Laporan/Prosiding

Pelatihan ini adalah pelatihan pertama dari serangkaian kegiatan fasilitasi kebijakan di kota Pangkalpinang. Tema besar pelatihan ini adalah Pelatihan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Berbasis Masyarakat di Kota Pangkalpinang, dan dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2005 di Ruang Pertemuan Kantor Bappeda Kota Pangkalpinang, Bangka.
 
Tujuan pelatihan ini adalah untuk memahami kebijakan serta memetakan kondisi, potensi dan permasalahan pembangunan AMPL di kota Pangkalpinang dalam upaya menuju layanan AMPL 2015 yang berkelanjutan.
 
Output dari pelatihan ini adalah peserta memahami bahwa sektor AMPL merupakan isu penting dan perlu mendapatkan perhatian secara proporsional, adanya kesadaran bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan kunci keberlanjutan pelayanan AMPL, pemahaman pentingnya kebijakan daerah yang mengatur pelaksanaan pembangunan AMPL yang berkelanjutan, gambaran  mengenai data cakupan dan investasi AMPL di kota Pangkalpinang, komitmen daerah dalam upaya penerapan kebijakan nasional pembangunan AMPL yang berkelanjutan, gambaran permasalahan dan keberhasilan pembangunan AMPL berbasis masyarakat di Kota Pangkalpinang, daftar prioritas permasalahan pembangunan AMPL di Kota Pangkalpinang, serta strategi penanganan permasalahan AMPL di Kota Pangkalpinang dalam jangka pendek, menengah dan panjang menuju layanan AMPL 2015.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar Isi

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Pelatihan
1.3 POutput Pelatihan
1.4 Waktu dan Tempat
1.5 Peserta
1.6 Agenda Pelatihan

2. Proses Pelatihan
2.1 Pembukaan dan Arahan
2.2 Presentasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat
2.3 Presentasi Mengenal Program SANIMAS dan CLTS
2.4 Diskusi Pendalaman Kebijakan dan Strategi
2.5 Presentasi Hasil Diskusi
2.6 Evaluasi

3. Rencana Tindak Lanjut

4. Kesimpulan dan Rekomendasi
4.1 Kesimpulan
4.2 Rekomendasi
 

Setiap pelaksanaan kegiatan khusu yang melibatkan banyak orang, seperti Pekan Olah Raga Nasional (PON), Jambore Nasional Pramuka, Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) atau kegiatan lain yang terencana yang sifatnya missal dan jelas penanggung jawabnya, secara langsung atau tidak langsung dapat merupakan sumber ancaman timbulnya masalah kesehatan bagi peserta, pengunjung maupun masyarakat sekitar lokasi kegiatan.
 
Untuk pengamanan faktor-faktor risiko yang dapat menimbulkan penularan penyakit pada kegiatan khusus tersebut diperlukan upaya-upaya penyehatan lingkungan yang dapat dilaksanakan secara tepat sesuai dengan situasi dan kondisi di tempat penyelenggaraan kegiatan khusus diadakan.
 
Buku saku ini merupakan pedoman bagi petugas kesehatan daerah atau penanggung jawab kegiatan khusus dalam melakukan upaya hygiene/kesehatan lingkungan di lokasi kegiatan khusus, seperti MTQ, Jambore/Pertinas Pramuka, PON atau kegiatan lain yang terencana dan melibatkan banyak orang.

Daftar Isi:

Kata Pengantar

I. Pendahuluan

II. Tujuan

III. Manfaat

IV. Upaya Kesehatan Lingkungan
4.1 Penyediaan dan Pengamanan Kualitas Air
4.2 Penyediaan dan Pengawasan Jamban/WC/Peturasan/Urinoir
4.3 Pengelolaan dan Pengawasan Pembuangan Limbah Padat dan Limbah Cair
4.4 Pengamanan Makanan dan Minuman
4.5 Pengawasan dan Pengendalian Vektor
4.6 Hygiene Sanitasi Bangunan Umum
4.7 Penyuluhan/ Pemberian Informasi

