Laporan/Prosiding

Panduan ini disediakan dalam rangka alih informasi guna memahamkan peran, fungsi, dan posisi agenda MDGs di daerah, serta mencoba menggali potensi-potensi daerah dalam rangka pencapaian MDGs, selain itu tujuan khusus dari modul ini adalah untuk mengembangkan ketrampilan sosialisasi dan advokasi para pelaku sosialisasi MDGs di daerah melalui kemampuan presentasi maupun fasilitasi dalam lokakarya. Materi yang terdapat dalam panduan ini meliputi; Millenium Development Goals (MDGs), permasalahannya, tantangan, manfaat dan peluang, Pengaruh air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) terhadap pencapaian MDGs, serta langkah mencapai target MDGs 2015.

Daftar Isi:
Kata Pengantar
Daftar Isi

1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Keluaran
4. Materi Lokakarya
5. Media/ Alat Peraga
6. Pelaku Sosialisasi
7. Target Audiens
8. Metode Lokakarya
9. Alur Lokakarya
10. Tahapan dan Proses Fasilitasi Lokakarya

11. Referensi
11.1 Teknik presentasi dan komunikasi yang tepat sasaran
11.2 Teknik penggunaan media komunikasi yang efektif
11.3 Teknik fasilitasi diskusi partisipatif
11.4 Lembar evaluasi lokakarya
 

Upaya pembangunan sektor air bersih dan penyehatan lingkungan dan permukiman di Indonesia telah dilakukan sejak Repelita I, dengan pelaku utama pemerintah yang didukung pula pleh upaya-upaya pihak lain seperti masyarakat, LSM, negara-negara sahabat, dan lembaga kerjasama internasioanl. Telah banyak kemajuan yang didapat, tetapi masih banyak hal yang masih perlu ditingkatkan, terutama kesinambungan dari sistem yang telah dibangun. Banyaknya pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman, memerlukan suatu kebijakan yang terarah sehingga upaya-upaya yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
  
Kebijakan pembangunan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman (ABPLP) ini disusun untuk dijadikan panduan dan arahan bagi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga donor dan pelaku lainnya dalam proses pembangunan sektor air bersih dan penyahatan lingkungan permukiman.
  
Dalam kebijakan ini dijabarkan beberapa strategi pelaksanaan yang meliputi penerapan pendekatan tanggap kebutuhan, peningkatan sumber daya manusia, kampanye kesadaran masyarakat, upaya peningkatan penyehatan lingkungan permukiman, pengembangan lembaga, dan monitirong serta evaluasi pada semua tingkatan proses pelaksanaan.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Singkatan
Definisi yang Digunakan

I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Pengalaman Pelaksanaan Pembangunan ABPLP di Indonesia
1.3 Pelajaran yang dapat dipetik dari Pelaksanaan Program PABPLP
1.4 Sasaran dan Tujuan
1.5 Ruang Lingkup

II. Kebijakan Pembangunan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Skala Kecil dan Menengah di Indonesia
2.1 Sasaran Program PABPLP-SKM
2.2 Dasar Penetapan Kebijakan
2.3 Kebijakan Umum

III. Strategi Pelaksanaan
3.1 Pemberdayaan Masyarakat vs Pembangunan Prasarana
3.2 Monitoring dan Evaluasi

Daftar Kotak
Kotak 1: Prinsip-Prinsip Dublin-Rio

Daftar Gambar
Gambar 1: Strategi Pelaksanaan Pendekatan Tanggap Kebutuhan
Gambar 2: Sistem Pengelolaan Air Bersih

Daftar Lampiran
Lampiran A: Pengalaman Masa Lalu
Lampiran B: Pelajaran Apa yang Dapat Dipetik dari Pelaksanaan Program PABPLP
Lampiran C: Diagram Strategi Pelaksanaan
Lampiran D: Manual dan Pedoman yang Dapat Dijadikan Rujukan

Dokumen Renstra Pembangunan AMPL-BM Kabupaten Bangka merupakan jawaban atas segala permasalahan AMPL dengan melakukan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan antara seluruh instansi yang terkait pelaksanaan, pengendalian dan upaya pengelolaan pemeliharaan sarana AMPL-BM yang berkelanjutan. Hal paling penting dalam dokumen renstra pembangunan AMPL-BM ini adalah rencana tindak lanjut yang menguraikan pembangunan program AMPL BM di Kabupaten Bangka Selatan selama lima tahun ke depan dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama Masyarakat setempat.
 
