Laporan/Prosiding

Tujuan dari buku panduan ini adalah sebagai petunjuk terlaksananya upaya pengelolaan kegiatan CTPS di masyarakat, sejak dari tahap penyadaran, kemauan  hingga prakteknya. Sasaran dari kegiatan CTPS ini terbagi ke dalam 3 kelompok; primer (ibu, bayi, anak balita, anak sekolah, pembantu, pengasuh anak, penjamah makanan, dan tenaga para medis), sekunder (kepala rumah tangga, kader, guru UKS, tim pelaksana UKS, pengelola kantin/rumah makan, karyawan), tertier (para tokoh yang berkepentingan, pengambil kebijakan; tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala sekolah).

Daftar Isi:
Kata Pengantar
Daftar Isi

I. Pendahuluan

II. Tujuan dan Sasaran
A. Tujuan Umum
B. Tujuan Khusus
C. Sasaran

III. Ruang Lingkup
A. Penerapan Kegiatan
B. Pemilihan Opsi

IV. Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan
A. Identifikasi
B. Prioritas Perencanaan Pemecahan Masalah Cuci Tangan Kecamatan
C. Penyusunan Rencana Kegiatan
D. Pelaksanaan
E. Kegiatan Pendukung

V. Promosi Hygiene dan Sanitasi CTPS
A. Prinsip Dasar Kegiatan CTPS
B. Advokasi
C. Sosialisasi
D. Bina Suasana
E. Kemitraan
F. Pemberdayaan Masyarakat

VI. Pengorganisasian
A. Peran Tim Pembina Kecamatan
B. Peran Puskesmas
C. Peran LSM Pengelola CTPS
D. Mekanisme Hubungan Kerja LSM, Tim Pembina dan FKKP/W-CTPS

VII. Monitoring dan Evaluasi
A. Monitoring
B. Evaluasi
C. Pelaporan
D. Penghargaan
E. Rencana Tindak Lanjut

Daftar Perpustakaan

Lampiran
 

Lokakarya ini membahas langkah-langkah kegiatan operasionalisasi Kebijakan dalam rangka memberikan pemahaman dasar kepada pemegang andil daerah tentang Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat. Dan Menyamakan persepsi mengenai program pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat. Beberapa bagian dari kebijakan nasional yang penting untuk diketahui oleh pemegang andil daerah antara lain latar belakang pentingnya pembaruan kebijakan di bidang AMPL di Indonesia, kebijakan umum dan strategi pelaksanaannya. Kebutuhan data dalam pengembangan program AMPL menuju pencapaian target MDGs tahun 2015 di daerah. Selain dari itu isu tentang lemahnya koordinasi antara program di sektor AMPL juga akan dibahas dalam lokakarya ini.
 
Tujuan umum dari lokakarya ini adalah untuk menyatukan persepsi program pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat dan menyepakati langkah-langkah yang perlu dilakukan secara terpadu, meningkatkan pemahaman berbagai pihak terhadap pokok-pokok kebijakan dan mengidentifikasi permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pengelolaan pembangunan AMPL di daerah, serta bagaimana sinergisitas antar program di sektor AMPL dapat dilakukan.
 
Lokakarya dilaksanakan pada tanggal 14-15 September 2005 di Rocky Plaza Hotel, Padang. Lokakarya hari pertama ini diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan perkenalan, identifikasi harapan dan kekhawatiran, dan penjelasan alur lokakarya. Sesi selanjutnya dilanjutkan dengan pemaparan Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat, diskusi menggali pemahaman mengenai pokok-pokok kebijakan nasional pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat, khusus untuk peserta daerah sebelum acara hari pertama berakhir dilanjutkan dengan diskusi teknis pelaksanaan operasional kebijakan di daerah. Hari kedua dimulai dengan review kegiatan hari pertama, dan dilanjutkan dengan sesi Membangun kepedulian terhadap AMPL berbagi pengalaman progres dari masing-masing proyek, pemetaan isu dan permasalahan AMPL Propinsi dan Kabupaten, Pengantar dan kesepakatan sistem pengelolaan data AMPL daerah, Kesepakatan rencana tindak lanjut lokakarya, evaluasi, serta penutupan.
 
