Laporan/Prosiding

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam PerMen PU 294 tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPPSPAM, maka BPPSPAM telah menyusun Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Unit Produksi. Proses penyusunan pedoman yang dimaksud telah melalui tahapan penyusunan maupun implementasi di lapangan yang telah dilakukan pada beberapa PDAM dan mendapat sambutan positif dari tiap penyelenggara SPAM yang dimaksud (PDAM).
 
Buku pedoman ini dapat dijadikan acuan bagi para penyelenggara SPAM untuk melakukan upaya Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Unit Produksi dalam rangka melakukan efisiensi produksi yang akan berdampak positif bagi peningkatan pendapatan penyelenggaraan SPAM tersebut.

Daftar Isi:

Bab I. Pendahuluan
1.1 Pendahuluan
1.2 Persyaratan kualitas, kuantitas Air Minum dan Kontinuitas Sumber

Bab II. Unit Air Baku
2.1 Bangunan penangkap sumber-sumber air baku

Bab III. Unit Produksi
3.1 Umum
3.2 Pengelolaan air
3.3 Persyaratan Penyediaan Air Minum
3.4 Kualitas Air Baku dan sistem pengolahan
3.5 Bak Pra-Sedimentasi
3.6 Tinjauan umum Koagulasi
3.7 Tinjauan umum flokulasi
3.8 Tinjauan umum sedimentasi
3.9 Tinjauan umum filtrasi
3.10 Tinjauan umum desinfeksi
3.11 Tinjauan umum peralatan dan perlengkapan pembunuhan bahan kimia
3.12 Tinjauan umum proses pengolahan lumpur buangan
3.13 Tinjauan umum reservoir

Bab IV. Unit Distribusi
4.1 Sistem Pendistribusian
4.2 Sistem Pengaliran
4.3 Jaringan Distribusi
4.4 Perpipaan Distribusi
4.5 Hidrolika Aliran dalam pipa
 

Bangunan penangkap mata air (PMA) adalah suatu bangunan yang berfungsi sebagai penangkap air baku dari sumber mata air. Sedangkan mata air adalah air tanah yang muncul ke permukaan secara alami.

Tata cara ini memuat tentang pengertian, persyaratan dan perencanaan sistem penyediaan air bersih di perdesaan.

Daftar Isi:

Bab I. Uraian
1.1 Ruang Lingkup
1.2 Pengertian

Bab II. Persyaratan
2.1 Umum
2.2 Teknis

Bab III. Tahapan Perencanaan
3.1 Pemilihan Sumber Air Baku
3.2 Pengukuran Debit (kuantitas)
3.3 Pengukuran Kualitas Air Sungai
3.4 Kriteria Disain
3.5 Tahapan Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih Perdesaan
3.6 Perhitungan Sistem Penyediaan Air Bersih

Bab IV. Referensi

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam PerMen PU 294 tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPPSPAM, maka BPPSPAM telah menyusun Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Unit Distribusi. Proses penyusunan pedoman yang dimaksud telah melalui tahapan penyusunan maupun implementasi di lapangan yang telah dilakukan pada beberapa PDAM dan mendapat sambutan positif dari tiap penyelenggara SPAM yang dimaksud (PDAM).
 
Buku pedoman ini dapat dijadikan acuan bagi para penyelenggara SPAM untuk melakukan upaya Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Unit Distribusi dalam rangka melakukan efisiensi produksi yang akan berdampak positif bagi peningkatan pendapatan penyelenggaraan SPAM tersebut.

Daftar Isi:

Bab I. Operasi Reservoir
1.1 Dasar Teori Operasi Reservoir
1.2 Deskripsi Kerja Operasi Reservoir
1.3 Instruksi Kerja Operasi Reservoir

Bab II. Pemeliharaan Reservoir
2.1 Dasar Teori Pemeliharaan Reservoir
2.2 Deskripsi Kerja Pemeliharaan Reservoir
2.3 Instruksi Kerja Pemeliharaan Reservoir
2.4 Pelaporan Pemeliharaan Reservoir
 

This guide summarises the tools and methods used and the lessons learned from The Water Dialogues - a project that brings together a wide range of stakeholders to address a highly controversial issue around the privatisation of water supply and sanitation services with the aim of improving policy and practice. Although its contents are rooted in the experience of the Water Dialogues project, the guide should be useful to anyone who is planning to develop their own form of multistakeholder work.
 