Lampiran 1. Pengolahan Air secara Sederhana
A. Penjernihan Air Cepat
B. Desinfeksi Air

Lampiran 2. Alur Jenis Kegiatan Aspek Penyehatan Lingkungan dalam HSBU
 

Buku pedoman ini disusun untuk menjadi acuan dalam penyelenggaraan penyehatan lingkungan sekolah dalam rangka mendukung terwujudnya sekolah sehat, sebagai sumber informasi risiko kesehatan yang terkait dengan kondisi higiene sanitasi sekolah yang kurang baik, dan acuan penyelenggaraan upaya penyehatan lingkungan sekolah oleh warga sekolah serta upaya pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan sekolah oleh instansi terkait.
 
Pedoman ini ditujukan untuk pihak-pihak yang berkompeten dalam pengendalian faktor risiko kesehatan lingkungan di sekolah, yang meliputi petugas kesehatan yang melakukan pembinaan maupun penilaian terhadap pengendalian faktor risiko kesehatan lingkungan di sekolah, warga sekolah sebagai penyelenggara pengendalian faktor risiko kesehatan lingkungan di sekolah, tim pembina UKS dan tim pelaksana UKS, serta instansi/lintas sektor dan lintas program terkait yang melakukan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap pengendalian faktor risiko kesehatan lingkungan di sekolah.

Daftar Isi:

Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP & PL) Departemen Kesehatan Nomor:HK.03.05/D/I.4/2870/2007 Tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan di Sekolah

Daftar Isi

Bab I. Pendahuluan
1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Sasaran
4. Landasan Hukum
5. Pengertian

Bab II Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan dan Potensi Gangguan yang Ditimbulkan

Bab III Pokok Kegiatan

Bab IV Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian
1. Pembinaan dan Pengawasan
2. Penilaian

Bab V Penutup

Lampiran
 

Pengelolaan limbah cair rumah tangga merupakan bagian dari kegiatan peningkatan sanitasi dasar dengan tujuan memutuskan mata rantai penularan penyakit yang ditularkan melalui tinja dan limbah cairnya.
 
Indonesia termasuk satu diantaranya negara-negara di dunia yang menyepakati Millenium Development Goals (MDGs) yang dideklarasikan di Johannesburg. Salah satu tujuan tersebut adalah tercapainya target penduduk untuk mendapatkan akses terhadap sanitasi dasar pada tahun 2015 sebanyak setengah dari penduduk yang belum mendapatkan akses sanitasi. Komponen yang penting  dalam pencapaian target MDGs tersebut adalah tersedianya tenaga kesehatan lingkungan yang menguasai teknologi tepat guna dalam pengelolaan limbah cair rumah tangga. Oleh karena itu Departemen Kesehatan menerbitkan Pedoman Teknis Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga ini untuk dapat dipakai sebagai acuan terutama oleh para petugas kesehatan lingkungan.

Daftar isi:

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Gambar
Daftar Tabel

I. Pendahuluan

II. Sumber, Karakteristik, dan Penyakit-Penyakit yang Ditularkan melalui Limbah Cair
2.1 Sumber Limbah Cair
2.2 Karakteristik Limbah Cair
2.3 Penyakit-Penyakit yang Ditularkan Melalui Limbah Cair

III. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga
3.1 Aspek Sosial Budaya
3.2 Aspek Teknis
3.3 Jenis Pembuangan dan Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga

IV. Perencanaan, Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan
4.1 Jamban Leher Angsa Tanpa Tangki Septik
4.2 Jamban Leher Angsa dengan Tangki Septik
4.3 Jamban Jamak
4.4 Jamban Kompos
4.5 Jamban Gasbio
4.6 Tangki Septik dengan Bidang Resapan
4.7 Jamban Tangki Septik Terapung

Daftar Pustaka
 

Tujuan dari lokakarya ini adalah agar peserta mendalami kebijakan Nasional AMPL berbasis masyarakat, membangun persepsi bersama tentang kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan upaya menjawab tantangan tersebut, mendapatkan peta permasalahan pengelolaan AMPL masa lalu, sekarang dan kondisi yang diharapkan, menetapkan prioritas permasalahan pengelolaan AMPL daerah, memperoleh gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pelayanan AMPL di daerah, serta membangun kesadaran bersama terhadap pentingnya keberlanjutan AMPL di daerah.
  