Dokumen renstra AMPL-BM Kabupaten Bangka disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan khususnya yang berbasis masyarakat yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran dan strategi dalam pencapaian tujuan, dimana pada akhirnya diharapkan dapat menimbulkan kesadaran dalam meningkatkan pembangunan sektor air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Bangka menuju tercapainya MDG’s Indonesia 2015.

Daftar isi:

Kata Pengantar
Kata Sambutan
Daftar Isi

Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Garis Besar Isi
1.4 Metode Penyusunan

Bab II. Visi dan Misi
2.1 Mandat
2.2 Visi
2.3 Misi
2.4 Nilai-nilai
2.5 Tujuan
2.6 Sasaran

Bab III. Analisis Lingkungan
3.1 Kondisi Daerah
3.2 Kondisi AMPL
3.3 Faktor-Faktor Keberhasilan
3.4 Masalah dan Tantangan Strategis

Bab IV. Program Strategis
4.1 Tujuan Strategis
4.2 Kebijakan Strategis
4.3 Program dan Kegiatan Strategis

Bab V. Penutup
5.1 Kesimpulan
5.2 Rekomendasi Kebijakan

Lampiran
 

Penyusunan renstra Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat dipandang perlu dan sangat penting untuk dapat menjawab segala permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kondisi air minum serta masalah lingkungan yang dihadapi oleh Kabupaten Pesisir Selatan.
 
Dokumen Renstra Pembangunan AMPL-BM Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2008-2012 disusun berdasarkan hasil serangkaian diskusi, lokakarya dengan menggunakan pendekatan partisipatif, menerima masukan langsung dari masyarakat sebagai pelaku dan pelaksana langsung dari program kebijakan nasional AMPL.
 
Dokumen Renstra ini meliputi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, analisa kondisi internal dan eksternal serta strategi pencapaian AMPL Kabupaten Pesisir Selatan.

Daftar Isi:

Sambutan

Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Dasar Penyusunan
D. Metodologi Penyusunan
E. Garis Besar Isi

Bab II. Visi, Misi dan Nilai
A. Visi
B. Misi
C. Nilai
D. Tujuan
E. Sasaran

Bab III. Analisis Kondisi Internal dan Eksternal
A.  Gambaran Umum
B. Analisis Kondisi Eksternal
C. Analisis Kondisi Internal
D. Analisis Kondisi Internal dan Eksternal
E. Matrik Strategi Pilihan AMPL
F. Isu Strategis

Bab IV. Strategi Pencapaian
A. Identifikasi Faktor Capaian Strategis
B.  Matrik Kebijakan Strategis

Bab V. Penutup
A. Kesimpulan
B. Harapan

Secara umum tujuan lokakarya ini adalah untuk menyempurnakan Dokumen Rencana Strategis Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat Kabupaten Bangka Barat, sesuai dengan masukan yang telah diproses dari beberapa kegiatan sebelumnya.
   
Kegiatan lokakarya dilaksanakan tanggal 6 Desember 2005, bertempat di Gedung Muhammadiyah, Muntok, Bangka Barat. Lokakarya dimulai dengan pembukaan dan arahan, dilanjutkan dengan presentasi tentang Pentingnya Rencana Pembangunan AMPL Daerah oleh fasilitator WASPOLA, Purnomo, dilanjutkan dengan presentasi draft renstra pembangunan AMPL berbasis Masyarakat, arahan umum dari Ketua Pokja AMPL Kabupaten Bangka Barat, Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat, dan Pokja AMPL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Serta kemudian diskusi penyempurnaan draft renstra AMPL (penyempurnaan visi, misi, nilai, hasil SWOT, perumusan isu strategis, serta matriks renstra pembangunan AMPL).

