Laporan/Prosiding

Pustaka ini merupakan laporan perkembangan (progress report) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL-BM) Kabupaten Lombok Timur tahun 2008.

Daftar isi:

A. Kondisi Umum Kabupaten Lombok Timur

B. Dasar Pelaksanaan AMPL-BM Di Kabupaten Lombok Timur

C. Akses Masyarakat Bidang AMPL

D. Kegiatan, Target dan Realisasi

E. Pendanaan Kegiatan AMPL-BM

F. Issue/ Permasalahan dan Solusi

G. Rencana Pokok Kegiatan Tahun 2009

H. Pengalaman Spesifik dan Inovasi Operasionalisasi Kebijakan
 

Pustaka ini berisi informasi mengenai perkembangan program AMPL-BM di Kabupaten Tanah Datar sejak tahun 2005.

Daftar isi:

A. Umum

B. Perkembangan Program AMPL-BM di Kabupaten Tanah Datar

C. Renstra AMPL Kabupaten Tanah Datar

D. Implementasi Program AMPL Di Kabupaten Tanah Datar

E. Rencana Kegiatan Tahun 2008

F. Permasalahan AMPL Kabupaten Tanah Datar

G. Kesimpulan

H. Rekomendasi
 

Pustaka ini merupakan laporan perkembangan (progress report) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL-BM) Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah tahun 2008.

Daftar isi:

I. Latar Belakang

II.     Gambaran Umum

III.    Kondisi Eksisting AMPL

IV.    Permasalahan AMPL

V.     Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL-BM Tahun 2006-2008

VI.  Pelatihan/Lokakarya Kebijakan Nasional AMPL-BM yang Pernah Diikuti Pokja AMPL Kabupaten Brebes

VII. Kegiatan-Kegiatan yang Berkaitan dengan Pembangunan AMPL-BM selama Tahun 2008

VIII. Belanja Keuangan Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2006 s/d 2008

IX.   Penutup

Foto-Foto Permasalahan AMPL Di Kabupaten Brebes
 

Laporan kemajuan kegiatan WASPOLA Februari 2009 kembali disebarluaskan untuk memberi informasi tentang kemajuan pekerjaan WASPOLA yang dilaksanakan bersama Pokja AMPL di tingkat pusat dan daerah. Laporan disajikan berdasarkan komponen: (i) Policy Implementation, (ii) Policy Reform, (iii) Knowledge Management dan (iv) Project Management.
 
Informasi dalam Pelaksanaan Kebijakan (Policy Implementation) mencakup lokakarya kegiatan lanjutan untuk finalisasi RKJM Pokja AMPL daerah, pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan, lokakarya nasional konsolidasi implementasi Kebijakan di wilayah Timur, dukungan sinkronisasi Renstra AMPL perkotaan, dukungan kepada Pokja NTT dalam pelatihan monev partisipatif bersama proyek WES, dan dukungan kepada Pokja Propinsi Maluku dalam penyusunan Renstra AMPL.
 
Komponen Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) menginformasikan kegiatan monitoring implementasi strategi komunikasi di daerah, kegiatan lanjutan dan lokakarya pengelolaan data AMPL di Bangka, asesmen CLTS ke daerah, pertemuan pemangku kepentingan CLTS, asesmen komunikasi di Kendari dan pelatihan komunikasi untuk pokja Kebumen.
 
Bagian komponen Pengelolaan Proyek (Project Management) berisi informasi tentang evaluasi internal progres WASPOLA, pertemuan koordinasi eselon 2, koordinasi dengan Pokja Daerah dalam persiapan pelaksanaan lokakarya nasional konsolidasi kebijakan, dan koordinasi dengan beberapa Pokja Daerah untuk kegiatan pendataan AMPL dan komunikasi.