Output yang dicapai dalam lokakarya ini adalah adanya tukar & bagi pengalaman progress dari proyek masing-masing, deskripsi isu dan permasalahan daerah dalam pembangunan dan pengelolaan AMPL daerah secara umum, pemahaman mengenai operasionalisasi kebijakan di daerah, kesepakatan tentang sistem pengelolaan data AMPL daerah untuk memenuhi kebutuhana data pengembangan AMPL di daerah, serta kesepakatan mengenai apa yang harus dilakukan tim untuk menindaklanjuti hasil lokakarya ini.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar Singkatan

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Umum
1.3 Keluaran Lokakarya
1.4 Peserta
1.5 Waktu
1.6 Alur Lokakarya
1.7 Agenda Lokakarya

2. Pelaksanaan Diskusi dan Pembahasan
2.1 Pembukaan
2.2 Pengantar Lokakarya
2.3 Identifikasi Harapan dan Kekhawatiran Peserta
2.4 Pemahaman Daerah Terhadap Pokok-Pokok Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat
2.5 Diskusi Rencana Pemanfaatan Dukungan Dana Pokja Pusat
2.6 Diskusi Cakupan Data AMPL Daerah
2.7 Diskusi Langkah Operasional Upaya Pemutakhiran Data AMPL Daerah
2.8 Berbagi Pengalaman

3. Penutup
3.1 Kesimpulan
3.2 Rekomendasi

Fasilitasi AMPL tahun 2005 di Propinsi Banten merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan fasilitasi AMPL tahun 2004, dimana telah dilakukan review terhadap pokok-pokok kebijakan dan identifikasi isu/permasalahan strategis. Untuk tahun ini kegiatan tersebut mulai dilaksanakan kembali melalui serangkaian pertemuan koordinasi dengan dinas terkait, dan untuk kelanjutannya sangat membutuhkan dukungan dari pimpinan daerah untuk dapat melancarkan kegiatan up-dating data AMPL serta penyusunan Renstra AMPL yang nantinya dapat diakses oleh semua pihak.
 
Dengan dilakukan Audiensi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat ini diharapkan semakin kuat pemahaman para pimpinan daerah dan dinas/instansi terkait terhadap Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat dan kegiatan ini merupakan upaya memperoleh dukungan tersebut guna mencapai tujuan besar yang dicanangkan oleh Pokja AMPL Propinsi Banten.
 
Tujuan Kegiatan Audiensi Kebijakan Nasional AMPL-BM ini adalah agar pengambil keputusan daerah dapat mengetahui pentingnya adopsi kebijakan nasional pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat dalam upaya untuk menyusun rencana kerja daerah dalam mencapai layanan AMPL menuju MDG’s 2015.
 
Kegiatan Audiensi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2005 di Ruang Setda Kantor Gubernur Propinsi Banten. Acara  dimulai dengan pembukaan dan laporan dari Pokja AMPL Propinsi Banten, dilanjutkan dengan penjelasan pentingnya Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat dari Pokja AMPL Nasional, Diskusi tentang keluaran adopsi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat untuk penyusunan Rencana Kerja Daerah mencapai layanan AMPL menuju MDGS 2015, Arahan dari pimpinan daerah dalam memberikan dukungan politis, Sesi kesepakatan tindak lanjut dukungan politis untuk penyusunan Rencan Kerja Daerah  mencapai layanan AMPL menuju MDGs 2015, dan penutupan.
 
