Laporan/Prosiding

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sejak bulan Juni 2004 telah bekerjasama dengan Pokja AMPL Nasional dalam rangka uji coba dan adopsi Kebijakan Nasional AMPL berbasis masyarakat. Salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam merespon kerjasama ini adalah dengan membentuk kelompok kerja AMPL berbasis masyarakat tingkat kabupaten Bangka Selatan pada bulan Juli 2004.
  
Setelah menyelenggarakan lokakarya I, tentang pendalaman 11 kebijakan nasional dan 16 strategi pelaksanaan AMPL Berbasis Masyarakat pada awal bulan September 2004 yang lalu, Pokja AMPL Banka Selatan dalam waktu dekat akan menyelenggarakan lokakarya II. Kegiatan penyelenggaraan lokakarya II merupakan penggalian masukan isu/permasalahan AMPL, draft visi-misi-nilai AMPL dan rencana kerja AMPL Daerah Berbasis Masyarakat dari segenap pelaku pembangunan di Bangka Selatan sebagai bahan berharga dalam menyusun draft visi-misi dan rencana kerja AMPL daerah serta draft kebijakan AMPL daerah.
  
Tujuan dari lokakarya ini adalah tersusunnya draft visi-misi dan rencana kerja AMPL berbasis masyarakat Bangka Selatan, mengkaji ulang hasil lokakarya I dan hasil penggalian isu/permasalahan AMPL Kecamatan, menetapkan prioritas permasalahan pengelolaan AMPL daerah, menyusun draft visi-misi dan rencana kerja AMPL daerah secara partisipatif, serta membangun kesadaran bersama terhadap pentingnya keberlanjutan AMPL.
  
Lokakarya dilaksanakan dari tanggal 27-28 Oktober 2004 di Gedung Wanita Toboali, Bangka Selatan. Acara dimulai dengan pembukaan dan arahan oleh Bupati Bangka Selatan, dilanjutkan dengan perkenalan dan harapan dari peserta lokakarya, kaji ulang lokakarya I (pendalaman kebijakan dan strategi kebijakan nasional AMPL Berbasis Masyarakat), kaji ulang hasil penggalian isu/permasalahan AMPL tingkat kecamatan Bangka Selatan, penyusunan kondisi AMPL yang diharapkan serta kemungkinan masalah yang akan timbul dalam upaya pencapaian kondisi AMPL yang diharapkan, penyusunan prioritas isu/permasalahan AMPL Bangka Selatan, identifikasi pelaku AMPL berbasis masyarakat, klarifikasi mandat penyusunan visi-misi-nilai AMPL berbasis masyarakat, penyusunan visi-misi-nilai AMPL berbasis masyarakat, dan diakhiri dengan penyusunan rencana kerja daerah AMPL.
  
Output dari lokakarya ini adalah adanya deskripsi isu dan permasalahan daerah dalam pembangunan dan pengelolaan AMPL daerah masa lalu dan masa sekarang secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan dan ketidakberlanjutan pembangunan dan pengelolaan AMPL selama ini, daftar prioritas masalah penanganan AMPL yang berkelanjutan, visi-misi AMPL Daerah, draft rencana kerja AMPL daerah, serta kesepakatan rencana pelaksanaan lokakarya III AMPL tentang penyusunan draft kebijakan AMPL berbasis masyarakat Bangka Selatan

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar isi
Pendahuluan
Proses Lokakarya
Hasil Lokakarya
Lampiran
- Daftar Peserta
- Sambutan, Arahan dan Pembukaan oleh Bapak Bupati Bangka Selatan
 

Lokakarya ini membahas langkah-langkah kegiatan fasilitasi dalam rangka memberikan pemahaman dasar kepada pemegang andil daerah tentang Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat. Beberapa bagian dari kebijakan nasional yang penting untuk diketahui oleh pemegang andil di daerah antara lain latar belakang pentingnya pembaruan kebijakan di bidang AMPL di Indonesia, dasar hukum, kebijakan umum dan strategi pelaksanaannya. Lokakarya diselenggarakan di Hotel Abadi, Serang Banten, tanggal 15-16 September 2004.
  
Tujuan lokakarya ini adalah untuk mendalami kebijakan AMPL berbasis masyarakat serta mengidentifikasi permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pengelolaan Pembangunan AMPL di daerah, membangun persepsi bersama tentang kebijakan AMPL-BM, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan upaya untuk menjawab tantangan tersebut, mendapatkan peta permasalahan pengelolaan AMPL masa lalu, dan kondisi sekarang, menetapkan prioritas permasalahan pengelolaan AMPL daerah, memperoleh gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pelayanan AMPL di daerah, serta membangun kesadaran bersama terhadap pentingnya keberlanjutan AMPL di daerah.
  
