Laporan/Prosiding

Pustaka ini tersedia di Perpustakaan Jurusan Teknik Sipil & Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Telp. 0274-545675 (Ibu Supriyati)

Daftar Isi:

A. Workshop Strategi Komunikasi AMPL
1. Latar Belakang
2. Tujuan Pertemuan
3. Output
4. Peserta Pertemuan
5. Lokasi Workshop
6. Proses dan Pelaksanaan Acara
7. Evaluasi Proses Workshop
8. Hasil yang diperoleh dari workshop
9. Rekomendasi
10. Skema RTL
11. Tindak Lanjut setelah workshop

Lampiran:
a. Presentasi workshop strategi komunikasi AMPL
- Presentasi Bappeda Kabupaten Kebumen
- Strategi Komunikasi AMPL
- Media Komunikasi
- Advokasi Kebumen
- Relasi Media Massa
b. Hasil Diskusi kelompok kabupaten dan kecamatan

B. Laporan Monitoring dan Koordinasi
1. Latar Belakang
2. Tujuan Kegiatan
3. Output yang dihasilkan
Lampiran:
Presentasi Implementasi Komunikasi AMPL
 

Lokakarya ini dilaksanakan dalam upaya membangun komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan AMPL yang berkelanjutan sebagai rangkaian kegiatan tahunan dalam fasilitasi operasionalisasi kebijakan di 49 kabupaten/ kota di 9 propinsi.

Lokakarya diselenggarakan di Hotel Novotel Semarang tanggal 6-9 Februari 2007 dihadiri oleh 86 peserta dengan agenda utama berbagi pengalaman daerah, memetakan potensi dan program dalam mendukung operasionalisasi rencana strategis pembangunan AMPL di daerah dan merumuskan tindak lanjut daerah dalam mewujudkan komitmen pembangunan AMPL yang berkelanjutan.

Daftar Isi:

1. Pendahuluan
1.1 Umum
1.2 Agenda

2. Pelaksanaan Lokakarya
2.1 Pembukaan
2.2 Pengalaman Daerah
2.3 Progress Masing-masing Daerah
2.4 Kunjungan Lapangan

3. Hasil dan Kesimpulan Lokakarya
3.1 Pokok-pokok Hasil Lokakarya
3.2 Kesimpulan

4. Rekomendasi

Pustaka ini berisi kerangka acuan lokakarya/ FGD masukan daerah dalam rangka penyusunan RPJM Nasional sektor AMPL tahun 2010-2014, skenario proses dan hasil FGD dan lain-lain terkait FGD masukan daerah terhadap RPJM Nasional bidang AMPL.

Buku panduan pengelolaan data AMPL ini berisi tentang panduan bagaimana melakukan fasilitasi pengelolaan data AMPL dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan AMPL. Dengan adanya panduan ini, diharapkan mendapat kejelasan dalam tata cara melakukan data AMPL.

Buku panduan ini dapat digunakan oleh berbagai pihak sesuai kebutuhan, baik pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan kebijakan, pemerintah propinsi yang menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di tingkat propinsi, maupun dalam mendukung kegiatan pelaksanaan kebijakan di kabupaten/kota. Juga dapat digunakan oleh pemerintah pusat atau stakeholder lain dalam mendukung kegiatan pelaksanaan kebijakan AMPL-BM.
  
Buku panduan ini terdiri dari tiga bagian. Bagian 1, panduan lokakarya data AMP tingkat kabupaten, bagian 2 panduan pengumpulan data AMPl, bagian terakhir berisi panduan pengolahan dan publiaksi data.

