Laporan/Prosiding

 Sebagai tindak lanjut Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat tahun 2002-2003 di Kabupaten Solok, Musi Banyuasin, Subang dan Sumba Timur disepakati dan direkomendasikan untuk dilakukan pemasaran kebijakan dalam skala luas di Indonesia. Pembelajaran dari kegiatan tersebut telah dijadikan masukan dalam pengembangan kegiatan WASPOLA-2 yang salah satu komponen utamanya adalah Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat (Policy implementation).
 
Disamping komponen diatas, dua komponen utama lainnya mencakup pembaruan kebijakan yang dititikberatkan pada kebijakan nasional AMPL berbasis lembaga dan peningkatan pengetahuan dan kemampuan manajemen. Lokakarya ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan materi dalam pengembangan kerangka acuan secara partisipatif dalam rangka pelaksanaan kebijakan di daerah.
 
Acara pertemuan ini diselenggarakan di Mutiara 2 Hall Hotel JW Marriot, Jakarta, tanggal 15 Januari 2004. Pertemuan ini dihadiri oleh 21 peserta dari unsure kelompok kerja WASPOLA dari lintas depertemen meliputi Bappenas, Ditjen Bnagda, Ditjen PMD, Departemen Kesehatan, Departemen Kimpraswil, Departemen Keuangan dan Sekretariat Waspola.
 
Acara dimulai dengan pengarahan dan pembukaan oleh Basah Hernowo (Bappenas), dilanjutkan dengan presentasi pengalaman WASPOLA-1 tahun 2002-2003 dan kerangka acuan implementasi kebijakan tahun 2004, diskusi kelompok (criteria pemilihan daerah, piranti yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan, stakeholders, dan kerangka waktu pelaksanaan kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat), dan ditutup dengan penutupan.

Daftar Isi:

Daftar Isi

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Peserta Pertemuan
1.3 Waktu
1.4 Tempat
1.5 Agenda Pertemuan

2. Proses Pertemuan
2.1 Pengentar dan Arahan Pertemuan
2.2 Presentasi Pengalaman Pelaksanaan WASPOLA-1
2.3 Presentasi Kerangka Acuan Pelaksanaan Kebijakan tahun 2004
2.4 Diskusi Masukan Kerangka Acuan
2.5 Diskusi Kriteria Daerah dan Piranti (Tools) yang Diperlukan dalam Pelaksanaan Kebijakan di Daerah
2.6 Diskusi Rencana Detail Kegiatan dan Penyusunan Kerangka Waktu

Daftar Lampiran:

Lampiran 1. Sambutan Pengarahan Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas

Lampiran 2. Ringkasan Dokumen Kebijakan Nasional Pembangunan Prasarana dan Sarana AMPL Berbasis Masyarakat

Lampiran 3. Pengalaman Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Nasional Pembangunan  Prasarana dan Sarana  AMPL Berbasis Masyarakat di Daerah Thaun 2002-2003

Lampiran 4. Draft Kerangka Acuan Pelaksanaan Kebijakan Nasional Pembangunan Prasarana dan Sarana AMPL Berbasis Masyarakat di Daerah Tahun 2004

Lampiran 5. Kesimpulan Lokakarya

Lampiran 6. Daftar Peserta Lokakarya
 

Tujuan umum lokakarya ini adalah meningkatnya kesadaran, rasa memiliki serta berperan serta dan bertanggung jawab dalam pencapaian target MDG diantara stakeholder yang berkenaan dengan pendekatan menyeluruh, bukan pendekatan sektoral, kontribusi AMPL pada semua target MDG, dan implikasi dari pendekatan dan hubungan lintas sektor yang dibutuhkan dalam pengembangan rencana kegiatan nasional.
  
Lokakarya ini diselenggarakan dengan metode partisipatori sehingga semua peserta diharapkan akan menjadi nara sumber untuk menganalisa implikasi dari MDGs dan keterkaitan AMPL serta PHBS dengan sektor lainnya serta menghasilkan isu-isu kunci dan prioritas untuk kegiatan selanjutnya.

