Laporan/Prosiding

 Tujuan dari pertemuan internal ini adalah memahami perkembangan capaian adopsi operasionalisasi kebijakan AMPL berbasis masyarakat di Kabupaten Bangka Barat, memperoleh masukan guna mempercepat pencapaian operasionalisasi kebijakan pembangunan AMPL berbasis masyarakat di Kabupaten Bangka Barat, meningkatkan pemahaman pentingnya penguatan kapasitas fasilitator kabupaten sebagai ujung tombak suksesnya operasionalisasi kebijakan pembangunan AMPL di Kabupaten Bangka Barat, menyusun rumusan akhir naskah akademis dan renstra pembangunan AMPL berbasis masyarakat Kabupaten Bangka Barat 2006-2010 secara partisipatif, mempersiapkan dukungan fasilitasi operasionalisasi kebijakan AMPL berbasis masyarakat di kabupaten Bangka Barat selanjutnya, serta memperoleh gambaran kebutuhan dukungan yang diperlukan dari Provinsi dan Pusat dalam rangka fasilitasi operasionalisasi kebijakan lanjutan.
   
Kegiatan pertemuan dilaksanakan tanggal 15 Februari 2006 di ruang pertemuan kantor Bappeda Kabupaten Bangka Barat.
   
Hasil dari pertemuan ini adalah adanya informasi status capaian adopsi operasionalisasi kebijakan pembangunan AMPL berbasis masyarakat di Kabupaten Bangka Barat, masukan guna mempercapat capaian hasil operasionalisai kebijakan di Kabupaten Bangka Barat, peningkatan pemahaman pentingnya penguatan kapasitas fasilitator kabupaten sebagai ujung tombak suksesnya operasionalisasi kebijakan di daerah, rumusan akhir naskah akademis dan renstra pembangunan AMPL berbasis masyarakat kabupaten Bangka Barat 2006-2010, serta adanya kebutuhan dukungan yang diperlukan dari Kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam rangka fasilitasi operasionalisasi kebijakan.

Daftar Isi:

Daftar Singkatan

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Pertemuan
1.3 Waktu dan Tempat
1.4 Jumlah Peserta yang Hadir
1.5 Agenda Pertemuan
 
2. Proses Pertemuan Internal
2.1 Pembukaan dan Arahan
2.2 Mengenal Legal Drafting
2.3 Presentasi Draft Renstra AMPL
2.4 Presentasi Draft Naskah Akademis
2.5 Diskusi Penajaman

3. Hasil Pertemuan Intenal
3.1 Kesimpulan
3.2 Rekomendasi

4. Lampiran-Lampiran
 

Lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan stakeholder daerah mengenai kebijakan nasional pembangunan AMPL berbasis masyarakat dan proses operasionalisasinya di daerah.

Lokakarya dimulai dengan sambutan dan pengarahan oleh Team leader WASPOLA, Gary D Swisher, dilanjutkan dengan perkenalan dan analisis isu kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat, review hasil diskusi isu & masalah pembangunan AMPL serta analisis kebijakan serta evaluasi lokakarya yang dilaksanakan dalam bentuk tes awal dan akhir mengenai pemahaman tentang kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat serta evaluasi umum pencapaian lokakarya.

Hasil dari lokakarya ini adalah adanya pemahaman tentang isu/permasalahan keberlanjutan AMPL daerah, serta membangkitkan kepedulian  untuk menanggulangi isu tersebut, adanya kesamaan persepsi tentang 11 pokok kebijakan dan strategi pelaksanaannya dalam konteks daerah, adanya pemahaman proses operasionalisasi kebijakan di daerah serta alokasi sumber daya yang diperlukan, serta adanya rencana kerja daerah 2006 yang disusun berdasarkan road mapping implementasi kebijakan.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Singkatan

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Lokakarya
1.3 Hasil yang Diharapkan

2. Persiapan Lokakarya
2.1 Registrasi
2.2 Agenda Lokakarya

3. Proses Lokakarya
3.1 Sambutan dan Penagarahan Pembukaan
3.2 Pengantar Lokakarya
3.3 Analisis Isu dan Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat
3.4 Review Hasil Diskusi Isu dan Masalah Pembangunan AMPL dan Analisis Kebijakan
3.5 Rencana Tindak Lanjut Daerah

4. Evaluasi

5. Pokok-Pokok Hasil Lokakarya

6. Lampiran
Analisis Pelaku Pembangunan AMPL di Daerah
Rencan Kerja Daerah
Daftar Peserta

This study can be used to stimulate political will among high level nationa and local government decision-makes to invest sanitation and to address institutional impediments to improved sanitation. Moreover, this study can be base for identifying and motivating sanitation 'Champions" within the national and local government leaders to persit in moving the sector forward.