Kegiatan Audiensi Kebijakan Nasional AMPL-BM menghasilkan keluaran sebagai berikut; pemahaman para pengambil keputusan akan pentingnya adopsi kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat menjadi kebijakan daerah, dukungan dari pengambil keputusan daerah kepada seluruh badan/dinas/lembaga di dalam menyusun dan melaksanakan rencana kerja daerah dalam mencapai layanan AMPL menuju MDGs 2015, terdesiminasikannya hasil pelaksanaan kebijakan AMPL tahun 2004, pemahaman road mapping operasionalisasi kebijakan AMPL tahun 2005, serta adanya dukungan lanjutan dari pimpinan daerah agar dapat membangun database dan penyusunan renstra AMPL.

Daftar Isi:

Daftar Isi
Daftar Tabel

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Audiensi
1.3 Keluaran Audiensi
1.4 Waktu dan Tempat
1.5 Peserta
1.6 Agenda

2. Proses Audiensi
2.1 Pembukaan dan Arahan
2.2 Penjelasan Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat
2.3 Rencana Tindak Lanjut

3. Kesimpulan dan Rekomendasi
3.1 Kesimpulan
3.2 Rekomendasi

Lampiran
 

WASPOLA adalah proyek penyusunan kebijakan nasional pada sektor air minum dan penyehatan lingkungan di Indonesia. Kegiatan ini telah memberikan pengaruh penting dalam perkembangan kegiatan air minum  dan penyehatan lingkungan (AMPL), khususnya melalui penyusunan kebijakan nasional pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di Indonesia, yang saat ini sedang dioperasionalkan di 7 propinsi dan 21 kabupaten sejak bulan Juni 2004. Pengalaman selama operasionalisasi kebijakan tersebut dengan mengacu pada road mapping operasional kebijakan di daerah, tampak mengalami modifikasi berdasarkan kekhasan dan kondisi daerah masing-masing. Dalam upaya memperoleh gambaran lengkap pelaksanaan operasionalisasi kebijakan nasional pembangunan AMPL berbasis masyarakat pada tahun 2005 di Propinsi Sumatera Barat dan 3 Kabupaten Lokasi Waspola, dirasa perlu untuk menyelenggarakan Lokakarya Konsolidasi Rencan Daerah Pokja AMPL di daerah, yang pesertanya dari dinas/instansi serta pihak-pihak terkait daerah dan stakeholder lainnya di Propinsi Sumatera Barat.
 
Lokakarya ini dirancang untuk memetakan hasil yang diperoleh selama pelaksanaan tahun 2005, dan memetakan capaian penyusunan renstra AMPL berbasis masyarakat serta operasionalisasinya bagi daerah yang sudah menyelesaikan renstra, serta mengkonsolidasikan rencana kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2006 dalam upaya menuju layanan AMPL 2015 yang berkelanjutan.
 
Lokakarya dilaksanakannya pada tanggal 15-16 Februari 2006 di Rocky Plaza Hotel, Padang. Lokakarya ini dirancang secara partisipatif dengan proses yang memungkinkan setiap peserta untuk aktif menyampaikan pendapat dan memberikan sumbangan pikitan secara kondusif. Hari pertama acara dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan perkenalan, identifikasi harapan dan kekhawatiran, alur lokakarya, dan aturan main pelaksanaan lokakarya. Kemudian dilanjutkan dengan sesi berbagi pengalaman pelaksanaan operasionalisasi kebijakan AMPL berbasis masyarakat tahun 2005 dan pelaksanaan penyusunan renstra pembangunan AMPL berbasis masyarakat oleh 4 kabupaten lokasi Waspola. Hari kedua dimulai dengan review kegiatan hari pertama, dilanjutkan dengan inventarisasi dan konsolidasi strategi dan prioritas pembangunan AMPL daerah menuju pencapaian pembangunan AMPL menuju MDGs 2015, berbagi informasi rencana kerja Waspola tahun 2006, inventarisasi dan konsolidasi rencana kerja Pokja AMPL Propinsi/Kabupaten/Kota tahun 2006, evaluasi, serta penutupan.
 
