPJMN 2010-2014. Diharapkan melalui kajian ini, penyusunan RPJMN 2010-2014 dapat mengakomodir berbagai kebutuhan dalam pembangunan perumahan dan permukiman sehingga target-target pembangunan perumahan dan permukiman dapat tercapai.
   
Pelaksanaan kajian lanjutan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014 difokuskan kepada analisis kondisi dan isu permasalahan pembangunan perumahan dan permukiman tahun 2005-2009 serta analisis sasaran dan arah kebijakan pembangunan perumahan tahun 2010-2014. Ruang lingkup kajian yang dilaksanakan ini terdiri dari penyusunan naskah kebijakan dan program, penyusunan naskah investasi, penyusunan naskah regulasi, dan penyusunan naskah kelembagaan.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Singkatan

Bab 1. Pendahuluan
1.1    Latar Belakang
1.2    Tujuan
1.3    Ruang Lingkup
1.4    Metodologi
1.5    Keluaran
1.6    Tahapan Pelaksanaan

Bab 2. Permasalahan dan Tantangan Pembnagunan Perumahan dan Permukiman
2.1 Perumahan
2.2 Air Minum dan Air Limbah
2.3 Persampahan dan Drainase

Bab 3. Sasaran Pembangunan Perumahan dan Permukiman 2010-2014
3.1 Perumahan
3.2 Air Minum dan Air Limbah
3.3 Persampahan dan Drainase

Bab 4. Arah Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
4.1 Perumahan
4.2 Air Minum dan Air Limbah
4.3 Persampahan dan Drainase

Bab 5. Kerangka Pembiayaan dan Kelembagaan Rencana Pembangunan Perumahan dan Permukiman Tahun 2010-2014
5.1 Perumahan
5.2 Air Minum dan Air Limbah
5.3 Persampahan dan Drainase

Bab 6. Kesimpulan dan rekomendasi
6.1 Kesimpulan
6.2 Rekomendasi

Lampiran:
Prodising Konsultasi Publik di Mataram
Prosiding Konsultasi Publik di Gorontalo

Pada tanggal 16-17 Desember 2009, telah diadakan Rapat Konsinyasi Grand Design  STBM di Hoteln Grand Sahid Jaya, Jakarta. Rapat tersebut menghasilkan masukan untuk pengembangan draft  Pedoman Umum dan Draft Road Map STBM. Dari rapat tersebut ada hasil yang belum tercapai yaitu Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, dan modul STBM. Untuk itu, disepakati sebagai rencana tindak lanjutnya diadakan rapat serupa pada tanggal 21-22 Januari 2010. Namun pada tahap perencanaannya akhirnya kegiatan ini diputuskan untuk dilaksanakan pada tanggal 25-26 Januari 2010.
       
Kegiatan rapat konsinyasi ini bermaksud untuk membahas Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Program STBM. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan masukan untuk penyusunan draft Pedoman Umum dan road map STBM, mendapatkan masukan untuk penyusunan draft Petunjuk Pelaksanaan STBM, serta tersusunnya/ teridentifikasinya Petunjuk Teknis modul STBM.
       
Kegiatan ini diadakan di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta Pusat tanggal 25-26 Januari 2010. Kegiatan hari pertama meliputi sambutan dan pembukaan oleh Oswar Mungkasa (Kasubdit Persampahan dan Drainase, Direktorat Permukiman dan Perumahan, Bappenas). Dilanjutkan dengan presentasi dan pembahasan mengenai draft  Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan STBM. Sedangkan agenda hari kedua adalah pembahasan identifikasi modul juknis, dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai draft Road Map STBM, serta kesepakatan rencana tindak lanjut.
   
Hasil dari rapat ini yaitu didapatkannya masukan untuk draft Pedoman Umum dan pengembangan draft Petunjuk Pelaksanaan STBM, serta rencana tindak lanjut kegiatan serupa pada tanggal 24 Februari 2010.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Istilah/ Singkatan

1.     Pendahuluan
1.1    Latar Belakang
1.2    Maksud dan Tujuan
1.3    Hasil/ Keluaran
1.4    Bentuk Kegiatan
1.5    Waktu dan Tempat Pelaksanaan
1.6    Pendanaan
1.7    Alur Acara
1.8    Peserta
1.9    Agenda Kegiatan
1.10    Rencana Tindak Lanjut

2.     Proses
2.1    Hari Pertama (Senin, 25 Januari 2010)
2.2    Hari Kedua (Selasa, 26 Januari 2010)
2.3    Hasil Diskusi