Daftar isi:

Chapter 1 Introduction

Chapter2 General Issues and Situation at District Level

Chapter 3 Knowledge, Attitude and Motivation of the Government

Chapter 4 Conclussions and Reccomendations

Attachment 1 List of FGD Attendees
Attachment 2 Instruments Used in the Study

Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabupaten Bangka Barat baru mempunyai beberapa peraturan daerah. Dari keragaman Perda Kab. Bangka yang ada, belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur tentang bagaimana membangun dan mengelola air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat (AMPL - BM).

Sedangkan perda di tingkat propinsi yang mempunyai bersinggungan dengan AMPL - BM barangkali bisa dilihat dari perda propinsi Kep. Bangka Belitung No. 4 Th. 2003, tentang baku mutu air serta perda no. 5 Th. 2003 tentang pengendalian pencemaran air, dimana banyak diuraikan tentang kewajiban pemerintah untuk mengawasi mutu air, pencegahan pencemaran air serta sanksi bagi pencemar mutu air.

Permasalahan di lapangan semua perda yang disebut diatas belum signifikan tegak jika dilihat dari permasalahan AMPL di Bangka Barat. Hampir semua sumber air baku untuk keperluan minum. Cuci dan mandi sudah tercemar akibat penambangan timah liar. Melihat kondisi di Kab. Bangka Barat merasa perlu meyusun sebuah peraturan daerah menyangkut pembangunan dan pengelolaan AMPL berbasis masyarakat.
 

Sesuai dengan hasil lokakarya nasional di Denpasar dan Surabaya, maka langkah awal implementasi kebijakan tahun 2006 adalah melaksanakan Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, yang dilaksanakan secara simultan di Anyer dan Surabaya. Lokakarya ini ditujukan bagi daerah baru serta daerah lama yang memiliki anggota Pokja AMPL baru.

Lokakarya ini bertujuan untuk mengajak peserta menyadari isu dan permasalahan AMPL daerahnya, mendalami kebijakan beserta pokok-pokok kebijakan dan strategi pelaksanaannya, melaksanakan analisis stakeholder, sehingga akhir peserta dapat menyusun rencana kerja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerahnya masing-masing.

Lokakarya dimulai dengan pembukaan dan pengantar lokakarya, dilanjutkan dengan paparan kebijakan dan operasionalisasinya, isu dan keberlanjutan AMPL, pendalaman pokok-pokok KN-AMPL-BM, analisis stakeholder AMPL daerah, drama isu pembangunan AMPL daerah, berbagi pengalaman implementasi kebijakan, roadmaping implementasi kebijakan dan penutup.

Hasil dari lokakarya ini adalah adanya pemahaman tentang isu/permasalahan keberlanjutan AMPL daerah, serta membangkitkan kepedulian untuk menanggulangi isu tersebut, kesamaan persepsi tentang 11 pokok kebijakan dan strategi pelaksanaannya dalam konteks daerah, pemahaman akan elemen kunci keberhasilan implementasi kebijakan di daerah, pemahaman proses operasionalisasi kebijakan di daerah serta alokasi sumber daya yang diperlukan, serta adanya rencana kerja daerah 2006 yang disusun berdasarkan road mapping implementasi kebijakan.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Singkatan

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Lokakarya
1.3 Hasil yang Diharapkan

2. Pelaksanaan Lokakarya
2.1 Registrasi
2.2 Agenda Lokakarya
2.3 Bagan Alir Lokakarya
2.4 Proses Lokakarya

3. Evaluasi
3.1 Pre Test dan Post Test
3.2 Evaluasi Akhir Lokakarya

4. Rangkuman

5. Penutup

Lampiran:
1. Sambutan Pembukaan
2. Biodata Peserta

Naskah panduan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan kepedulian peserta terkait sektor AMPL, meningkatkan pemahaman peserta terhadap Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL berbasis masyarakat, berikut penjabaran dalam opearsionalisasinya, dan meningkatkan semangat kerjasama pihak terkait dalam pembangunan sektor AMPL.

