Laporan/Prosiding

Round Table Discussion II dengan topik ”Public Service Obligation dalam Pelayanan Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah“ yang diselenggarakan pada tanggal 18 September 2008 di Jakarta merupakan salah satu implementasi kegiatan The Water Dialogues Indonesia yang bertujuan untuk menjaring persepsi dan pandangan-pandangan para stakeholder bidang air minum mengenai ”public service obligation”.
  
Tujuan acara ini adalah untuk mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi dalam hal pelayanan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan membahas alternatif subsidi bagi MBR guna meningkatkan affordability vis a vis sustainability dalam pengembangan air minum di Indonesia.
  
Prosiding ini secara umum berisi latar belakang dan tujuan kegiatan, proses kegiatan Round Table Discussion  dan hasil diskusi yang didapat dari acara tersebut, materi-materi kegiatan yang dipresentasikan, serta dokumentasi kegiatan.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar Isi

I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Tujuan
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
D. Agenda Kegiatan

II. Pemaparan Narasumber dan Diskusi
A. Pemaparan Para Narasumber
B. Diskusi dan Tanya Jawab

III. Lampiran
A. Presentasi Narasumber
B. Undangan kepada Narasumber
C. Undangan kepada Peserta
D. Daftar Hadir Peserta
E. Dokumentasi
 

Laporan ini merupakan laporan pendahuluan kegiatan konsultansi penelitian “Review for Private Sector Participation in Water and Sanitation in Indonesia with a Particular Emphasis on Review on Drinking Water Supply with and without Public-Private Partnership Scheme in Indonesia”.
 
Secara garis besar laporan ini memuat informasi-informasi umum mengenai PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dan PT.Adhya Tirta Batam sebagai upaya awal bagi tim peneliti untuk menemu-kenali lokasi studi, pendekatan-pendekatan studi dan metodologi yang mencakup tahapan penelitian, metode pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan serta rencana-rencana kerja tim selanjutnya.

Daftar Isi: 

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Gambar
Daftar Tabel
Daftar Lampiran

Bab I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3 Batasan dan Lingkup Penelitian
1.4 Lokasi Studi Kasus

Bab II. Gambaran Umum Lokasi Studi
2.1 PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor
2.2 PT. Adhya Tirta Batam

Bab III. Pendekatan Studi dan Metodologi
3.1 Tahapan Penelitian
3.2 Kerangka Pendekatan Studi

Bab IV. Metoda Pengumpulan Data
4.1 Data
4.2 Metoda Pengumpulan Data
4.3 Populasi dan Sampel

Bab V. Rencana Kerja dan Pelaporan
5.1 Rencana Kerja
5.2 Pelaporan Kegiatan
 

Laporan ini merupakan laporan kemajuan (progress report) kegiatan penelitian “Review for Private Sector Participation in Water and Sanitation in Indonesia with a Particular Emphasis on Review on Drinking Water Supply with and without Public-Private Partnership Scheme in Indonesia”.
 
Laporan ini memuat informasi-informasi umum mengenai PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dan PT.Adhya Tirta Batam (ATB) serta  pendekatan studi dan metodologi, laporan ini juga secara khusus menyajikan berbagai data dan informasi yang didapat/dikumpulkan melalui tahapan-tahapan telaah data sekunder dan survey-survey di lapangan untuk data primer.

Daftar Isi: 

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Gambar
Daftar Tabel
Daftar Lampiran

Bab I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3 Batasan dan Lingkup Penelitian
1.4 Lokasi Studi Kasus

Bab II. Pendekatan Studi dan Metodologi
2.1 Tahapan Kegiatan
2.2 Kerangka Pendekatan Studi
2.3 Data dan Metoda
2.4 Populasi dan Sampel

Bab III. PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor
3.1 Gambaran Umum Lokasi
3.2 Aspek Teknis
3.3 Aspek Pelayanan Pelanggan
3.4 Aspek Keuangan
3.5 Aspek Pengelolaan Usaha
3.6 Aspek Sumberdaya Manusia
3.7 Aspek Akses Masyarakat Miskin

