Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (Infrastruktur dan Pembangunan Daerah: Membantu Pengurangan Kemiskinan)

Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah edisi tahun 2008 ini terdiri dari enam bab, yang memuat diantaranya; pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2008 di bidang infrastruktur, dukungan infrastruktur dalam percepatan pembangunan daerah, kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan langkah-langkah yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah yang dianjurkan Pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur, dengan orientasi penyediaan lapangan kerja untuk pengurangan kemiskinan.

Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa buku ini disusun dengan maksud agar dapat digunakan sebagai referensi bagi para penyusun dan pembuat kebijakan di daerah dalam pembangunan infrastruktur. Adapun tujuannya adalah menyamakan persepsi akan pentingnya tertib administrasi dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur daerah bagi para pemangku kepentingan. Buku ini selain dapat dijadikan sebagai panduan, terutama tentang peraturan dan perundangan (glossary) yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, juga dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan dan menjabarkan program-program pemerintah.

Daftar Isi:

Kata Sambutan
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Singkatan

I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Ruang LIngkup
1.4 Sistematika Pembahasan

II. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
2.1 Perkembangan Desentralisasi dan Pelaksanaan Otonomi Daerah
2.2 Permasalahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2.3 Permasalahan dalam Pembangunan Daerah
2.4 Peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah
2.5 Penataan Ruang Wilayah dalam Pembangunan Daerah
2.6 Pembangunan Kawasan Strategis Nasional Bidang Ekonomi

III. RKP dan Kebijakan Anggaran Tahun 2008
3.1 RKP Tahun 2008
3.2 Kebijakan Anggaran Tahun 2008

IV. Dukungan Infrastruktur dan Percepatan Pembangunan Daerah
4.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Infrastruktur di Daerah
4.2 Fungsi dan Peran Infrastruktur dalam Pembangunan Daerah
4.3 Kewenangan Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur
4.4 Kemitraan dalam Pembangunan Infrastruktur di Daerah
4.5 Penataan Ruang Wilayah dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur di Daerah

V. Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
5.1 Kebijakan Umum Pembangunan Infrastruktur
5.2 Sektor Transportasi
5.3 Sektor Energi dan Ketenagalistrikan
5.4 Sektor Telekomunikasi
5.5 Sektor Air Bersih/ Minum
5.6 Sektor Perumahan/ Permukiman
5.7 Sektor Sumber Daya Air
5.8 Kerjasama Antar Daerah
5.9 Kerjasama Pemerintah dengan Swasta

VI. Langkah-Langkah yang dapat Dilakukan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur
6.1 Sektor Transportasi
6.2 Sektor Energi dan Ketenagalistrikan
6.3 Sektor Telekomunikasi
6.4 Sektor Air Bersih/ Minum
6.5 Sektor Perumahan/ Permukiman
6.6 Sektor Sumber Daya Air

Lampiran