Laporan/Prosiding

This Background Report 3, explains the approach to city level capacity building (Chapter 2 The Guideline) and provides specific information related to capacity building activities in phase 1 and planned activities for phase 2. The report targets city and provincial government officials in charge of regional and city planning (Bappeda) who are considering participation in the Program. Once a city sanitation working group (PokjaSan) has been established this report can also be used as an introduction to the capacity building activities for Pokja members.

Contents:

Executive Summary

1. Introduction
1.1 Framework for Capacity Building
1.2 Structure of the Report

2. Guideline to Capacity Building
2.1 The Concept of Capacity and Capacity Building
2.2 Principles for Capacity Building
2.3 Capacity Building: Opeartional Considerations
2.4 Capacity Building: Phase and Steps

3. Development of the Approach for Capacity Building
3.1 Introduction
3.2 Implemented Training Activities

4. The Capacity Building Program for City Working Groups
4.1 Scope
4.2 Operational Implications
4.3 Capacity Building of the Pokja
4.4 Capacity Building of Pokja Member Organizations

Program SE-AB (Subsidi Energi-Air Bersih) ditujukan kepada masyarakat miskin di daerah kumuh perkotaan yang belum terlayani oleh PDAM dan rawan air bersih, yaitu daerah yang kondisi air tanah dangkalnya tidak layak minum (payau, asin) atau langka sehingga masyarakat terpaksa membeli air bersih dengan harga mahal atau mengambil dari lokasi yang jauh.
  
Pustaka ini merupakan panduan pelaksanaan dari program subsidi energi – air bersih, yang mencakup penjelasan pengertian, latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup, organisasi pelaksanaan, tahapan perencanaan dan pelaksanaan, mekanisme penyaluran dana, pengelolaan prasarana air bersih, serta tahapan monitoring dan evaluasi.
  
Panduan ini dibuat untuk dijadikan acuan pelaksanaan program SE-AB di masing-masing kabupaten /kota dan dapat digunakan sebagai dasar pembinaan pusat ke daerah.

Daftar Isi:

Bab I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan
1.3 Sasaran (Kriteria Lokasi/Penerima)
1.4 Ruang Lingkup
1.5 Peran PDAM

Bab II. Organisasi Pelaksanaan

Bab III. Perencanaan dan Pelaksanaan
3.1 Perencanaan
3.2 Pengadaan Barang dan Jasa
3.3 Pelaksanaan Konstruksi

Bab IV. Mekanisme Penyaluran Dana
4.1 Penyediaan Dana
4.2 Penyaluran Dana

Bab V. Pengelolaan Prasarana Air Bersih

Bab VI. Monitoring dan Evaluasi
6.1 Sistem Monitoring dan Evaluasi
6.2 Indikator Keberhasilan
6.3 Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian

Bab VII. Penutup

Rangkaian Info Kajian Bappenas pada tahun 2005 dirilis untuk edisi kelima yang secara khusus menerbitkan kajian-kajian prakarsa strategis yang dikaji oleh Staf Kementerian Negara PPN/Bappenas.
 
Pada edisi kelima ini menampilkan tema prakarsa KnowledgeBased Economy (KBE) dalam perspektif sebagai prakarsa strategis peningkatan daya saing bangsa. Beberapa fokus studi pada KBE antara lain Inventarisasi masalah dan pemetaan KBE Indonesia, Rencana strategis pengembangan SDM dalam kerangka KBE, Kesiapan infrastruktur ICT dalam Menyongsong KBE, tinjauan atas peraturan dan regulasi pelaksanaan KBE, Kelembagaan dan insentif ekonomi, dan pengembangan Iptek dan sistem inovasi untuk mendorong KBE.
 
Prakarsa kedua yang dimuat pada edisi ini adalah prakarsa strategis penanggulangan banjir yang fokus studinya pada krisis sumber daya air Pulau Jawa yang dilengkapi dengan kajian daerah/lokasi rawan banjir di Pulau Jawa. Prakarsa ketiga tentang pengembangan wilayah strategis yang menghasilkan kajian pengembangan wilayah di sejumlah daerah terutama pulau-pulau besar di Indonesia.

Daftar Isi:

1. Prakarsa Strategis Peningkatan Daya Saing Bangsa: Inventarisasi Masalah dan Pemetaan KnowledgeBased Economy Indonesia

2. Rencana Strategis Pengembangan SDM dalam Kerangka KnowledgeBased Economy

3. Kesiapan Infrastruktur Information and Communication Technology dalam Menyongsong KnowledgeBased Economy

4. Tinjauan atas Peraturan dan Regulasi Pelaksanaan KnowledgeBased Economy: Kelembagaan dan Insentif Ekonomi

5. KnowledgeBased Economy: Kelembagaan dan Insentif Ekonomi

6. Pengembangan IPTEK dan Sistem Inovasi untuk Mendorong KnowledgeBased Economy

7. Krisis Sumber Daya Air Pulau Jawa

8. Pengembangan Wilayah Strategis
 

Info Kajian Bappenas kali ini edisi ke-3 menampilkan beberapa kajian dengan materi yang beragam dan tampilan yang lebih menawan. Edisi ini merupakan edisi ketiga dari rangka penerbitan Kajian yang ada di Bappenas.
 