Lokakarya dilaksanakan 2 hari, tanggal 26-27 Agustus 2004. Pembukaan di Aula Dulohupa Kantor Gubernur Propinsi Gorontalo, dan kegiatan lokakarya dilaksanakan di Graha Mulia, Kota Gorontalo. Acara dimulai dengan pembukaan dan arahan oleh Mansyur Detuage, Sekda Propinsi Gorontalo, dilanjutkan dengan acara perkenalan dan pengungkapan harapan oleh peserta, lalu pemahaman terhadap kebijakan (penjelasan singkat tentang 11 pokok kebijakan nasional pembangunan AMPL berbasis masyarakat, dilanjutkan dengan diskusi kelompok). Acara dilanjutkan dengan sesi Isu pembangunan AMPL daerah, serta sesi pembahasan tugas dan fungsi kelompok kerja AMPL Propinsi Gorontalo.
  
Hasil dari lokakarya ini adalah adanya kerangka persepsi, tantangan dan alternatif upaya mengatasi tantangan operasionalisasi kebijakan nasional pembangunan AMPL berbasis masyarakat, daftar permasalahan pengelolaan AMPL daerah masa lalu dan sekarang, kondisi AMPL yang diharapkan pada masa yang akan datang, daftar prioritas masalah penanganan AMPL berbasis masyarakat, serta rencana kerja umum pelaksanaan kebijakan nasional pembangunan AMPL berbasis masyarakat.

Daftar Isi:

Daftar isi

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Lokakarya
1.3 Keluaran Lokakarya
1.4 Waktu dan Tempat
1.5 Peserta
1.6 Agenda Lokakarya

2. Proses Lokakarya
2.1 Pembukaan dan Arahan
2.2 Perkenalan dan Harapan
2.3 Pemahaman terhadap Kebijakan
2.4 Isu Pembangunan AMPL Daerah
2.5 Tugas dan Peran Kelompok Kerja AMPL Propinsi

3. Rencana Tindak Lanjut

4. Kesimpulan dan Rekomendasi
  
Lampiran 1. Daftar Peserta Lokakarya
   Lampiran 2. Sambutan Wakil Gubernur Propinsi Gorontalo
 

Pemilahan sampah adalah salah satu bagian tersulit dari tata rentang pengelolaan sampah, karena berkaitan dengan perilaku manusia yang pasti membutuhkan waktu panjang dan upaya yang besar.
 
Panduan ini diharapkan dapat menjadi arahan dasar bagi usaha pemilahan sampah dalam pengelolaan sampah kota secara terpadu, khususnya bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah.

Daftar Isi:

Kata Pengantar

1. Pendahuluan

2. Kondisi Saat Ini Jaringan Daur Ulang
2.1 Jalur Daur Ulang
2.2 Pengomposan
2.3 Dampak Lingkungan pada Proses Daur Ulang

3. Pemilahan Sampah secara Praktis
3.1 Pokok-pokok dalam Melakukan Penempatan Terpilah
3.2 Model Penempatan secara Terpilah
3.3 Pemasaran Kompos
3.4 Pokok-pokok Pengumpulan secara Terpilah
3.5 Model Pengumpulan secara Terpilah

4. Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Proses daur Ulang

5. Sistem Daur Ulang Permanen

6. Penutup 
 

Tujuan dari lokakarya ini adalah tersusunnya rencana kerja Pokja AMPL Propinsi untuk Implementasi Kebijakan Nasional AMPL di Kabupaten/Kota lainnya di Propinsi Gorontalo.
  
