Laporan/Prosiding

Proses Sekolah Lapangan ESP (SL ESP) merupakan serangkaian kegiatan sampai dengan tersusunnya rencana aksi masyarakat yang akan menjadi landasan yang kuat untuk memperbaiki wilayah sumber daya airnya sehingga ketersediaan air bersih akan mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Pendekatan ini lebih menekankan proses pendidikan untuk masyarakat untuk mempelajari dan memahami kondisi sumberdaya air yang ada di wilayahnya masingmasing.

Fokus utama dari buku ini adalah untuk memberikan informasi tentang bagaimana pengorganisasian dilakukan untuk membangun landasan yang kuat bagi pengelolaan sumberdaya air yang berkelanjutan.

Buku ini sangat cocok dibaca oleh para penentu kebijakan baik Pemerintah pusat maupun daerah, karena buku ini akan memberikan inspirasi untuk pengembangan kegiatan program
pemberdayaan masyarakat. Bagi para Program Manajer dari lembaga-lembaga yang bekerja untuk mendukung pemberdayaan masyarakat juga disarankan untuk membaca buku ini karena sangat bermanfaat untuk memperkaya pendekatan-pendekatan bekerja dengan
masyarakat bagi organisasinya masing-masing. Buku ini dapat memberikan inspirasi dan
menggugah pembaca sehingga program-program penguatan dan pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan untuk mendukung perbaikan pengelolaan sumberdaya air.

Daftar Isi:

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Penulis

Daftar isi

Pengertian Sekolah Lapangan ESP ” Cerdaskan Rakyat Perbaiki Perikehidupan”

1.1. Kerangka Pemikiran
1.2. Arti, Prinsip, dan Ciri Sekolah Lapangan
1.3. Tahapan Sekolah Lapangan
1.4. Pelaku Sekolah Lapangan

Tahap Persiapan ”Program Bermanfaat pada Tempat yang Tepat”

Tahap Kajian dan Pembelajaran“Belajar dengan Alam untuk Tingkatkan Kualitas Hidup”

Tahap Penyusunan Rencana Aksi “Merancang Aktivitas Berbasis Realitas”

Tahap Penerapan Aksi ”Belajar dan Bergerak Bersama”
5.1. Sekolah Lapangan Pengelolaan Kebun Campur (SL PKC)
5.2. Sekolah Lapangan Pengelolaan Kawasan Konservasi
5.3. Sekolah Lapangan Pengelolaan Lahan dan Hutan
5.4. Sekolah Lapangan Pengelolaan Air Baku
5.5. Sekolah Lapangan Pengelolaan Sanitasi

Hari Temu Lapangan ”Kampanye Proses dan Hasil Sekolah Lapangan
untuk Menggalang Dukungan”

Tahap Tindak Lanjut Pengembangan ”Mandiri dan Kolaborasi untuk Keberlanjutan”
7.1. Penguatan Kelompok Berbasis Desa
7.2. Pengembangan Jaringan Kerjasama

Monitoring dan Evaluasi ”Menjawab Persoalan dengan Cepat dan Lugas”
8.1. Profil Kualitas Komponen Sekolah Lapangan
8.2. Profil Kualitas Hasil Sekolah Lapangan
8.3. Bentuk-bentuk Monitoring dan Evaluasi

Cerita Keberhasilan

Lampiran - Contoh Materi Belajar dari Berbagai Tema Sekolah Lapangan

Daftar Singkatan

Buku ini merupakan sebuah pengantar pengelolaan DAS skala kecil yang efektif, termasuk metode kegiatan lokal dan pengelolaan bersama.

Buku ini dibuat untuk para pemangku kepentingan, khususnya para perencana pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia, yang menjadikan peran dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan lain faktor penting dalam pengelolaan DAS. Buku ini dibuat untuk membantu para pengambil keputusan dan praktisi di tingkat manajemen baik di pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun tokoh masyarakat, LSM, bahkan swasta dan pemangku kepentingan lainnya.