Daftar isi:

Pengantar
Daftar isi
Daftar Tabel
Daftar Grafik
Daftar Singkatan

1. Komponen 1: Pelaksanaan Kebijakan
1.1 Umum
1.2 Pelaksanaan Kegiatan
1.3 Agenda Kegiatan Periode Mendatang

2. Komponen 2: Perubahan Kebijakan
2.1 Umum
2.2 Pelaksanaan Kegiatan
2.3 Rencana Kegiatan Periode Mendatang

3. Komponen 3: Manajemen Pengetahuan
3.1 Umum
3.2 Pelaksanaan Kegiatan
3.3 Rencana Kegiatan Periode Mendatang

4. Komponen 4: Manajemen Proyek
4.1 Umum
4.2 Pelaksanaan Kegiatan
4.3 Rencana Kegiatan Periode Mendatang

Lampiran:
Lampiran 1. Rencana Kerja WASPOLA Tahun 2009-ext (Hasil dari Lokakarya Bandung)
Lampiran 2. Daftar Alamat Mitra Kerja WASPOLA di Daerah

Pustaka ini merupakan laporan implementasi rencana strategis pembangunan dan pengelolaan AMPL-BM Kabupaten Sijunjung tahun 2005-2015.

Daftar isi:

Peta dan Letak Geografis Kabupaten Sijunjung

Gambaran Umum Daerah

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Kegiatan AMPL Tahun 2007

Kegiatan Fisik dan Non Fisik Terkait dengan Kebijakan AMPL-BM Tahun 2007

Implementasi Kegiatan Strategis dan Renstra AMPL-BM Kabupaten Sijunjung

Permasalahan

Isu Aktual

Rencana Kegiatan Tahun 2008

Rencana Pelaksanaan Fisik, Jumlah Dana dan Sumber Dana Tahun 2008

WSSLIC-2

Program Jamban

Pamsimas

Kondisi Pamsimas

Berbagai upaya untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembangunan AMPL di Jawa Tengah tarsus dilakukan, mengingat permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembangunan AMPL ditandai dengan meningkatnya pembangunan, penyediaan, pemeliharaan prasarana dan sarana, kehandalan dan keberlanjutan pelayanan prasarana dan sarana AMPL.
  
Pustaka ini berisi informasi mengenai gambaran umum pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional AMPL di Provinsi Jawa Tengah dilengkapi dengan draft rencana strategis pembangunan AMPL Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013.

Daftar isi:

A. Pendahuluan

B. Kondisi Umum Pembangunan AMPL Di Jawa Tengah

C. Pembentukan Kelompok Kerja Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)

D. Kegiatan yang Telah Dilakukan

E. Dukungan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan AMPL di Jawa Tengah

F. Implementasi Program dan Besaran Alokasi Dana APBD Jawa Tengah dalam Mendukung Pembangunan AMPL

G. Penutup

Lampiran:
1. Draft Renstra Pembangunan AMPL Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013
2. SK Pembentukan Tim Pokja AMPL Provinsi Jawa Tengah
 

  Laporan tahun 2008 ini berisi uraian mengenai aktifitas yang telah dilakukan sepanjang tahun 2008 terkait fasilitasi operasionalisasi Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang berbasis masyarakat. Secara khusus untuk pelaksanaan kegiatan di provinsi Sulawesi Selatan, selama kurun waktu 2008 ini memiliki dinamika tersendiri yang disebabkan oleh tingginya suhu politik, terjadinya pergantian pimpinan daerah, perubahan keanggotaan pokja serta permasalahan klasik yaitu terjadinya ketidakseimbangan antara peran yang harus dijalankan dengan pengalokasian anggaran untuk mendukung proses menjalankan peran kepokjaan tersebut.

RPJM Nasional 2010-2015 bidang perumahan dan permukiman merupakan penjabaran RPJP Nasional bidang perumahan dan permukiman serta visi dan misi Presiden terpilih. Menjelang berakhirnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009 dan sambil menunggu akan adanya visi Presiden tentang perumahan dan permukiman, Direktorat Permukiman dan Perumahan berinisiatif untuk melakukan kajian pendahuluan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2010-2014.
  
Kajian tahap I  penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 difokuskan pada upaya untuk menemukenali isu-isu pembangunan, menyusun indikasi prioritas pembangunan serta memperkirakan kebutuhan ke depan. Kajian ini akan ditindaklanjuti pada tahun 2009 dengan melakukan analisis terhadap kerangka peraturan perundangan (regulatory framework), kerangka kelembagaan (institutional framework) sesuai dengan otonomi daerah dan pembagian kewenangan urusan pemerintahan, serta kerangka pembiayaan (financial framework) sesuai dengan kewenangan.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar

Bab 1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan
1.3 Ruang Lingkup
1.4 Metodologi
1.5 Keluaran
1.6 Tahapan Pelaksanaan Kajian