Output yang dicapai dalam lokakarya ini adalah adanya gambaran pelaksanaan kebijakan AMPL berbasis masyarakat pada tahun 2005, strategi pelaksanaan pembangunan AMPL yang menuju layanan AMPL 2015 yang berkelanjutan, dan gambaran mengenai rencana kerja Pokja AMPL Propinsi Sumatera Barat serta 3 Kabupaten/Kota tahun 2006 sebagai persiapan awal assessment daerah.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar Singkatan

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Umum
1.3 Keluaran Lokakarya
1.4 Bahan
1.5 Metode
1.6 Waktu dan Tempat
1.7 Peserta Lokakarya
1.8 Alur Lokakarya
1.9 Jadwal Lokakarya

2. Pelaksanaan Diskusi dan Pembahasan
2.1 Pembukaan
2.2 Pengantar Lokakarya
2.3 Identifikasi Harapan dan Kekhawatiran Peserta
2.4 Berbagi Pengalaman Pelaksanaan Operasionalisasi Kebijakan AMPL Berbasis Masyarakat Tahun 2005
2.5 Berbagi Pengalaman Pelaksanaan Penyusunan Renstra Pembangunan AMPL Daerah
2.6 Inventarisasi dan Konsolidasi Strategi dan Prioritas Pembangunan AMPL Daerah menuju Pencapaian Pembangunan AMPL Tahun 2015
2.7 Berbagi Informasi Rencan Kerja Waspola Tahun 2006
2.8 Perkiraan Kebutuhan Investasi untuk Peningkatan Layanan AMPL
2.9 Inventarisasi dan Konsolidasi Rencana Kerja Pokja AMPL Propinsi dan Kabupaten Tindak Lanjut

3. Kesimpulan dan Rekomendasi
3.1 Kesimpulan
3.2 Rekomendasi
 

Fasilitasi Pokja AMPL Propinsi Banten tahun 2005 di Kota Tangerang merupakan awal dari pelaksanaan fasilitasi AMPL tahun 2005 secara lebih luas di tingkat kabupaten/kota yang sebelumnya dilaksanakan serangkaian pertemuan koordinasi dengan pihak Bappeda setempat, dan untuk kelanjutannya sangat membutuhkan dukungan dari pimpinan daerah untuk dapat melancarkan kegiatan up-dating data AMPL serta penyusunan Renstra AMPL yang nantinya dapat diakses oleh semua pihak. Dengan dilakukan Roadshow Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat ini diharapkan semakin kuat pemahaman para pimpinan daerah dan dinas/instansi terkait terhadap Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat dan kegiatan ini merupakan upaya memperoleh dukungan tersebut guna mencapai tujuan besar yang dicanangkan oleh Pokja AMPL Propinsi Banten.
 
Tujuan dari Roadshow ini adalah agar pengambil keputusan daerah dapat mengetahui pentingnya adopsi kebijakan nasional pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di dalam upaya untuk menyusun Rencana Kerja Daerah dalam mencapai layanan AMPL menuju MDGs 2015.
 
Roadshow dilaksanakan pada tanggal  21 September 2005 di Ruang Pertemuan Kompleks Perkantoran Pemda Kota Tangerang. Acara dimulai dengan pembukaan dan sambutan kepala Bappeda Kota Tangerang, dan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai pentingnya Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat dari Pokja AMPL Nasional, pemaparan upaya mencapai layanan AMPL di Propinsi Banten, Komentar, tanya jawab dan input untum pelaksanaan AMPL di Kota Tangerang, sesi kesepakatan tindak lanjut dukungan politis untuk penyusunan rencana kerja daerah mencapai layanan AMPL menuju MDGs 2015, serta penutupan.
 