Dalam edisi ini akan dikupas beberapa permasalahan pembangunan yang berkembang antara lain masalah pendanaan dan pengelolaan dana luar negeri, eksistensi pengadilan niaga dan perkembangannya dalam era globalisasi, profil pekerja di sektor informal dan arah kebijakan ke depan, model pembiayaan pembangunan kebudayaan, peta kemampuan keuangan provinsi dalam era otonomi daerah, penyusunan kebijakan nasional pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia, dan kajian model pengelolaan daerah aliran sungai (das) terpadu.

Daftar Isi:

Pengantar Redaksi

1. Pengelolaan Pendanaan Pembangunan Luar Negeri dalam Rangka Mengurangi Ketergantungan pada Pinjaman Luar Negeri

2. Eksistensi Pengadilan Niaga dan Perkembangannya dalam Era Globalisasi

3. Profil Pekerja di Sektor Informasl dan Arah Kebijakan ke Depan

4. Model Pembiayaan Pembangunan Kebudayaan

5. Peta Kemampuan Keuangan Provinsi dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan Daerah

6. Penyusunan Kebijakan Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia

7. Model Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu
 

Pustaka ini berisi kumpulan makalah dan presentasi dari acara Tsunami International Seminar hari Senin, 18 Desember 2006 di Hotel Borobudur.

This paper considers some broad issues related to the financial flows associated with the December 2004 tsunami in Asia. Some main issues on both the revenue and expenditure side of the financial flows are discussed.
 

Lokakarya ini dirancang untuk memetakan hasil yang diperoleh selama pelaksanaan tahun 2005, khususnya pencapaian penyusunan Renstra AMPL Berbasis Masyarakat  dan gambaran operasionalisasinya, serta mengkonsolidasikan rencana kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2006 dalam upaya menuju layanan AMPL 2015 yang berkelanjutan.
 
Lokakarya dilaksanakan pada tanggal 1-2 Maret 2006 di Hotel Gracia, Semarang. Lokakarya dimulai dengan pembukaan oleh Kabid Praswil Bappeda, serta dilanjutkan dengan sambutan dari WASPOLA, penjelasan alur lokakarya, paparan pengalaman pelaksanaan kebijakan AMPL tahun 2005, sesi rencana kerja Waspola tahun 2006, paparan rencana kerja Pokja tahun 2006 dan rencana pencapaian target MDG’s 2015, evaluasi kinerja Pokja dan lokakarya, serta penutup oleh Sekretaris Pokja AMPL.
 
Hasil yang dicapai dari lokakarya ini adalah tersedianya gambaran pelaksanaan kebijakan AMPL Berbasis Masyarakat tahun 2005, strategi pelaksanaan pembangunan AMPL yang menuju layanan AMPL 2015 yang berkelanjutan, serta adanya gambaran mengenai rencana kerja Pokja AMPL Propinsi Jawa Tengah serta Pokja AMPL Kabupaten Kebumen, Pekalongan dan Grobogan tahun 2006 sebagai persiapan awal asessment daerah.
 

Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan peserta memperoleh peningkatan pengetahuan mengenai perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan Nasional Pembangunan AMPL serta meningkatkan kesiapan bagi Pokja AMPL pusat dan sekretariat WASPOLA dalam melakukan fasilitasi adopsi kebijakan di daerah.
   
Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan tanggal 13 Juli 2006 di Ruang Pertemuan Hotel Bumi Karsa Bidakara, Jakarta. Acara dimulai dengan pembukaan dan arahan sosialisasi, dan dilanjutkan dengan Sosialisasi UU SDA, PP SPAM, UU Pemerintahan Daerah, PP Desa dan PP Keluarahan, diskusi penajaman peraturan Perundang-undangan, serta penutup.