Daftar Isi:

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan
1.3 Metodologi
1.4 Peserta
1.5 Agenda Lokakarya

2. Proses Lokakarya
2.1 Pembukaan
2.2 Sekilas Proses Lokakarya
2.3 Harapan Peserta terhadap Lokakarya
2.4 Komposisi Peserta
2.5 Mungkinkah MDG Target AMPL Bisa Tercapai di Indonesia
2.6 Perkenalan Peserta
2.7 Sejarah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
2.8 Parade Poster
2.9 “Dimana kita berada ” dalam Skala
2.10 Identifikasi Tema dan Isu
2.11 Rekomendasi Tindak Lanjut dan Upaya yang Diperlukan
2.12 Presentasi Hasil Kelompok
2.13 Rangkuman Lokakarya dan Penutupan

Daftar Lampiran:
Lampiran A. Sambutan Pembukaan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Bappenas
Lampiran B. Presentasi Duta Khusus PBB untuk MDGs di Asia dan Pasifik
Lampiran C. Harapan Peserta
Lampiran D. Daftar Hadir Peserta
Lampiran E. Sejarah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Lampiran F. Parade Poster
Lampiran G. Skala yang Diadopsi dari MPA
Lampiran H. Identifikasi Tema dan Isu dalam Pencapaian MDG Target AMPL
Lampiran I. Rekomendasi Tindak Lanjut dan Upaya yang Diperlukan
Lampiran J. Bahan-Bahan Pendukung Lokakarya MDG
 

Tujuan dari kegiatan ini adalah pengenalan kebijakan nasional AMPL-BM kepada segenap pelaku pembangunan di Propinsi Bangka Belitung.
  
Lokakarya diadakannya pada tanggal 25 Juni 2004 di runag Pertemuan Panti Wangka Pangkalpinang. Lokakarya ini membahas gambaran umum proyek WASPOLA, komponen kegiatan, capaian dan status proyek sampai saat ini, latar belakang penyusunan kebijakan, proses penyusunan dan status kebijakan nasional AMPL saat ini, kerangka kebijakan nasional AMPL-BM (tujuan, pokok kebijakan dan strategi pelaksanaan), gambaran umum pelaksanaan kebijakan di daerah, diskusi dan tanya jawab, serta menyepakati rencana kerja umum dalam rangka fasilitasi pelaksanaan kebijakan.
  
Output dari kegiatan ini adalah tersosialisasikannya kebijakan nasional AMPL-BM kepada seluruh peserta lokakarya dan adanya kesepakatan rencana kerja umum kegiatan paska lokakarya sosialisasi.

Daftar isi:

1. Kata Pengantar
2. Daftar Singkatan
3. Daftar Isi
4. Pendahuluan
5. Proses Lokakarya
6. Rencana Kerja Umum 
 

Kegiatan penggalian isu/permasalahan AMPL di 5 kecamatan di Bangka Selatan ini diselenggarakan dari tanggal 2-14 Oktober 2004 di Kecamatan Air Gegas, Toboali, Payung, Simpang Rimba dan Pulau Lepar Pongok. Kegiatan yang dilakukan meliputi presentasi tentang kegiatan Pokja AMPL Bangka Selatan, presentasi kebijakan nasional AMPL Berbasis Masyarakat, serta melakukan FGD (memakai alat sticky cloth) dengan masyarakat dan aparat kecamatan/desa guna menggali isu/permasalahan AMPL dan masukan bagi draft rencana kerja daerah serta kebijakan AMPL Bangka Selatan.
  
Kegiatan ini bertujuan untuk menggali isu/permasalahan AMPL dari tingkat kecamatan, menggali masukan dari masyarakat dan aparat pemerintahan kecamatan/desa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan draft kebijakan AMPL Bangka Selatan, serta sosialisasi lanjutan tentang kebijakan nasional AMPL Berbasis Masyarakat dan tugas Pokja AMPL berbasis masyarakat.
  
Output dari kegiatan ini adalah adanya masukan dari masyarakat dan aparat dari seluruh kecamatan (5 kecamatan) di Bangka Selatan sebagai bahan penyusunan rencana kerja daerah dan penyusunan kebijakan daerah AMPL berbasis masyarakat.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar Isi
Pendahuluan
Proses Kegiatan
Hasil Kegiatan
 

Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang dahulu dikenal dengan istilah masyarakat terasing merupakan kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di daerah terpencil, terisolir dan sulit dijangkau. Kesulitan ini diperberat dengan terbatasnya sarana dan prasarana transportasi yang tersedia, menyebabkan terhambatnya upaya pemerintah maupun pihak luar dalam memberikan pelayanan. Kondisi demikian menyebabkan KAT menjadi tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan termasuk di bidang kesehatan.
 
Hasil pengematan Direktorat Penyehatan Air dan Sanitasi bekerja sama dengan Departemen Sosial pada tahun 2005 di 4 propinsi, menunjukkan bahwa kondisi kesehatan lingkungan di lokasi KAT masih memprihatinkan, seperti terbatasnya sarana kesehatan lingkungan yang tersedia, termasuk masih ditemukannya kebiasaan masyarakat yang tidak menguntungkan di bidang kesehatan. Sehubungan dengan itu diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kondisi kesehatan lingkungan di lokasi permukiman KAT.
 
