Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2017 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

Pokja PPAS   23 April 2019 660

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2017 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan mengatur: a. skema BP2BT; b. persyaratan; c. penyaluran Dana BP2BT; d. pencairan Dana BP2BT; e. pengendalian dan pengawasan; f. pengembalian bantuan; dan g. pelaporan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2017 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Wilayah Sungai

Pokja PPAS   23 April 2019 1.174

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2017 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Wilayah Sungai mengatur: a. pembentukan; b. kedudukan, tugas dan fungsi; c. susunan organisasi dan tata kerja; d. kriteria dan mekanisme pemilihan anggota; e. hubungan kerja antar TKPSDA WS; dan f. pembiayaan. 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Pokja PPAS   23 April 2019 1.208

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung mengatur penambahan Pasal 61A.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional

Pokja PPAS   23 April 2019 633

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional mengatur: a) Kedudukan, Tugas dan Fungsi; b) Susunan Organisasi; c) Kelompok Jabatan Fungsional; d) Jabatan; e) Tata Kerja, dan f) Pendanaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 36/PRT/M/2016 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sekretariat Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Pokja PPAS   23 April 2019 755

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 36/PRT/M/2016 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sekretariat Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum mengatur Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja dari BPPSPAM.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Pokja PPAS   23 April 2019 5.695

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum mengatur: a. Landasan Penyelenggaraan SPAM; b. SPAM JP dan SPAM BJP; c. Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM; dan d. Pembinaan dan Pengawasan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Pokja PPAS   23 April 2019 3.317

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah mengatur perubahan pada Pasal 10, Pasal 25, Pasal 38, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 73, 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha

Pokja PPAS   23 April 2019 1.114

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha mengatur: a. Izin Penyelenggaraan SPAM untuk kebutuhan sendiri; b. Tarif Air Minum; dan c. Pengawasan kualitas, kuantitas dan kontinuitas dimiliki oleh Badan Usaha.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Pokja PPAS   23 April 2019 1.744

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah mengatur: a. kemudahan dan/atau bantuan perolehan rumah; b. FLPP; c. subsidi bunga kredit perumahan; d. SBUM; e. pemanfaatan rumah sejahtera tapak dan satuan rumah sejahtera susun; f. pengembalian kemudahan dan/atau bantuan perolehan rumah; g. pengendalian dan pengawasan program; dan h. pelaporan.