Panduan ini berisi beberapa modul yang dihasilkan dari proses pengalaman implementasi pelaksanaan kebijakan AMPL berbasis masyarakat tahap awal di 7 propinsi dan beberapa daerah yang bermanfaat bagi semua pihak yang akan memanfaatkan untuk proses pelaksanaan fasilitasi sesuai dengan dinamika lingkungannya masing-masing.

Daftar Isi:
Kata Pengantar
Daftar Isi

Panduan Umum Fasilitasi Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan AMPL Berbasis Masyarakat di Daerah

Modul 1. Roadshow Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat

Modul 2. Panduan Diseminasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di Daerah

Modul 3. Lokakarya Sinergi Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat

Modul 4. Panduan Kajian Keberhasilan dan Kegagalan AMPL Berbasis Masyarakat di Daerah

Modul 5. Panduan Dialog Publik Memnbahas Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di Daerah

Modul 6. Lokakarya Konsolidasi Data Cakupan dan Investasi AMPL Daerah

Modul 7. Lokakarya KOnsolidasi Rencana Kerja Pokja AMPL Propinsi/Kabupaten/Kota

Laporan kunjungan ini dimaksudkan untuk menyampaikan beberapa informasi penting mengenai pelaksanaan kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat bagi upaya pengembangan strategi nasional dalam pelaksanaan kebijakan skala luas.

Pendekatan strategi yang dikembangkan Pokja AMPl Kabupaten Pekalongan untuk mewujudkan sistem pelayanan air minum berbasis masyarakat telah melahirkan prakarsa terbentuknya semacam "PDAM" tingkat desa mengindikasikan jajaran Pokja AMPL telah mengadopsi esensi kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat dan dari beberapa desa yang dikunjungi melakukan upaya profesional untuk menjamin keberlanjutan sarana.

Daftar isi:

Kata Pengantar
Daftar isi
1. Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan
2. Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL-BM
3. Lokakarya Penyusunan Renstra Pembangunan AMPL Tahun 2006-2011
4. rangkuman Pelaksanaan Kebijakan AMPL Berbasis Masyarakat di Kabupaten Pekalongan
5. Rekomendasi
Lampiran
 

Pelaksanaan fasilitasi kebijakan nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Berbasis Masyarakat di Propinsi Banten dilaksanakan selama kurang lebih delapan bulan sejak bulan Juli 2005 sampai Februari 2006. Kegiatan ini bertujuan sebagai proses adopsi kebijakan AMPL di Propinsi Banten dengan harapan agar pembangunan dan pengelolaan sektor AMPL dapat lebih memberikan jaminan keberlanjutan dan efektif.
  
Laporan ini berisi hasil rangkaian kegiatan fasilitasi yang telah dilakuakn di Propinsi Banten.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Istilah
Ringkasan

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Capaian 2004

2. Kegiatan Fasilitasi Tahun 2005
2.1 Hasil yang Diharapkan
2.2 Mailstone
2.3 Proses Pendampingan

3. Hasil Pelaksanaan Kebijakan
3.1 Capaian Hasil
3.2 Permasalahan dan Isu Strategis
3.3 Prioritas Kegiatan Propinsi 2006

4. Rekomendasi
 

Studi ini merupakan ikhtar fdari Pemerintah Indonesia sebagai respon terhadap peran fasilitasi dan upaya mendorong tersedianya aturan hokum yang sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan rujukan dalam menyusun panduan pelaksanaan pembangunan khususnya proyek prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi.
  
Fokus studi ini ditekankan pada pentingnya ketersediaan aturan hukum kepemilikan masyarakat dalam keberlanjutan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi. Yang termasuk didalamnya adalah tentang aspek pengertian-pengertian, batasan-batasan hukum, hak, proses, konsekuensi, dampak kepemilikan masyarakat dalam proyek pemerintah khususnya prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi, seberapa pengaruh ketidaktersediaan aturan hokum yang memadai mengakibatkan konflik masyarakat, serta praktek masyarakat dalam kepemilikan, pengelolaan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi yang termasuk di dalamnya meliputi praktek perlindungan hokum terhadap asset, pungutan/iuran, AD/ART, mekanisme mengatasi pelanggaran dan kejahatan serta resolusi konfliknya.

Laporan studi ini terdiri dari pendahuluan, temuan-temuan, analisa aspek hokum dan kesimpulan, saran.