Laporan ini merupakan laporan kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Nasional selama tahun anggaran 2009. Sesuai dengan tugas utamanya sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan mensinergikan berbagai kebijakan dan program pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan di Indonesia, Pokja AMPL telah menyelesaikan banyak kegiatan, yang tersebar keseluruh komponen Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, yaitu; Ditjen Cipta Karya - Departemen Pekerjaan Umum, Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan – Departemen Kesehatan, Ditjen Bina Bangda – Departemen Dalam Negeri, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Departemen Dalam Negeri, yang dikoordinasikan oleh Direktorat Permukiman dan Perumahan – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Laporan Tahunan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan ini terbagi menjadi empat bab, dimulai dengan Bab 1 sebagai Pendahuluan, dilanjutkan dengan Bab 2 yang melaporkan berbagai aktifitas yang dilaksanakan oleh Sekretariat Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, sesuai dengan fungsinya sebagai penyelenggara kegiatan dari Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Bab 3 memaparkan mengenai Pelaksanaan Kegiatan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan T.A. 2009, yang diklasifikasikan kedalam komponen-komponen yang ada di dalam Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Sedangkan pada Bab 4, dipaparkan mengenai pencapaian, evaluasi dan kendala yang dihadapi oleh Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dan program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Pada bagian ini juga dipaparkan rekomendasi apa saja yang perlu dilakukan oleh Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan sehingga diharapkan kegiatan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan ditahun anggaran berikutnya dapat terlaksana dengan lebih baik lagi.

Daftar Isi:

Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Lampiran
Kata Pengantar

1. Pendahuluan

2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Pokja AMPL
2.1 Administrasi
2.2 Pusat Informasi AMPL
2.3 Produk Komunikasi [Pokja AMPL]
2.4 Pameran Produk Komunikasi Pokja AMPL
2.5 Kegiatan Kemitraan Sekretariat Pokja AMPL
2.6 Rencana Kegiatan Sekretariat Pokja AMPL Tahun 2010

3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pokja AMPL Tahun 2009
3.1 Koordinasi dan Operasionalisasi Kebijakan Nasional AMPL-BM
3.2 Dukungan terhadap Program dan Proyek AMPL
3.3 Peningkatan Kapasitas
3.4 Advokasi dan Sosialisasi
3.5 Program Kerjasama Bappenas-Plan Indonesia
3.6 Jejaring AMPL

4. Pencapaian, Evaluasi dan Rekomendasi
4.1 Pencapaian
4.2 Evaluasi
4.3 Rekomendasi

Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia menurut data statistik akan mencapai 76 juta (36 % dari jumlah penduduk di Indonesia) pada tahun 2000. Kota Semarang yang diperkirakan pada tahun 2000 mempunyai penduduk sekitar 1.429.000 jiwa, perlu mempersiapkan diri untuk mengantisipasi penggunaan dan pemanfaatan tanah, dengan melihat pada keterbatasan penyediaan dan ekstensifikasi tanah. Efisiensi dan efektivitas penggunaan tanah di suatu kawasan permukiman yang relatif belum terencana merupakan suatu pendekatan yang dilakukan untuk memperbaiki kawasan tersebut. Sedangkan kebijaksanaan yang sesuai dengan kondisi ini adalah dengan melaksanakan konsolidasi tanah perkotaan (KTP), yaitu suatu upaya untuk menata kembali suatu wilayah sehingga menjadi teratur melalui proses pergeseran, penggabungan, pemisahan, penukaran, penataan, penghapusan, dan pengubahan kepemilikan tanah. Partisipasi masyarakat dalam konsep pelaksanaan KTP dapat diungkapkan sebagai pendekatan pembangunan yang melibatkan keikutsertaan masyarakat. Karakteristik sosial, ekonomi, dan motivasi partisipan adalah aspek yang mempengaruhi tingkat partisipasi. Besar kecilnya partisipasi yang tercermin tergantung dari partisipasi tersebut. Berdasarkan pola keterkaitan antara karakteristik-karakteristik sosial ekonomi dan aspek-aspek partisipasi itu sendiri, dapat dikemukakan usulan-usulan yang pada hakekatnya merupakan penyempurnaan bagi pelaksanaan KTP di masa yang akan datang.

Pustaka ini tersedia di Perpustakaan Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), Fakultas Teknik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Telp. (024) 70701501 (Inung)

Aktivitas industri sebagai salah satu aktivitas kota, saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini disamping memberikan dampak positif terhadap masyarakat, juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu terjadi pencemaran lingkungan. Tujuan studi ini adalah mengetahui pengaruh penghijauan dalam penanganan pencemaran lingkungan di lokasi industri Kelurahan Karanganyar, Mangkang Kulon dan Banyumanik, Kodya Semarang. Analisis yang digunakan adalah analisis korelasi, yaitu mencari korelasi antara penghijauan dengan pencemaran lingkungan. Dari perhitungan diketahui bahwa ini memiliki hubungan kkorelasi yang kuat dan negatif. Artinya semakin luas penghijauan akan mengurangi pencemaran. Keefektifan penghijauan di kawasan industri tidak hanya dari luasannya, tetapi juga dari pola persebaran dan jenis vegetasinya. Upaya penghijauan akan efektif dalam mengatasi pencemaran lingkungan bila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu luas penghijauan minimum 40,49% dari luas lahan, persebaran merata dengan konsentrasi terbesar berada di lokasi industri, serta jenis vegetasi memiliki tingkat keefektifan yang tinggi dalam mengatasi pencemaran.