Output dari lokakarya ini adalah adanya kerangka persepsi, tantangan dan alternatif upaya mengatasi tantangan operasionalisasi kebijakan AMPL berbasis masyarakat, daftar permasalahan pengelolaan AMPL daerah masa lalu dan sekarang, kondisi AMPL yang diharapkan pada masa yang akan datang, daftar prioritas masalah penanganan AMPL berbasis masyarakat, serta rencana kerja umum pelaksanaan kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat.

Daftar Isi:

Daftar isi
Daftar Tabel

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Lokakarya
1.3 Keluaran Lokakarya
1.4 Waktu dan Tempat
1.5 Jumlah Peserta
1.6 Agenda Lokakarya

2. Proses Lokakarya
2.1 Pembukaan dan Arahan
2.2 Perkenalan dan Harapan Peserta
2.3 Pemahaman Daerah terhadap Kebijakan
2.4 Permasalahan dan Upaya Mengatasinya

3. Hasil Lokakarya
3.1 Kesimpulan
3.2 Rekomendasi
3.3 Kesepakatan Rencana Tindak Lanjut
3.4 Rencana Kerja Daerah dalam Program AMPL-BM (Kabupaten/Kota)
3.5 Rencana Kerja Daerah dalam Program AMPL-BM Propinsi
 

Lokakarya I di Kabupaten Lebak ini dilaksanakan tanggal 26-27 Agustus 2004 di Gedung Bangkit, Kabupaten Lebak. Lokakarya ini membahas langkah-langkah kegiatan fasilitasi dalam rangka memberikan pemahaman dasar kepada pemegang andil di Kabupaten Lebak tentang kebijakan nasional pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat. Beberapa bagian dari kebijakan nasional yang penting untuk diketahui oleh pemegang andil di daerah antara lain adalah latar belakang pentingnya pembaharuan kebijakan di bidang AMPL di Indonesia, dasar hukum, kebijakan umum dan strategi pelaksanaannya.
  
Tujuan lokakarya secara umum adalah untuk meningkatkan pemahaman stakeholder daerah tentang kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat, meningkatkan pemahaman stakeholder daerah tentang konsep keberlanjutan dan penggunaan efektif dalam pembangunan AMPL, membangun persepsi yang sama bagi stakeholder daerah tentang 11 pokok kebijakan dan strategi pelaksanaan kebijakan, menyusun strategi keberlanjutan AMPL di daerah, serta agar stakeholder daerah memahami tupoksi dari Kelompok Kerja AMPL Kabupaten.
  
Hasil dari lokakarya adalah adanya kerangka persepsi, tantangan dan alternatif upaya mengatasi tantangan operasionalisasi kebijakan AMPL berbasis masyarakat, serta adanya rencana kerja umum pelaksanaan kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat.

Daftar Isi:

Daftar isi
Daftar Tabel
Daftar Singkatan

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Lokakarya
1.3 Keluaran Lokakarya
1.4 Waktu dan Tempat
1.5 Peserta
1.6 Agenda Lokakarya

2. Proses Lokakarya
2.1 Pembukaan dan Arahan
2.2 Perkenalan dan Harapan
2.3 Kajian terhadap Kebijakan Umum
2.4 Kajian terhadap Strategi Kebijakan

3. Hasil Lokakarya
3.1 Pemahaman Daerah terhadap Pokok Kebijakan
3.2 Prioritas Kebijakan untuk Daerah
3.3 Pemahaman terhadap Strategi Pelaksanaan Kebijakan

4. Kesimpulan dan Rekomendasi
4.1 Kesimpulan
   4.2 Evaluasi
   4.3 Rekomendasi
   4.4 Rencana Tindak Lanjut
 

Tujuan lokakarya ini adalah tersusunnya rekomendasi kebijakan AMPL di propinsi Banten dan disepakatinya rencana tindak lanjut untuk tim teknis AMPL, peserta dapat melakukan review atas pengalaman salah satu kabupatennya dalam upaya implementasi Kebijakan Nasional ABPL Berbasis Masyarakat, peserta dapat melakukan inventarisasi berbagai kegiatan yang dibutuhkan untuk operasionalisasi Kebijakan Nasional ABPL-BM untuk Kabupaten/Kota lainnya di masing-masing propinsi, peserta dapat melakukan analisis sumber daya yang dimiliki oleh Pokja ABPL Propinsi untuk pelaksanaan implementasi kebijakan nasional ABPL untuk kabupaten/kota lainnya di masing-masing propinsi, dan rekomendasi untuk kebijakan ABPL di Propinsi Banten.
  
