Laporan/Prosiding

Diskusi Keberhasilan dan Kegagalan Pembangunan bidang AMPL dari Perspektif Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat diselenggarakan dengan tujuan untuk membangun kepedulian akan pentingnya upaya penanganan masalah AMPL di Jawa Tengah secara bersama, menjelaskan kesaling terkaitan berbagai masalah AMPL, menumbuhkan kesadaran di kalangan stakeholders  bagaimana melaksanakan pembangunan AMPL yang berkelanjutan, mengenai variabel yang berpengaruh terhadap keberlanjutan sarana AMPL, dan menyadari bahwa dengan melaksanakan kebijakan nasional AMPL berbagai masalah ketidakberlanjutan sarana AMPL dapat terpecahkan.
  
Diskusi ini dilaksanakan tanggal 4 November 2004 di Ruang rapat Bappeda Jawa Tengah. Diskusi menampilkan tiga narasumber yang memiliki pengalaman, dan memang pekerjaannya dalam bidang pembangunan AMPL. Acara didahului dengan kata pengantar, pembukaan dan arahan. Dilanjutkan dengan pemaparan dari beberapa nara sumber (Dinkes Jawa Tengah, Bapermas), serta rekomendasi dari peserta diskusi.
  
Penyelenggaraan diskusi ini menghasilkan keluaran sebagai berikut, yaitu kesadaran di kalangan stakeholders mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi keberlanjutan sarana AMPL, kehendak bersama menerapkan prinsip-prinsip pembangunan AMPL berkelanjutan, dan kesadaran bahwa perubahan cara pandang dalam melaksanakan pembangunan AMPL dapat membuat sarana dan layanan  AMPL berkelanjutan.

Daftar Isi:

Daftar Isi
Daftar Kotak

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Diskusi
1.3 Output Diskusi
1.4 Waktu dan Tempat
1.5 Peserta Diskusi
1.6 Agenda Diskusi

2. Proses Diskusi
2.1Pembukaan dan Arahan
2.2 Paparan Nara Sumber

3. Rekomendasi dari Peserta

Daftar Kotak
Kotak 1. Masukan Masalah AMPL (hasil diskusi)
Kotak 2. Rekomendasi untuk Memecahkan Masalah Pembangunan AMPL
 

Lokakarya ke III dengan tema ”Penyusunan Rencana Kegiatan Bidang AMPL dalam Rangka Diseminasi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat” diselenggarakan dengan tujuan membangun kepedulian akan pentingnya upaya penanganan secara bersama masalah AMPL di Jawa Tengah, menjelaskan kesalingterkaitan berbagai kegiatan operasionalisasi kebijakan nasional AMPL di propinsi Jawa Tengah, menumbuhkan kesadaran di kalangan stakeholders akan pentingnya melakukan sinergi dalam melakukan pembangunan AMPL, menyusun rencana kegiatan bersama dalam melakukan pembangunan AMPL, serta menyusun rencana dalam melakukan diseminasi kebijakan nasional AMPL di propinsi Jawa Tengah.
  
Lokakarya dilaksanakan di Ruang Rapat Bappeda Jawa Tengah, tanggal 29 Desember 2004. Acara dimulai dengan pembukaan dan arahan, dilanjutkan dengan review kebijakan nasional AMPL Berbasis Masyarakat, pemaparan dari dua narasumber mengenai kegiatan operasionalisasi di Jawa Tengah dan di Kebumen, perumusan isu strategis, program strategis, kegiatan strategis, serta penentuan rencana tindak lanjut kelompok kerja tahun 2005.
  
Penyelenggaraan lokakarya ke III ini menghasilkan keluaran, yaitu; rencana kegiatan bidang AMPL yang memperoleh dukungan dari stakeholders, kesepakatan bersama untuk melakukan diseminasi kebijakan nasional AMPL, serta kesepakatan bersama diantara stakeholders untuk mensinergikan program pembangunan mereka di bidang AMPL.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Lokakarya
1.3 Keluaran Lokakarya
1.4 Waktu dan Tempat
1.5 Peserta Lokakarya
1.6 Agenda Lokakarya