Output dari lokakarya ini adalah adanya draft matriks rencana strategis pembangunan AMPL berbasis masyarakat kabupaten Bangka Barat.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar Isi

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Lokakarya
1.3 Output Lokakarya
1.4 Waktu dan Tempat
1.5 Peserta
1.6 Agenda Lokakarya

2. Proses Lokakarya
2.1 Pembukaan dan Arahan
2.2 Presentasi
2.3 Arahan Umum
2.4 Diskusi penyempurnaan Draft Renstra AMPL

3. Rencana Tindak Lanjut

4. Kesimpulan dan Rekomendasi
4.1 Kesimpulan
4.2 Rekomendasi
 

Dalam review kegiatan Waspola 1, maalah data merupakan satu point yang sangat penting karena berhubungan erat dengan kesinambungan program pembangunan AMPL di daerah selanjutnya. Permasalahan yang utama dalam data adalah banyak ragam data program pembangunan AMPL yang ada di masing-masing dinas/lembaga, dan hal ini menimbulkan egosentrisme kevalidan data yang ada. Kecenderungan ini menjadi hambatan bagi perencanaan pembangunan AMPL BM di daerah.
   
Secara umum tujuan lokakarya ini adalah untuk melakukan konsolidasi data AMPL daerah serta mengembangkan system pengelolaan data yang mendukung upaya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sector AMPL di daerah.
   
Lokakarya dilaksanakan pada tanggal 14-15 Desember 2005, bertempat di Hotel Anggrek Delia, Tello Baru, Makasar. Lokakarya dimulai dengan pembukaan oleh WASPOLA, sambutan Ketua Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan, perkenalan semua peserta, fasilitator dan undangan lainnya yang ada saat itu, dilanjutkan dengan sekilas tentang fasilitasi WASPOLA dan sesi Tanya jawab. Hari kedua dimulai dengan mereview kegiatan hari pertama, dan dilanjutkan dengan presentasi-presentasi sebagai berikut, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Takalar, Kabupaten Selayar, Kesepakatan, dan diakhiri dengan penutupan oleh Pak Naser, selaku wakil dari Pokja AMPL Propinsi Sulsel.
   
Output dari lokakarya ini adalah adanya gambaran data cakupan dan investasi AMPL di daerah, serta gambaran data perkiraan investasi AMPL  di daerah.

Daftar Isi:

Sampul
Daftar Isi
Daftar Istilah dan Singkatan
Kata Pengantar

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan
1.3 Materi dan Capaian
1.4 Peserta
1.5 Waktu dan Tempat
1.6 Biaya
1.7 Jadwal

2. Proses Lokakarya
2.1 Proses Hari Pertama
2.2 Proses hari Kedua

3. Hasil Lokakarya

4. Penutup
4.1 Kesimpulan
4.2 Rekomendasi
4.3 Rencana Tindak Lanjut

Lampiran
Lampiran 1. Daftar Peserta Lokakarya
Lampiran 2. Presentasi Kabupaten
Lampiran 3. Presentasi WASPOLA
 

Sebagai upaya mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan AMPL yang berkelanjutan dan berdaya guna (efektif), Pemerintah Propinsi Gorontalo melalui Pokja AMPL bermaksud melaksanakan pokok-pokok kebijakan nasional pembangunan AMPL sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Gorontalo.
   
Tujuan dari pelaksanaan lokakarya ini adalah melakukan alih pengetahuan dan ketrampilan kepada peserta lokakarya, agar dapat membantu daerah dalam mengidentifikasi dan memetakan permasalahan pembangunan AMPL, mendorong stakeholder daerah untuk meningkatkan kepeduluan bersama untuk mengatasi permasalahan dalam upaya pelayanan AMPL yang berkelanjutan, serta membantu daerah dalam mengembangkan langkah-langkah strategis dalam penanganan permasalahan pembangunan AMPL dalam bentuk rencana kerja serta kebijakan daerah dalam kerangka operasionalisasi kebijakan nasional.
   
Lokakarya ini dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 29 Agustus 2005 di Pentadio Resort, Gorontalo. Acara dimulai dengan pembukaan dan arahan oleh Kepala Bappeda Propinsi Gorontalo, sambutan oleh Sekda Propinsi Gorontalo, pemaparan mengenai kebijakan nasional oleh Pokja Pusat, dilanjutkan dengan harapan dan kekhawatiran peserta lokakarya, perkenalan peserta, fasilitasi pemahaman peserta akan kebijakan nasional, identifikasi isu AMPL, sesi memperkenalkan program CLTS dan Sanimas, serta penutupan oleh Wakil Kepala Bappeda Propinsi Gorontalo.
   