Buku ini merupakan Pedoman Umum dalam pelaksanaan upaya sanitasi dasar di lokasi pemukiman KAT, yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi petugas sanitasi di daerah, masyarakat dan pelaku lain dalam melaksanakan berbagai kegiatan di bidang kesehatan lingkungan di lokasi permukiman KAT.

Daftar isi:

Kata Pengantar
Tim Penyusun
Daftar Isi

Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Tujuan
C. Sasaran
D. Dasar Hukum
E. Pengertian

Bab II Permasalahan Komunitas Adat Terpencil dan Upaya Pemberdayaan Di Bidang Sosial
A. Sekilas tentang KAT
B. Ciri-Ciri, Kategori dan Habitat KAT
C. Permasalahan yang Dihadapi KAT
D. Upaya Pemberdayaan KAT bidang Sosial

Bab III Upaya Sanitasi Dasar
A. Penyiapan Sumber Daya Kesehatan
B. Pendekatan pada Tokoh Masyarakat KAT
C. Pendataan Awal Kondisi Kesehatan Lingkungan Di Permukiman KAT
D. Penyusunan Rencana Kerja
E. Pelaksanaan Kegiatan

Bab IV Pembinaan dan Pemantauan Kegiatan
A. Pembinaan
B. Pemantauan

Bab V Indikator Keberhasilan
A. Indikator Masukan
B. Indikator Proses
C. Indikator Luaran

Bab VI Penutup

Kepustakaan

Lampiran
Kuesioner Pendataan pada Komunitas Adat Terasing
 

Tujuan dari pertemuan ini adalah mendapatkan gambaran utuh tentang komponen kegiatan, desain, skema pelaksanaan, dan kerangka kegiatan WASPOLA-2 untuk kalangan kelompok kerja WASPOLA dan semua pihak terkait, serta merumuskan kegiatan rinci, strategi pelaksanaan dan isu-isu yang akan ditindaklanjuti dalam kegiatan WASPOLA untuk periode waktu 1 tahun (s.d Desember 2004).
 
Lokakarya dilaksanakan pada tanggal 6-8 Juli 2004 bertempat di Hotel Novus, Puncak Bogor, Jawa Barat. Acara dimulai dengan pembukaan oleh Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas, dilanjutkan dengan review PDD WASPOLA-1 dan presentasi rencana kerja WASPOLA-2, penyusunan rencana detail tahun 2004 mengenai rasionalisasi dan reformulasi rencana kerja 2004 serta penyusunan target dan penanggung jawab, briefing aktifitas MDGs, penyusunan rencana kerja untuk MDGs, dan penegasan serta penutupan.

Daftar Isi:

Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Singkatan

1.Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan
1.3 Peserta
1.4 Jadwal
1.5 Agenda Lokakarya

2.Rekaman Proses Lokakarya
2.14 Pembukaan
2.15 Penegasan Output
2.16 Kilas Balik WASPOLA-1
2.17 Presentasi PDD WASPOLA-2
2.18 Kilas Balik Kemajuan Kegiatan WASPOLA-2, Januari-Juni 2004
2.19 Kaji Ulang Rencana Kerja Tahun 2004 dari PDD
2.20 Penyusunan Rencana kerja 2004 (Rasionalisasi)

3. Penutup

Lampiran:
Lampiran 1. Daftar Peserta Lokakarya, Novus-Puncak 6-8 Juli 2004
Lampiran 2. Presentasi Pembukaan Lokakarya oleh Basah Hernowo
Lampiran 3. Presentasi PDD Waspola-2 (Oswar Mungkasa)
Lampiran 4. Kemajuan Kegiatan Waspola Periode Januari-Juni 2004 (Sofyan)
Lampiran 5. Catatan dari Laporan MDGs Nasional (Ita Maraita)
 

Pelatihan Training of Trainers (TOT) ini dilakukan pada tanggal 11-12 Februari 2004 bertempat di Hotel Sheraton Bandara Jakarta. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk membekali para calon fasilitator tentang pengetahuan fasilitasi dan pengenalan proses dan materi untuk lokakarya Millenium Development Goals (MDGs) yang akan dilaksanakan pada tanggal 17-19 Februari 2004. Tujuan lain TOT adalah untuk mendapatkan masukan atau umpan balik tentang materi dan proses. Sisis lain yang dapat diambil dari TOT ini adalah pemahaman para peserta terhadap pencapaian target MDGs di Indonesia, mengingat para calon fasilitator juga adalah anggota kelompok kerja AMPL yang terlibat dalam perumusan dan penyusunan indikator MDGs secara langsung.