Lokakarya dilaksanakan tanggal 29 Desember 2004 di Hotel Mahadria, Serang. Lokakarya dimulai dengan pembukaan, sambutan dan pengantar lokakarya, coffe break, dilanjutkan dengan presentasi-presentasi sebagai berikut; Presentasi Kegiatan Implementasi Kebijakan Nasional yang sudah terjadi di Kabupaten Lebak, presentasi Pembangunan AMPL yang berkelanjutan, presentasi hasil kajian lapangan di Kabupaten Serang, Pandeglang dan Lebak, diskusi kelompok tentang Evaluasi kelebihan dan kekurangan kegiatan diseminasi kebijakan nasional yang sudah terjadi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan propinsi dan rencana tindak lanjut 2005.
  
Hasil dari lokakarya ini adalah meningkatnya kesadaran para peserta tentang peranan kebijakan untuk mencapai pembangunan AMPL berbasis masyarakat yang berkelanjutan, para peserta mengetahui pengalaman Kabupaten Lebak dalam implementasi kebijakan, kesepakatan daftar prioritas masalah yang dihadapi untuk pengembangan kebijakan AMPL propinsi dan kesepakatan rencana tindak lanjut untuk tim teknis AMPL Provinsi Banten pada tahun 2005.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar isi
Daftar Tabel

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Lokakarya
1.3 Output Lokakarya
1.4 Waktu dan Tempat
1.5 Peserta

2. Proses Lokakarya

3. Kesimpulan dan Rekomendasi
3.1 Kesimpulan
3.2 Rekomendasi
 

Lokakarya II di Kabupaten Lebak ini dilaksanakan tanggal 26-27 Oktober 2004 di Hotel Kharisma Jujuluk, Kabupaten Lebak. Lokakarya ini membahas langkah-langkah kegiatan fasilitasi dalam rangka memberikan pemahaman dasar kepada pemegang andil di Kabupaten Lebak tentang kebijakan nasional pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat. Beberapa bagian dari kebijakan nasional yang penting untuk diketahui oleh pemegang andil di daerah antara lain adalah latar belakang pentingnya pembaharuan kebijakan di bidang AMPL di Indonesia, dasar hukum, kebijakan umum dan strategi pelaksanaannya.
  
Tujuan lokakarya ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pengelolaan pembangunan AMPL di daerah, mengkaji ulang hasil lokakarya I, mendapatkan peta permasalahan pengelolaan AMPL masa lalu, masa sekarang dan kondisi sekarang, menetapkan prioritas permasalahan pengelolaan AMPL daerah, serta membangun kesadaran bersama terhadap pentingnya keberlanjutan AMPL disesuaikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi daerahnya masing-masing.
  
Hasil dari lokakarya adalah adanya deskripsi isu dan permasalahan daerah dalam pembangunan dan pengelolaan AMPL daerah masa lalu dan sekarang secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan dan ketidakberlanjutan pembangunan dan pengelolaan AMPL selama ini, kondisi atau harapan pembangunan AMPL di masa yang akan datang, tantangan ke depan dalam pemenuhan pelayanan AMPL di daerah, daftar prioritas masalah penanganan AMPL yang berkelanjutan, serta kesepakatan apa yang perlu dilakukan tim dalam menindaklanjuti hasil lokakarya ini sebagai dokumen rujukan pengembangan kebijakan daerah tentang AMPL yang akan dibahas dalam lokakarya III..

Daftar Isi:

Daftar isi
Daftar Tabel
Daftar Singkatan

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Lokakarya
1.3 Keluaran Lokakarya
1.4 Waktu dan Tempat
1.5 Jumlah Peserta
1.6 Agenda Lokakarya

2. Proses Lokakarya
2.1 Pembukaan dan Arahan
2.2 Perkenalan dan Harapan Peserta
2.3 Pemetaan Permasalahan
2.4 Prioritas Masalah AMPL dan Penanganannya

3. Rencana Tindak Lanjut

4. Kesimpulan dan Rekomendasi
4.1 Kesimpulan
   4.2 Rekomendasi
   Lampiran. Daftar Peserta Lokakarya
 

Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak bulan Juni 2004 telah bekerjasama dengan Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Nasional dalam rangka uji coba dan adopsi kebijakan AMPL Berbasis Masyarakat. Salah satu bentuk keseriusan Propinsi Bangka Belitung dalam merespon kerjasama ini adalah dengan membentuk kelompok kerja AMPL berbasis masyarakat tingkat propinsi Bangka Belitung pada bulan Juli 2004.
  