2. Proses Lokakarya
2.1 Pembukaan dan Arahan
2.2 Review Kebijakan Nasional
2.3 Kegiatan Operasionalisasi di Jawa Tengah dan Di Kebumen
2.4 Merumuskan Isu Strategis
2.5 Merumuskan Program Strategis
2.6 Merumuskan Kegiatan Strategis

3. Proses Lokakarya

4. Rencana Tindak Lanjut Kelompok Kerja Tahun 2005
 

Sejalan dengan pendekatan tanggap kebutuhan yang dipromosikan dalam pendekatan AMPL, pemilihan daerahpun dilakukan dengan pendekatan tanggap kebutuhan. Hanya daerah yang merasa membutuhkan dan menyampaikan minatnya yang akan difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan AMPL ini. Untuk itulah lokakarya ini diselenggarakan sebagai upaya memberikan pemahaman tentang kebijakan nasional AMPL dan operasionalisasinya di daerah.
  
Tujuan lokakarya ini adalah memberikan pemahaman  kepada peserta tentang kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat, rencana operasionalisasi serta gambaran umum kegiatan fasilitasi di lapangan, serta untuk menggali gambaran minat daerah untuk menjadi lokasi fasilitasi.
  
Lokakarya dilaksanakan pada tanggal 10-12 Maret 2004 di Hyatt Regency Yogyakarta. Materi lokakarya mencakup arahan, presentasi kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat, diskusi isu pembangunan AMPL daerah, penetapan kriteria serta diskusi pengalaman pemasaran kebijakan di daerah.

Daftar Isi:

A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
2. Tujuan Lokakarya
3. Waktu dan Tempat
4. Peserta
5. Agenda Lokakarya

B. Proses Lokakarya
1. Pembukaan dan Arahan Lokakarya
2. Presentasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat
3. Penjelasan Alur Lokakarya
4. Perkenalan dan Harapan Peserta
5. Refleksi Kinerja AMPL di Daerah
6. Diskusi Isu Pembangunan AMPL di daerah
7. Diskusi Analisis Stakeholder pelaku kebijakan AMPL di Daerah
8. Presentasi Pengalaman Pelaksanaan Kebijakan AMPL di daerah
9. Menyepakati Kriteria Pemilihan Daerah
10. Pengalaman Pemasaran Kebijakan di Daerah

C. Hasil Lokakarya
 

Kegiatan Lokakarya I tentang pemahaman kebijakan nasional AMPL Berbasis Masyarakat telah dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo, dan telah disepakati persepsi bersama terhadap 11 Pokok Kebijakan AMPL beserta tantangan dan upaya yang dilakukan. Agar mendapatkan input tambahan dari masyarakat yang lebih luas dan secara langsung maka perlu dilakukan penyampaian informasi tentang kebijakan nasional AMPL Berbasis Masyarakat dan proses perumusan kebijakan AMPL di daerah Gorontalo yang sedang dilakukan melalui media radio.
  
Dengan dilakukan dialog interaktif di radio ini diharapkan semakin meluas informasi tentang kebijakan nasional pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat dan mendapatkan input tambahan dari masyarakat sebagai bahan untuk tindak lanjut kegiatan perumusan kebijakan AMPL daerah.
  
Tujuan dari Dialog Interaktif ini adalah menginformasikan tentang kebijakan nasional pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat kepada masyarakat luas dan juga menginformasikan tentang adanya kegiatan di daerah dalam rangka perumusan kebjakan AMPL berbasis masyarakat.
  
Acara ini dilaksanakan pada tanggal 9 September 2004 di kantor Radio SMEK FM, Kabupaten Gorontalo. Acara dialog interaktif dimulai dengan perkenalan narasumber (Syarif Hida dari Dinas Kesehatan, Ichsan Sibali dari Bappeda & Agus Priatna dari WASPOLA) oleh pembawa acara dialog interaktif ini. Dilanjutkan dengan penjelasan singkat tentang latar belakang kebijakan nasional pembangunan AMPL-BM, penjelasan tentang proses yang sedang dilakukan daerah dalam rangka perumusan kebijakan AMPL daerah, serta interaktif dengan pemirsa.
  
Output dari kegiatan ini adalah diperolehnya input tambahan dari masyarakat umum tentang kondisi AMPL di Kabupaten Gorontalo, serta tanggapan atas penjelasan latar belakang kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat.

