Laporan/Prosiding

Laporan ini adalah rangkuman dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Lebak selama tahun 2004. Fasilitasi yang diberikan dalam rangka kegiatan ”Implementasi Kebijakan Nasional AMPL yang Berbasis Masyarakat” telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Singkatan
Ringkasan

1. Pendahuluan
1.1 Gambaran Umum Wilayah
1.2 Kondisi Kesehatan Masyarakat
1.3 Kondisi Layanan AMPL

2. Operasionalisasi Kebijakan Nasional
2.1 Proses Pelaksanaan
2.2 Koordinasi Persiapan
2.3 Presentasi Umum
2.4 Lokakarya
2.5 Penyusunan Rencana Tindak

3. Hasil Kegiatan
3.1 Respon Daerah terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Pandangan Stakeholder terhadap Konsep Keberlanjutan ABPL-BM
3.3 Dukungan dan komitmen daerah selama proses kebijakan
3.4 Pemahaman terhadap Kebijakan Nasional
3.5 Isu-Isu Strategis ABPL Berbasis Masyarakat di Kabupaten Lebak
3.6 Program Pembangunan ABPL-BM yang Berkelanjutan

4. Pembelajaran dan Rekomendasi
4.1 Beberapa Pelajaran Penting
4.2 Rekomendasi

Lampiran
Lampiran 1. Pemahaman Daerah terhadap 11 Pokok Kebijakan AMPL-BM secara umum
Lampiran 2. Pemahaman Daerah terhadap 16 Strategi Pelaksanaan AMPL-BM di Kabupaten Lebak
Lampiran 3. Presentasi Umum Kebijakan Nasional Berbasis Masyarakat
Lampiran 4. Hasil Lokakarya Pemahaman Kebijakan Nasional dan Isu Strategis Pembangunan AMPL-BM
 

Laporan akhir kegiatan operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat adalah merupakan laporan yang merangkum semua kegiatan selama kurun waktu awal Juli 2004 sampai dengan pertengahan Desember 2004 di Kabupaten Kebumen.

Daftar Isi:

Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Ringkasan

1. Pendahuluan
1.1 Gambaran Umum Kabupaten Kebumen
1.2 Kondisi Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat
1.3 Kondisi Layanan AMPL

2. Operasionalisasi Kebijakan Nasional
2.1 Proses Pelaksanaan
2.2 Koordinasi Persiapan
2.3 Paparan Umum
2.4 Lokakarya I
2.5 Kajian Keberhasilan dan Kegagalan Pembangunan AMPL
2.6 Dialog Interaktif di ratih TV
2.7 Lokakarya Akhir (Gabungan Lokakarya II dan III)

3. Hasil Kegiatan
3.1 Respon Daerah terhadap Pelaksanaan Kebijakan
3.2 Respon Stakeholder terhadap Konsep Keberlanjutan AMPL
3.3 Dukungan dan Komitmen Daerah selama Proses Fasilitasi
3.4 Pemahaman Daerah terhadap Kebijakan Nasional AMPL
3.5 Beberapa Isu Strategis AMPL
3.6 Program Pembangunan AMPL Daerah
3.7 Merumuskan Visi dan Misi Pembangunan AMPL

4. Pembelajaran dan Rekomendasi
4.1 Beberapa Pelajaran Penting
4.2 Rekomendasi
 

Penyusunan laporan akhir ini merupakan pencatatan dari keseluruhan proses fasilitasi antara bulan Juni s.d Desember 2004, yang dimaksudkan sebagai bahan pertanggungjawaban fasilitator/konsultan daerah AMPL wilayah Bangka Belitung kepada Sekretariat WASPOLA dan Pokja Nasional AMPL.
  
Laporan akhir ini merupakan uraian dari kegiatan lokakarya/presentasi sosialisasi, lokakarya kaji ulang Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), focus group discussion dan lokakarya diseminasi operasionalisasi Kebijakan Nasional AMPL di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Daftar Isi:

Daftar Isi
Kata Pengantar
Daftar Singkatan
Ringkasan

1. Pendahuluan
1.1 Gambaran Umum Wilayah
1.2 Kondisi Kesehatan Masyarakat
1.3 Kondisi Layanan AMPL

2. Operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat
2.1 Proses Pelaksanaan
2.1.1 Koordinasi Persiapan
2.1.2 Presentasi Umum
2.1.3 Lokakarya

