Publikasi
Membumikan MDGs di Seantero Nusantara (Paket A MDGs)
Th.
1.015
MDGs adalah sebuah deklarasi pembangunan yang berpihak pada pemenuhan hak-hak dasar manusia yang mengarah kepada peningkatan kualitas hidup. Dideklarasikan di New York oleh 189 negara anggota PBB pada bulan September 2000, sehingga menjadi komitmen semua negara untuk melaksanakannya sebagai bagian program pembangunan nasional.
MDGs menetapkan 8 tujuan pembangunan yang diuraikan menjadi 21 target dan sejumlah indikator untuk pemantauan yang akan dicapai dalam periode 1990-2015.
Leaflet ini berisi uraian dari tujuan dan target MDGs, indikator dari target MDGs, apa, bagaimana, tujuan penyajian indikator MDGs, manfaat monitoring MDGs, manfaat analisis data, uji coba model pendataan, serta replikasi model pandataan MDGs (http://mdgs-dev.bps.go.id)
MDGs Millenium Development Goals (Tujuan Pembangunan Milenium): Mutlak Dicapai, 2015!
Th.
1.171
Deklarasi Pembangunan Millenium berpihak pada pemenuhan hak-hak dasar manusia yang mengarah kepada peningkatan kualitas hidup. Dideklarasikan di New York oleh 189 negara anggota PBB pada bulan September 2000.
MDGs menetapkan 8 tujuan pembangunan yang diuraikan menjadi 18 target dan 48 indikator untuk pemantauan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1990-2015, dan setiap negara telah komit untuk melaksanakannya menjadi bagian program pembangunan nasional.
Leaflet ini berisi penjabaran dari 8 tujuan dan 18 target dari MDGs.
Ketersediaan Data dan Alur Data Sektoral (Paket B MDGs)
Th.
1.043
Upaya pemantauan dan evaluasi keberhasilan terhadap tujuan pembangunan telah banyak dilakukan oleh pusat terlihat antara lain dari adanya lampiran daftar indikator kinerja pada Undang-Undang No.25 tahun 1999 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Indikator tersebut dipakai sebagai tolok ukur keberhasilan program pembangunan yang dilakukan pemerintah.
Berbagai kegiatan telah dilakukan untuk menyusun indikator pembangunan seperti pengumpulan data melalui sensus, survei, dan sistem pelaporan. Menurut Undang-Undang Statistik No.16 Tahun 1997 tentang Statistik, tugas mengumpulkan data dasar yang umumnya melalui sensus dan survei dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan tugas pengumpulan data sektoral melalui sistem pelaporan umumnya dilakukan oleh departemen sektor.
Membangun Data Berkualitas di Tingkat Kabupaten/ Kota (Paket C MDGs)
Th.
1.037
Kebutuhan data dan sistem inforasi pada saat ini merupakan kebutuhan yang tidak terbantahkan, sehingga pengadaan data yang baik dan benar baik sektoral maupun lintas sektor, baik bersumber dari pencatatan kegiatan dari berbagai instansi/sektor sangat diperlukan. Informasi merupakan suatu hal yang harus dimiliki para stakeholder, dari peneliti sampai dengan pembuat kebijakan. Informasi dapat membantu menentukan arah pembangunan pemerintahan maupun strategi usaha. Informasi yang dikemas dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan dapat menentukan keputusan seorang kepala pemerintahan atau penelitian perorangan.
Dari hasil uji coba di Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, di setiap sektoral masih belum bisa menggambarkan indikator pencapaian MDGs tingkat kabupaten, apalagi kecamatan.
Leaflet ini menguraikan tentang cara membangun data berkualitas di tingkat kabupaten/ kota; meliputi bagaimana membangun data berkualitas, tahapan pengumpulan dan penyajian data, memahami penyusunan kuesioner, kegiatan dari pengolahan data, software pengelolaan data seperti, CSPro (The census and Survey Processing System), SPSS (Statistical Package for the Social Science) dan, DevInfo.
Pembelajaran Pelaksanaan MDGs di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Paket E MDGs)
Th.
