Kategori Digilib
Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin
Alan Prouty, dkk
Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2008, xii + 113 hal + CD
Th. 2008
361 BAD b
pro-poor planning & budgeting (P3B), kemiskinan, masalah sosial & kesejahteraan sosial
Direktorat Permukiman dan Perumahan, Bappenas
1.950 kali
Buku panduan ini dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan Pro-Poor Planning and Budgeting ke Pemda Kabupaten/ Kota dan dapat dijadikan pegangan dalam menerapkan proses perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin.
Untuk mempermudah, buku ini dibagi ke dalam 8 bab, yaitu Bab 1 menjelaskan mengenai kemiskinan secara umum, dan dilanjutkan dengan pengertian mengenai perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin di Bab 2. Pada bab 3 akan digambarkan bagaimana mengoptimalkan peran seluruh pemangku kepentingan yang diikuti dengan tahapan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin di Bab 4 dan 5. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perancangan program penanggulangan kemiskinan serta kegiatan monitoring dan evaluasi program tersebut dijelaskan pada bab 6 dan 7. Sebagai penutup, pada bab 8 disampaikan keterkaitan masing-masing abb dan bagaimana bab-bab yang saling terkait tersebut akan dapat diterapkan untuk mewujudkan rencana dan anggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin, serta juga dijelaskan tentang pentingnya unsur lain yaitu peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan dalam rangka mensukseskan penyusunan rencana dan anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin.
Daftar Isi:
Kata Sambutan
Kata Pengantar
Daftar Istilah
Daftar Isi
Daftar Kotak
Daftar Gambar
Daftar Tabel
Bab 1. Memahami Kemiskinan dan Penanggulangannya
Bab 2. Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin: Konsep-Konsep Dasar
2.1 Definisi dan Konsep Dasar
2.2 Memahami Kemiskinan
2.3 Identifikasi Masyarakat Miskin
2.4 Mengukur Kemiskinan
2.5 Memetakan Kemiskinan
Bab 3. Mendayagunakan Peran Para Pemangku Kepentingan
3.1 Kerjasama dengan Semua Pihak: Mengapa Perlu Dengan Siapa dan Kapan
3.2 Konsultasi dengan Masyarakat Miskin--Mitra Kita
3.3 Peran Organisasi Kemasyarakatan
3.4 Peran Anggota DPRD
3.5 Peran Sektor Swasta
3.6 Peran Media
Bab 4. Menyusun Rencana yang Berpihak pada Masyarakat Miskin
4.1 Menelaah Kualitas Dokumen Perencanaan
4.2 Menelaah Proses Perencanaan yang Berlaku
4.3 Perencanaan dengan Fokus pada Prioritas, Keluaran dan Hasil
Bab 5. Menyusun Anggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin
5.1 APBD Berbasis Kinerja dan Berpihak pada Masyarakat Miskin
5.2 Menelaah Kualitas Dokumen Anggaran
5.3 Menelaah Proses Penganggaran
5.4 Menerapkan Prinsip-Prinsip Pro-Poor dalam Penyusunan APBD
Bab 6. Merancang Implementasi Program-Program Penanggulangan kemiskinan
6.1 Merancang Implementasi Program: Perlu Perhatian Lebih
6.2 Merancang Proses Implementasi secara SEksama
6.3 Sosialisasi
6.4 Pengaduan Masyarakat dan Pengelolaannya
6.5 Merancang Keberlanjutan dan Strategi Mengakhiri Program
Bab 7. Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan
7.1 Definisi dan Konsep Dasar
7.2 Merancang Monitoring dan Evaluasi Sebelum Implementasi
7.3 Monitoring: Unsur-unsur dan Langkah-langkah Utama
7.4 Evaluasi: Unsur-unsur dan Langkah-langkah Utama
7.5 Kelembagaan dan Pengembangan Kapasitas Monitoring dan Evaluasi
Bab 8. Menerapkan Panduan untuk Menurunkan Kemiskinan
8.1 Kerangka Penerapan P3B
8.2 Mengembangkan Pengetahuan, Kemampuan dan Kapasitas Pelaku untuk Melaksanakan P3B (Knowlwdge and Knowhow serta SDM)
8.3 Pengembangan Kelembagaan
8.4 Instrumen yang Tepat
Lampiran. Sumber-Sumber/ Referensi yang Berguna