As well as providing tips on developing and maintaining multistakeholder processes, the guide also includes examples of potential difficulties and strategies for avoiding or resolving these.
 
This guide is aimed at individuals and organisations – including national and local governments, industry, NGOs and CSOs, trade unions, donors, multilateral organisations and others – who want to know more about multistakeholder processes and how to convene and maintain them. It is also use by members of the Water Dialogues National Working Groups (NWGs) and International Working Group (IWG) as a tool for reflection on past work and an aid for future projects.

To download this soft copies, see at www.waterdialogues.org.

Contents:

Introduction
What this guide is about
Why this guide has been produced
Who should use the guide
How to use the guide

Section One: An Introduction to Multistakeholder Processes
1.1 What is a multistakeholder process
1.2 The Example of the Water Dialogues

Section Two: Designing and Planning Multistakeholder Dialogues
2.1 Step One: Is a multistakeholder process the best way forward
2.2 Step Two: Who else is interested in a multistakeholder process
2.3 Step Three: What is teh best form for the process to take
2.4 Step Four: Deciding the level(s) at which process(es) should happen

Section Three: Governing Multistakeholder Processes
3.1 Why have a governance structure
3.2 Selecting governing body members
3.3 Criteria for and roles of governing body members
3.4 Tensions in the governance and coordination of multi-locational processes

Section Four: Bringing Multiple Stakeholders Together
4.1 Holding the first large stakeholder meeting
4.2 Forming a multistakeholder working group
4.3 Community participation issues

Section Five: Resourcing Multistakeholder Processes
5.1 Are external resources necessary
5.2 When should fundraising begin
5.3 Where will funds be held
5.4 Who will be Responsible for Financial Accounting
5.5 Deciding on donors
5.6 Tensions between being a process and a project

Section Six: Supporting The Process – Secretariats, Coordinators and Consultants
6.1 Why have a coordinator or secretariat
6.2 Things to consider when establishing a secretariat
6.3 Challenges for secretariats and coordinators

Section Seven: Building and Sustaining Mutistakeholder  Processes
7.1 Building Trust and Creating a Safe Space for Dialogue
7.2 Decision-making in multistakeholder groups
7.3 Sustaining Personal and Organisational Motivation
7.4 The Impact of Context and Culture
7.5 Dealing with Conflict

Section Eight: Organising and Conducting Multistakeholder Meetings
8.1 Types of multistakeholder meetings
8.2 Basic guidelines for multistakeholder meetings
8.3 Facilitation
8.4 Extended meetings and central meetings of multi-locational processes
8.5 Preparing for central/ international meetings
8.6 A note on encouraging interactions between groups and across cultures
8.7 Facilitating work between meetings

Section Nine: Multistakeholder Research
9.1 Why carry out research
9.2 The differences between conventional and multistakeholder research
9.3 Issues and challenges for multi-locational processes
9.4 Developing Multistakeholder Research
9.5 Choosing the right research team
9.6 Reviewing and interpreting research findings
9.7 Working with academic panels

Section Ten: External Communications
10.1 Developing a basic communications strategy
10.2 Establishing approval protocols
10.3 Identifying audiences
10.4 Developing Basic Messages
10.5 Deciding on the media mix
10.6 Developing the process’s identity
10.7 Building and maintining support for the multistakeholder process

Section Eleven: Advocacy
11.1 The importance of advocacy between multistakeholder group members
11.2 Developing an advocacy strategy
11.3 Advocacy to wider audiences during the multistakeholder process]
11.4 Adapting standard advocacy practices to multistakeholder work

Bibliography

Additional Reading

Panduan Penyelenggaraan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia (HCTPS) ke-2 ini disusun oleh Tim CTPS Departemen Kesehatan RI yang terdiri dari unsur lintas program terkait bersama Kemitraan Pemerintah-Swasta untuk Cuci Tangan Pakai Sabun, berdasarkan panduan dari Global Public-Private Partnership, untuk dapat dipergunakan oleh semua pelaku CTPS untuk menyukseskan peringatan HCTPS ke-2 tahun 2009 di Indonesia.

Daftar Isi:

Pengertian Umum

Tujuan HCTPS tahun 2009

Tema

Simbolisme HCTPS Tahun 2009

Tantangan HCTPS Tahun 2009

Kelompok Sasaran (Target Audience)

Partisipasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk HCTPS 2009

Lokasi Pelaksanaan HCTPS 2009

Pilihan Kegiatan yang dapat dilakukan

Langkah Khusus Merencanakan Advokasi

5 Fakta tentang Cuci Tangan Pakai Sabun

Logo Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia

Pertanyaan Umum tentang Cuci Tangan Pakai Sabun

Format Siaran Pers

Ayo Biasakan Cuci Tangan Pakai Sabun!
 