Output dari Roadshow ini adalah adanya pemahaman dari para pengambil keputusan akan pentingnya diadopsi kebijakan nasional AMPL Berbasis Masyarakat menjadi kebijakan daerah, dukungan dari pengambil keputusan daerah kepada seluruh badan/dinas/lembaga di dalam menyusun dan melaksanakan rencana kerja daerah dalam mencapai layanan AMPL menuju MDGs 2015, adanya pemahaman road mapping operasionalisasi kebijakan AMPL tahun 2005, serta dukungan lanjutan dari pimpinan daerah agar dapat membangun database dan penyusunan renstra AMPL.

Daftar Isi:

Daftar Isi
Daftar Tabel

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan
1.3 Keluaran
1.4 Waktu dan Tempat
1.5 Peserta
1.6 Agenda

2. Proses Roadshow
2.1 Pembukaan dan Arahan
2.2 Penjelasan Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat
2.3 Rencana Tindak Lanjut

3. Kesimpulan dan Rekomendasi
3.1 Kesimpulan
3.2 Rekomendasi

Lampiran
 

Fasilitasi Pokja AMPL Propinsi Banten tahun 2005 di Kabupaten Pandeglang merupakan awal dari pelaksanaan fasilitasi AMPL tahun 2005 secara lebih luas di tingkat kabupaten yang sebelumnya dilaksanakan serangkaian pertemuan koordinasi dengan pihak Bappeda setempat, dan untuk kelanjutannya sangat membutuhkan dukungan dari pimpinan daerah untuk dapat melancarkan kegiatan up-dating data AMPL serta penyusunan Renstra AMPL yang nantinya dapat diakses oleh semua pihak. Dengan dilakukan Roadshow Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat ini diharapkan semakin kuat pemahaman para pimpinan daerah dan dinas/instansi terkait terhadap Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat dan kegiatan ini merupakan upaya memperoleh dukungan tersebut guna mencapai tujuan besar yang dicanangkan oleh Pokja AMPL Propinsi Banten.
 
Tujuan dari Roadshow ini adalah agar pengambil keputusan daerah dapat mengetahui pentingnya adopsi kebijakan nasional pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di dalam upaya untuk menyusun Rencana Kerja Daerah dalam mencapai layanan AMPL menuju MDGs 2015.
 
Roadshow dilaksanakan pada tanggal  15 September 2005 di Aula Setda Kabupaten Pandeglang. Acara dimulai dengan pembukaan dan sambutan Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang, dan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai pentingnya Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat dari Pokja AMPL Nasional, pemaparan upaya mencapai layanan AMPL di Propinsi Banten, Komentar, tanya jawab dan input untum pelaksanaan AMPL di Kabupaten Pandeglang, aarahan dari pimpinan daerah dalam rangka memberikan dukungan politis, sesi kesepakatan tindak lanjut dukungan politis untuk penyusunan rencana kerja daerah mencapai layanan AMPL menuju MDGs 2015, serta penutupan.
 
Output dari Roadshow ini adalah adanya pemahaman dari para pengambil keputusan akan pentingnya diadopsi kebijakan nasional AMPL Berbasis Masyarakat menjadi kebijakan daerah, dukungan dari pengambil keputusan daerah kepada seluruh badan/dinas/lembaga di dalam menyusun dan melaksanakan rencana kerja daerah dalam mencapai layanan AMPL menuju MDGs 2015, adanya pemahaman road mapping operasionalisasi kebijakan AMPL tahun 2005, serta dukungan lanjutan dari pimpinan daerah agar dapat membangun database dan penyusunan renstra AMPL.

Daftar Isi:

Daftar Isi
Daftar Tabel

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan
1.3 Keluaran
1.4 Waktu dan Tempat
1.5 Peserta
1.6 Agenda

2. Proses Roadshow
2.1 Pembukaan dan Arahan
2.2 Penjelasan Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat
2.3 Rencana Tindak Lanjut

3. Kesimpulan dan Rekomendasi
3.1 Kesimpulan
3.2 Rekomendasi

Lampiran
 

This report is an additional report of JETRO study on Integrated Intermediate Waste Treatment Facilities Construction Project in Bandung, Republic of Indonesia, from September 2007 to January 2008. This report reflected the result of the meeting after the workshop on January 24th, 2008 as the plan of reduced-size WTE (Waste To Energy). Additionally this report revised the characteristics of daily household wastes and landslide wastes because of the results of site survey in Leuwigajah in January 2008 and the meeting in BPLHD on January 25th, 2008.
 