Bagian awal buku ini menggambarkan kondisi DAS di Indonesia secara umum, serta konsep pemikiran ESP sehingga

merekomendasikan DAS sebagai bagian penting pengelolaan ekosistem untuk menyelamatkan sumber daya alam, terutama air bagi kelangsungan hidup manusia.  Pada bab dua, dijelaskan cara-cara pemilihan DAS/Sub DAS kritis yang berdasarkan lokasi wilayah kerja melalui proses partisipatif untuk penanganan pengelolaan DAS integratif. Pada bab tiga dijelaskan hal-hal seperti penguatan kerja sama pengelolaan DAS melalui identifikasi pemangku kepentingan, perluasan jejaring, peningkatan kapasitas dan berbagai prinsip dan serta langkah menuju penanganan DAS kolaboratif. 

Sedangkan bab empat dan lima membahas pembentukan kelompok-kelompok kecil di daerah prioritas terpilih menyusun WSM serta usaha mereka membuat rencana kerja dan proses implementasi rencana tersebut di salah satu wilayah kerja ESP di sub DAS Ambang Lesti, Malang, Jawa Timur. Bab terakhir membahas pentingnya pengembangan dan penyebarluasan bagi setiap pihak yang sudah mendapatkan pembelajaran dan melewati proses monitoring dan evaluasi.

Daftar Isi:

Kata Pengantar

Executive Summary

Penulis

Daftar Isi

Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Daerah Aliran Sungai: Mengalir Air dari Hulu Hingga Hilir
1.3 Satu Kelola DAS, Satu Rasa, Satu Aksi Sejuta Manfaat
1.4 Landasan Hukum
1.5 Menjawab Masa Depan Pengelolaan DAS

Penentuan DAS Prioritas Kritis
2.1 Wilayah Kelola Prioritas Berbasis DAS
2.2 Alur Pengelolaan DAS Prioritas Kritis Skala Kecil
2.3 Proses Pemilihan DAS Prioritas Kritis
2.4 Manfat Pemilihan DAS Prioritas Kelola

Menguatkan Pengelolaan Kolaboratif
3.1 Mengapa Perlu Pengelolaan Kolaboratif
3.2 Identifikasi Pengguna DAS Skala Kecil dan Pemangku Kepentingannya
3.2.1 Siapa di Hulu Siapa di Hilir
3.2.2 Siapakah yang Berkepentingan
3.3 Bagaimana Cara Melakukan Pengelolaan Kolaboratif
3.3.1 Model dan Bentuk Kerja Sama Lokal
3.3.2 Tahapan/Proses Penguatan Kolaboratif
3.4 Instrumen Penting Pengembangan Kerja Sama

Pengelolaan DAS Skala Kecil
3.5 Prinsip-prinsip Bekerja Sama
3.5.1 Partisipasi dan Tanggung Renteng
3.5.2 Kesetaraan dan Keterbukaan

Proses Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Sub DAS dan Sub-Sub DAS
4.1 Pentingnya Rencana Aksi
4.2 Langkah-langkah Proses Penyusunan Rencana Aksi
4.3 Proses skoring data

Implementasi Pengelolaan Sub DAS Ambang Lesti “Menurut Mereka”
5.1 Dokumen Hidup, Menjaga Bara Tetap Menyala
5.2 Berencana Sambil Beraksi
5.3 Tripartite, Program Berjamaah
5.4 Oleh-oleh Kreatif dari Lapangan

Pengembangan Adalah Kewajiban
6.1 Mengembangkan Satu Kelola DAS, Satu Rasa dan Satu Aksi
6.2 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS Skala Kecil
6.3 Pentingnya Monitoring dan Evaluasi Partisipatif
6.4 Menentukan Alat Ukur Monitoring dan Evaluasi
6.5 Siklus Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sub-sub DAS
6.6 Penyebarluasan

Daftar Pustaka

Daftar Singkatan dan Istilah

Proses Sekolah Lapangan ESP (SL ESP) merupakan serangkaian kegiatan sampai dengan tersusunnya rencana aksi masyarakat yang akan menjadi landasan yang kuat untuk memperbaiki wilayah sumber daya airnya sehingga ketersediaan air bersih akan mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Pendekatan ini lebih menekankan proses pendidikan untuk masyarakat untuk mempelajari dan memahami kondisi sumberdaya air yang ada di wilayahnya masingmasing.