- Seputar Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia

Dalam rangka pelaksanaan kerjasama pemerintah RI 2006-2010, khususnya program Water and Environmental Sanitation (WES), telah disepakati dukungan pembangunan sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) melalui beberapa kegiatan inti yang dapat dikategorikan ke dalam penguatan kapasitas kelembagaan pada tingkat pemerintah dan masyarakat, promosi kesehatan melalui perubahan perilaku menuju Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi dasar yang aman di tingkat desa.
           
Memasuki tahun 2009, pelaksanaan program WES telah melewati paruh waktu program. Seiring dengan pelaksanaan selama paruh waktu tersebut, berbagai kemajuan di tingkat daerah telah berhasil dicapai dan beberapa isu penting terkait pelaksanaan dilapangan mengemuka. Terkait dengan hal ini, Pokja AMPL Nasional dan UNICEF Jakarta sebagai koordinator keseluruhan program WES menilai perlu dilaksanakannya kunjungan supervise ke beberapa lokasi program untuk meninjau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan program dan melakukan klarifikasi serta diskusi atas berbagai isu strategis yang mempunyai dampak terhadap pelaksanaan program.
           
Tujuan dari pelaksanaan kunjungan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk meninjau pencapaian pelaksanaan program WES pada tingkat daerah, mengevaluasi isu dan permasalahan yang muncul sepanjang pelaksanaan program WES, mendapatkan masukan dari pelaksana program WES pada tingkat propinsi dan kabupaten, serta melaksanakan kegiatan advokasi dalam mendukung peningkatan peran Pokja AMPL provinsi dalam melaksanakan program WES.
   
Kunjungan lapangan dilakukan di 6 provinsi dengan memilih lokasi yang mewakili setiap komponen yaitu komponen perdesaan, perkotaan dan sekolah. 6 Provinis tersebut, yaitu: NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Output dari pelaksanaan kunjungan supervisi ini adalah mendapatkan gambaran dan evaluasi secara lengkap mengenai pencapaian yang telah dihasilkan serta permasalahan yang muncul sepanjang pelaksanaan program WES, kesepakatan tindak lanjut atas permasalahan di lapangan dan strategi pelaksanaan program WES hingga tahun 2010, peningkatan peran aktif Pokja AMPL Provinsi sebagai focal point dalam pelaksanaan program WES di tingkat daerah, khususnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program di kabupaten lainnya.

Daftar Isi:

A.    Latar Belakang

B.    Tujuan

C.    Hasil yang Diharapkan

D.    Ruang Lingkup Wilayah

E.    Hasil Misi Supervisi

F.    Rekomendasi

Daftar Tabel:

Tabel D.1. Daftar Lokasi Kunjungan Supervisi Program WES UNICEF Tahun 2009
Tabel E.1. Matriks Hasil Kunjungan Supervisi Program WES UNICEF Tahun 2009

Daftar Lampiran:
Lampiran I. Laporan Misi Supervisi Propinsi Papua
Lampiran II. Laporan Misi Supervisi Propinsi Papua Barat
Lampiran III. Laporan Misi Supervisi Propinsi Sulawesi Selatan
Lampiran IV. Laporan Misi Supervisi Propinsi Maluku
Lampiran V. Laporan Misi Supervisi Propinsi NTT
Lampiran VI. Laporan Misi Supervisi Propinsi NTB
 

Buruknya kondisi sanitasi bukan saja disebabkan terbatasnya akses penduduk pada dan kualitas fasilitas sanitasi yang tersedia, tetapi juga disebabkan masih rendahnya kesadaran (dan pemahaman) masyarakat tentang isu-isu sanitasi dan kesehatan. Masih terbatasnya kapasitas untuk membuat perencanaan pelayanan sanitasi yang komprehensif, multisektor, dan tanggap kebutuhan juga menjadi salah satu kendala pembangunan sanitasi. Saat ini tidak banyak kota/kabupaten yang memiliki rencana strategis, master plan, dan dokumen proyek untuk perbaikan layanan sanitasi. Akibatnya akses pada sumber-sumber pendanaan pun menjadi terbatas.
 