Bab IV. PT. Adhya Tirta Batam
4.1 Gambaran Umum Lokasi
4.2 Aspek Teknis
4.3 Aspek Pelayanan Pelanggan
4.4 Aspek Keuangan
4.5 Aspek Pengelolaan Usaha
4.6 Aspek Sumber Daya Manusia
4.7 Aspek Akses Masyarakat Miskin

Bab V. Perbandingan Kinerja
5.1 Aspek Teknis
5.2 Aspek Pelayanan Pelanggan
5.3 Aspek Keuangan
5.4 Aspek Pengelolaan Usaha
5.5 Aspek Sumber Daya Manusia
5.6 Aspek Akses Masyarakat Miskin
 

Pustaka ini tersedia di Perpustakaan Jurusan Teknik Sipil & Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Telp. 0274-545675 (Ibu Supriyati)

Pustaka ini tersedia di Perpustakaan Jurusan Teknik Sipil & Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Telp. 0274-545675 (Ibu Supriyati)

Pustaka ini tersedia di Perpustakaan Jurusan Teknik Sipil & Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Telp. 0274-545675 (Ibu Supriyati)

Pustaka ini tersedia di Perpustakaan Jurusan Teknik Sipil & Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Telp. 0274-545675 (Ibu Supriyati)

Maksud dari penulisan manual ini adalah memberikan tahapan pelaksanaan akunting sumberdaya alam keragaman hayati untuk pemerintah daerah di Indonesia. Pembahasan mulai dari tahapan pencarian data, valuasi, akunting, dan kegunaannya untuk berbagai pihak dalam rangka pembangunan daerah yang berkelanjutan seperti optimalisasi penggunaan SDA keragaman hayati dan peranan SDA keragaman hayati untuk pendapatan daerah.

Buku manual akunting stok SDA keanekaragaman hayati ini ditujukan sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam melakukan akunting SDA Keanekaragaman hayati.

Daftar Isi:

 Kata Sambutan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar

I. Pendahuluan
1.1 Maksud dan Tujuan
1.2 Pengertian
1.3 Struktur Manual
1.4 Akunting dan Valuasi yang telah dilaksanakan di Indonesia

II. Kerangka Analisa dan Data
2.1 Pendekatan
2.2 Metode Pengumpulan Data
2.3 Teknik Analisis

III. Valuasi Sumberdaya Alam Keragaman Hayati
3.1 Total Nilai Ekonomi SDA Keragaman Hayati
3.2 Tahapan Valuasi Sumberdaya Alam Keragaman Hayati
3.3 Tehnik Valuasi Stok SDA Keragaman Hayati
3.4 Tahapan Survei Valuasi

IV. Pelaksanaan Akunting SDA Keragaman Hayati
4.1 Akunting Fisik
4.2 Akunting Moneter
4.3 Valuasi Nilai Bukan Penggunaan
4.4 Neraca Fisik dan Stok Moneter SDA Keragaman Hayati

V. Penutup

Daftar Rujukan
 

Tujuan lokakarya ini adalah untuk memahami kerangka hukum dan perundang-undangan sebagai upaya keberlanjutan pembangunan AMPL berbasis masyarakat di Indonesia.
  
Lokakarya ini dilaksanakan tanggal 6-8 September 2007 di Ruang Pertemuan Hotel Aston Inn, Denpasar, Bali.
  
Hasil dari lokakarya ini yaitu meningkatnya pemahaman peserta mengenai kerangka hokum dan perundang-undangan sebagai upaya keberlanjutan pembangunan AMPL berbasis masyarakat di Indonesia, mengenai kelembagaan yang efektif dalam pengelolaan sarana AMPL-BM, mengenai pengelolaan dan kepemilikan asset/barang AMPL-BM, meningkatnya kesiapan peserta guna memberikan arahan dan jawaban terkait peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam fasilitasi adopsi kebijakan, adanya rekomendasi konsep draft status pengelolaan dan kepemilikan sarana AMPl berbasis masyarakat dalam perspektif hokum dan perundangan, serta adanya laporan proses lokakarya.

