Buku Pegangan 2006 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

Buku pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah tahun 2006 ini disusun untuk dapat dijasikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengawal dan mengupayakan pencapaian berbagai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, khususnya dalam tahun 2006 ini.

Buku pegangan (handbook) ini dimaksudkan untuk membangun kesamaan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Daerah tentang hak, kewajiban, dan tanggungjawab serta peranan masing-masing di dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional dan daerah berdasarkan penerapan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang telah menjadi komitmen bangsa.

Substansi yang terkandung di dalam buku ini tidak hanya menliputi hal-hal yang normatif, tetapi juga secara spesifik mengemukakan beberapa permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang perlu diupayakan pada tahun 2006, dikaitkan dengan sasaran dan indikator pencapaian prioritas pembangunan yang perlu diperhatikan bersama.

Daftar Isi:

Kata Sambutan
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Singkatan

Bab I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan

Bab II. Sasaran dan Indikator Pencapaian Pembangunan
2.1 Sasaran RPJM Nasional
2.2 Pembangunan Daerah dalam Pencapaian Sasaran Nasional
2.3 Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

Bab III. Landasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
3.1 Grand Design Desentralisasi dan Otonomi Daerah ke depan
3.2 Landasan Hukum Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah
3.3 Landasan Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah
3.4 Status Peraturan Perundangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

Bab IV. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4.1 Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Pilkada
4.2 Penataan Ruang
4.3 Penyelenggaraan Otonomi Khusus
4.4 Pelaksanaan Pembangunan Pertahanan dan Keamanan
4.5 Pelaksanaan Hubungan Luar Negeri

Bab V. Pengelolaan Pembangunan Daerah
5.1 Perencanaan dan Penganggaran
5.2 Pengorganisasian
5.3 Pelaksanaan
5.4 Pengendalian dan Evaluasi

Bab VI. Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah
6.1 Penyelenggaraan Keuangan Daerah
6.2 Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara
6.3 Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
6.4 Pengelolaan Keuangan Daerah
6.5 Rencana Aksi Nasional Desentralisasi Fiskal (RANDF)

Bab VII. Permasalahan Strategis Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
7.1 Isu-Isu dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
7.2 Isu-isu Dalam Pembangunan Daerah
7.3 Isu-isu Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
7.4 Isu-isu Strategis Lintas Sektoral
7.5 Isu-isu Strategis Sektoral

Bab VIII. Prioritas dan Anggaran 2006
8.1 Prioritas Pembangunan 2006
8.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Program Prioritas 2006
8.3 Prioritas Anggaran 2006

Lampiran 1
Lampiran 2
Lampiran 3
Lampiran 4