Daftar Isi:

Daftar isi

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Dialog Interaktif
1.3 Keluaran Dialog Interaktif
1.4 Waktu dan Tempat
1.5 Narasumber
1.6 Agenda

2. Proses Dialog Interaktif
2.1 Perkenalan
2.2 Penjelasan Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat
2.3 Penjelasan Proses Perumusan Kebijakan
2.4 Interaktif dengan Pemirsa

3. Rencana Tindak Lanjut

4. Kesimpulan dan Rekomendasi
4.1 Kesimpulan
4.2 Rekomendasi
 

Tujuan kegiatan kunjungan lapangan adalah memetakan kondisi eksisting terhadap upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat terhadap penanganan aspek keberlanjutan AMPL, memperoleh gambaran permasalahan penanganan aspek keberlanjutan AMPL, memperoleh gambaran kebutuhan daerah dalam rangka penanganan aspek keberlanjutan AMPL dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat terhadap penanganan aspek keberlanjutan dalam pembangunan AMPL.
 
Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari. Hari pertama dan kedua adalah kunjungan lapangan ke Desa Mohiyolo, Desa Lonuo, Kelurahan Dembe dan Desa Daenaa, Propinsi Gorontalo dan hari ketiga diskusi perumusan hasil kajian, dengan peserta dari Pokja daerah dan lembaga swadaya masyarakat.
  
Output dari kegiatan ini adalah adanya gambaran eksisting penanganan sistem pengelolaan data AMPL daerah, gambaran upaya penanganan aspek keberlanjutan pembangunan AMPL oleh pemerintah dan masyarakat, gambaran kebutuhan daerah dalam upaya penanganan keberlanjutan AMPL sebagai masukan dalam penyusunan rencana kerja, serta rekomendasi dalam pengembangan strategi dan rencana kerja nasional AMPL.

Daftar Isi:

Daftar isi
Daftar tabel

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Kajian
1.3 Keluaran Kajian Lapangan
1.4 Waktu dan Tempat
1.5 Peserta
1.6 Agenda

2. Informasi Lokasi Kunjungan
2.1 Desa Mohiyolo
2.2 Desa Lonuo
2.3 Kelurahan Dembe
2.4 Desa Daenaa

3. Hasil Analisis Kajian

4. Kesimpulan dan Rekomendasi
 

Laporan ini (disebut sebagai Hasil Studi) merupakan perbaikan dari konsep laporan (draft report) yang telah dikaji ulang oleh Pokja WASPOLA. Studi pustaka ini diharapkan menjadi salah satu upaya mengawali penyusunan kebijakan yang dapat memberikan kesadaran baru bagi segenap elemen pelaku untuk menyadari pentingnya ketersediaan hukum yang mampu menjamin kepemilikan masyarakat dalam pembangunan, khususnya prasarana dan sarana AMPL sesuai dengan maksud UU No.22 Tahun 1999, utamanya penjelasan pasal 92. Ketersediaan hukum yang demikian disamping dapat dimanfaatkan sebagai media pemberdayaan hukum masyarakat juga dapat menjadi sarana mengoptimalkan pelayanan pemerintah secara berkelanjutan.
 
Studi pustaka ini mengkaji tentang batasan, hak, proses, rasa, konsekuensi, dampak kepemilikan masyarakat dalam proyek serta praktek masyarakat dalam kepemilikan, pengelolaan prasarana dan sarana, yang termasuk didalamnya meliputi perlindungan hokum terhadap asset, pungutan, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah tangga (AD/ART), mekanisme mengatasi pelanggaran serta resolusi konfliknya.
 
Dalam studi ini dilakukan telaah kepustakaan dari produk kebijakan dan peraturan serta pengalaman terkait di lapangan pada Kabupaten Bandung, Subang, Malang dan Kediri mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap sarana AMPL. Kajian perlindungan kepemilikan di tingkat masyarakat dilaksanakan di Desa Cibodas, Kec. Lembang, Kab. Bandung, Desa Palasari Kec. Cagak, Kab. Subang, Desa Mojo, Kec. Mojo, Kab. Kediri; Desa Kandangan, Kec. Kandangan Kab. Kediri; Kel. Mergosono dan Kel. Ciptomulyo, Kota Malang.