Penyelenggaraan lokakarya ini menghasilkan keluaran sebagai berikut, yaitu peserta memahami kebijakan nasional AMPL dan mampu mengimplementasikan untuk menyusun dan melaksanakan pembangunan, dapat memahami isu AMPL dan mampu menyusun prioritas program pembangunan, serta memiliki ketrampilan dalam memfasilitasi masyarakat dalam rangka pembangunan partisipatif.

Daftar Isi:

Daftar Isi

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Lokakarya
1.3 Keluaran Lokakarya
1.4 Peserta Lokakarya
1.5 Waktu dan Tempat
1.6 Agenda Lokakarya

2. Proses Lokakarya
2.1 Pembukaan dan Arahan
2.2 Perkenalan dan Harapan
2.3 Pemahaman Kebijakan Nasional
2.4 Isu Pembangunan AMPL Di Propinsi Gorontalo
2.5 Pengenalan Model Pembangunan Sanimas dan CLTS
2.6 Rencana Tindak Lanjut
2.7 Prioritas Program
2.8 Penutupan Lokakarya

3. Penutup

4. Lampiran
 

Lokakarya ini adalah lokakarya dari serangkaian kegiatan fasilitasi kebijakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tema besar lokakarya ini Konsolidasi Data Cakupan dan Investasi Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat, dan dilaksanakan pada tanggal 7-8 Desember 2005 di Hotel Mitra, Pangkalpinnag, Bangka. Lokakarya ini merupakan salah satu proses fasilitasi pengembangan rencana startaegis pembangunan AMPL di daerah, yang dirancang untuk memberikan bantuan teknis dalam melakukan konsolidasi data dasar pembangunan AMPL daerah yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai landasan penetapan target dan rencana yang realistis serta membangun kesadaran bersama pentingnya sistem pengelolaan data AMPL yang efektif di daerah.
 
Tujuan lokakarya ini adalah melakukan konsolidasi data AMPL daerah dan mengembangkan rencana sistem pengelolaan data yang efektif  dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sektor AMPL di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 
Proses lokakarya dimulai dengan pembukaan dan arahan, perkenalan peserta, pengungkapan harapan dan kekhawatiran, dilanjutkan dengan pemaparan gambaran penyusunan data AMPL, presentasi database pembangunan AMPL daerah; Kabupaten Bangka Selatan, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Induk, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Dilanjutkan dengan diskusi analisis kebutuhan penyusunan data AMPL, serta presentasi BPS provinisi kepualauan Bangka Belitung, presentasi hasil tugas kelompok daerah.
 
Output dari lokakarya ini adalah adanya gambaran proses pengumpulan data AMPL di kabupaten/kota baik di tingkat masyarakat maupun pemerintah, gambaran data cakupan AMPL 2005 kabupaten/kota dan provinsi, data investasi pembangunan AMPL yang telah terjadi 3 tahun terakhir, data perkiraan kebutuhan investasi/kesepakatan data yang akan dipakai guna penetapan target layanan AMPL menuju MDG 2015, instrument pengumpulan data cakupan AMPL yang dipakai oleh kabupaten/kota/propinsi, serta adanya kesepakatan sistem pengorganisasian dan pengelolaan data AMPL daerah.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar Isi

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Lokakarya
1.3 Output Lokakarya
1.4 Waktu dan Tempat
1.5 Peserta
1.6 Agenda Lokakarya

2. Proses Lokakarya
2.1 Pembukaan dan Arahan
2.2 Pengantar Lokakarya
2.3 Perkenalan Peserta
2.4 Paparan Gambaran Penyusunan Data AMPL
2.5 Presentasi Database Pembangunan AMPL Daerah
2.6 Diskusi Analisis Kebutuhan Penyusunan Data AMPL
2.7 Tugas Kelompok Daerah
2.8 Review Hari Pertama

3. Rencana Tindak Lanjut

4. Kesimpulan dan Rekomendasi
4.1 Kesimpulan
4.2 Rekomendasi

5. Lampiran
Draft Format Database AMPL Daerah
 

Laporan pelaksanaan asessmen ini merupakan rangkaian strategi pelaksanaan kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat pada tahun 2005 dimaksudkan untuk memperoleh gambaran kesiapan propinsi dalam rangka pelaksanaan kebijakan.
   
