Laporan/Prosiding

The government has adopted national sanitation goals but without a strategy for meeting them in urban areas, and municipalities have had difficulty accesing funds should they decide to make improvements.
 
The Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP) is an innovative response to the growing sanitation crisis, instead of funding investments directly, it fosters an enabling environment for progress, with special attention to city-level planning, strengthening sector strategy and institutional arrangements, and advocacy and awareness raising at all levels.
 
This field note examines the city level planning and capacity building process which is at the heart of ISSDP and is helping to signal the way forward for sector strategy. Central to the process are collaboration between the various government organizations involved in sanitation at municipal level, and the identification of prioritized, affordable actions that will enable the cities to move steadily towards effective services, city wide.

Contents:

Executive Summary

Abbreviations and Acronyms

Glossary

Introduction

Sanitary Conditions in Indonesian Cities

Urban Water Supplies

Sanitation Policy and Institutional Arrangements

Urban Sanitation Finance

Municipal Sanitation Planning

Regulation and Standards

ISSDP Rationale, Goals, Objectives

City Sanitation Planning Under ISSDP

Facilitating the Planning Process

Gender in City Sanitation Planning

A Wake-up Call for Municipalities

Implications for National Sanitation Strategy

Challenges Ahead

Conclusions

Select Bibliography

Annex One: Banjarmasin Sanitation Action Plan 2008-2010
 

 Pembahasan draft kebijakan nasional AMPL oleh lembaga di Purwakarta merupakan serangkaian lanjutan dari lokakarya –lokakarya sebelumnya yang telah dilaksanakan di Anyer, Bali, dan Meeting di Hotel Hilton Jakarta. Bnayak ide pemikiran berkenaan dengan kebijakan umum dan strategi yang terakomodasi melalui workshop dan pertemuan tersebut guna penyusunan draft kebijakan nasional pengelolaan AMPL berbasis lembaga namun senantiasa berkembang terus sesuai dengan isu-isu yang paling update berkenaan dengan permasalahan air bersih dan sanitasi, salah satu diantaranya hasil konferensi Johannesburg yang turut mempengaruhi isi daripada draft kebijakan nasional. Ide dan pemikiran yang sudah dihasilkan telah mengalami kristalisasi dan penyempurnaan dalam hal ini dikarenakan beberapa ide pemikiran mempunyai kesamaan maksud dan tujuan. Workshop di Purwarkarta diharapkan akan lebih menajamkan kembali apa yang sudah dihasilkan melalui pertemuan-pertemuan sebelumnya.

Lokakarya ini bertujuan mereview draft kebijakan nasional AMPL berbasis lembaga yang telah dihasilkan melalui pertemuan-pertemuan sebelumnya, serta mengkaji dan menyepakati kebijakan umum dan strategi sebagai masukan dalam penyusunan draft kebijakan nasional berbasis masyarakat menjadi lebih kongkrit dan operasional sesuai dengan isu-isu yang berkembang saat ini.

Acara dimulai dengan pengantar lokakarya, dilanjutkan dengan presentasi progress penyusunan dokumen lokakarya, review prinsip dan strategi, diskusi kelompok penajaman kebijakan umum dan strategi, serta perumusan hasil diskusi kelompok, sebelum ditutup dengan penutupan.

Daftar Isi:

1. Pendahuluan
1.1 Tujuan Lokakarya
1.2 Peserta Lokakarya
1.3 Bagian Alir Pelaksanaan Lokakarya

2. Proceeding Lokakarya
2.1 Pengantar Lokakarya
2.2 Progress Penyusunan Dokumen Kebijakan AMPL Berbasis Lembaga
2.3 Sesi Tanya Jawab
2.4 Review Kebijakan AMPL Berbasis Lembaga
2.5 Diskusi Kelompok Strategi Kebijakan Nasional
2.6 Rangkuman Hasil Diskusi Review Kebijakan dan Strategi

Lampiran:
Lampiran 1. Daftar Ide Kebijakan Umum Nasional AMPL Berbasis Lembaga
Lampiran 2. Daftar Ide Strategi Nasional AMPL Berbasis Lembaga

 Dalam upaya mendukung propinsi dalam pengembnagan rencana diperlukan konsolidasi informasi dan data AMPL sebagai acuan yang disepakati bersama dalam penetapan target pembangunan AMPL. Seiring terjadinya ketidakakuratan data sarana AMPL di tingkat masyarakat, maka lokakarya konsolidasi data AMPL di daerah menjadi penting untuk dilaksanakan sekaligus melihat sejauhmana proses dan hasil yang telah diperoleh dari pengumpulan data cakupan AMPL yang sudah dilakukan di daerah.
 