Fokus utama dari buku ini adalah untuk memberikan informasi tentang bagaimana pengorganisasian dilakukan untuk membangun landasan yang kuat bagi pengelolaan sumberdaya air yang berkelanjutan.

Buku ini sangat cocok dibaca oleh para penentu kebijakan baik Pemerintah pusat maupun daerah, karena buku ini akan memberikan inspirasi untuk pengembangan kegiatan program pemberdayaan masyarakat. Bagi para Program Manajer dari lembaga-lembaga yang bekerja untuk mendukung pemberdayaan masyarakat juga disarankan untuk membaca buku ini karena sangat bermanfaat untuk memperkaya pendekatan-pendekatan bekerja dengan masyarakat bagi organisasinya masing-masing. Buku ini dapat memberikan inspirasi dan menggugah pembaca sehingga program program penguatan dan pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan untuk mendukung perbaikan pengelolaan sumberdaya air.

Daftar Isi:

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Penulis

Daftar isi

Pengertian Sekolah Lapangan ESP ” Cerdaskan Rakyat Perbaiki Perikehidupan”

1.1. Kerangka Pemikiran
1.2. Arti, Prinsip, dan Ciri Sekolah Lapangan
1.3. Tahapan Sekolah Lapangan
1.4. Pelaku Sekolah Lapangan

Tahap Persiapan ”Program Bermanfaat pada Tempat yang Tepat”

Tahap Kajian dan Pembelajaran“Belajar dengan Alam untuk Tingkatkan Kualitas Hidup”

Tahap Penyusunan Rencana Aksi “Merancang Aktivitas Berbasis Realitas”

Tahap Penerapan Aksi ”Belajar dan Bergerak Bersama”
5.1. Sekolah Lapangan Pengelolaan Kebun Campur (SL PKC)
5.2. Sekolah Lapangan Pengelolaan Kawasan Konservasi
5.3. Sekolah Lapangan Pengelolaan Lahan dan Hutan
5.4. Sekolah Lapangan Pengelolaan Air Baku
5.5. Sekolah Lapangan Pengelolaan Sanitasi

Hari Temu Lapangan ”Kampanye Proses dan Hasil Sekolah Lapangan
untuk Menggalang Dukungan”

Tahap Tindak Lanjut Pengembangan ”Mandiri dan Kolaborasi untuk Keberlanjutan”
7.1. Penguatan Kelompok Berbasis Desa
7.2. Pengembangan Jaringan Kerjasama

Monitoring dan Evaluasi ”Menjawab Persoalan dengan Cepat dan Lugas”
8.1. Profil Kualitas Komponen Sekolah Lapangan
8.2. Profil Kualitas Hasil Sekolah Lapangan
8.3. Bentuk-bentuk Monitoring dan Evaluasi

Cerita Keberhasilan

Lampiran - Contoh Materi Belajar dari Berbagai Tema Sekolah Lapangan

Daftar Singkatan

Pustaka ini berisi laporan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan setiap tahun oleh Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) terhadap PDAM-PDAM yang ada di Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia. Untuk tahun 2008, BPPSPAM telah melakukan evaluasi kinerja terhadap 325 PDAM atau sekitar 93% dari jumlah PDAM yang ada di Indonesia, atas data laporan audit keuangan dan laporan audit kinerja sampai dengan tahun 2007.

Hasil evaluasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: kategori sehat (88 PDAM), kategori kurang sehat (120 PDAM), dan kategori sakit (117 PDAM). Dalam laporan ini ditampilkan hasil evaluasi terhadap PDAM selama 2 tahun berturut-turut, sehingga diharapkan dapat bermanfaat untuk Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum serta pihak-pihak yang terkait.