Lokakarya Konvensi Sanitasi Perkotaan pada tanggal 20-21 April 2009 di Jakarta silam merupakan salah satu upaya untuk membangun dan memperkuat komitmen berbagai pihak baik kalangan pemerintahan, donor, dan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan sanitasi. Lokakarya ini dihadiri oleh donor-donor program pembangunan sanitasi (ISSDP, ESP, WES) dan program pembangunan sanitasi oleh pemerintah. Lokakarya ini juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Gubernur Kalimantan Selatan, dan 12 walikota dan Bupati atau perutusannya dari berbagai kabupaten/ kota di Indonesia.
 
Dalam lokakarya ini masing-masing kota/kabupaten dan provinsi mendapatkan kesempatan untuk memaparkan pengalaman mereka dalam praktik-praktik pembangunan sanitasi. Bersamaan dengan lokakarya, diselenggarakan juga pameran program sanitasi dari kalangan donor, pemerintah dan masyarakat serta beberapa diskusi panel sebagai side events. Pameran ini menunjukkan beragam aktivitas terkait pembangunan sanitasi di kota-kota/ kabupaten.
 
Lokakarya Konvensi Sanitasi Perkotaan ini menghasilkan beberapa hal penting, yang terutama menitikberatkan pada beberapa pokok bahasan, yaitu; arah pembangunan sanitasi, pentingnya rencana strategi pembangunan sanitasi, gairah dan kebutuhan pemerintah daerah, serta kesimpulan dari lokakarya ini (adanya perhatian besar dari Pemerintah kota/kabupaten dalam memperbaiki kondisi di kawasan masing-masing, tekad pemerintah untuk meningkatkan pembangunan sanitasi, dorongan kepada kota/kabupaten untuk menyusun renstra/SSk mereka masing-masing, kesadaran pemerintah akan buruknya kondisi sanitasi di Indonesia).
 

 Pustaka ini merupakan panduan kegiatan anjangkarya program sistem pengelolaan limbah padat regional di Jepang untuk praktisi.

Daftar Isi:

1. Pendahuluan

2. Pengelolaan Limbah Padat di Jepang

3. Prefektur Saitama

4. Higashi-saitama

5. Kota Bunkyo

6. Tobe Shoji

7. Meguro Eco-plaza

Lampiran:
Lampiran 1. Sistem Pengelolaan Limbah Padat di Jepang
Lampiran 2. Kerangka Perundang-undangan
Lampiran 3. Garis besar undang-undang pokok
Lampiran 4. Garis besar beberapa undang-undang khusus menurut produk
Lampiran 5. Kerangka Perencanaan untuk Fasilitas Pengelolaan Limbah Padat
Lampiran 6. Standar Teknis untuk Tempat Pembuangan Sampah
Lampiran 7. Sistem Pemerintahan

Memperhatikan akan pentingnya kebutuhan pengelolaan data AMPL secara nasional, Pokja AMPL Pusat bersama WASPOLA memandang penting untuk melakukan diseminasi pengalaman fasilitasi pengelolaan data AMPL yang telah terlaksana di Kabupaten Bangka kepada semua pihak pemangku kepentingan pembangunan AMPL secara nasional dengan melaksanakan lokakarya nasional pengelolaan data AMPL.
   
Maksud dan tujuan dari acara ini adalah untuk diseminasi proses dan hasil uji coba pengelolaan data AMPL Kabupaten Bangka kepada pelaku pembangunan AMPL secara nasional, memperoleh masukan dalam proses dan strategi dampingan pengelolaan data AMPL daerah, serta untuk mendorong kepedulian para pemangku kepentingan pembangunan AMPL nasionalmaupun daerah untuk melakukan replikasi fasilitasi pengelolaan data AMPL, di wilayah kerjanya masing-masing.
   
Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Pertemuan Hotel Parai, Sungailiat, Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 2-5 Juni 2009. Difasilitasi oleh Bapak Purnomo dari Waspola, acara dimulai dengan perkenalan dan pengantar lokakarya, dilanjutkan dengan pembukaan dan arahan oleh Bupati Kabupaten Bangka,Yusron Yazid. Kemudian acara selanjutnya yaitu presentasi konsep data dan pengalaman uji coba di Bangka, presentasi hasil diskusi kelompok dan persiapan lapangan, pengantar dan diskusi kelompok (PL, PP, PPP), diskusi penajaman dan tanggapan BPS, field visit di 3 desa, Desa Jada Bahrin, Desa Air Anyir, dan Desa Pagarawan dan diskusi pengembangan (PL, PP, PPP), diskusi membangun komitmen replikasi dan RTL, serta diakhiri dengan evaluasi dan penutupan oleh national project coordinator WASPOLA Sofyan Iskandar didampingi oleh Pokja AMPL Kabupaten Bangka, Kamil Abubakar  yang menyampaikan beberapa masukan penting dan mengharap agar peserta lokakarya melanjutkan pengelolaan data AMPL di daerahnya masing-masing.