Lokakarya dilaksanakan tanggal 18 Desember 2004 di Graha Mulia, Kota Gorontalo. Acara dimulai dengan pembukaan dan arahan oleh Wakil Kepala Bappeda Propinsi Gorontalo, Rusthamrin Akub, dilanjutkan dengan kaji ulang hasil lokakarya I, presentasi hasil kajian lapangan (keberhasilan dan kegagalan di beberapa lokasi desa proyek AMPL), presentasi kegiatan fasilitasi kebijakan nasional AMPL, serta diskusi kelompok tentang permasalahan AMPL dan pemecahannya.
  
Hasil dari lokakarya ini adalah adanya hasil analisis kelebihan dan kekurangan tentang pelaksanaan pembangunan AMPL di wilayah Propinsi Gorontalo, daftar permasalahan dan pemecahannya berdasarkan aspek keberlanjutan sarana, pelajaran yang bisa diperoleh dari pengalaman fasilitasi kebijakan nasional AMPL di Kabupaten Gorontalo, serta rencana kerja Pokja AMPL Propinsi Gorontalo untuk implementasi kebijakan di daerah lainnya.

Daftar Isi:

Daftar isi

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Lokakarya
1.3 Keluaran Lokakarya
1.4 Waktu dan Tempat
1.5 Peserta
1.6 Agenda Lokakarya

2. Proses Lokakarya
2.1 Pembukaan dan Arahan
2.2 Kaji Ulang Hasil Lokakarya I
2.3 Presentasi Hasil Kajian Lapangan
2.4 Proses Fasilitasi Kebijakan AMPL di Kabupaten Gorontalo
2.5 Diskusi Permasalahan AMPL dan Pemecahannya

3. Rencana Tindak Lanjut

4. Kesimpulan dan Rekomendasi
  
Lampiran 1. Daftar Peserta Lokakarya
 

Tujuan lokakarya ini adalah mendapatkan informasi dan data AMPL serta sistem pengelolaannya di wilayah Gorontalo dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan sarana AMPl di wilayah Gorontalo, menetapkan isu strategis dan prioritas permasalahan pengelolaan AMPL daerah, menetapkan dasar hukum, visi, misi, dan nilai, serta merumuskan kebijakan strategis, program strategis dan kegiatan AMPL berbasis masyarakat di Kabupaten Gorontalo.
  
Lokakarya dilaksanakan tanggal 22-23 Desember 2004 di Ruang Pola Kantor Bappeda, Kabupaten Gorontalo. Acara dimulai dengan pembukaan dan arahan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Gorontalo, dilanjutkan dengan perumusan masalah/isu strategis berdasarkan hasil lokakarya II, pengantar rencana strategis, pembahasan klarifikasi mandat, perumusan visi, misi, nilai-nilai yang menjiwai, perumusan kebijakan strategis AMPL, serta program strategis dan kegiatan strategis AMPL.
  
Hasil dari lokakarya ini adalah adanya gambaran kondisi cakupan AMPL tiap kecamatan/Puskesmas, faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pembangunan AMPL selama ini, isu strategis AMPL kabupaten Gorontalo, prioritas daerah dalam rangka pelayanan AMPL yang berkelanjutan, adanya dasar hukum, visi, misi dan nilai serta rumusan kebijakan dan program strategis sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah tentang AMPL, serta matriks rencana strategis AMPL daerah.

Daftar Isi:

Daftar isi

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Lokakarya
1.3 Keluaran Lokakarya
1.4 Waktu dan Tempat
1.5 Peserta
1.6 Agenda Lokakarya

2. Proses Lokakarya
2.1 Pembukaan dan Arahan
2.2 Kaji Ulang Hasil Lokakarya II
2.3 Pengantar Rencana Strategis
2.4 Klarifikasi Mandat
2.5 Perumusan Visi
2.6 Perumusan Misi
2.7 Nilai-Nilai yang Menjiwai
2.8 Rumusan Kebijakan AMPL
2.9 Rumusan Program dan Kegiatan Strategis AMPL