Daftar Isi:

Kata Pengantar

Penilaian Kinerja PDAM Di Indonesia

Daftar Kategori Kinerja PDAM

Propinsi Nangroe Aceh Darussalam

Propinsi Sumatera Utara

Propinsi Sumatera Barat

Propinsi Riau

Propinsi Kepulauan Riau

Propinsi Jambi

Propinsi Sumatera Selatan

Propinsi Bangka Belitung

Propinsi Bengkulu

Propinsi Lampung

Propinsi Banten

DKI Jakarta

Propinsi Jawa Barat

Propinsi Jawa Tengah

Daerah Istimewa Yogyakarta

Propinsi Jawa Timur

Propinsi Kalimantan Barat

Propinsi Kalimantan Selatan

Propinsi Kalimantan Timur

Propinsi Sulawesi Utara

Propinsi Gorontalo

Propinsi Sulawesi Tengah

Propinsi Sulawesi Selatan

Propinsi Sulawesi Tenggara

Propinsi Sulawesi Barat

Propinsi Maluku

Propinsi Maluku Utara

Propinsi Papua

Propinsi Papua Barat

Propinsi Bali

Propinsi Nusa Tenggara Barat

Propinsi Nusa Tenggara Timur

Modul Pembelajaran: Keterkaitan Gender, Kesehatan dan Lingkungan ini merupakan materi (modul pembelajarn) yang dibagikan dalam Seminar Akhir Gender Health and Environmental Linkages Program (G-help): Mengupayakan Wawasan Gender, Kesehatan, dan Lingkungan dalam Program Pembangunan  Masyarakat di Jakarta, 5 November 2009 yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia bekerjasama dengan Ford Foundation.

Daftar Isi:

1.  Pengembangan Program - Analisis Masalah dan Analisis Pemangku Kebijakan (Stakeholder)

2.  Pengembangan Program - Kerangka Logis (Logical Framework) serta Kegunaannya dalam Monitoring dan Evaluasi

3.  Monitoring dan Evaluasi

4.  Konsep dan Metode Analisis Gender

5.  Bahan Bacaan Adaptasi Fahamu - Menulis Efektif sebagai Kemampuan Utama

6.  Bahan Bacaan Adaptasi Fahamu – Menulis Ilmiah

7.  Bahan Bacaan Adaptasi Fahamu – Menulis untuk Advokasi

8.  Presentasi Lisan yang Efektif

9.  Analisis sebagai dasar pengembangan program

10. Logical Framework Pengembangan Program

11. Data: Pengertian, dan Pengumpulan

12. Tiga Fungsi Pokok Organisasi Kesehatan

Upaya meningkatkan kapasitas bagi aparat pengelola program PAMSIMAS, harus didukung dengan upaya serius memotivasi tumbuhnya kapabilitas. Aspek ini tampaknya semakin penting karena acap kali kapasitas yang dimiliki tidak berhasil diaktualisasikan hanya karena kapabilitasnya lemah. Jelas kiranya antara kapasitas dan kapabilitas merupakan satu kesatuan integral yang harus selalu menyatu dalam setiap kegiatan.
 
Berbagai fasilitas untuk meningkatkan kapasitas dari semua instansi terkait, sudah bisa diidentifikasi antara lain dalam bentuk pelatihan, lokakarya dan lain sejenisnya. Semua pihak tentu mempunyai orientasi dan motivasi yang sama agar semua fasilitas tersebut dapat diaktualisasikan dalam rangka menyempurnakan keberhasilan program PAMSIMAS.
 
Modul Workshop Monitoring Penguatan dan Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat  ini telah disusun secara sistematis agar tujuan meningkatkan kapasitas kepada peserta workshop dapat tercapai secara optimal.
 