Lokakarya konsolidasi data AMPL daerah ini merupakan salah satu rangkaian proses fasilitasi pengembangan rencana strategis AMPL daerah dirancang untuk memberikan bantuan teknis kepada propinsi-propinsi dampingan WASPOLA dalam melakukan konsolidasi data dasar AMPL sebagai dasar penetapan target dan rencana yang realistis serta membangun kesadaran bersama pentingnya sistem pengelolaan data AMPL yang efektif di daerah.
 
Lokakarya dilaksanakan  pada tanggal 14-15 Desember 2005 di Rocky Plaza Hotel Padang. Acara dimulai dengan pengantar lokakarya, dilanjutkan dengan acara berbagi pengalaman dalam proses pengumpulan data cakupan AMPL, diskusi gambaran cakupan data AMPL, daftar permasalahan isu strategis AMPL, harapan masa mendatang pembangunan AMPL, serta kebutuhan investasi pembangunan AMPL menuju MDG 2015, dan terakhir ditutup dengan penutupan.

Hasil yang didapat dari lokakarya ini adalah adanya gambaran data cakupan AMPL 2005 kabupaten/ kota serta propinsi, kesepakatan data yang akan dipakai untuk kepentingan penetapan target layanan AMPL menuju MDG 2005, serta adanya kesepakatan system pengorganisasian dan pengelolaan data AMPL daerah.

Daftar Isi:

Kata Pengantar

Daftar Singkatan

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Umum
1.3 Keluaran Lokakarya
1.4 Bahan
1.5 Metode
1.6 Waktu dan Tempat
1.7 Peserta Lokakarya
1.8 Alur Lokakarya
1.9 Jadwal Lokakarya

2. Pelaksanaan Diskusi dan Pembahasan
2.1 Pembukaan
2.2 Pengantar Lokakarya
2.3 Identifikasi Harpan dan Kekhawatiran Peserta
2.4 Gambaran Proses Pengumpulan Data
2.5 Diskusi Cakupan Data AMPL Daerah
2.6 Target Pelayanan AMPL Daerah Sumatera Barat
2.7 Pengelolaan AMPL Sumatera Barat tahun 2015
2.8 Perkiraan Kebutuhan Investasi untuk Peningkatan Layanan AMPL
2.9 Rencana Tindak Lanjut

3. Penutup
3.1 Kesimpulan
3.2 Rekomendasi
 

Keberhasilan penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah dimulai dari perencanaan yang memadai, pelaksanaan yang efektif dan efisien serta pengawasan dan pengendalian yang berkelanjutan. Seluruh kegiatan dalam sistem tersebut harus melibatkan seluruh stakeholder secara maksimal, sehingga semua pihak yang berkepentingan terhadap pelayanan pengelolaan sampah dapat berperan serta aktif. Agar seluruh stakeholder dapat memerankan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan yang sama, maka masing-masing harus memiliki pedoman yang sama tentang tata cara pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Oleh karena itu buku pedoman ini disusun, dan berisi tentang kriteria pelaksanaan sistem pengelolaan sampah kota untuk menjadi referensi bagi para pelaksana dan seluruh stakeholder di lingkungan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten.

Buku pedoman sistem pengelolaan sampah kota ini secara khusus diperuntukkan bagi para pelaksana atau praktisi, sehingga sajiannya meliputi informasi dan kriteria untuk melaksanakan sistem pengelolaan sampah di kota kategori besar, sedang, dan kecil.

Daftar Isi:

Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Pendahuluan

Bab I. Pedoman Sub Sistem Teknik Operasional
1.1 Ketentuan Peristilahan dalam Sub Ssitem Teknik Operasional
1.2 Ketentuan Timbulan dan Komposisi Sampah Kota
1.3 Ketentuan Prediksi Beban Timbulan Sampah
1.4 Ketentuan Tingkat Pelayanan
1.5 Ketentuan Kegiatan dalam Sub Sistem Teknik Operasional

Bab II. Pedoman Sub Sistem Kelembagaan dan Organisasi
2.1 Pedoman Bentuk Lembaga
2.2 Pedoman Organisasi
2.3 Pedoma Kerjasama dengan Swasta
2.4 Kerjasama antar Pemerintah Kota/ Kabupaten