Tujuan umum asesmen ini adalah melakukan penilaian akhir terhadap rencana dan kesiapan Propinsi dalam rangka pelaksanaan kebijakan tahun 2005.
   
Pelaksanaan kunjungan asessmen propinsi ini dilakukan selama bulan Maret 2005. Daerah yang dikunjungi mencakup Sumatera Barat, Bangka Belitung, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur. Assessment ini dilakukan dengan cara wawancara dengan pimpinan Bappeda dan diskusi terfokus dengan kelompok kerja AMPL propinsi. Peserta diskusi terfokus ini terdiri dari Bappeda (bidang fispra dan sosbud), Dinas Kesehatan, Dinas PU, PMD, dan dinas lain anggota Pokja.
   
Keluaran asessmen ini mencakup adanya gambaran kesiapan daerah dalam rangka pelaksanaan kebijakan tahun 2005, risalah hasil pertemuan dengna pokja yang memuat informasi mengenai, tujuan dan output propinsi dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan perkiraan kebutuhan biaya dan kontribusi yang dipersiapkan, serta surat minat dalam rangka pelaksanaan kebijakan bagi daerah yang belum mengajukan.

Daftar Isi:

Pengantar
Daftar Isi

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan
1.3 Keluaran
1.4 Metodologi

2. Pelaksanaan
2.1 Jadual
2.2 Kehadiran Kelompok Kerja

3. Hasil Asessmen
3.1 Jawa Tengah
3.2 Sumatera Barat
3.3 Banten
3.4 Kepulauan Bangka Belitung
3.5 Gorontalo
3.6 Sulawesi Selatan
3.7 Nusa Tenggara Barat
3.8 Nusa Tenggara Timur
3.9 Sulawesi Tenggara

4. Kesimpulan

5. Lampiran
 

Laporan akhir kegiatan operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat adalah merupakan laporan yang merangkum semua kegiatan selama kurun waktu awal Juli 2004 s/d pertengahan Desember 2004.
 
Di dalam bab pendahuluan diuraikan mengenai gambaran umum wilayah Kabupaten Kebumen.  Bab Dua menguraikan mengenai proses pelaksanaan operasionalisasi kebijakan nasional AMPL, bab tiga lebih menggambarkan mengenai hasil kegiatan yang dilihat dari aspek; respon daerah terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, pandangan stakeholders terhadap konsep keberlanjutan AMPL, dukungan dan komitmen daerah selama proses fasilitasi, dan pemahaman daerah mengenai kebijakan nasional pembangunan AMPL berbasis masyarakat. Bab terakhir menguraikan mengenai aspek dari kegiatan yang bisa diambil hikmahnya (lesson learned), dalam rangka mengoptimalkan kinerja di waktu yang akan datang.

Daftar Isi:

Daftar Isi
Kata Pengantar
Ringkasan

1. Pendahuluan
1.1 Gambaran Umum Wilayah
1.2 Kondisi Kesehatan Masyarakat
1.3 Kondisi Layanan AMPL

2. Operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat
2.1 Proses Pelaksanaan
2.2 Koordinasi Persiapan
2.3 Paparan Umum
2.4 Lokakarya I
2.5 Kajian Keberhasilan dan Kegagalan Pembangunan Air Bersih
2.6 Dialog Interaktif di Ratih TV
2.7 LOkakarya Akhir (Gabungan Lokakarya II, dan III)

3. Hasil Kegiatan
3.1 Respon dan Dukungan Daerah
3.2 Pandangan Stakeholders Terhadap Konsep Keberlanjutan AMPL
3.3 Dukungan dan Komitmen Daerah Selama Proses Fasilitasi Kebijakan
3.4 Pemahaman Daerah terhadap Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL
3.5 Beberapa Masalah Strategis AMPL di Kabupaten Kebumen
3.6 Program Pembangunan AMPL Kabupaten Kebumen

4. Pembelajaran dan Rekomendasi
4.1 Beberapa Pelajaran Penting
4.2 Rekomendasi