1.015
Data MDGs sangat penting bagi perencanaan dan monitoring kegiatan pembangunan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, untuk memantau capaian semua target MDGs yang telah dituangkan dalam RPJM Nasional dan daerah. Data dan informasi yang telah dikumpulkan dalam kegiatan MDGs seperti pengumpulan data sektoral, survei dan sensus SPIBM (Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat) bermanfaat bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah di masing-masing sektor. Disamping dapat pula digunakan untuk membanguni database dalam penyusunan RPJMD kabupaten/ kota dan penyusunan renstra di masing-masing SKPD terkait.
Leaflet ini mengurai tentang pentingnya data MDGs bagi pemerintah daerah, upaya yang harus dilakukan untuk membangun data berkualitas daerah, model sistem pendataan MDGs (pendataan sektoral, survei MDGs kecamatan, sensus model SIPBM), aplikasi Sistem Database Desa (SDD), serta monitoring pencapaian MDGs.
Pencapaian Indikator MDGs di Lima Kabupaten di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Paket D MDGs)
Th.
963
Leaflet ini memberikan gambaran mengenai pencapaian beberapa indikator MDGs, serta perbandingannya antar kabupaten dan kecamatan. Pencapaian setiap tujuan MDGs di masing-masing kabupaten digambarkan dengan grafik laba-laba, yang berasal dari indeks komposit pada setiap tujuan. Penghitungan indeks komposit tersebut menggunakan asumsi bahwa setiap tujuan mempunyai bobot yang sama.
Lingkungan Sehat Masyarakat Mandiri - LESTARI
Th.
1.558
Lingkungan Sehat Masyarakat Mandiri – LESTARI mencoba mengurangi beban lingkungan sembari mencapai manfaat ekonomis melalui sejumlah uji coba proyek percontohan yang ramah lingkungan pada area air, sanitasi dan sampah padat. Proyek ini bekerja di tiga RW di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara.
Leaflet ini menguraikan tentang proyek LESTARI, meliputi latar belakang, lokasi, aktivitas, tujuan, durasi, kemitraan, penyandang dana, serta contact person dari proyek ini.
Materi Konferensi Sanitasi Nasional 2009 (Mempercepat Pembangunan Sanitasi untuk Memenuhi Pelayanan Dasar Rakyat Indonesia Jakarta, 8-10 Desember 2009)
Th.
1.055
CD ini berisi seluruh materi dari kegiatan Konferensi Sanitasi Nasional (KSN) 2009 di Jakarta 8-10 Desember 2009 lalu di Hotel Millenium Kebon Sirih.
Program Jasa Lingkungan: Pembiayaan Jasa Lingkungan
11 Desember 2009
1.025
Program Pelayanan Lingkungan USAID mempromosikan kesehatan yang lebih baik melalui perbaikan pengelolaan sumber daya air dan perluasan akses ke layanan air bersih dan sanitasi.
Leaflet ini menjelaskan tentang lingkup kerja pembiayaan pelayanan lingkungan ESP, serta pencapaian utama program Pembiayaan Jasa Lingkungan (ESP) selama 2006.
Perubahan Dimulai di Sini (Mercy Corps Indonesia)
11 Desember 2009
2.152
Mercy Corps berada di Indonesia untuk mencari dan menangani akar permasalahan dari kemiskinan, sehingga mampu meningkatkan mutu kehidupan masyarakat perkotaan, pesisir serta mereka yang terkena dampak bencana dan konflik. Mercy Corps mulai menerapkan programnya di Indonesia sejak tahun 1999 melalui penekanan pada penyediaan fasilitas hidup mendasar seperti air dan sanitasi, peningkatan ekonomi, perbaikan lingkungan, kesehatan dan gizi, serta respons tanggap darurat. Lebih dari 400 staf nasional serta internasional Mercy Corps bekerja berdasarkan obyektif tersebut, dan telah membantu lebih dari 1.000.000 orang Indonesia.
Leaflet ini menguraikan tentang kegiatan Mercy Corps di seluruh Indonesia, meliputi program-program perkotaan, program pemulihan ekonomi, program tanggap darurat dan pengurangan risiko bencana, serta program pengembangan pasca tsunami.