Laporan/Prosiding

Laporan ini merupakan hasil serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dalam operasionalisasi Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat di Daerah.
 
Laporan ini berisikan empat bagian yakni, pendahuluan, pelaksanaan kegiatan yang mencakup proses kegiatan secara ringkas, hasil kegiatan serta rekomendasi dan pembelajaran dari proses kegiatan. Secara terpisah juga ditulis laporan terhadap masing-masing kegiatan yang dilakukan di daerah.

Daftar Isi:

Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Kata Pengantar
Daftar Singkatan
Ringkasan

1. Pendahuluan
1.1 Gambaran Umum Wilayah
1.2 Kondisi Kesehatan Masyarakat
1.3 Kondisi Pelayanan AMPL

2. Operasionalisasi Kebijakan Nasional
2.1 Proses Pelaksanaan
2.2 Presentasi Umum
2.3 Penyusunan Rencana Tindak

3. Hasil Kegiatan
3.1 Respon Daerah terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Pandangan Pemegang Andil Terhadap Konsep Keberlanjutan AMPL
3.3 Pemahaman Daerah terhadap Kebijakan Nasional
3.4 Isu Strategis AMPL Daerah
3.5 Program Pembangunan AMPL Daerah

4. Pembelajaran dan Rekomendasi
4.1 Beberapa Pelajaran Penting
4.2 Rekomendasi

Lampiran:
Kegiatan Penting pada Proses Fasilitasi
 

Laporan ini merupakan hasil serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama di Propinsi Sumatera Barat dalam operasionalisasi Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat di Daerah.
 
Laporan ini berisikan empat bagian yakni, pendahuluan, pelaksanaan kegiatan yang mencakup proses kegiatan secara ringkas, hasil kegiatan serta rekomendasi dan pembelajaran dari proses kegiatan. Secara terpisah juga ditulis laporan terhadap masing-masing kegiatan yang dilakukan di daerah.

Daftar Isi:

Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Kata Pengantar
Daftar Singkatan
Ringkasan

1. Pendahuluan
1.1 Gambaran Umum Wilayah
1.2 Kondisi Kesehatan Masyarakat
1.3 Kondisi Layanan AMPL

2. Operasionalisasi Kebijakan Nasional
2.1 Proses Pelaksanaan
2.2 Koordinasi Persiapan
2.3 Penyusunan Rencana Tindak

3. Hasil Kegiatan
3.1 Respon Daerah terhadap Pelaksanaan Kebijakan Nasional
3.2 Pandangan Pemegang Andil Terhadap Konsep Keberlanjutan AMPL
3.3 Pemahaman Daerah terhadap Kebijakan Nasional
3.4 Isu Strategis AMPL Daerah
3.5 Program Pembangunan AMPL yang Berkelanjutan

4. Pembelajaran dan Rekomendasi
4.1 Beberapa Pelajaran Penting
4.2 Rekomendasi

Lampiran:
Lampiran 1. Daftar Kegiatan Penting Selama Proses Fasilitasi
Lampiran 2. Pemahaman Terhadap Pokok-pokok Kebijakan Nasional
Lampiran 3. Prioritas Masalah Pembangunan AMPL dan Upaya Mengatasinya
 

Laporan ini disusun sebagai bagian dari pencatatan kembali seluruh proses fasilitasi pelaksanaan penerapan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dilakukan pada bulan Juni sampai Desember 2004.