Bab 2. Pembangunan Permukiman dan Perumahan dalam Kerangka Perencanaan Pembangunan Nasional
2.1 Jejak Langkah Pembangunan Permukiman dan Perumahan
2.2 Kondisi dan Tantangan Pembangunan Permukiman dan Perumahan Tahun 2005-2025
2.3 Visi dan Misi Pembangunan Permukiman dan Perumahan RPJP 2005-2025
2.4 Arah Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Perumahan Tahun 2005-2025
2.5 Sasaran Pokok Pembangunan Permukiman dan Perumahan Tahun 2005-2025

Bab 3. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Permukiman dan Perumahan
3.1 Perumahan
3.2 Air Minum dan Air Limbah
3.3 Persampahan dan Drainase

Bab 4. Pembangunan Permukiman dan Perumahan Tahun 2005-2009
4.1 Perumahan
4.2 Air Minum dan Air Limbah
4.3 Persampahan dan Drainase

Bab 5. Rencana Pembangunan Perumahan dan Permukiman Tahun 2010-2014
5.1 Isu Pembangunan Permukiman dan Perumahan
5.2 Prioritas Pembangunan Permukiman dan Perumahan Tahun 2010-2014
5.3 Analisis Kebutuhan dan Investasi Pembangunan Permukiman dan Perumahan Tahun 2010-2014

Bab 6. Kesimpulan dan Rekomendasi
6.1 Kesimpulan
6.2 Rekomendasi

Lampiran
 

The water supply and sanitation sector in India continues to be plagued with severe deficiencies in the availability, quality, and equity of services. Though access to infrastructure may be increasing in some cases, access to reliable, sustainable, and affordable water supply and sanitation services remains poor in general. Services remain deficient, with water available for only few hours a day; many remain unconnected to the network, and wastewater is disposed of without adequate treatment. Consumers often spend large sums of money on expensive and unsafe alternatives to cope with poor services.
 
While there are short-term procedural and technical solutions that providers can undertake for demonstrating immediate improvements in performance, these must be supported by institutional reform and adequate incentives for better management, operational autonomy, and improved accountability. Service providers can, through performance improvement plans, target the delivery of improved services by (a) applying the principles of customer orientation and financial viability; and (b) by stressing on operational efficiency and sustainable revenue strategies for improved and accountable services. Such plans focus on both the demand side in terms of maximizing water revenues, and on the supply side in terms of cost efficiency and cost recovery. This overview paper explores how such improvements can be undertaken so that they remain sustainable in the long run as well.

Contents:

Executive Summary

Context

How Do We Bring about Better Services

Performance Improvement Plans

Principles of Performance Improvement Plans

Institutionalizing for Long-Term Results through Performance-Level Monitoring

Workforce Development and Training

Consultation and Communication with the Communities

Conclusions

Water utilities and service providers in India are plagued with severe deficiencies in the delivery of services, with access to reliable, sustainable, and affordable water supply and sanitation services remaining poor in general. The sector’s worrying performance is caused, among other reasons, by financial and capacity constraints, including the absence of a commercial orientation to services, institutional deficiencies, and the lack of systemic incentives to deliver ongoing quality services.
 
Effective billing and collection systems are a critical component for ensuring the viability of a service provider. Improving billing and collection activities has an immediate impact on the revenue streams of a service provider that can, in turn, help the service provider in improving services. However, while effective billing and collection practices depend on many internal factors (including customer databases, the extent of metered and umetered service provision, tariff and billing structures, delivery of bills, and facilities for customer payments), the institutional arrangements under which service providers operate and provide services determine whether such practices will remain sustainable in the long term. Efficient billing and collection practices can set incentives for the provider to effectively charge and collect water bills while also fulfilling a commercial orientation to services.

This note draws on national and international cases to explore what it takes to implement an effective billing and collection system that encourage commercial and operational efficiencies for aiding the expansion and delivery of improved, reliable, and sustainable services. The note starts with an explanation of how poor billing and collection hurt the service provider, followed by the key principles of an effective billing and collection strategy, illustrated through national and international billing and collection practices.

Contents:

Executive Summary

Context

How do Poor Billing and Collection Practices Hurt the Provider

How Can Providers Improve Billing and Collection Practices

Addressing Institutional Issues

Conclusions

References