Peraturan Menteri

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional

Pokja PPAS   11 April 2019 731

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional mengatur: a) susunan organisasi, b) jabatan, pengangkatan dan pemberhentian, c) tata kerja, dan d) pendanaan.

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan

Pokja PPAS   11 April 2019 593

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan mengatur perubahan pada Pasal 1, Pasal 2, dan judul BAB III, serta penambahan Pasal 2A, BAB IIIA, dan BAB VIA.

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Pokja PPAS   11 April 2019 877

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum mengatur: a) Pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, b) Susunan organisasi, c) Jabatan, pengangkatan dan pemberhentian, serta d) Tata kerja.

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Pokja PPAS   11 April 2019 3.374

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengatur perubahan pada Pasal 1, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 54, Pasal 60, Pasal 69, Pasal 76, Pasal 112, Pasal 121, serta penambahan BAB IXA yakni Pasal 121A.

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Pokja PPAS   11 April 2019 701

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengatur perubahan pada Pasal 1 serta penambahan pada Pasal 117A dan Pasal 123B.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

Pokja PPAS   11 April 2019 1.392

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 memuat RPJM Nasional yang mencakup strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Pokja PPAS   11 April 2019 1.549

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengatur perubahan pada Pasal 63 dan Pasal 76, serta penambahan Pasal 123A.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Pokja PPAS   11 April 2019 804

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum

Pokja PPAS   11 April 2019 624

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum mengatur Jaminan Pemerintah Pusat, Subsidi Bunga, serta Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan.  Dalam rangka percepatan penyediaan air minum, Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dapat memberikan: a) jaminan atas pembayaran kembali kredit PDAM kepada bank; dan b) subsidi atas bunga yang dikenakan oleh bank.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan

Pokja PPAS   11 April 2019 588

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan mengatur perubahan pada Pasal 1, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, serta penambahan Pasal 6A, Pasal 9A, dan Pasal 12A.