Daftar Isi:

Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Kata Pengantar
Daftar Singkatan
Ringkasan

1. Pendahuluan
1.1 Gambaran Umum Wilayah
1.2 Kondisi Kesehatan Masyarakat
1.3 Kondisi Pelayanan AMPL

2. Operasionalisasi Kebijakan Nasional
2.1 Proses Pelaksanaan
2.1.1 Koordinasi Persiapan
2.1.2 Presentasi Umum
2.1.3 Lokakarya

3. Hasil Kegiatan
3.1 Respon Daerah terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Pandangan Pemegang Andil Terhadap Konsep Keberlanjutan AMPL
3.3 Dukungan dan Komitmen Daerah Selama Proses Kebijakan
3.4 Pemahaman Daerah terhadap Kebijakan Nasional
3.5 Isu Strategis AMPL Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.6 Program Diseminasi Operasionalisasi Kebijakan AMPL

4. Pembelajaran dan Rekomendasi
4.1 Beberapa Pelajaran Penting
4.2 Rekomendasi
 

Laporan ini merupakan pencatatan dari keseluruhan proses fasilitasi pada bulan Juni sampai dengan Desember 2004, dengan tujuan menginformasikan kondisi pelaksanaan fasilitasi daerah di Kabupaten Bangka Belitung.
 
Laporan akhir ini merupakan uraian dari kegiatan awal (lokakarya sosialisasi), kegiatan tengah (lokakarya kaji ulang Kebijakan Nasional AMPL, penggalian isu/permasalahan AMPL tingkat kecamatan, dialog publik lewat radio, koordinasi dengan pimpro AMPL dan lokakarya penyusunan visi-misi dan rencana kerja AMPL daerah) serta kegiatan akhir (lokakarya pembahasan naskah akademis dan renstra AMPL Kabupaten Bangka Selatan).

Daftar Isi:

Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Kata Pengantar
Daftar Singkatan
Ringkasan

1. Pendahuluan
1.1 Gambaran Umum Wilayah
1.2 Kondisi Kesehatan Masyarakat
1.3 Kondisi Pelayanan AMPL

2. Operasionalisasi Kebijakan Nasional
2.1 Proses Pelaksanaan
2.2 Lokakarya
2.3 Kajian Isu/Permasalahan AMPL Tingkat Kecamatan
2.4 Dialog Kebijakan Nasional
2.5 Penyusunan Rencana Tindak

3. Hasil Kegiatan
3.1 Respon Daerah terhadap Pelaksanaan Kebijakan Nasional
3.2 Pandangan Pemegang Andil Utama Terhadap Konsep Keberlanjutan AMPL
3.3 Dukungan dan Komitmen Daerah pada Proses Operasionalisasi
3.4 Pemahaman Daerah terhadap Kebijakan Nasional
3.5 Isu Strategis AMPL Daerah
3.6 Renstra Pembangunan dan Pengelolaan AMPL Daerah

4. Pembelajaran dan Rekomendasi
4.1 Beberapa Pelajaran Penting
4.2 Rekomendasi

Lampiran:
Lampiran 1. Kegiatan Penting Selama Proses Fasilitasi
Lampiran 2. Kliping Berita Media Massa
 

Access to water is fundamental to human life and health. The human right to water finds increasingly recognition
at an international level. Yet, the crucial question remains if and how the right can be enforced. As the legal
enforcement of human rights primarily takes place at the national level, it is interesting to take a look at case law on
the human right to water from different countries.

Case law from South Africa, Argentina and India has been selected for the analysis as all three countries have
developed a remarkable body of case law. They have been following different models regarding the judicial
enforcement of the right to water, thus allowing addressing the variability of options for judicial enforcement.
Courts have dealt with a broad range of issues related to the right to water ranging from concerns over the
availability of sufficient water resources over the lack of access to concerns over water pollution and cases of
disconnections of water services.

In order to understand the scope of the judgments, the paper makes use of the common tripartite distinction of
human rights obligations. States are obliged in different ways bearing duties to respect, to protect and to fulfil. The
latter is often regarded to be the least justiciable. Yet, the paper includes judgments referring to all types of
obligations thus showing that the obligation to fulfil the right to water has also proven to be judicially enforceable.