Pustaka ini tersedia di Perpustakaan Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), Fakultas Teknik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Telp. (024) 70701501 (Inung)

Penyusunan buku “Pedoman 3R Berbasis Masyarakat di Kawasan Permukiman” ini merupakan upaya untuk memberikan informasi dan panduan pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat kepada stakeholders terkait. Buku pedoman ini disusun berdasarkan hasil evaluasi best practice yang ada di lapangan dari berbagai kota di Indonesia. Buku Pedoman 3R ini terdiri dari beberapa buku yang dijilid menjadi 1, yaitu:
-    Buku I: Pedoman Umum 3R
-    Buku II: Pedoman Perencanaan 3R
-    Buku III: Pedoman Pelaksanaan 3R
-    Buku IV: Pedoman Monitoring dan Evaluasi 3R

Daftar Isi:

Buku I: Pedoman Umum 3R Berbasis Masyarakat Kawasan Permukiman
Bab 1. Pendahuluan
1.1    Latar Belakang
1.2    Maksud dan Tujuan
1.3    Sasaran
1.4    Pengertian
Bab 2. Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat
2.1 Pendekatan Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat
2.2 Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kawasan Permukiman
2.3 Strategi Pasca Proyek
2.4 Aspek Keberlanjutan Program
2.5 Pembiayaan dan Insentif
2.6 Dukungan Peraturan
Bab 3. Proses Pelaksanaan Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat di Kawasan
Bab 4. Kesimpulan dan Penutup
4.1 Kesimpulan
4.2 Penutup

Buku II: Pedoman Perencanaan 3R Berbasis Masyarakat Kawasan Permukiman
Bab 1. Pendahuluan
1.1    Latar Belakang
1.2    Maksud dan Tujuan
1.3    Sasaran
Bab 2. Perencanaan Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Berbasis Masyarakat Di Permukiman
2.1 Persiapan
2.2 Seleksi Kota/ Kabupaten
2.3 Seleksi Lokasi
2.4 Seleksi Konsultan
2.5 Seleksi Fasilitator
2.6 Penyiapan Masyarakat
2.7 DED dan RAB
2.8 Pengadaan Sarana dan Prasarana 3R
2.9 Pelaksanaan Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat
2.10 Monitoring dan Evaluasi
2.11 Keberlanjutan Program
2.12 Pengembangan dan Replikasi
Bab 3. Penutup

Buku III: Pedoman Pelaksanaan 3R Berbasis Masyarakat Kawasan Permukiman
Bab 1. Pendahuluan
1.1    Latar Belakang
1.2    Maksud dan Tujuan
1.3    Sasaran
Bab 2. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Berbasis Masyarakat Di Permukiman
2.1 Pendahuluan
2.2 Seleksi Kota/ Kabupaten
2.3 Seleksi Lokasi
2.4 Pemilihan Lokasi
2.5 Seleksi Lokasi Terpilih
2.6 Aspek Pembiayaan
Bab 3. Penngelolaan Sampah 3R
3.1 Skala Rumah Tangga
3.2 Skala Kawasan
Bab 4. Keberlanjutan Program
Bab 5. Penutup

Buku IV: Pedoman Monitoring dan Evaluasi 3R Berbasis Masyarakat Kawasan Permukiman
 Bab 1. Pendahuluan
1.4    Latar Belakang
1.5    Maksud dan Tujuan
1.6    Sasaran
Bab 2. Perencanaan Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Berbasis Masyarakat Di Permukiman
2.1 Persiapan
2.2 Seleksi Kota/ Kabupaten
2.3 Seleksi Lokasi
2.4 Seleksi Konsultan
2.5 Seleksi Fasilitator
2.6 Penyiapan Masyarakat
2.7 DED dan RAB
2.8 Pengadaan Sarana dan Prasarana 3R
2.9 Pelaksanaan Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat
2.10 Monitoring dan Evaluasi
2.11 Keberlanjutan Program
2.12 Pengembangan dan Replikasi
Bab 3. Penutup
Buku III: Pedoman Pelaksanaan 3R Berbasis Masyarakat Kawasan Permukiman
Bab 1. Pendahuluan
1.1    Latar Belakang
1.2    Maksud dan Tujuan
1.3    Sasaran
Bab 2. Pemantauan Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Berbasis Masyarakat
2.1 Umum
2.2 Pemantauan Di Tingkat Pusat
2.3 Pemantauan Di Tingkat Provinsi
2.4 Pemantauan Di Tingkat Kota/ Kabupaten
2.5 Program Pemantauan
Bab 3. Evaluasi Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Berbasis Masyarakat
3.1 Indikator
3.2 Evaluasi Tingkat Pusat
3.3 Evaluasi Tingkat Propinsi
3.4 Evaluasi Tingkat Kota/ Kabupaten
3.5 Program Evaluasi
Bab 4. Penutup

