Breaking News AMPL (11 Kebijakan Nasional AMPL), subtitle English

“Krisis melanda Indonesia”. Demikian kalimat yang mengawali sebuah tayangan video tentang 11 Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL di Indonesia. Krisis seperti apa yang sebenarnya sedang menimpa negeri tercinta ini

Lebih dari 100 juta penduduk Indonesia yang tersebar di 30 ribu desa tidak memiliki akses terhadap air minum dan tinggal di lingkungan yang dalam kondisi tidak sehat. Berdasarkan hasil studi review pembiayaan AMPL tahun 2003-2005, anggaran pembangunan AMPL hanya 0,01 persen sampai 1,37 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Artinya, bidang air minum dan sanitasi dasar belum mendapatkan perhatian banyak pihak.

Gambaran nyata krisis air minum dan penyehatan lingkungan yang tidak hanya terjadi di Indonesia tersebut dikemas dalam breaking news untuk lebih memudahkan dalam mengomunikasikan 11 kebijakan melalui media audiovisual.

Desi Anwar dan Happy Salma, dua public figure yang bertindak sebagai presenter dan pengantar laporan khusus dalam video ini dari pelaksanaan 11 Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL di Indonesia di daerah-daerah.

Dalam video yang diproduksi WASPOLA dan Pokja AMPL Nasional ini menghadirkan enam kepala daerah di Indonesia yang bercerita bagaimana penerapan 11 kebijakan bidang AMPL. Mereka adalah Gubernur Provinsi Banten Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Provinsi Sumatera Barat Gunawan Fauzi, Wakil Gubernur Provinsi NTT Frans S. Leburaya, Bupati TTS D.A Banunaek, Bupati Kabupaten Kebumen Rustriningsih, dan Bupati Kabupaten Solok H. Gusmal.

Video berdurasi 30 menit ini kini dilengkapi dengan teks dalam bahasa Inggris dan menjadi media pembelajaran penanganan masalah AMPL ini tersedia di Perpustakaan Sekretariat Pokja AMPL Nasional, Jakarta.