Daftar Isi:
Kata Pengantar
Daftar Isi

Bagian I. Panduan Lokakarya Pengelolaan data Air Minum dan Penyehata Lingkungan Di Daerah
A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Keluaran
4. Metodologi
5. Bahan
6. Durasi
7. Peserta

B. Proses Lokakarya Pengelolaan Data AMPL di Daerah
1. Pembulaan dan Pengantar Lokakarya
2. Urgensi Pengelolaan Data dan Memahami Isu Strategis Pengelolaan Data AMPL saat ini
3. Identifikasi Kebutuhan Pengelolaan Data AMPL
4. Membahas dan Menyepakati Pengelolaan Data AMPL
5. Implementasi Pengelolaan Data AMPL di Daerah
6. Penutupan

Bagian II. Panduan Pengumpulan Data AMPL Daerah
2.1 Latar Belakang
2.2 Tujuan
2.3 Kondisi Data dan Pendataan AMPL Di Daerah

Bagian III. Panduan Pengolahan dan Publikasi Data
3.1 Pengolahan Data
3.2 Analisis Data
3.3 Diseminasi Data
 

Pustaka ini tersedia di Perpustakaan Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Telp. 024-76480678 (Ibu SRI)

The document describes the context for institutional development in Component 4 of ISSDP. Following Chapter 2, which describes the approach to institutional assessment, the report is divided into two parts. Where appropriate, it includes references to other documents prepared under ISSDP, including Working notes on certain overall issues prepared under Component 1, and specific volumes of the City Sanitation Strategies being developed under Component 4.
  
Part A (Chapters 3-5) discusses the administrative, legal/regulatory, and financial context within which the cities must operate. Part B (Chapter 6-10) discusses trends and findings at city level, culminating in the approach to institutional development pursued by Component 4 in the cities. In chapter 11 provides inputs for the further development of an enabling environment for improved sanitation service delivery at city level.

Contents:

Executive Summary

1. Introduction

2. Approach to Institutional Assessment
2.1 Network approach
2.2 Financial-economic potential for change
      PART A: THE CONTEXT

3. Decentralization
3.1 Recent Developments
3.2 The distinction between tasks of Provincal and Local Government
3.3 Vertical and horizontal coordination
3.4 The potential for a Provincial role in local (sanitation) development

4. Sanitation in Laws, Reglations and Policies
4.1 National laws and regulations
4.2 The policies for developing community-based and institutional WSES
4.3 Minimum service standards

5. Funding Water Supply and Sanitation
5.1 Overall public sector spending
5.2 Public sector spending on sanitation
5.3 Funding new investment

       PART B: THE CITIES

6. Developing City Sanitation Strategies
6.1 Introduction
6.2 Basic Dimensions of Planning Sanitation Solutions
6.3 Aspects of sanitation strategy development

7. Implentation and Operational Aspects of Sanitation
7.1 Background
7.2 Construction
7.3 System operation and service delivery
7.4 Possible alternative allocation of responsibilities for sanitation management
7.5 Potential for Public Private Partnership

8. Financial Management and Financial Capacity
8.1 The organization of financial management
8.2 Financial assessment in the sex cities

9. Local Government Regulations in the Six Cities

10. Principal Institutional Issues for Sanitation in the Six Cities
10.1 The planning process
10.2 Improving coordination in planning and decision-making for sanitation
10.3 Institutional development for better sanitation planning
10.4 Alternative strategies for improving coordination

11. Contributing to an Enabling Environment for Local Sanitation Colophon
 

Tujuan dari Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) adalah mengembangkan dan memperkokoh proses pelaksanaan otonomi daerah serta membantu percepatan pemulihan dampak krisis, dimana keduanya dilakukan melalui pendekatan pelaksanaan pembangunan daerah dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan peran serta masyarakat pada semua tahap pembangunan yang meliputi tahap pemilihan, perumusan, dan pelaksanaan program pembangunan.
Pedoman umum ini berguna untuk menjadi pegangan bagi pengelola program dalam memanfaatkan Pinjaman Investasi (Investasi Loan – 1678-INO) yang disebut Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) serta merupakan suatu acuan untuk dijadikan panduan bagi pelaksanaan program P2MPD dan bagi segenap pihak yang terlibat aktif dalam program P2MPD.