Salah satu rencana kerja Pokja AMPL Propinsi Bangka Belitung yang paling awal adalah pendalaman kebijakan dan isu-isu strategis AMPL bersama pelaku pembangunan AMPL di Bangka Belitung melalui sebuah lokakarya.
  
Tujuan dari lokakarya ini adalah  mendalami kebijakan AMPL Berbasis Masyarakat serta mengidentifikasi permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pengelolaan pembangunan AMPL di daerah, membangun persepsi bersama tentang kebijakan nasional AMPL Berbasis Masyarakat, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan upaya untuk menjawab tantangan tersebut, mendapatkan peta permasalahan pengelolaan AMPL masa lalu, masa sekarang dan kondisi sekarang, menetapkan prioritas permasalahan pengelolaan AMPL daerah, memperoleh gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pelayanan AMPL di daerah, serta membangun kesadaran bersama terhadap pentingnya keberlanjutan AMPL di daerah.
  
Lokakarya ini dilaksanakan tanggal 25-26 Agustus 2004, bertempat di hotel Bumi Asih Jaya, Pangkalpinang. Lokakarya dimulai dengan pembukaan dan arahan oleh Gubernur, dilanjutkan dengan perkenalan dan harapan peserta lokakarya, sesi Membangun Kepedulian terhadap AMPL (dengan cara mengajak peserta mencermati kondisi AMPL dari data dan kliping koran tentang AMPL di Propinsi Babel), sesi pemahaman terhadap kebijakan (penjelasan singkat tentang latar belakang, proses penyusunan dan hasil penyusunan kebijakan oleh wakil dari WASPOLA, dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok pendalaman kebijakan, tantangan pelaksanaan kebijakan serta upaya menjawab tantangan oleh daerah). Lalu sesi berikutnya yaitu identifikasi isu/permasalahan AMPL daerah, permasalahan dan usulan rencana kerja AMPL propinsi, serta fasilitasi mengenai tugas dan peran Pokja AMPL propinsi.
  
Hasil dari lokakarya ini yaitu adanya kerangka persepsi, tantangan dan alternatif upaya mengatasi tantangan operasionalisasi kebijakan AMPL berbasis masyarakat, daftar permasalahan pengelolaan AMPL daerah masa lalu dan sekarang, kondisi AMPL yang diharapkan pada masa yang akan datang, daftar prioritas masalah penanganan AMPL berbasis masyarakat, serta rencana kerja umum pelaksanaan kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar isi

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Lokakarya
1.3 Output Lokakarya
1.4 Waktu dan Tempat
1.5 Peserta
1.6 Agenda Lokakarya

2. Proses Lokakarya
2.1 Pembukaan dan Arahan
2.2 Perkenalan dan Harapan Peserta
2.3 Membangun Kepedulian terhadap AMPL
2.4 Pemahaman terhadap Kebijakan
2.5 Identifikasi Isu/Permasalahan AMPL Daerah
2.6 Permasalahan dan Usulan Rencana Kerja AMPL Propinsi
2.7 Tugas dan Peran Kelompok Kerja AMPL

3. Rencana Tindak Lanjut

4. Kesimpulan dan Rekomendasi
4.1 Kesimpulan
   4.2 Rekomendasi
 

Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak bulan Juni 2004 telah bekerjasama dengan Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Nasional dalam rangka uji coba dan adopsi kebijakan AMPL Berbasis Masyarakat. Berbagai kegiatan telah dilakukan bersama guna mencapai adopsi kebijakan nasional AMPL-BM, diantaranya adalah pelaksanaan lokakarya pendalaman kebijakan dan isu-isu strategis AMPL bersama pelaku pembangunan AMPL se-Bangka Belitung, supervisi Pokja AMPL-BM Bangka Selatan dan FGD pelaksanaan pembangunan AMPL antara Pokja AMPL Propinsi Bangka Belitung dengan seluruh Pimpro AMPL se-Kepulauan Bangka Belitung.
  