In this report, we show the result of technical and financial analysis for original WTE plan (400 t/day) with revised waste characteristic  data. Based on this revised result, we set two types of the WTE capacity; 200 t/day and 100 t/day and two types of target wastes for each WTE; one was daily household wastes and landslide wastes and another was only daily household wastes. Therefore, we show the results of technical and financial analysis for four plans of reduced-size WTE in this report.

Contents:

1. Introduction

2. Revised results of original WTE plan (400 t/day)
2.1 Composition of plastics in landslide wastes
2.2 Density of landslide wastes
2.3 Density of daily household waste
2.4 Revised results of technical and financial analysis

3. Technical and financial analysis for four plans of reduced-size WTE
3.1 Assumptions
3.2 Revised original plan (Capacity of WTE: 400 t/day, Target wastes: daily household wastes and landslide wastes)
3.3 Plan 1 (Capacity of WTE: 200 t/day, Target wastes: daily household wastes and landslide wastes)
3.4 Plan 2 (Capacity of WTE: 200 t/day, Target wastes: daily household wastes)
3.5 Plan 3 (Capacity of WTE: 100 t/day, Target wastes: daily household wastes and landslide wastes)
3.6 Plan 4 (Capacity of WTE: 100 t/day, Target wastes: daily household wastes)

4. Conclusion
 

This publication is a practical guide to assist decision makers in national and local government agencies in Indonesia to understand the issue of disaster waster management. It outlines the development of a waste management mechanism that facilitates the development of local strategies on waste issues, bringing together knowledge and experience on existing and ongoing work on waste and debris clean up. It specifically looks at the issue of construction and demolition waste, and addresses the following issues:
- How demolition wastes can be collected, including clearing of debris, building slated for demolition, and foundations of buildings that need to be cleared before reconstruction can begin.
- How demolition and building/construction debris can be treated in order to make in reuseable - in what from and for what purposes.

This publication is part of the EU funded Asia Pro Eco II B Projectentitled ”Tsunami Waste Management: Demonstrating ESTs for Building waste Reduction in Indonesia“– The DEBRI Project.

Table of Contents:

Foreword

Acknowledgement

Table of Contents

1. Introduction to the DEBRI Project
1.1 Background
1.2 Objectives
1.3 Main Activities
1.4 Expected Outputs and Benefits

2. Disaster Waste Characteristics
2.1 Disasters and Waste
2.2 Types of Disaster Waste and its Implications

3. Current Status of Disaster Waste Management in Banda Aceh
3.1 Number of buildings destroyed
3.2 Estimating C&D waste generated by the tsunami and erathquake
3.3 Current Status of debris
3.4 Current Initiatives

4. C&D Waste Management Practice
4.1 Assessment of Existing Situation and Practices
4.2 Options to Improve C&D Waste Managemnt

5. Lessons Learnt in Managing Disaster Wastes
5.1 Make a Long-Term Debris Management Plan
5.2 Consider Mutual Aid Arrangements
5.3 Implement Recycling Programs
5.4 Update the City’s Solid Waste Management Plan
5.5 Develop a Communication Strategy
5.6 Prepare for Increased Outreach and Enforce Staffing Needs
5.7 Obtain Equipment and Supplies
5.8 Select Collection and Storage Sites
5.9 Determine Management Options and Goals
5.10 Segregate Hazardous Waste