Laporan ini merupakan laporan bulanan kegiatan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) yang berisi garis besar hasil kegiatan, serta temuan penting dari kegiatan Pokja AMPL selama bulan Februari 2010. Selain itu, laporan ini juga memberikan informasi mengenai  rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan yang akan datang.

Daftar Isi:

Daftar isi
Daftar Lampiran
Daftar Tabel

A. Sekretariat Pokja AMPL
I. Administrasi
II. Pusat Informasi AMPL
III. Produk Komunikasi Pokja AMPL

B. Kelompok Kerja AMPL

C. Rencana Kegiatan Bulan Maret 2010

Pustaka ini merupakan laporan hasil Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II  tanggal 18-20 Mei 2009 di Jakarta.

Daftar isi:

Usulan Tata Tertib

Informasi Perumahan dan Permukiman
A.    Kongres dalam Era Baru
B.    Pokok Pikiran: Landasan penyelenggaraan perumahan dan permukiman
C.    Per-rumahan dan per-mukiman di Indonesia
D.    Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Daftar Pustaka
Lampiran: Daftar Istilah

Kronologi dan Hasil Pra-Kongres
Rangkaian Kegiatan Kongres Nasional
Hasil Kegiatan Pra-Kongres
A.    Hasil Pra-Sarasehan
B.    Hasil Sarasehan
C.    Hasil Seri Diskusi Nasional
D.    Hasil Dialog Regional

Draft Agenda
Tujuan I
Tujuan II
Tujuan III

Draft Deklarasi

Panduan atau toolkit ini merupakan salah satu seri panduan Water-for-the-Poor-Toolkit yang diterbitkan untuk mendukung pengembangan dan pelaksanaan perangkat-perangkat Water-for-the-Poor. Di dalam panduan ini, pembaca dapat memperoleh penjelasan mengenai pola Layanan Sambungan Komunal (LSK) yang merupakan salah satu dari tiga perangkat Water-foor-the-Poor. Perangkat lainnya adalah Kredit Mikro Sambungan Air (KMSA) dan Output-Based Aid Sambungan Air Minum (OBA-SAM).
   
Panduan Layanan Sambungan Komunal, seterusnya akan disebut Panduan LSK, terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu bagian Penjelasan dan bagian Kumpulan Contoh. Bagian penjelasan berisi berbagai informasi umum dan mendasar tentang LSK, seperti pola layanan, komponen teknis, pihak-pihak terkait, dan tahapan pengembangan. Bagian kumpulan Contoh berisi berbagai contoh materi training, regulasi, proses, perjanjian kerja sama, dan rencana teknis yang dapat dijadikan bahan acuan bagi pihak-pihak yang ingin mengembangkan dan mengelola OBA-SAM.
   
Selain untuk PDAM dan Fasilitator, Panduan LSK juga diharapkan dapat dibaca oleh pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Lembaga Donor. Mereka nantinya diharapkan dapat mendukung pengembangan LSK sesuai lingkup kerjanya masing-masing. Perlu dipahami bahwa panduan ini tidak cukup untuk menguraikan seluruh informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan dan pelaksanaan LSK. Walau demikian, isi panduan ini setidaknya sudah dapat untuk dijadikan referensi awal bagi pihak berkepentingan untuk memulai mempertimbangkan pengembangan LSK.
   
Panduan LSK ini merupakan penyempurnaan dari paket penjelasan yang sudah dikembangkan sebelumnya di tahun 2008. Selain isinya diperingkas, paket baru ini memuat contoh-contoh mutakhir dari pelaksanaan program LSK di Indonesia. Dimensi panduan juga dirubah agar lebih bersahabat dengan pembacanya.

Daftar Isi:

BAGIAN PENJELASAN
Layanan Sambungan Komunal
Pihak Terkait Layanan Sambungan Komunal
Tahapan Layanan Sambungan Komunal
Air Mengalir Berkat Usaha Bersama

BAGIAN KUMPULAN CONTOH
Regulasi
Proses
Perjanjian Kerja Sama
Rencana Teknis
Materi Training