See at: http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/lgd/2008_1/winkler/winkler.pdf

There are crucial relationships between global capitalist stagnation and volatility, neoliberal public
policies, and uneven urban development that require explanation so as to develop appropriate progressive
strategy. This is especially true in the water sector, where both rights discourses and global movement
building are at advanced stages. On the one hand, the imposition of privatised urban water services is being
challenged in many cities; on the other, though, ongoing pressure for commercialisation means that even
after a multinational firm has left, the adverse implications of its reign may be durable. Johannesburg
illustrates the problem.Working out contrasting discourses in political-economic analysis, as above, is
crucial to any resolution of the problem in public policy via social struggle.

see at : http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/lgd/2008_1/bond/bond.pdf

The “right to water” has been adopted as a human right in General Comment 15 by the Committee on
Economic, Social and Cultural Rights. A critical issue in international, national and local water
management is how to balance the concerns of the environment and the poor against the quest for a more
effective and productive use of land and water. The 'right to water' provides a framework for water
policy quite different from the Dublin Principles. In the African context the Dublin Principles have
emphasized water as an economic good which has led to the adoption of the user pay principle. In the
following we explore if and how local water management practice incorporates water within a broader
right to livelihood. Field research findings in Zimbabwe support the existence of a right to water forming
part of a broader right to livelihood. This has significant implications for incorporating local norms and
practices into water policies and management practices.

See at: http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/lgd/2008_1/derman_hellum/dermanhellum.pdf

In the wake of the Fukuyama’s ‘end of history’: liberal theory’s triumph over its soviet/communist other,
and the subsequent march of ‘globalisation’ and the ascendancy of neo-liberal ideology, this article
interrogates the theoretical developments on the ‘Left’, the academic and activist led critiques of liberal
triumphalism, by analysing the demands for recognition of water rights as human rights particularly in
regard to the Global Justice Movements that arose from disenchantment with globalisation and
neo-liberal ideology. In the context of water-justice and human rights, the article investigates the
substantial underpinnings of both liberal theory and the languages of the ‘Left’ tradition in regard to the
development of the human right to water to reveal the shared foundations that divorce them both from the
geo-historical terrain of emancipatory politics today.

See at: http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/lgd/2008_1/desouza/desouza.pdf

Over the last 20 years, bilateral investment agreements (BITs) have become an important part of the
neoliberal ‘free trade’ agenda to open markets to foreign investment and protect the corporate ‘right’ to
profit over the human right to water. Drawing on two case studies of urban water privatisation in Bolivia,
this article argues that BITs act as conditioning frameworks that restrict the ability of governments to
meet the demands of citizens for rights such as access to water. Recently, however, Bolivian social
movements have launched successful resistance strategies and won important victories against neoliberal
globalisation: two private water contracts with multinational corporations have been cancelled. This
article analyzes the lessons learned from these two Bolivian cases for social movements elsewhere,
especially the importance of international solidarity in pressuring multinational corporations to drop
lawsuits.

See at: . http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/lgd/2008_1/spronk_crespo/spronk.pdf

The consultation was convened by the WHO Regional Office for South-East Asia in Kolkata, India, between 9-12 December 2002. It was hosted by the Government of India and the State Government of West Bengal.
 
The general objectives of the meeting were, to provide technical guidance on the development of verification protocols for arsenic removal technologies and field testing methods for arsenic in drinking water.
 
Participants included senior government officials and water supply experts from Bangladesh, India, Nepal, Myanmar and Thailand as well as a number of experts from outside the SEA Region. The programme of meeting, and the list of participants is given in Annexes  1 and 2 respectly.

Contents:

1. Background and Objectives
2. Inauguration
3. Plenary Session: Technologies for Arsenic Mitigation
4. Panel Discussion on Field Test Kits for Arsenic Detection
5. Video Conference on USEPA Environmental Technology Verification Programme
6. National Protocols for Verification of Arsenic Mitigation Technologies and Field Test Methods
7. Field Trip
8. Conclusions and Recommendations
9. Closing

Annexes:

1. Programme
2. List of Participants
3. National Environmental Technology Verification (ETV) Protocols for Arsenic Removal Technologies
4. National Environmental Technology Verification (ETV) Protocols for Arsenic Field Test Methods
5. Kolkata Declaration on Verification of Arsenic Mitigation Technologies and Field Test Methods