Daftar Isi:

Daftar Singkatan

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Lokakarya
1.3 Waktu dan Tempat
1.4 Jumlah Peserta yang Hadir
1.5 Agenda
1.6 Bagan Alir

2. Proses Lokakarya
2.1 Pembukaan dan Arahan
2.2 Presentasi PP No. 72/2005 dan Permendagri No.4/2007
2.3 Presentasi Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
2.4 Presentasi Barang Milik Daerah dan Desa (Perspektif Sarana AMPL BM)
2.5 Presentasi Berbagi Pengalaman Praktis Masyarakat
2.6 Diskusi Kelompok
2.7 Penutupan

3. Hasil Lokakarya
3.1 Kesimpulan
3.2 Hasil
3.3 Rekomendasi
3.4 Lesson Learned
 

Lokakarya ini diselenggarakan tanggal 2-6 Maret 2008, di Grand Inna Hotel Bali, diikuti oleh 109 peserta dari Pokja AMPL Daerah, Pokja AMPL Pusat, lembaga donor, dan NGO Internasional serta tiga Direktur dari Departemen teknis terkait.

Lokakarya dimaksudkan sebagai forum berbagi pengalaman antar daerah sekaligus sebagai wahana review progress pelaksanaan kebijakan sebagai masukan bagi Pokja AMPL Nasional. Secara khusus lokakarya ini menghadirkan 3 Bupati untuk menyampaikan pandangan serta pengalaman dalam merespon isu pembangunan AMPL melalui pelaksanaan kebijakan. Melalui proses partisipatif lokakarya telah menghasilkan risalah kesepakatan yang diteruskan kepada seluruh Gubernur, Bupati/ Walikota pada daerah dampingan WASPOLA sebagai acuan tindak lanjut.

Daftar Isi:

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan
1.3 Output
1.4 Peserta
1.5 Proses

2. Pelaksanaan  Lokakarya
2.1 Saling Kenal Antar Peserta
2.2 Harapan Keberlanjutan Pelaksanaan kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat
2.3 Arahan Tiga Direktur dari Departemen Teknis
2.4 Pandangan Bupati dan Pejabat Pusat Mengenai Keberlanjutan Pelaksanaan Kebijakan di Daerah
2.5 Komentar dan Tanggapan Pusat

3. Progres Pelaksanaan Kebijakan, Isu Strategis dan Prioritas
3.1 Kilas Balik Progress Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat
3.2 Isu Strategis Tindak Lanjut Pelaksanaan Kebijakan Pasca Proyek
3.3 Komentar dan Tanggapan
3.4 Agenda Umum Nasional Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat Pasca Proyek

4. Berbagi Pengalaman Pelaksanaan pembangunan AMPL-BM dan Inisiatif Daerah
4.1 Sambutan AusAID
4.2 Pengalaman Pelaksanaan Proyek AMPL Berbasis Masyarakat
4.3 Komentar dan Tanggapan Peserta
4.4 Pengalaman Daerah dalam Menindaklanjuti Hasil Pelaksanaan Kebijakan
4.5 Ringkasan Hasil Diskusi Panel

5. Mekanisme Komunikasi dan Koordinasi dalam Pelaksanaan Kebijakan
5.1 Mengenal Dunia Cyber (Tips, Komunikasi dengan Menggunakan Fasilitas Internet)
5.2 Komunikasi dan Koordinasi dalam Pelaksanaan Kebijakan Pasca Proyek

6. Hasil Lokakarya
6.1 Pokok-pokok Hasil
6.2 Evaluasi

Lampiran 1: Risalah Kesepakatan Tindak Lanjut Lokakarya
Lampiran 2: Daftar Peserta Lokakarya