Secara deduktif, telah disusun materi atau bahan bacaan mulai dari Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), Petunjuk Pelaksanaan PAMSIMAS, Pedoman Pelaksanaan PAMSIMAS di Tingkat Masyarakat, Konsep dan Filosofi Pemberdayaan, Kelembagaan Masyarakat, Strategi Fasilitasi, dan Wacana tentang gender.

Isi Buku:

1.  Kata Pengantar

2.  Isi Buku

3.  Kerangka Acuan (Dalam CD)

4.  Kebijakan AMPL (Dalam CD)

5.  Petunjuk Pelaksanaan PAMSIMAS (Dalam CD)

6.  Pedoman Pelaksanaan PAMSIMAS di Tingkat Masyarakat (Dalam CD)

7.  Memahami Pemberdayaan dan Kesinambungan

8.  Antara Pemberdayaan dan Kesinambungan CD dan CO

9.  Lingkup Pemberdayaan

10. Tahap Pemberdayaan

11. Pengertian Fasilitator

12. Profil Fasilitator

13. Penguatan Kelembagaan Kelompok

14. Form Penilaian Badan Pengelola SABS

15. Indikator Kesetaraan Gender

 Profil STBM ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi kemajuan kegiatan kegiatan STBM yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, donor maupun NGO/LSM, Perguruan Tinggi dan lain sebagainya. Laporan ini disusun mencakup komponen kegiatan STBM, pembelajaran, kendala, rekomendasi, tindak lanjut dan rencana kerja 2009.
 
Informasi dalam komponen kegiatan STBM mencakup pelaksanaan:
1. Advokasi/ Sosialisasi/ Fasilitasi,
2. Membangun Kapasitas Institusi dan Masyarakat
3. Penyusunan dan Pengembangan Norma, Standar, Pedoman
4. Implementasi Kegiatan STBM, dan
5. Dukungan Manajemen

Profil ini dapat digunakan dan bermanfaat bagi semua pihak, terutama pengelola program, pemangku kepentingan pelaku STBM serta sebagai pembelajaran bagi daerah dalam mengembangkan kegiatan STBM di wilayahnya.

Daftar Isi:

Pengantar

Daftar Isi

Daftar Singkatan

I. Komponen-Komponen Kegiatan
A. Advokasi/Sosialisasi/Fasilitasi
B. Membangun Kapasitas Institusi dan Masyarakat
C. Penyusunan dan Pengembangan Norma, Standar, Pedoman
D. Implementasi Kegiatan STBM
E. Dukungan Manajemen

II. Pembelajaran

III. Kendala

IV. Rencana Tindak Lanjut

Lampiran
1. Daftar Lokasi STBM
2. Daftar Tim Teknis STBM
3. Daftar Pelaku STBM
 

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam PerMen PU 294 tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPPSPAM, maka BPPSPAM telah menyusun Pedoman Penurunan Air Tak Berekening (NRW). Proses penyusunan pedoman yang dimaksud telah melalui tahapan penyusunan maupun implementasi di lapangan yang telah dilakukan pada beberapa PDAM dan mendapat sambutan positif dari tiap penyelenggara SPAM yang dimaksud (PDAM).
 
Buku pedoman ini dapat dijadikan acuan bagi para penyelenggara SPAM untuk melakukan upaya Penurunan Air Tak Berekening (NRW) dalam rangka melakukan efisiensi produksi yang akan berdampak positif bagi peningkatan pendapatan penyelenggaraan SPAM tersebut.