3. Hasil Kegiatan
3.1 Respon Daerah terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Pandangan Pemegang Andil terhadap Konsep Keberlanjutan AMPL
3.3 Dukungan dan Komitmen Daerah selama Proses Kebijakan
3.4 Pemahaman Daerah terhadap Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat
3.5 Isu Strategis AMPL Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.6 Program Diseminasi Operasionalisasi Kebijakan AMPL Berbasis Masyarakat

4. Pembelajaran dan Rekomendasi
4.1 Beberapa Pelajaran Penting
4.2 Rekomendasi

Lampiran
- Resume Kegiatan Penting
- Hasil Kajian Pendalaman Kebijakan dan Permasalahan AMPL
- Kliping Koran
 

Laporan ini adalah rangkuman dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan di Propinsi Banten selama tahun 2004. Fasilitasi yang diberikan dalam rangka kegiatan ”Implementasi Kebijakan Nasional AMPL yang Berbasis Masyarakat” telah berjalan selama kurang lebih 7 bulan.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar Isi

1. Pendahuluan
1.1 Gambaran Umum Provinsi Banten

2. Operasionalisasi Kebijakan Nasional
2.1 Proses Pelaksanaan
2.2 Lokakarya
2.3 Kajian Faktor Keberhasilan dan Kegagalan Pembangunan AMPL

3. Hasil Kegiatan
3.1 Respon Daerah terhadap Pelaksanaan Kebijakan
3.2 Pandangan Pemangku Kepentingan terhadap Konsep Keberlanjutan
3.3 Dukungan dan Komitmen Daerah selama Proses Kebijakan
3.4 Pemahaman Daerah terhadap Kebijakan Nasional
3.5 Isu Strategis AMPL Propinsi Banten

4. Pembelajaran dan Rekomendasi
4.1 Beberapa Pelajaran Penting
4.2 Rekomendasi
 

Penyusunan laporan akhir ini merupakan pencatatan dari keseluruhan proses fasilitasi pada bulan Juni sampai dengan Desember 2004, dengan tujuan menginformasikan kondisi pelaksanaan fasilitasi daerah di Kabupaten Bangka Belitung. Laporan akhir ini merupakan uraian dari kegiatan awal (lokakarya sosialisasi), kegiatan tengah (lokakarya kaji ulang Kebijakan Nasional AMPL, penggalian isu/permasalahan AMPL tingkat kecamatan, dialog publik lewat radio, koordinasi dengan pimpro AMPL dan lokakarya penyusunan visi-misi dan rencana kerja AMPL daerah) serta kegiatan akhir (lokakarya pembahasan naskah akademis dan renstra AMPL Kabupaten Bangka Selatan)

Daftar Isi:

Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Kata Pengantar
Daftar Singkatan
Ringkasan

1. Pendahuluan
1.1 Gambaran Umum Wilayah
1.2 Kondisi Kesehatan Masyarakat
1.3 Kondisi Pelayanan AMPL

2. Operasionalisasi Kebijakan Nasional
2.1 Proses Pelaksanaan
2.2 Lokakarya
2.3 Kajian Isu/Permasalahan AMPL Tingkat kecamatan
2.4 Dialog Kebijakan Nasional
2.5 Penyusunan Rencana Tindak

3. Hasil Kegiatan
3.1 Respon Daerah terhadap Pelaksanaan Kebijakan Nasional
3.2 Pandangan Pemagang Andil Utama terhadap Konsep Keberlanjutan AMPL
3.3 Dukungan dan Komitmen Daerah pada Proses Operasionalisasi
3.4 Pemahaman Daerah terhadap Kebijakan Nasional
3.5 Isu Strategis AMPL Daerah
3.6 Renstra Pembangunan dan Pengelolaan AMPL Daerah

4. Pembelajaran dan Rekomendasi
4.1 Beberapa Pelajaran Penting
4.2 Rekomendasi

Lampiran
Lampiran 1. Kegiatan Penting selama Proses Fasilitasi
Lampiran 2. Kliping Berita Media Massa
 

Tujuan lokakarya ini adalah memberikan pemahaman secara menyeluruh terhadap program WASPOLA, keluaran yang telah dihasilkan dan statusnya sampai saat ini, serta kegiatan yang masih akan dilaksanakan, meningkatkan pemahaman peserta terhadap kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat, serta membantu peserta dalam meningkatkan kemampuannya terhadap proses fasilitasi yang efektif terhadap pelaksanaan kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat di daerah.
  