Salah satu harapan besar Pemerintah Pusat kepada Pemprop Kepulauan Bangka Belitung dalam operasionalisasi Kebijakan Nasional AMPL-BM adalah mampunya Pemprop (Pokja AMPL) menjadi fasilitator diseminasi adopsi operasionalisasi kebijakan nasional AMPL-BM ke seluruh kota dan kabupaten yang ada di propinsi kepulauan Bangka Belitung. Untuk itu perlunya diselenggarakan lokakarya penyusunan disain diseminasi adopsi operasionalisasi kebijakan nasional AMPL oleh Pokja AMPL Propinsi Bangka Belitung yang didasarkan kepada hasil lokakarya I, hasil FGD dan capaian Pokja AMPL Bangka Selatan dalam melaksanakan adopsi operasionalisasi kebijakan nasional AMPL di Bangka Selatan.
  
Tujuan dari lokakarya ini adalah tersusunnya rencana fasilitasi rencana fasilitasi diseminasi operasionalisasi adopsi kebijakan nasional AMPL oleh Pokja AMPL Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengkaji ulang hasil kinerja Pokja AMPL-BM Propinsi Bangka Belitung, menyusun disain fasilitasi diseminasi kebijakan nasional AMPL-BM, serta menyusun rencana kerja Pokja AMPL-BM Propinsi tahun 2005.
  
Lokakarya dilaksanakan tanggal 18 Desember 2004 di Hotel Bumi Asih Pangkalpinang. Acara dimulai dengan pembukaan dan pengantar lokakarya (perkenalan, identifikasi harapan dan penjelasan alur lokakarya), dilanjutkan dengan review hasil lokakarya I dan FGD sosialisasi AMPL serta hubungannya dengan lokakarya II, presentasi hasil capaian adopsi operasionalisasi kebijakan nasional AMPL-BM Bangka Selatan, pembahasan disain fasilitasi diseminasi AMPL-BM oleh Propinsi, penyusunan rencana kerja Pokja AMPL Propinsi tahun 2005, serta evaluasi dan penutupan.
  
Hasil dari lokakarya ini adalah adanya kesepakatan disain rencana fasilitasi diseminasi operasionalisasi adopsi kebijakan nasional AMPL oleh Pokja AMPL Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta adanya dokumen rencana kerja Pokja AMPL-BM Propinsi Bangka Belitung tahun 2005.
   
Daftar Isi:
   
Kata Pengantar
Daftar Isi
Pendahuluan
Proses Lokakarya
Hasil Lokakarya
Lampiran:
- Daftar Peserta
- Sambutan dan Laporan Ketua Pokja AMPL Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Bahan-bahan Lokakarya

Air minum dan penyehatan lingkungan adalah kebutuhan dasar manusia untuk melangsungkan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Hingga saat ini diperkirakan masih terdapat 100 juta penduduk Indonesia belum mendapatkan kemudahan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) yang memadai. Belajar dari pengalaman masa lalu, banyak investasi besar (program/proyek) dalam bidang AMPL hasilnya belum memenuhi harapan. Prasarana dan sarana yang dibangun tidak berfungsi dengan baik dan kurangnya perhatian masyarakat untuk menjaga keberlanjutannya.
 
Prinsip-prinsip yang melandasi dari pembangunan AMPL meliputi; partisipatif, demokratis, kepekaan kemiskinan dan pelibatan perempuan. Keberlanjutan pembangunan AMPL  akan dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek. Dari serangkaian proses diskusi dan pelatihan partisipatif isu pembangunan AMPL berbasis masyarakat di daerah, ditemukan salah satu faktornya adalah masih lemahnya kemampuan aparatur pemerintah tentang metodologi pelatihan atau dasar fasilitasi program AMPL.
 
Dalam rangka menjawab kendala tersebut diatas maka disusunlah modul pelatihan tentang Pelatihan Ketrampilan Dasar Fasilitasi dalam rangka Implementasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL-BM. Pelatihan bertujuan agar peserta dapat memahami kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pembangunan AMPL berbasis masyarakat, memahami kompetensi fasilitator, dan trampil memfasilitasi program AMPL berbasis masyarakat.