Daftar Isi

Kata Pengantar
Daftar isi
Daftar Singkatan
Definisi yang Digunakan
Ringkasan

1. Pendahuluan
1.1 Realitas Pembangunan Hukum
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah
1.3 Fokus Kajian
1.4 Keluaran Hasil Kajian
1.5 Pendekatan

2. Temuan Pokok
2.1 Kebijakan Umum Tentang Sumberdaya Alam dan Hidup Sehat
2.2 Kewenangan Daerah dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam
2.3 Desentralisasi Pengelolaan Air
2.4 Perspektif Tentang Air
2.5 Partisipasi Masyarakat dan Sektor Swasta
2.6 Batasan Pengertian
2.7 Aspek Kebendaan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Sanitasi
2.8 Pengelolaan Prasarana dan Sarana Air Bersih dan Sanitasi
2.9 Pembina Teknis dalam Keorganisasian Pemda
2.10 Hak Milik Masyarakat dalam Prasarana dan Sarana AMPL
2.11 Benda/Barang yang Menjadi Milik Masyarakat
2.12 Proses Kepemilikan Masyarakat
2.13 Rasa Kepemilikan Masyarakat
2.14 Syarat Kepemilikan Masyarakat
2.15 Batas Waktu Kepemilikan Masyarakat
2.16 Dampak Kepemilikan Masyarakat
2.17 Legalitas Kelembagaan Pengelolaan Prasarana dan Sarana AMPL
2.18 Perlindungan Hukum terhadap Aset

3. Analisa Aspek Hukum
3.1 Kebijakan Hukum Tentang Kepemilikan Masyarakat atas Prasarana dan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
3.2 Kebijakan Hukum Tentang Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
3.3 Sinergi Elemen Pelaku antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
3.4 Praktek Masyarakat dalam Pengelolaan dan Kepemilikan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
3.5 Korelasi Tertib Hukum dengan Pengembalian Modal Investasi
3.6 Kebijakan Hukum Sistem Swadana dan Dana Bergulir

4. Kesimpulan dan Saran
4.1 Kesimpulan
4.2 Saran

Daftar Pustaka

Lampiran: Kerangka Acuan
 

Laporan ini mencakup kemajuan kegiatan WASPOLA 2 dalam periode tahun 2004, serta penjelasan mengenai pencapaiannya terhadap rencana kerja yang ada. Kegiatan dilaporkan berdasarkan empat komponen utama kegiatan WASPOLA 2, yaitu: pelaksanaan kebijakan, perubahan kebijakan, knowledge management, dan manajemen proyek.
 
Komponen pertama meliputi kegiatan pelaksanaan Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di daerah. Komponen kedua meliputi pengembangan draft ketiga Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Lembaga. Komponen ketiga Manajemen Pengetahuan meliputi aktifitas dalam bentuk studi, publikasi dan diseminasi kebijakan. Komponen keempat meliputi pengelolaan proyek WASPOLA.
 
Dalam laporan ini juga disampaikan secara ringkas posisi masing-masing komponen kegiatan dalam rencana kerja tahun 2004 seperti terlampir.

Daftar Isi:

Pengantar
Ringkasan
Daftar Isi

1. Pendahuluan
1.1 Identitas WASPOLA
1.2 Pelaksanaan Proyek
1.3 Transisi WASPOLA 1 – WASPOLA 2
1.4 Dasar Pijakan Kegiatan WASPOLA 2
1.5 Struktur dan Deskripsi Proyek WASPOLA 2
1.6 Pendanaan

2. Operasionalisasi Kebijakan
2.1 Umum
2.2 Tahapan Kegiatan
2.3 Evaluasi Kegiatan Operasionalisasi Kebijakan
2.4 Rencana Kegiatan Tahun 2005

3. Reformasi Kebijakan
3.1 Lokakarya Pengembangan Draft 2 Kebijakan AMPL Berbasis Lembaga
3.2 Lokakarya Pengembangan Draft 3 Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Lembaga
3.3 Lokakarya Perbaikan Draft 3 Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Lembaga

