Peraturan Menteri

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum

Pokja PPAS 24 April 2019 2.307

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum mengatur: a) Nama, Objek, Subjek, dan Tarif Retribusi Jasa Umum; b) Pemungutan Retribusi, c) Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; d) Prinsip Penetapan Tarif Retribusi; e) Pengembalian Kelebihan Pembayaran; f) Kadaluwarsa Penagihan; g) Pemeriksaan; dan h) Insentif Pemungutan.

baca lebih lanjut

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

Pokja PPAS 24 April 2019 2.101

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah mengatur: a) Asas dan Tujuan; b) Tugas dan Wewenang; c) Hak dan Kewajiban; d) Perizinan; e) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; f) Retribusi Pelayanan Persampahan; g) Kompensasi; h) Peran Masyarakat; i) Pengawasan dan Pembinaan; j) Pembiayaan; k) Larangan dan ;) Sanksi Administratif.

baca lebih lanjut

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pokja PPAS 24 April 2019 1.407

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik mengatur: a) Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; b) Pengelolaan; c) Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat; d) Kerjasama; e) Perizinan; f) Larangan; g) Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian; serta h) Sanksi Administratif.

baca lebih lanjut

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pokja PPAS 24 April 2019 1.590

baca lebih lanjut

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah

Pokja PPAS 24 April 2019 1.744

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah mengatur: a) Pengelolaan Sampah; b) Tugas dan Wewenang; c) Hak, Kewajiban dan Larangan; d) Peran Masyarakat; e) Perizinan; f) Sanksi Administratif; g) Penyelesaian Sengketa; serta h) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

baca lebih lanjut

Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2018 tentang Layanan Penyedotan dan Pengangkutan Limbah Cair (Tinja) pada Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

Pokja PPAS 24 April 2019 829

Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2018 tentang Layanan Penyedotan dan Pengangkutan Limbah Cair (Tinja) pada Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat mengatur: a) Pembentukan, Kedudukan dan Tugas; b) Susunan Organisasi; c) Uraian Tugas dan Fungsi; d) Output dan Target Layanan; e) Kelompok Jabatan Fungsional; f) Kepegawaian; g) Pembiayaan; dan h) Tata Kerja.

baca lebih lanjut

Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2018 tentang Layanan Penyedotan dan Pengangkutan Limbah Cair (Tinja) pada Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

Pokja PPAS 24 April 2019 848

Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2018 tentang Layanan Penyedotan dan Pengangkutan Limbah Cair (Tinja) pada Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat mengatur: a) Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik; b) Layanan Penyedotan dan Pengangkutan Limbah Cair (Tinja); c) Retribusi dan Jasa Pelayanan; dan d) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

baca lebih lanjut

Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat

Pokja PPAS 24 April 2019 1.062

Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat mengatur: a) pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan SPALD-S; b) penyelenggaraan SPALD-S.

baca lebih lanjut

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 31 Tahun 2014 tentang Roadmap Sanitasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019

Pokja PPAS 24 April 2019 909

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 31 Tahun 2014 tentang Roadmap Sanitasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019 memuat arah kebijakan pembangunan sanitasi di Wilayah Provinsi, strategi kebijakan sanitasi untuk dijadikan salah satu program prioritas ke dalam RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

baca lebih lanjut

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2017 tentang Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh dan Berkelanjutan

Pokja PPAS 24 April 2019 857

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2017 tentang Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh dan Berkelanjutan mengatur: a) Ruang Lingkup Kegiatan; b) Penyelenggaraan; c) Sekretariat Gerakan; d) Pendanaan; e) Penghargaan; f) Pengawasan; dan g) Evaluasi.

baca lebih lanjut

Peraturan Menteri

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2018 tentang Layanan Penyedotan dan Pengangkutan Limbah Cair (Tinja) pada Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2018 tentang Layanan Penyedotan dan Pengangkutan Limbah Cair (Tinja) pada Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 31 Tahun 2014 tentang Roadmap Sanitasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2017 tentang Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh dan Berkelanjutan

Tentang Kami

Kegiatan

Database