Daftar Isi:

1. Pendahuluan
1.1 Mengapa kita perlu menurunkan air tak berekening
1.2 Bagaimana menurunkan air
1.3 Komitmen manajemen dan staf
1.4 Perencanaan
1.5 Tinjauan organisasi dan kelembagaan

2. Pembentukan Tim dan Penggalangan Komitmen
2.1 Pembentukan tim penurunan air tak berekening
2.2 Penggalangan komitmen
2.3 Komunikasi internal dan eksternal

3. Penyusunan Neraca Air atau Audit Air
3.1 Audit air
3.2 Neraca air
3.3 Pemahaman sistem penyediaan air minum yang ada
3.4 Peralatan yang diperlukan
3.5 Menghitung air yang memasuki sistem
3.6 Konsumsi resmi berekening
3.7 Konsumsi resmi tak berekening
3.8 Kehilangan air komersial
3.9 Kehilangan air fisik
3.10 Menghitung air tak berekening

4. Merencanakan Strategi Penurunan Air Tak Berekening
4.1 Indikator kinerja air tak berekening
4.2 Menghitung index kehilangan infrastruktur
4.3 Menyusun strategi penurunan kehilangan air
4.4 Rencana penurunan kehilangan komersial
4.5 Rencana penurunan kehilangan fisik
4.6 Menyusun jadwal rencana kerja
4.7 Menyusun perkiraan peralatan, SDM dan sumber daya lainnya
4.8 Merencanakan area bermeter (District Metered Area - DMA)
4.9 Identifikasi perbaikan sistem distribusi

5. District Metered Area-DMA
5.1 Disain Kriteria DMA
5.2 Ukuran dan ekonomi DMA
5.3 Pertimbangan kualitas air
5.4 Perencanaan DMA
5.5 Pengujian DMA
5.6 Pemilihan meter
5.7 Manajemen, operasi dan pemeliharaan DMA
5.8 Data yang dibutuhkan untuk menetapkan pemakaian malam dan ’background leakage’
5.9 Mengukur aliran malam minimum
5.10 Menghitung kebocoran harian dan aliran malam mnimum
5.11 Memperkirakan pemakaian malam dari pelanggan
5.12 Verifikasi data pemakaian malam minimum
5.13 Metode-metode memilih DMA untuk deteksi kebocoran
5.14 Masalah umum DMA

6. Pelaksanaan
6.1 Pelaksanaan penurunan kehilangan komersil
6.2 Pelaksanaan penurunan kehilangan fisik
6.3 Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Instruksi Kerja (IK)
6.4 Pelatihan untuk operator distribusi
6.5 Uji coba sistem

7. Monitoring dan Evaluasi
7.1 Komunikasi dan pelaporan
7.2 Monitoring Operasional
7.3 Evaluasi
7.4 Tindakan koreksi dan umpan balik untuk penurunan ATR
 

Petunjuk praktis ini bertujuan untuk memberikan ukuran/dimensi dalam rangka memudahkan pembangunan drainase sehingga tidak menimbulkan genangan. Pustaka ini berguna sebagai acuan dan pegangan bagi pelaksana atau aparat desa dalam merencanakan saluran drainase agar limpasan air permukaan tertangani dengan baik.

Petunjuk ini mencakup pengertian-pengertian, persyaratan dan cara pembangunan saluran drainase.

Daftar Isi:

Bab I. Deskripsi
1.1 Maksud dan Tujuan
1.2 Ruang Lingkup
1.3 Pengertian-Pengertian

Bab II. Persyaratan
2.1 Persyaratan Umum
2.2 Persyaratan Teknik

Bab III. Cara Pengerjaan
3.1 Persiapan
3.2 Pelaksanaan Pembangunan

Bab IV. Cara Pemeliharaan

RAB

Referensi
 

Petunjuk praktis ini bertujuan sebagai acuan dan pegangan bagi masyarakat dan aparat desa dalam menentukan pengelolaan sampah di perdesaan.

Tata cara ini memuat pengertian, persyaratan-persyaratan dan cara penanganan sampah di perdesaan.

Daftar Isi:

Bab I. Uraian
1.1 Maksud dan Tujuan
1.2 Ruang Lingkup
1.3 Pengertian

Bab II. Persyaratan
2.1 Umum
2.2 Teknik Operasional

Bab III. Cara Penanganan Sampah
3.1 Permukiman dengan Kepadatan Penduduk Rendah-Sedang
3.2 Permukiman dengan Kepadatan Penduduk Tinggi

Referensi