4. Manajemen Pengetahuan
4.1 Training of Trainer untuk Lokakarya Pencapaian Millenium Development Goals
4.2 Lokakarya Nasional Pencapaian Millenium Development Goals
4.3 Ikut Serta dalam Pameran Nusantara Water Expo
4.4 Koordinasi Pelaku Pembangunan AMPL di Indonesia
4.5 Kajian Pelaksanaan Diseminasi Kebijakan
4.6 Konsolidasi lesson learned dari Pelaksanaan Kebijakan di Daerah

5. Manajemen Proyek
5.1 Lokakarya Review Rencana Kerja WASPOLA
5.2 Penyusunan Rencana Kerja WASPOLA tahun 2005
5.3 Personalia/staff
5.4 Capaian kegiatan 2004 terhadap rencana kerja

6. Kesimpulan dan Rekomendasi
6.1 Komponen Operasionalisasi Kebijakan
6.2 Reformasi Kebijakan
6.3 Manajemen Informasi
6.4 Manajemen Proyek
 

Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak bulan Juni 2004 telah bekerjasama dengan Pokja AMPL Nasional dalam rangka uji coba dan adopsi kebijakan AMPL berbasis masyarakat. Salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Propinsi Bangka Belitung dalam merespon kerjasama ini adalah dengan membentuk kelompok kerja AMPL berbasis masyarakat tingkat propinsi Bangka Belitung pada bulan Juli 2004.
  
Sebagai Pokja yang mengurusi AMPL, dipandang perlu untuk melakukan koordinasi secara terus menerus dengan pimpro AMPL se-Bangka Belitung agar hasil pembangunan AMPL dapat berhasil guna, berdaya guna dan berkelanjutan. Sebagai langkah awal, Pokja AMPL Propinsi Bangka Belitung menganggap perlu untuk segera melakukan sosialisasi kebijakan nasional berbasis masyarakat bagi Pimpro AMPL se-Bangka Belitung sekaligus melakukan kaji ulang bersama terhadap hasil lokakarya pendalaman kebijakan dan isu-isu strategis AMPL yang telah dilaksanakan pada penghujung bulan Agustus 2004 yang lalu.
  
Tujuan umum dari pelaksanaan FGD ini adalah tersosialisasikannya Kebijakan  Nasional AMPL Berbasis Masyarakat kepada Pimpro AMPL di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan tujuan khusus dari FGD adalah terpresentasikannya Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat kepada Pimpro AMPL, kajian pelaksanaan pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat, serta membangun kesadaran bersama terhadap pentingnya keberlanjutan AMPL Berbasis Masyarakat.
  
Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini dilaksanakan tanggal 6 November 2004, di Hotel Bumi Asih Pangkalpinang. Acara dimulai dengan pembukaan dan arahan oleh Wakil Ketua Pokja AMPL Propinsi Bangka Belitung. Dilanjutkan dengan perkenalan dan perumusan harapan dari peserta kegiatan. Lalu dilanjutkan dengan presentasi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat, Kaji ulang dan penajaman hasil lokakarya pendalaman kebijakan nasional AMPL Berbasis Masyarakat, Hasil penajaman besaran agenda AMPL Propinsi, Hasil penajaman pemahaman daerah terhadap kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat, Identifikasi isu/permasalahan pelaksanaan pembangunan AMPL sejak tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap paska pelaksanaan, Identifikasi isu/permasalahan pembangunan AMPL sesuai 5 asepek keberlanjutan AMPL, Identifikasi kelebihan dan kekurangan program/proyek AMPL di Bangka Belitung, serta kesepakatan pelaksanaan lokakarya II AMPL Propinsi.
  
Output dari FGD ini adalah deskripsi isu dan permasalahan pelaksanaan pembangunan AMPL berbasis masyarakat, daftar kelebihan dan kekurangan masing-masing program/proyek AMPL yang sedang dilaksanakan di Bangka Belitung, dan kesepakatan rencana pelaksanaan lokakarya II AMPL propinsi Bangka Belitung tentang penyusunan disain desiminasi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat oleh Propinsi kepada Kabupaten/Kota.