Hasil yang didapatkan dari acara ini adalah terjadinya proses sharing pengetahuan dan pendalaman panduan serta Lesson Learned pengelolaan data AMPL di daerah baik dalam kelas maupun dalam kunjungan lapangan, Peserta memiliki pemahaman yang baik mengenai berbagai pengalaman praktis terhadap pengelolaan data AMPL, yang bermanfaat sebagai masukan bagi pengembangan program dan kegiatan didaerah / wilayah kerjanya masing-masing, terjadinya proses koordinasi, konsultasi dan supervisi pelaksanaan pengelolaan data AMPL dalam rangka pengembangan rencana tidak Pokja AMPL Pusat, Pokja AMPL Provinsi dan Pokja AMPL Kabupaten/Kota serta mitra proyek AMPL, peserta mengenal secara lebih dalam mengenai manfaat data guna peningkatan investasi pembangunan infrastruktur secara menyeluruh termasuk pembangunan pariwisata, menuju keberlanjutan pembangunan AMPL, terjadinya proses penguatan kapasitas mengenai pengelolaan data AMPL dalam mainstream perencanaan pembangunan di daerah menuju pencapaian MDGs 2015, adanya kesepakatan agenda bersama antara daerah dan pusat dalam pengelolaan data AMPL guna optimalisasi operasionalisasi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat, adanya pokok-pokok masukan umum Kelompok Kerja AMPL dalam rangka penyiapan program pembangunan AMPL, khususnya dalam pengelolaan data, peserta memiliki pemahaman yang baik mengenai Pengelolaan Data AMPL daerah, akan diadakannya Talkshow Pengaruh AMPL dalam Pembangunan Pariwisata Babel Archi 2010, bersama Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Eko Maulana Ali Soeroso, dan Media Bangka Pos, serta terlaksananya launching Buku Data AMPL Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka 2009.

Daftar Isi:

Daftar Singkatan

1.  Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Hasil yang Diharapkan
1.4 Waktu dan Tempat
1.5 Peserta
1.6 Agenda Pertemuan

2.  Pelaksanaan Lokakarya
2.1 Pengantar Lokakarya
2.2 Pembukaan dan Arahan
2.3 Talkshow AMPL dan Pariwisata
2.4 Launching Buku Data AMPL Merawang
2.5 Review Hari Pertama
2.6 Panel Pembelajaran Pengelolaan Data AMPL
2.7 Diskusi Kelompok
2.8 Kunjungan Lapangan
2.9 Masukan BPS
2.10 Membangun Komitmen dan Gagasan Kedepan
2.11 Evaluasi
2.12 Penutupan

3. Hasil Lokakarya
3.1 Hasil
3.2 Hasil Evaluasi
3.3 Kesimpulan
3.4 Rekomendasi
3.5 Lampiran
 

Pembangunan pada prinsipnya adalah untuk menghapus kemiskinan. Namun di banyak tempat, misalnya program penempatan kembali penduduk, program pembangunan malahan memiskinkan perempuan, atau menggusur perempuan keluar.

Di Indonesia, meskipun PJPT I sudah berakhir, namun kemiskinan belum teratasi. Penurunan angka kemiskinan yang terjadi tidak spektakuler. Lilitan kemiskinan erat kaitannya dengan keberadaan wanita. Dalam PJPT II, pengentasan kemiskinan  mendapat perhatian serius. Kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat guna tak mungkin dilahirkan, bilamana wanita belum dipedulikan, sementara kriteria wanita miskin itu sendiri belum tergariskan. Sejalan dengan kebijakan global, makalah ini kemudian menguraikan kemiskinan perempuan dengan wawasan lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Daftar Isi:

1. Pendahuluan

2. Wanita Miskin: Siapakah Mereka

3. Ukuran Garis Kemiskinan Berwawasan Perempuan

4. Kemiskinan pada Perempuan dan Pembangunan Berkelanjutan

5. Penutup

Pustaka Acuan