Daftar Isi:

Daftar Singkatan

Bab I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan
1.3 Ruang Lingkup
1.4 Prinsip Dasar
1.5 Lokasi Penerima Bantuan

Bab II. Ketentuan Dasar Pelaksanaan
2.1 Dasar Lega Formal
2.2 Penetapan Lokasi Penerima Bantuan
2.3 Proporsi Pembiayaan
2.4 Alokasi Pendanaan
2.5 Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Bab III. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pengelola P2MPD
3.1 Tingkat Pusat
3.2 Tingkat Propinsi
3.3 Tingkat Kabupaten/Kota
3.4 Tingkat Kecamatan
3.5 Tingkat Desa dan Kelurahan

Bab IV. Mekanisme Pengelolaan Proyek
4.1 Umum
4.2 Pengusulan dan Penetapan Desa/Kelurahan
4.3 Konsultan Manajemen Daerah (KMD) dan Fasilitator
4.4 Mekanisme Pendanaan
4.5 Pengusulan, Perencanaan, dan Penetapan Proyek
4.6 Mekanisme Pelaksanaan Proyek
4.7 Mekanisme Operasi dan Pemeliharaan Proyek
4.8 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Proyek

Bab V. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Program P2MPD
5.1 Umum
5.2 Mekanisme Monitoring
5.3 Mekanisme Evaluasi

Bab VI. Mekanisme Pelaporan dan Audit
6.1 Pelaporan
6.2 Audit

Bab VII. Unit Pengaduan Masyarakat

Bab VIII. Penutup

Lampiran

The framework comprises the following stages of development; introduction of the city sanitation development program, sanitation situation assessment and mapping, development of a citywide sanitation strategy, preparation of annual and multi annual sanitation action plans, and follow-up and consolidation of the city sanitation development program.

Contents:

Executive Summary

1. Introduction
1.1 Background and Purpose of the Report
1.2 Structure of the Report
1.3 Key Characteristics of Participating Cities

2. Urban Sanitation
2.1 Definition and Scope
2.2 The State of Sanitation
2.3 The Sanitation Sector

3. Sanitation Sector Development
3.1 Introduction
3.2 Roles and Responsibilities of the various levels of Government
3.3 Coordination with related Programs and Activities
3.4 Exchange of Information and Sharing of Experiences
3.5 Technical Assistance Provide by the Program

4. Framework for Citywide Sanitation Planning
4.1 Introduction
4.2 Models for Sanitation Development
4.3 Strategic Planning
4.4 City Sanitation Working Group (PokjaSan)
4.5 Approach
4.6 Benefits

5. Program Implementation
5.1 Introduction
5.2 Stage A: Introduction of the city sanitation development program
5.3 Stage B: Sanitation situation assessment and mapping
5.4 Stage C: Development of the Citywide Sanitation Strategy
5.5 Stage D: Preparation of annual and multi-annual sanitation action plans
5.6 Stage E: Follow-up, consolidation of the city sanitation development program
 

This report sets out the methodology, summaries the findings on the current gender approaches and presents the strategies for including gender and social equity in the national campaigns and City Sanitation Strategies. In the annexes 2,3 and 4 guidelines and tools for the implementation of the key recommendations are presented.

Contents:

Executive Summary

1. Introduction

2. Methodolgy

3. Current Gender Approaches
3.1 Policy and Logical Frameworks
3.2 National Sanitation Enabling Environment
3.3 Assessing, Promoting and Meeting Sanitation Demands
3.4 Local Capacity Building and Strategy Development
3.5 Gender in City Programs
3.6 Waste water Disposal and Drainage

4. Strengthening Gender Mainstreaming at National Level
4.1 National Hand Washing Campaign
4.2 National Sanitation Awareness Campaign
4.3 Poor-inclusive Sanitation Campaign

5. Gender Mainstreaming in City Strategies
5.1 Sanitation
5.2 Hygiene Promotion
5.3 Poverty Reduction through Improved Sanitation and Hygiene

6. Support from Program Level
6.1 Enabling Frameworks and Capacity Building
6.2 Pilot/ Learning Projects
6.3 Monitoring and Evaluation

7. Conclusions and Recommendations
7.1 Conclusions
7.2 Recommendations