Daftar Isi:

Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Grafik
Daftar Gambar
Daftar Singkatan
Ringkasan

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan
1.3 Jadual
1.4 Tempat Pelaksanaan
1.5 Peserta
1.6 Persiapan Tim Kecil
1.7 Agenda Lokakarya

2. Proses Lokakarya
2.1 Pendaftaran
2.2 Pembukaan
2.3 Alur Lokakarya

3. Rekaman Proses Lokakarya
3.1 Pengenalan Peserta
3.2 Kondisi Air MInum dan Penyehatan Lingkungan
3.3 Identifikasi dan Analisa Tema
3.4 Evaluasi dan Rangkuman

4. Penutup dan Penyiapan Fasilitator MDGs
 

Tujuan lokakarya diseminasi kebijakan nasional AMPL adalah membangun kesadaran dan kepedulian bersama mengenai pentingnya upaya penanganan masalah AMPL di daerah, mendapatkan gambaran lengkap mengenai isu dan permasalahan AMPL daerah sebagai masukan bagi Pemerintah Propinsi dalam upaya pengembangan strategi pembangunan, mendapatkan masukan lebih lengkap persepsi peserta mengenai pokok-pokok kebijakan dan gambaran operasionalisasi yang dipandang sesuai dengan mempertimbangkan kondisi keberagaman daerah, serta mendapatkan gambaran awal kabupaten potensial untuk pelaksanaan fasilitasi operasionalisasi kebijakan pada tahun 2005.
  
Lokakarya Diseminasi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat untuk Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah ini dilaksanakan pada tanggal 7-9 Desember 2004 di Ruang Bappeda Jawa Tengah. Acara dimulai dengan sambutan dan arahan lokakarya, dilanjutkan dengan paparan mengenai kebijakan nasional AMPL Berbasis Masyarakat, serta round table discussion, mengenai pemahaman masalah air minum, masalah penyehatan lingkungan, konsep keberlanjutan pembangunan AMPL, serta rekomendasi untuk Pokja.
  
Keluaran dari penyelenggaraan lokakarya ini adalah adanya masukan masalah AMPL dari semua kabupaten/kota yang belum teridentifikasi dalam lokakarya I, pemahaman terhadap kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat, perubahan paradigma dalam melaksanakan pembangunan AMPL, gambaran awal respon Kabupaten terhadap diseminasi kebijakan nasional AMPL, serta tumbuhnya kesadaran adanya kesalingterkaitan antar sektor dalam melaksanakan pembangunan AMPL.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Kotak

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Lokakarya
1.3 Keluaran yang Diharapkan
1.4 Waktu dan Tempat
1.5 Peserta Lokakarya
1.6 Agenda Lokakarya

2. Proses Lokakarya
2.1 Pembukaan dan Arahan
2.2 Paparan Kebijakan Nasional
2.3 Diskusi Terbatas di Pokja (Round Table Discussion)
2.4 Masalah Air Minum
2.5 Masalah Penyehatan Lingkungan
2.6 Pemahaman Konsep Keberlanjutan

3. Rekomendasi dari Peserta
 

Lokakarya ini adalah lokakarya pertama dari serangkaian kegiatan fasilitasi kebijakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tema besar lokakarya ini Operasionalisasi Kebijakan dan Sinergi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Berbasis Masyarakat, dan dilaksanakan pada tanggal 13-15 September 2005 di Hotel Mitra, Pangkal Pinang, Bangka.
 
Tujuan lokakarya ini adalah untuk memahami kebijakan serta memetakan kondisi, potensi dan permasalahan pembangunan AMPL di provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya menuju layanan AMPL 2015 yang berkelanjutan.
 
Output dari lokakarya ini adalah adanya pemahaman para peserta lokakarya bahwa sektor AMPL merupakan isu penting dan perlu mendapatkan perhatian secara proporsional, kesadaran bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan kunci keberlanjutan pelayanan AMPL, pemahaman pentingnya kebijakan daerah yang mengatur pelaksanaan pembangunan AMPL yang berkelanjutan, gambaran mengenai data cakupan dan investasi AMPL di provinsi maupun kabupaten/kota, komitmen daerah dalam upaya penerapan kebijakan nasional pembangunan AMPL yang berkelanjutan, gambaran permasalahan dan keberhasilan pembangunan AMPL berbasis masyarakat di provinsi maupun kabupaten/kota, daftar prioritas permasalahan pembangunan AMPL di provinsi maupun kabupaten/kota, serta adanya strategi penanganan permasalahan AMPL di provinsi maupun kabupaten/kota dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang menuju layanan AMPL 2015.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar Isi