Bab III. Pedoman Sub Sistem Pembiayaan
3.1 Komponen Pembiayaan Sistem Pengelolaan Sampah Kota
3.2 Penghitungan Kebutuhan Biaya Pengelolaan Sampah Kota
3.3 Target Pendapatan Pengelolaan Sampah Kota
3.4 Tarif Jasa Pelayanan/ Retribusi Pengelolaan Sampah
3.5 Pedoman Pemungutan Retribusi

Bab IV. Pedoman Sub Sistem Peraturan / Hukum
4.1 Ketentuan Jenis Peraturan
4.2 Kriteria Perda yang Baik
4.3 Ketentuan Materi Pengaturan
4.4 Ketentuan Penerapan Peraturan

Bab V. Pedoman Aspek Peran Serta Masyarakat
5.1 Tujuan Peranserta/ Partisipasi Masyarakat
5.2 Membangun Peranserta
5.3 Peranserta Stakeholder dalam Pengelolaan Sampah
5.4 Jenis-Jenis Kegiatan Pearn serta Masyarakat
5.5 Program Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan
5.6 Penggunaan Media Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

This study is part of the learning process on water resources management. It explores how to translate the new consensus on water recources management into practice. This consensus is based on principles which focus on demand, water as an economic good, and institutional arrangements. The study also reviews efforts to improve the allocation of water resources and encourage efficiency in its use in various ecological, developmental, and institutional settings. It reviews best practice cases where water demand management has improved not only economic efficiency, but also has helped to achieve environmental benefits.

For the purpose of this study, the term "water demand management," which encompasses conservation and reallocation, refers to any measure designed to reduce the volume of fresh water being withdrawn from surface or groundwatersources but without reducing consumer satisfaction and/or output. Under this broad definition, the introduction of transferable water use rights becomes a water demand management measure because it encourages water trading between agricultural and municipal uses and can reduce the gap between urban water supply and demand without teh need to withdraw water from additional sources.

Part one reviews best practices and examines the policy messages which emerge. It is organized into four sections: chapter 1 describes the rationale for considering conservation and reallocation at least-cost means of meeting growing urban demands, chapter 2 reviews experiences with conservation and reallocation in both developed and developing countries; chapter 3 summarizes the policy variants that have been used for water conservation and reallocation, and presents some conclusions about their effectiveness; and chapter 4 draws some general conclusions and recommendations from this review of experiences.

Part two provides greater details of the various experiences with water demand management in order for the reader to see what principles are illustrated and to gain whatever additional insights their own experience makes possible. This part has two sections: chapter 5 introduces the case material on conservation by user sectors, and chapter 6 presents the case material on reallocation among sectors.

Contents:

Executive Summary

Abbreviations

Conversion Factors

Typical Water Requirements

Introduction

Part One. Policy Instruments that Encourage Best Practice: A Review of Experience
1. The Growing Interest in Conservation and Reallocation
2. Experience with Conservation and Reallocation
3. Policy Variants for Water Conservation and Reallocation
4. Conclusions and Recommendations

Part Two. Analysis of Best Practice Cases
5. Water Conservation and POllution Control
6. Improved Water Allocation

References

Selected Bibiliography

Jabotabek is expanding rapidly, and, if satisfatory service levels are to be achieved, the investment needs for public infrastructure are in billion of dollars. Public financing alone will not be possible for all identified investments, and funding alone will not solve all problems. Choices have to be made in terms of sectoral composition, timing, and size of project; also, improved administration and coordination in metropolitan area will be required for better services, long-term area planning, and environmental sustainability. Increased private sector and community participation will be required.

The Seminar on Strategies for Sustainable Greater Jabotabek, held in Jakarta, from 8 to 10 July 1996 -- sponsored by Bappenas (National Development Planning Agency) in cooperation with the Directorate General for Human Settlements, Department of Public Works and the World Bank -- was launched to promote communication among the decision makers and concerned community of the Greater Jabotabek area, representatives of the central government, the local agencies of Jabotabek and some of otehr Indonesia cities, NGOs, private sectors, domestic and international experts, and academicians of Indonesia and other countries, international agencies, consultants and the World Bank staff, and wide variety of professionals. The discussion and presentation were directed towards a new paradigm of sustainable development for Greater Jabotabek for 21st century.

The purpose of this Seminarv was to clarify the issues and possible trade offs of continued urbanization; then, to set an agenda for sustainable development strategies for the area, including policies and actions related to land management, institutional approaches, community involvement, transport, waste and watershed management, etc. Broader regional and urbanization objectives and international experience from metropolitan cities were considered. The proceedings, papers, and case studies of the seminar are incorporated in this book.