Output dari lokakarya ini adalah pemahaman para fasilitator daerah dan anggota kelompok kerja yang baru bahwa WASPOLA sebagai proses dalam pengembangan kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat, pemahaman bahwa setiap aspek kebijakan dan faktor-faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaannya di daerah, serta pentingnya fasilitasi pelaksanaan kebijakan di daerah dalam menuju pelayanan AMPL yang berkelanjutan, diperolehnya gambaran tentang pengalaman uji coba sebelumnya, peningkatan kemampuan fasilitasi yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan di daerah, dan pemahaman tentang kesepakatan langkah penting yang perlu dilaksanakan dalam fasilitasi pelaksanaan kebijakan di daerah.
  
Lokakarya dilaksanakan pada tanggal 24-27 Mei 2004 di Hotel Plaza Kota Bukit Indah, Purwakarta. Lokakarya dimulai dengan pengantar dan pembukaan, dilanjutkan dengan presentasi WASPOLA, kemudian berturut-turut presentasi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat, exercises ”Kjian pokok-pokok Kebijakan”, pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat (sharing pengalaman pelaksanaan uji coba), proses fasilitasi (refreshing ketrampilan dasar fasilitasi), diskusi (desain fasilitasi, rencana monitoring dan evaluasi, serta penyusunan rencana kerja), dan terakhir penutupan.

Daftar Isi:

Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Lokakarya
1.3 Keluaran
1.4 Waktu dan Tempat
1.5 Peserta
1.6 Bagan Alir
1.7 Agenda Lokakarya

2. Proses Lokakarya
2.1 Perkenalan
2.2 Kontrak Belajar dan Harapan Peserta
2.3 Berbagi Pengalaman Fasilitasi Daerah
2.4 Pengantar Lokakarya
2.5 Resume Hasil Hari Pertama
2.6 Parade Poster
2.7 Presentasi WASPOLA dan Kebijakan Nasional
2.8 Memahami UU SDA
2.9 Pendalaman Kebijakan Umum
2.10 Pengembangan Pesan dan Komunikasi
2.11 Refreshing Fasilitasi
2.12 Resume Hasil Hari Kedua
2.13 Simulasi Fasilitasi Kebijakan
2.14 Penyusunan Disain Fasilitasi Kebijakan
2.15 Garis Besar Operasionalisasi Kebijakan
2.16 Resume Hasil Hari Ketiga
2.17 Penyusunan Rencan Kerja Fasilitasi

3. Rangkuman, Evaluasi dan Penutupan
3.1 Rangkuman
3.2 Evaluasi
3.3 Penutupan

Lampiran 1. Draft Disain Fasilitasi di Daerah
Lampiran 2. Draft Rencana Kerja Pendampingan di Tingkat Propinsi
Lampiran 3. Draft Rencana Kerja Pendampingan di Tingkat Kabupaten
Lampiran 4. Hasil Evaluasi Lokakarya
 

Catatan ini merupakan rekaman dari kegiatan semi-lokakarya ”Pengembangan Jaringan Komunikasi Pembangunan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan” yang diselenggarakan oleh WASPOLA pada tanggal 21 Oktober 2004 di Hotel Borobudur Jakarta.

Daftar Isi:

Pengantar

1. Presentasi Basah Hernowo (Pengembangan Jaringan Komunikasi Pembangunan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)

2. Tanya Jawab (Q/A)

3. Berbagi Pengalaman (Sharing Experiences)

4. Umpan Balik

5. Penting Diketahui
 

Pelaksanaan fasilitasi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat di Kabupaten Pangkep dilaksanakan selama kurang lebih enam bulan sejak bulan Juni 2004 sampai Desember 2004.

Kegiatan ini bertujuan sebagai proses adopsi kebijakan AMPL di Kabupaten Pangkep dengan harapan agar pembangunan dan pengelolaan sektor AMPL dapat lebih memberikan jaminan keberlanjutan dan efektif.

Laporan ini merupakan hasil serangkaian kegiatan pelaksanaan kebijakan nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat di Propinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar Isi
Ringkasan

1. Pendahuluan
1.1 Gambaran Umum Wilayah
1.2 Kondisi Kesehatan Masyarakat
1.3 Kondisi Layanan AMPL

2. Operasionalisasi Kebijakan Nasional
2.1 Proses Pelaksanaan
2.2 Koordinasi Persiapan
2.3 Presentasi Umum
2.4 Lokakarya
2.5 Kajian Faktor Keberhasilan dan Kegagalan Pembangunan AMPL
2.6 Dialog Kebijakan
2.7 Penyusunan Rencana Tindak

3. Hasil Kegiatan
3.1 Respon Daerah terhadap Pelaksanaan Kebijakan Nasional
3.2 Pemahaman Stakeholders terhadap Konsep Keberlanjutan AMPL
3.3 Dukungan dan Komitmen Daerah selama proses kebijakan
3.4 Pemahaman Daerah terhadap Kebijakan Nasional
3.5 Isu Strategis AMPL Daerah
3.6 Program Pembangunan AMPL Daerah