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Lokakarya
1.3 Output Lokakarya
1.4 Waktu dan Tempat
1.5 Peserta
1.6 Agenda Lokakarya

2. Proses Lokakarya
2.1 Pembukaan dan Arahan
2.2 Pengantar Lokakarya
2.3 Paparan Kebijakan Nasional AMPL dan Target MDG’s
2.4 Diskusi Pemahaman terhadap Kebijakan dan Strategi
2.5 Review Hari Pertama
2.6 Presentasi Hasil Diskusi
2.7 Pemetaan Isu Masalah AMPL
2.8 Pemetaan Data Cakupan dan Investasi AMPL Provinsi, Kabuapten/Kota dan Pemetaan Pelaksanaan Pembangunan AMPL, Capaian, Permasalahan dan Rencana Kedepan Provinsi, Kabupaten/Kota
2.9 Paparan Pelaksanaan Model Program Sanimas dan CLTS
2.10 Review Hari Kedua

3. Diskusi Penyusunan Daftar Prioritas
3.1 Daftar Prioritas Kabupaten Bangka Induk
3.2 Daftar Prioritas Kabupaten Belitung
3.3 Daftar Prioritas Kabupaten Belitung Timur
3.4 Daftar Prioritas Kota Pangkalpinang
3.5 Daftar Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

4. Rencana Tindak Lanjut

5. Kesimpulan dan Rekomendasi
5.1 Kesimpulan
5.2 Rekomendasi
 

Tujuan lokakarya ini adalah agar peserta dapat melakukan penilaian praktis tentang hal-hal yang terkait dengan kerangka keberlanjutan dan penggunaan efektif dan mengenal proses partisipatif untuk mendukung kerangka kebijakan, peserta dapat mengenal piranti MPA khususnya metode yang digunakan untuk mengoperasikannya, dan peningkatan serta pemahaman peserta terhadap proses partisipatif untuk memungkinkan peserta berbicara lebih lanjut tentang proses partisipatif.
  
Lokakarya diselenggarakan di Lido, Sukabumi tanggal 10-13 Mei 2004. Acara dimulai dengan pembukaan oleh Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas, dilanjutkan dengan penjelasan alur kegiatan, pengenalan piranti MPA/Diskusi Kelas (konsep dasar dan piranti MPA), praktek lapangan pada hari ketiga di RW-05 Desa Kutajaya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, presentasi hasil kunjungan lapangan, evaluasi lokakarya dalam 3 tahap (pembelajaran terhadap proses fasilitasi di lapangan, pembelajaran teknik fasilitasi, dan evaluasi materi orientasi), serta rangkuman dan penutupan.

Daftar Isi:

Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Grafik
Daftar Gambar
Daftar Singkatan

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan
1.3 Peserta
1.4 Jadwal
1.5 Materi yang Disampaikan

2. Alur Proses Lokakarya
2.1 Pembukaan
2.2 Alur Kegiatan
2.3 Pengenalan Piranti MPA/Diskusi Kelas
2.4 Praktek Lapangan
2.5 Presentasi Hasil
2.6 Evaluasi Lokakarya
2.7 Rangkuman dan Penutupan

3. Rekaman Lokakarya
3.1 MPA dan Metode Partisipatif Lainnya
3.2 WASPOLA dan Kerangka Kebijakan AMPL
3.3 Perkenalan dan Harapan Peserta
3.4 Aspek Keberlanjutan dalam Pembangunan AMPL
3.5 Kesetaraan Gender dalam Pembangunan AMPL
3.6 Pendekatan Tanggap Kebutuhan, Demand vs Needs
3.7 Kerangka MPA untuk Keberlanjutan dan Penggunaan Efektif
3.8 Penggalian Informasi melalui Piranti MPA
3.9 Aplikasi MPA untuk Evaluasi Proyek (Beberapa Contoh)
3.10 Evaluasi Lokakarya dan Kilas Balik

4. Rangkuman dan Penutupan
4.1 Kesan dan Pesan Peserta
4.2 Penegasan Akhir dan Penutupan

Lampiran A. Daftar Peserta Orientasi MPA
Lampiran B. Sambutan Pembukaan Orientasi, oleh Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas
Lampiran C. Nama Warga RW-05 yang Terlibat FGD pada Praktek Lapangan
Lampiran D. Presentasi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat, oleh Oswar Mungkasa (Bappenas)
Lampiran E. Materi Orientasi MPA