Daftar isi:

Daftar Singkatan

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Sosialisasi
1.3 Waktu dan Tempat
1.4 Jumlah Peserta yang Hadir
1.5 Agenda
1.6 Bagan Alir

2. Proses Sosialisasi
2.1 Pembukaan dan Arahan
2.2 Presentasi UU No.7/2004 dan PP No.16/2005
2.3 Presentasi UU No.32/2004 dan PP No.73/2005
2.4 Penutupan

3. Hasil Sosialisasi
3.1 Kesimpulan
3.2 Hasil
3.3 Rekomendasi
3.4 Lesson Learned
 

Asesmen kesiapan daerah dalam rangka pelaksanaan kebijakan tahun 2006 merupakan bagian dari upaya efektifitas fasilitasi. Asesmen ini dimaksudkan untuk melihat kesiapan propinsi dalam pelaksanaan kebijakan tahun 2006 dan mengidentifikasi kebutuhan dan dukungan dalam penguatan kapasitas daerah dalam pelaksanaan Kebijakan nasional AMPL-BM. Asesmen ini telah dilaksanakan di 9 propinsi pada minggu ketiga bulan Maret sampai dengan minggu kedua bulan April 2006.
   
Tujuan umum kunjungan lapangan ini adalah untuk mendapatkan informasi menyeluruh mengenai kesiapan propinsi dalam rangka pelaksanaan kebijakan tahun 2006.

   Kunjungan asesmen telah dilaksanakan pada minggu ketiga Maret sampai dengan minggu ketiga April 2006 di 9 propinsi, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, serta Sulawesi Tenggara.

   Hasil dari kegiatan ini adalah diperolehnya gambaran respon propinsi terhadap hasil lokakarya konsolidasi hasil pelaksanaan kebijakan daerah tahun 2005 di Hotel Mercure Sanur Bali tanggal 13-15 Maret 2006, gambaran rencana propinsi dalam rangka pelaksanaan kebijakan tahun 2006 termasuk kesiapan sumber daya dan ketersediaan alokasi dana pendamping, gambaran kebutuhan daerah dalam rangka peningkatan kemampuan dalam rangka operasionalisasi kebijakan, informasi mengenai daerah-daerah kabupaten yang akan dijadikan sasaran diseminasi tahun 2006, serta gambaran rencana propinsi untuk melibatkan pihak-pihak secara luas dalam rangka operasionalisasi kebijakan tahun 2006.

 Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar Isi

1.  Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan

2.  Pelaksanaan Asesmen
2.1 Audiensi dengan Pengambil Keputusan Daerah
2.2 Pertemuan dengan Kelompok Kerja AMPL Propinsi

3.  Hasil Asesmen
3.1 Proyek Terkait
3.2 Isu Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan
3.3 Kabupaten Terpilih Dampingan tahun 2006
3.4 Kelompok Kerja
3.5 Kesiapan Alokasi Dana
3.6 Pilihan Kegiatan oleh Daerah

4.  Rekomendasi

Lampiran
 

Lokakarya pelatihan pendekatan CLTS (Community-Led Total Sanitation) di Kabupaten Sumbawa merupakan satu dari serangkaian kegiatan persiapan uji coba CLTS di 5 Kabupaten lainnya di Indonesia (4 kabupaten WSLIC yaitu Sumbawa, Lumajang, Bogor dan Muara Enim, dan 2 Kabupaten non WSLIC yaitu Muaro Jambi dan Sambas). Lokakarya pelatihan CLTS di Kabupaten Sumbawa ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya diantaranya lokakarya kick off  uji coba pendekatan CLTS yang telah dilaksanakan di Jakarta pada bulan Februari 2005 dan lokakarya pendekatan CLTS untuk tim pusat di Kabupaten Lumajang pada tanggal 2 sampai 5 Mei 2005.
   
Tujuan dari lokakarya adalah agar peserta dapat memahami latar belakang, tujuan, pendekatan dan prinsip-prinsip CLTS, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan untuk menerapkan CLTS di desa dengan fasilitasi yang baik, serta memperoleh kerangka kerja untuk mengimplementasikan CLTS di kabupaten/propinsi dalam 6 bulan ke depan.
   
Lokakarya dilakukan selama 4 hari dari tanggal 8 sampai 11 Mei 2005 di Aula Hotel Dewi, Sumbawa Besar dan dilengkapi praktek lapangan di 3 Desa yaitu Sebasang, Leseng dan Mamak.
  
Daftar Isi:

1.  Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Peserta Lokakarya
1.3 Waktu
1.4 Tempat
1.5 Agenda Lokakarya

2.  Proses Lokakarya
2.1 Harapan Peserta terhadap Lokakarya
2.2 Tujuan Lokakarya
2.3 Temuan-temuan dari Proyek Sanitasi yang ada (Diskusi dan Presentasi Kelompok)
2.4 Pengenalan CLTS
2.5 Perubahan dari Sistem Target Driven menjadi Community Led Proses
2.6 Alat-Alat PRA untuk CLTS
2.7 Simulasi Alat Pemicuan
2.8 Pembentukan Kelompok
2.9 Refleksi Praktek Lapangan (Presentasi Kelompok)
2.10 Evaluasi

Lampiran
Alur Proses Lokakarya
Daftar Peserta