6. Technology Systems for Disaster Waste Processing
6.1 Understanding C&D Wastes to Develop Technology Systems
6.2 Assessing and Evaluating Technologies for the Environmental and Sustainability Soundness
6.3 Application to DEBRI Project
6.4 Technology Components

7. Disaster Waste Planning and Managemnt Components
7.1 Organizational Coordination
7.2 Waste Assessment
7.3 Development of Plan

8. Annexes
Annex 1: Summary of Waste Management Law No.18/2008
Annex 2: Brief Description of DEBRI Project Partners
Annex 3: Contextualizing Economic Instruments in the DEBRI Project
 

Handwashing is one of the most effective means of preventing diarrheal diseases, along with safe stool disposal and safe and adequate household water supply. This handbook focuses entirely on handwashing and advocates for stand-alone handwashing-with-soap programs.
 
This handbook grows out of the experience of the Global Public-Private Partnership for Handwashing with Soap (PPPHW) and its predecessor, the Central American Handwashing for Diarrheal Disease Prevention Program. These efforts demonstrated that mass programs with public and private sector involvement can be successful in promoting handwashing and reducing disease. With core support from the Bank Netherlands Water Partnership, the PPPHW has brought together global public and private agencies to consolidate approaches while initiating large-scale handwashing promotion in Ghana, Peru, Senegal, and Nepal.
 
This handbook is intended for staff in government and development organizations charged with carrying out handwashing programs. Decision-makers in Ministries and funding agencies will also find assistance in designing policies and programs to improve public health.
 
The handwashing promotion approach described in this book involves careful consumer research followed by up-to-date marketing efforts. This approach adapts itself well to other health issues, and lessons learned from carrying out a handwashing program could clearly be applied to other programs using similar technical and institutional approaches.

Daftar Isi:

FOREWORD

EXECUTIVE SUMMARY

INTRODUCTION
Context and Purpose of This Handbook
The Leading Causes of Child Mortality
Handwashing with Soap: The Most Effective Vaccine Against Childhood Infections
The Challenge of Handwashing Promotion
What’s New about This Approach

SECTION 1 Laying the Foundation for a National Handwashing Program
Getting Started: Is This the Right Place at the Right Time
Conducting a Rapid Situation Analysis
Public-Private Partnerships
Making the Case for Handwashing
- Making the Case to Government
- Making the Case to Industry
- Making the Case to Financiers
- Financing Issues
Organization and Coordination

SECTION 2 Understanding the Consumer
The Marketing Approach
- Understanding Behavior
Designing and Implementing the Consumer Research
Managing and Supervising the Consumer Research
Analysis and Reporting of the Results

SECTION 3 Program Implementation
Designing the Campaign
- Applying the Marketing Mix
Developing the Promotion
- Target Audiences and Segmentation
Agencies , Concepts, and Testing
Multiple Strategies for Behavior Change
- Public Relations and Advocacy
- The PR Plan
- The Media Mix
Monitoring and Evaluation

SECTION 4 Program Organization
The Partnership Mix
- A General Partnership Model
- The Business Plan

CONCLUSION

REFERENCES AND RESOURCES

TOOLS AND TERMS OF REFERENCE

ABBREVIATIONS
 

Daftar Isi:

Abbreviations and Acronyms

A. Background

B. Legal Base

C. SHBC Component Scope and SHBC Programs of Other Donors

D. Target Groups

E. Strategy and Activities Planning
E.1 Sanitation and Hygiene Behavior Change in Communities
E.2 Community Led Total Sanitation
E.3 Sanitation and Hygiene School Program
E.4 Sanitation and Hygiene Behavior Change at Religious Facilities
E.5 Household Water Treatment

F. Links of the SHBC Component to Capacity Building

G. Action Plan
G.1 Sanitation and Hygiene Behavior Change in Communities
G.2 Sanitation and Hygiene School Program
G.3 Sanitation and Hygiene Behavior Change at Religious Facilities
G.4 Household Water Treatment

H. Concluding Remarks