Daftar Isi:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pendahuluan

Proses FGD

Hasil FGD

Lampiran
- Daftar Peserta
 

Proses fasilitasi adopsi operasionalisasi Kebijakan Nasional AMPL-BM oleh Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Bangka Selatan telah dimulai sejak bulan Juni 2004 dan berakhir pada bulan Desember 2004. Sejak proses fasilitasi dilaksanakan Pemkab Bangka Selatan melalui Pokja AMPL-BM nya telah menyelenggarakan beberapa kegiatan strategis yang dianggap mampu untuk mempercepat daerah dalam mengadopsi kebijakan nasional AMPL-BM menjadi kebijakan daerah. Sebagai puncak dan akhir dari kegiatan fasilitasi adopsi operasionalisasi Kebijakan Nasional AMPL-BM oleh Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Bangka Selatan akan diselenggarakan lokakarya III tentang pembahasan Naskah Akademis Draft Raperda dan Renstra Pembangunan serta Pengelolaan AMPL-BM.
  
Tujuan umum diadakannya lokakarya ini adalah terbahasnya naskah akademis draft raperda dan renstra pembangunan dan pengelolaan AMPL-BM Bnagka Selatan, serta mereview hasil lokakarya I dan II yang lalu, finalisasi renstra pembangunan dan pengelolaan AMPL Bangka Selatan Tahun 2005-2015, pembahasan naskah akademis draft raperda pembangunan dan pengelolaan AMPL-BM, serta menyusun rencana kerja Pokja AMPL-BM tahun 2005.
  
Lokakarya dilaksanakan tanggal 16 Desember 2004 di Gedung Nasional Toboali, Bangka Selatan. Dimulai dengan pembukaan dan arahan oleh Ketua Pokja AMPL Bangka Selatan. Dilanjutkan dengan perkenalan para peserta, pembahasan draft renstra pembangunan dan pengelolaan AMPL-BM Bangka Selatan tahun 2005-2015 dan pembahasan naskah akademis draft raperda pembangunan dan pengelolaan AMPL-BM.
  
Output dari lokakarya ini adalah adanya dokumen renstra pembangunan dan pengelolaan AMPL-BM Bangka Selatan tahun 2005-2015, adanya dokumen naskah akademis draft raperda pembangunan dan pengelolaan AMPL-BM Bangka Selatan, serta draft rencana kerja Pokja AMPL-BM tahun 2005.  

Daftar Isi:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pendahuluan

Proses Lokakarya

Hasil Lokakarya

Lampiran:
- Daftar Peserta
- Sambutan, Arahan dan Pembukaan oleh Bapak Bupati Bangka Selatan
 

Laporan akhir ini disusun untuk menjelaskan secara keseluruhan pelaksanaan fasilitasi operasionalisasi Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di Propinsi Sulawesi Selatan.
  
Sebagai suatu proses yang terus menerus, laporan ini masih memerlukan pengkajian secara lebih mendalam guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Ini merupakan langkah awal dari proses adopsi Kebijakan Nasional tentang pembangunan AMPL khususnya di Propinsi Sulawesi Selatan.
  
Pelaksanaan fasilitasi Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Berbasis Masyarakat di Propinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan sejak bulan Juni 2004 sampai Desember 2004.

Daftar Isi:

Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Lampiran
Kata Pengantar
Ringkasan

1. Pendahuluan
1.1 Gambaran Umum Provinsi Banten
1.2 Kondisi Kesehatan Masyarakat
1.3 Kondisi Layanan AMPL

2. Operasionalisasi Kebijakan Nasional
2.1 Proses Pelaksanaan
2.2 Koordinasi Persiapan
2.3 Presentasi Umum
2.4 Lokakarya
2.5 Diseminasi Kebijakan kepada Kabupaten lain
2.6 Penyusunan Rencana Tindak

3 Hasil Kegiatan
3.1 Tanggapan Daerah terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Pandangan Stakeholder terhadap Konsep Keberlanjutan AMPL
3.3 Dukungan dan Komitmen Daerah selama Proses Kebijakan
3.4 Pemahaman Daerah terhadap Kebijakan Nasional
3.5 Isu Strategis AMPL Propinsi Sulawesi Selatan
3.6 Program Pembangunan AMPL yang Berkelanjutan

4 Pembelajaran dan Rekomendasi
4.1 Beberapa Pelajaran Penting
4.2 Rekomendasi