Daftar Isi:
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Singkatan

Bab I. Pendahuluan
A. Realitas Pembangunan Hukum
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah
C. Fokus Studi
D. Tujuan Studi
E. Metodologi

Bab II. Temuan-Temuan
A. Kebijakan Umum Tentang Sumberdaya Alam dan Hidup Sehat
B. Kewenangan Daerah dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam
C. Desentralisasi Pengelolaan Air
D. Perspektif Tentang Air
E. Partisipasi Masyarakat dan Sektor Swasta
F. Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat
G. Batasan Pengertian

Bab III. Analisa Aspek Hukum
A. Hukum Tentang Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
B. Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat
C. Hukum tentang Kepemilikan Masyarakat atas Prasarana dan Sarana Air Bersih dan Sanitasi
D. Sinergi Elemen Pelaku dalam Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
E. Praktek Masyarakat dalam Pengelolaan dan Kepemilikan Prasarana dan Sarana Air Bersih dan Sanitasi
F. Korelasi Positif antara Tertib Hukum dengan Pengembalian Modal Investasi
G. Sistem Swadana dan Dana Bergulir

Bab IV. Kesimpulan dan Saran
A. Kesimpulan
B. Saran

Daftar Pustaka
 

Studi analisis pelayanan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) di Kabupaten pasca desentralisasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana isu-isu pembangunan AMPL dipersepsi dan ditangani oleh Pemerintah Kabupaten.
  
Studi analisis pelayanan AMPL mencakup studi dokumen dan wawancara mendalam terhadap stakeholder AMPL di daerah. Dokumen yang dikaji dalam studi ini adalah dokumen regulasi daerah dan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah. Stakeholder yang diwawancarai mencakup pengambil keputusan di lembaga pemberi layanan AMPL di daerah (Dinas Kimpraswil dan Dinas Kesehatan), lembaga-lembaga pendukung layanan AMPL di daerah (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian), lembaga eksekutif lainnya yang berperan dalam pengelolaan pembangunan dan pemerintahan (Bappeda, Bagian keuangan secretariat daerah, dan bagian Hukum Sektretariat Daerah; serta lembaga pengelola AMPL berbasis masyarakat).

Daftar Isi:

Ringkasan
Daftar Isi
Glossary

Bab 1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Studi
1.2 Tujuan Studi
1.3 Manfaat Studi
1.4 Metodologi Studi
1.5 Kerangka Pemikiran Studi
1.6 Alat Ukur yang Digunakan dalam Studi

Bab 2. Gambaran Umum Wilayah dan Permasalahan AMPL di Sepuluh Lokasi Studi
2.1 Gambaran Umum Wilayah Studi
2.2 Gambaran Umum Permasalahan AMPL
2.3 Perbandingan Permasalahan AMPL di Tiga Karakteristik Wilayah Studi

Bab 3. Daya Dukung Regulasi Daerah bagi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat
3.1 Daya Dukung bagi Adopsi Prinsip Pelibatan Peran Aktif Masyarakat dan Prinsip Peran Pemerintah sebagai Fasilitator dalam Mendorong Pihak Non Pemerintah untuk Menyediakan Layanan AMPL
3.2 Daya Dukung bagi Adopsi Prinsip Berwawasan Lingkungan, Keberpihakan pada Masyarakat Miskin, Peningkatan Peran Serta Perempuan, dan Prinsip Akuntabilitas untuk Mengatasi Isu Asimetri Informasi, Kesetaraan, dan Eksternalitas Negatif dalam Pengelolaan AMPL
3.3 Daya Dukung bagi Adopsi Prinsip Mendorong Hidup Bersih dan Sehat
3.4 Daya Dukung Regulasi Daerah bagi Adopsi Prinsip Pendekatan Tanggap Kebutuhan dan Pelayanan Dilakukan secara Optimal dan Tepat Sasaran
3.5 Daya Dukung Regulasi Daerah bagi Adopsi Prinsip Air sebagai Benda Sosial dan Benda Ekonomi, serta Prinsip Cost Recovery

Bab 4. daya Dukung Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Daerah bagi Adopsi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat
4.1 Gambaran Umum Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Di Semua Kabupaten yang Dikaji
4.2 Daya Dukung Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Daerah bagi Adopsi Prinsip-prinsip Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat

Bab 5. Daya Dukung Kelembagaan Daerah bagi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat
5.1 Daya Dukung Mekanisme Kelembagaan Daerah bagi Adopsi Prinsip-prinsip Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat

Bab 6. Kesimpulan dan Rekomendasi
6.1 Kesimpulan
6.2 Rekomendasi

Lampiran