3. Rencana Tindak Lanjut

4. Kesimpulan dan Rekomendasi
  
Lampiran 1. Daftar Peserta Lokakarya
 

Tujuan dari lokakarya ini adalah meningkatkan pemahaman para pemegang andil daerah tentang konsep keberlanjutan dan penggunaan efektif, membangun persepsi yang sama antar pemegang andil daerah tentang 11 pokok kebijakan AMPL berbasis masyarakat, mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan 11 pokok kebijakan AMPL dan menyusun langkah atau upaya untuk menjawab tantangan tersebut, membangun persepsi di kalangan pemegang andil daerah terhadap strategi pelaksanaan kebijakan, menyusun strategi keberlanjutan AMPL di daerah, serta menentukan dan memahami tugas pokok dan fungsi Pokja AMPL Kabupaten Gorontalo.
  
Lokakarya dilaksanakan tanggal 6-7 September 2004 di Menara Keagungan, Gorontalo. Acara dimulai dengan pembukaan dan arahan oleh David Bobihoe, Sekda Kabupaten Gorontalo, dilanjutkan dengan acara perkenalan dan pengungkapan harapan oleh peserta, lalu pemahaman terhadap kebijakan (penjelasan singkat tentang 11 pokok kebijakan nasional pembangunan AMPL berbasis masyarakat, dilanjutkan dengan diskusi kelompok). Dan terakhir acara dilanjutkan dengan sesi pembahasan tugas dan fungsi kelompok kerja AMPL Kabupaten Gorontalo.
  
Hasil dari lokakarya ini adalah adanya kerangka persepsi, tantangan dan alternatif upaya mengatasi tantangan operasionalisasi kebijakan nasional pembangunan AMPL berbasis masyarakat, serta rencana kerja umum pelaksanaan kebijakan nasional pembangunan AMPL berbasis masyarakat.

Daftar Isi:

Daftar isi

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Lokakarya
1.3 Keluaran Lokakarya
1.4 Waktu dan Tempat
1.5 Peserta
1.6 Agenda Lokakarya

2. Proses Lokakarya
2.1 Pembukaan dan Arahan
2.2 Perkenalan dan Harapan Peserta
2.3 Pemahaman terhadap Kebijakan
2.4 Tugas dan Peran Kelompok Kerja AMPL Kabupaten

3. Rencana Tindak Lanjut

4. Kesimpulan dan Evaluasi
4.1 Kesimpulan
4.2 Rekomendasi
  
Lampiran 1. Daftar Peserta Lokakarya
   Lampiran 2. Sambutan Bupati Kabupaten Gorontalo
   Lampiran 3. Kerangka Acuan Lokakarya
 

Tujuan dari lokakarya ini adalah mendalami kebijakan dan strategi operasionalisasi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat, membangun persepsi bersama tentang kebijakan nasional AMPL Berbasis masyarakat serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan upaya untuk menjawab tantangan tersebut, serta membangun kesadaran bersama terhadap pentingnya keberlanjutan AMPL di daerah.
  
Lokakarya ini dilaksanakan tanggal 2-3 September 2004 di Gedung Nasional Toboali, Bangka Selatan. Lokakarya dimulai dengan acara pembukaan dan arahan oleh Bupati Bangka Selatan. Acara dilanjutkan dengan perkenalan, pengungkapan harapan serta prakiraan tantangan dari peserta lokakarya. Lalu proses fasilitasi sesi pemahaman daerah terhadap kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat dan pemahaman daerah terhadap strategi pelaksanaan kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat, serta diskusi mengenai tugas dan peran kelompok kerja AMPL daerah dalam operasionalisasi kebijakan.
  
Output dari lokakarya ini adalah adanya kerangka persepsi, tantangan dan alternatif upaya mengatasi tantangan operasionalisasi kebijakan dan strategi AMPL berbasis masyarakat, serta adanya rencana tindak lanjut adopsi kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat menjadi kebijakan daerah.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar isi
Pendahuluan
Proses Lokakarya
Hasil Lokakarya
Lampiran
- Daftar Peserta
- Sambutan dan Laporan Ketua Pokja AMPL Bangka Selatan
- Sambutan, Arahan dan Pembukaan oleh Bapak Bupati Bangka Selatan