Daftar Isi:

Kata Pengantar

P.B. 1. Dinamika Kelompok
S.P.B. 1.1 Pembukaan
S.P.B. 1.2 Perkenalan dan Pengorganisasian Peserta
S.P.B. 1.3 Tujuan Pelatihan dan Ungkapan Harapan Peserta

P.B. 2 Kebijakan  Pemerintah
S.P.B. 2.1. Diskusi Pendalaman Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat

P.B. 3 Kompetensi Fasilitator
S.P.B. 3.1. Pendidikan Orang Dewasa
S.P.B. 3.2. Dasar-Dasar Fasilitasi
S.P.B. 3.3 Teknik Komunikasi
S.P.B. 3.4. Teknik Penyajian Fasilitasi
S.P.B. 3.5 Media Fasilitasi
S.P.B. 3.6 Etika Fasilitator
S.P.B. 3.7 Penjajagan Kebutuhan Fasilitasi
S.P.B. 3.8 Menyusun Kerangka Acuan Fasilitasi
S.P.B. 3.9 Menyusun Kurikulum Fasilitasi

P.B. 4 Simulasi Fasilitasi
S.P.B. 4.1. Persiapan Simulasi Fasilitasi
S.P.B. 4.2. Pelaksanaan Praktek Fasilitasi
S.P.B. 4.3. Refleksi Praktek Fasilitasi

P.B. 5 Pembulatan dan RKTL
S.P.B. 5.1. Pembulatan Pelatihan
S.P.B. 5.2. Rencana Tindak Lanjut Pelatihan
S.P.B. 5.3. Evaluasi Akhir Pelatihan
 

Round Table Discussion I dengan topik ”Pembiayaan Air Minum di Indonesia” diselenggarakan pada tanggal 24 Juli 2008 di Jakarta merupakan salah satu implementasi kegiatan The Water Dialogues Indonesia yang bertujuan untuk menjaring persepsi dan pandangan-pandangan para stakeholder bidang air minum mengenai pembiayaan dan kerjasama Pemerintah – Swasta di Indonesia.
  
Tujuan acara ini adalah untuk mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi terkait dengan pembiayaan air minum, serta untuk mencari alternatif sumber pembiayaan yang memungkinkan bagi pembangunan air minum di Indonesia.
  
Prosiding ini secara umum berisi latar belakang dan tujuan kegiatan, proses kegiatan Round Table Discussion  dan hasil diskusi yang didapat dari acara tersebut, materi-materi kegiatan yang dipresentasikan, serta dokumentasi kegiatan.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar Isi

I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Tujuan
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
D. Agenda Kegiatan

II. Pemaparan Narasumber dan Diskusi
A. Pemaparan Para Narasumber
B. Diskusi dan Tanya Jawab

III. Lampiran
A. Presentasi Narasumber
B. Undangan kepada Narasumber
C. Undangan kepada Peserta
D. Daftar Hadir Peserta
E. Dokumentasi
 

Diskusi dengan tema ”Permasalahan Pembangunan Bidang Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Kebumen” diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan lingkungan bagi upaya meningkatkan kesejahteraan, menumbuhkan kesadaran diantara stakeholders mengenai berbagai permasalahan kesehatan lingkungan yang dihadapi pada saat ini, menumbuhkan kesadaran di kalangan stakeholders bahwa masalah kesehatan lingkungan pemecahannya harus dilakukan bersama dan menumbuhkan kesadaran di kalangan stakeholders mengenai relevansi melaksanakan kebijakan nasional AMPL untuk menanggulangi berbagai kendala pembangunan di bidnag penyehatan lingkungan.
  
Diskusi dilaksanakan tanggal 14 Desember 2004 di Ruang Rapat Bappeda Kebumen. Kegiatan dimulai dari arahan diskusi, serta dilanjutkan dengan acara berturut-turut sebagai berikut; pemaparan dari Puskesmas Alian, Puskesmas Bulus Pesantren, pembahasan oleh pembahas utama (Ketua HAKLI), tanya jawab dengan peserta, dan terakhir ditutup serta makan siang.
  
Dari penyelenggaran diskusi ini menghasilkan keluaran sebagai berikut, yaitu tumbuhnya kesadaran bahwa ada masalah kesehatan lingkungan yang mereka hadapi bersama, tumbuhnya kehendak bersama menerapkan prinsip-prinsip pembangunan AMPL berkelanjutan, serta tumbuhnya kesadaran bahwa pembangunan bidang penyehatan lingkungan dapat ditanggulangi dengan menyertakan masyarakat di dalam prosesnya.

Daftar Isi:

Ringkasan
Daftar Isi

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Diskusi
1.3 Keluaran Diskusi
1.4 Waktu dan Tempat
1.5 Agenda Diskusi
1.6 Peserta Diskusi

2. Proses Diskusi
2.1 Arahan Pembukaan
2.2 Paparan Nara Sumber

3. Hasil Paparan Umum
3.1 Dukungan Pemda
3.2 Dukungan Kelompok Kerja
3.3 Dukungan Masyarakat

4. Kesimpulan