Table of Contents:

Foreword

Table of Contents

Opening Remarks (Anthony J. Pellegrini)

I. URBANIZATION IN INDONESIA
A. Strategies, by High Ranking Officials

II. GREATER JABOTABEK
A. Background Overview
B. Government Board Strategies
C. Sectoral Strategies

III. RELEVANT NON-INDONESIAN URBAN REVIEWS

Pustaka ini tersedia di Perpustakaan WWF-Indonesia, Kantor Taman A9, Unit A-1, Jl. Mega Kuningan Lot 8-9/A9, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950.
Telp.021-5761070 (Bp. Primayunta)

This paper is the first of a series to be published by the Asian Development Bank dealing with environmental and natural resources planning and management in the Asian and Pacific region and will cover such topics as environmental legislation and administration, sustainable development, environmental quality criteria and standards, and natural resources information systems. The aim of the series is to promote the integration of the environmental dimension into economic development activities and thereby encourage more sound development – what has come to be called “sustainable development”.

Environment Paper No.1 explains the mechanism by which environmental considerations are blended with the Bank’s processing and implementation of its development projects. It also describes the overall activities being undertaken by the Bank’s Office of the Environment, recent environmental policies and procedures endorsed by the Board of Directors, and future directions.

Table of Contents:

Foreword

Introduction

Project Review

Environment-Oriented Projects

Resource Center Activities

Education and Training of Bank Staff

The Bank’s Environmental Action Program for the 1990s

Annex 1: The Project Cycle: Environmental and Natural Resources Planning and Management

Annex 2: Categorization of Projects Based on Potential Environmental Impacts

Annex 3: Preliminary Environmental Screening of 1991 and 1992 Loan and Technical Assistance Projects

Annex 4: Secondary Enviromental Review of 1991 and 1992 Loan and Technical Assistance Projects

Annex 5: In-House Liasion and Participation of Environment Specilists in 1991-1992 Loan and Technical Assistance Projects

Annex 6: Loan Projects Approved in 1990: Projects Requiring Environmental Review During Implementation

Annex 7: Post-Project Appraisal in 1990: Projects Requiring Environmental Analysis

Annex 8: The Project Cycle: Environmental Inputs
 

The lessons documented in this report are applicable to the development of large-scale rural water and sanitation projects in general. The overarching lesson is that demand-driven and sustainable investments require a coherent set of project rules that constitute the framework for all activities. These ules determine such criteria, levels of service, and responsibility for service delivery and operations and maintenance. The rules must create the right incentives to ensure that beneficiaries choose services they want and for which they are willing to pay.
 
This study offers an illustration of how these rules can be tested through a pilot project and developed through the preparation of a large investment program

Contents:

Foreword

Executive Summary

Part 1: Introduction

Part 2: The Pilot Project
- Project Design
- Project Rules
- Project Implementation
- Project Results
- Lessons from the Pilot Project

Part 3: The Evolution of a National Program
- Institutional Arrangements
- Establishing the Rules
- Sustainability
- Adaptive Project Design
- Lessons from PROSABAR

Conclusion

Bibliography
 

 The ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) countries represent a growing market for environmental goods and services, particularly sewage and industrial wastewater treatment. Rapid urbanization and industrialization, particularly in Indonesia, Malaysia, the Philippines, and Thailand, have rendered municipal and industrial wastewater treatment infrastructures insufficient to cope with pollution loads, creating massive water quality problems.
 
The ASEAN countries possess a land area of 1 million square miles that stretch over the Malay Peninsula and the islands to the south and esat in the South China Sea. Their combined population was 333 million in 1990. Although these nations have diverse ethnic groups, religions and languages, they collaborate closely on political, trade and environmental issues.
 
This report represent ASEAN wastewater treatment market assessment of ASEAN countries; Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand.

Contents:

Acronyms

Introduction and Regional Overview
Economic Development Trends
Industrial Wastewater Treatment
Municipal Wastewater Treatment

Indonesia
Market Overview
Policy Environment
Industrial Market
Municipal Market
Contacts

Malaysia
Market Overview
Policy Environment
Industrial Market
Municipal Market
Contacts

Philippines
Market Overview
Policy Environment
Industrial Market
Municipal Market
Contacts

Singapore
Market Overview
Policy Environment
Industrial Market
Municipal Market
Contacts

Thailand
Market Overview
Policy Environment
Industrial Market
Municipal Market
Contacts

Additional Contacts

Business Focus Series Reports