4. Pelajaran yang Dipetik dan Rekomendasi
4.1 Beberapa Pelajaran penting
4.2 Rekomendasi
 

Laporan ini berisi Pendahuluan yang menguraikan gambaran umum wilayah dan kondisi kesehatan masyarakat, Operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat, yang menguraikan proses pelaksanaan, koordinasi, presentasi umum, lokakarya-lokakarya, kajian faktor keberhasilan dan kegagalan pembangunan AMPL, monitoring dan pembinaan pemerintah daerah kabupaten percontohan, dialog kebijakan dan penyusunan rencana tindak, Hasil kegiatan yang menguraikan respon daerah terhadap kebijakan nasional Pembangunan AMPL berbasis masyarakat, isu strategis AMPL Propinsi Nusa Tenggara Barat, program pembangunan AMPL yang berkelanjutan, Pembelajaran dan Rekomendasi yang menguraikan beberapa pelajaran penting dan rekomendasi sehingga laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemegang andil daerah guna memperbaiki, mengembangkan dan melaksanakan pembangunan AMPL yang berkelanjutan di Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Daftar Isi:

Daftar Isi
Daftar Singkatan
Kata Pengantar
Ringkasan

1. Pendahuluan
1.1 Gambaran Umum Wilayah
1.2 Kondisi Kesehatan Masyarakat
1.3 Kondisi Layanan AMPL

2. Operasionalisasi Kebijakan Nasional
2.1 Proses Pelaksanaan
2.2 Koordinasi Persiapan
2.3 Presentasi Umum
2.4 Lokakarya
2.5 Kajian Faktor Keberhasilan dan Kegagalan Pembangunan AMPL
2.6 Monitoring dan Pembinaan pada Kabupaten Percontohan
2.7 Dialog Kebijakan
2.8 Penyusunan Rencana Tindak

3. Hasil Kegiatan
3.1 Respon Daerah terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Pandangan Stakeholder terhadap Konsep Keberlanjutan AMPL
3.3 Pemahaman Daerah terhadap Kebijakan Nasional
3.4 Isu Strategis AMPL Propinsi Nusa Tenggara Barat
3.5 Program Pembangunan AMPL yang Berkelanjutan

4. Pembelajaran dan Rekomendasi
4.1 Beberapa Pelajaran Penting
4.2 Rekomendasi
 

Laporan ini berisikan (i) Pendahuluan yang menguraikan gambaran umum wilayah dan kondisi kesehatan masyarakat, (ii) Operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat, yang menguraikan proses pelaksanaan, koordinasi, presentasi umum, lokakarya-lokakarya, kajian faktor keberhasilan dan kegagalan pembangunan AMPL, monitoring dan pembinaan pemerintah daerah kabupaten percontohan, dialog kebijakan dan penyusunan rencana tindak, (iii) Hasil kegiatan yang menguraikan respon daerah terhadap kebijakan nasional, pandangan stakeholder terhadap keberlanjutan AMPL, pemahaman daerah terhadap Kebiajakn Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat, isu strategis AMPL Kabupaten Lombok Barat, program pembangunan AMPL yang berkelanjutan, (iv) Pembelajaran dan rekomendasi yang menguraikan beberapa pelajaran penting dan rekomendasi sehingga laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemegang andil daerah guna memperbaiki, mengembangkan dan melaksanakan pembangunan AMPL yang berkelanjutan di Kabupaten Lombok Barat.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Singkatan
Ringkasan

1. Pendahuluan
1.1 Gambaran Umum Wilayah
1.2 Kondisi Kesehatan Masyarakat
1.3 Kondisi Layanan AMPL

2. Operasionalisasi Kebijakan Nasional
2.1 Proses Pelaksanaan
2.2 Kajian Faktor Keberhasilan dan Kegagalan Pembangunan AMPL
2.3 Monitoring dan Pembinaan pada Kabupaten Percontohan
2.4 Dialog Kebijakan
2.5 Penyusunan Rencana Tindak

3. Hasil Kegiatan
3.1 Respon Daerah terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Pandangan Stakeholder terhadap Konsep Keberlanjutan AMPL
3.3 Pemahaman terhadap Kebijakan Nasional
3.4 Isu Strategis AMPL Kabupaten Lombok Barat
3.5 Program Pembangunan AMPL yang Berkelanjutan

4. Pembelajaran dan Rekomendasi
4.1 Beberapa Pelajaran Penting
4.2 Rekomendasi