Hasil Lokakarya I: Kaji Ulang Kebijakan Nasional dan Identifikasi Isu Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Propinsi Bangka Belitung, Agustus 2004

Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak bulan Juni 2004 telah bekerjasama dengan Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Nasional dalam rangka uji coba dan adopsi kebijakan AMPL Berbasis Masyarakat. Salah satu bentuk keseriusan Propinsi Bangka Belitung dalam merespon kerjasama ini adalah dengan membentuk kelompok kerja AMPL berbasis masyarakat tingkat propinsi Bangka Belitung pada bulan Juli 2004.
  
Salah satu rencana kerja Pokja AMPL Propinsi Bangka Belitung yang paling awal adalah pendalaman kebijakan dan isu-isu strategis AMPL bersama pelaku pembangunan AMPL di Bangka Belitung melalui sebuah lokakarya.
  
Tujuan dari lokakarya ini adalah  mendalami kebijakan AMPL Berbasis Masyarakat serta mengidentifikasi permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pengelolaan pembangunan AMPL di daerah, membangun persepsi bersama tentang kebijakan nasional AMPL Berbasis Masyarakat, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan upaya untuk menjawab tantangan tersebut, mendapatkan peta permasalahan pengelolaan AMPL masa lalu, masa sekarang dan kondisi sekarang, menetapkan prioritas permasalahan pengelolaan AMPL daerah, memperoleh gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pelayanan AMPL di daerah, serta membangun kesadaran bersama terhadap pentingnya keberlanjutan AMPL di daerah.
  
Lokakarya ini dilaksanakan tanggal 25-26 Agustus 2004, bertempat di hotel Bumi Asih Jaya, Pangkalpinang. Lokakarya dimulai dengan pembukaan dan arahan oleh Gubernur, dilanjutkan dengan perkenalan dan harapan peserta lokakarya, sesi Membangun Kepedulian terhadap AMPL (dengan cara mengajak peserta mencermati kondisi AMPL dari data dan kliping koran tentang AMPL di Propinsi Babel), sesi pemahaman terhadap kebijakan (penjelasan singkat tentang latar belakang, proses penyusunan dan hasil penyusunan kebijakan oleh wakil dari WASPOLA, dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok pendalaman kebijakan, tantangan pelaksanaan kebijakan serta upaya menjawab tantangan oleh daerah). Lalu sesi berikutnya yaitu identifikasi isu/permasalahan AMPL daerah, permasalahan dan usulan rencana kerja AMPL propinsi, serta fasilitasi mengenai tugas dan peran Pokja AMPL propinsi.
  
Hasil dari lokakarya ini yaitu adanya kerangka persepsi, tantangan dan alternatif upaya mengatasi tantangan operasionalisasi kebijakan AMPL berbasis masyarakat, daftar permasalahan pengelolaan AMPL daerah masa lalu dan sekarang, kondisi AMPL yang diharapkan pada masa yang akan datang, daftar prioritas masalah penanganan AMPL berbasis masyarakat, serta rencana kerja umum pelaksanaan kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar isi

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Lokakarya
1.3 Output Lokakarya
1.4 Waktu dan Tempat
1.5 Peserta
1.6 Agenda Lokakarya

2. Proses Lokakarya
2.1 Pembukaan dan Arahan
2.2 Perkenalan dan Harapan Peserta
2.3 Membangun Kepedulian terhadap AMPL
2.4 Pemahaman terhadap Kebijakan
2.5 Identifikasi Isu/Permasalahan AMPL Daerah
2.6 Permasalahan dan Usulan Rencana Kerja AMPL Propinsi
2.7 Tugas dan Peran Kelompok Kerja AMPL

3. Rencana Tindak Lanjut

4. Kesimpulan dan Rekomendasi
4.1 Kesimpulan
   4.2 Rekomendasi