Kategori Digilib
Kebijakan dan tindakan pemerintah kota untuk ekonomi informal di beberapa kota di Indonesia.
Pengarang
URDI (Urban And Regional Development Institute)
URDI (Urban And Regional Development Institute)
Penerbit
Jakarta, URDI (Urban And Regional Development Institute), Th. 2005,
Jakarta, URDI (Urban And Regional Development Institute), Th. 2005,
Tahun Terbit
21 Desember 2006
21 Desember 2006
No. Klasifikasi
330. 9 URD k
330. 9 URD k
Kata Kunci
Ekonomi informal, Indonesia
Ekonomi informal, Indonesia
Lokasi
Perpustakaan AMPL
Perpustakaan AMPL
Dilihat
836 kali
836 kali
Di Indonesia, ekonomi informal sejak lama telah mejadi bagian penting dalam perekonomian perkotaan bahkan nasional. Namun sayangnyab kondisi kerja ekonomi informal pada umumnya jauh dari memadai dan dalam berbagai kasus, tergolong berbahaya atau bahkan mengancam keselamatan jiwa. Informal ekonomi merupakan sumber mata pencaharian yang sangat penting bagi sejumlah besar penduduk Indonesia, namun pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah belum memberikan penanganan yang proposional.
Demikian pula dengan kebijakan dan aksi ditingkat pemerintah kota yang pada umumnya bersifat ad-hoc dan kadang saling bertentangan. Sementara beberapa dinas pemerintah kota memberikan dukungan pada kegiatan ekonomi informal, dinas dinas lainnya dari pemerintah kota yang sama terus mengusik dan bahkan menggusur pelaku ekonomi informal, dengan mengatasnamakan ketertiban umum.
Studi ini menemukan berbagai praktik yang ada di beberapa kota di Indonesia yang mengakomodasikan mereka yang bekerja di ekonomi informal serta penggusuran paksa yang terkadang brutal. Mungkin mengkombinasikan pendekatan yang berbeda cukup beralasan di beberapa kasusu, namun ketidak beradaan strategi jangka panjang yang jelas dalam menghadapi issu di tingkat pemerintah kota yang lebih menjadi pusat perhatian.
Buku ini terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama terdiri dari lima bab yang merupakan isi utama dari laporan studi secara keseluruhan. Bagian kedua terdiri dari sepuluh bab yang mendokumentasikan kebijakan dan tindakan tentang ekonomi informal di sepuluh kota terpilih. Sedangkan bagian ketiga melaporkan hasil dari proses konsultasi stakeholder (dua lokakarya sehari serta Focused Group Discussion).
Demikian pula dengan kebijakan dan aksi ditingkat pemerintah kota yang pada umumnya bersifat ad-hoc dan kadang saling bertentangan. Sementara beberapa dinas pemerintah kota memberikan dukungan pada kegiatan ekonomi informal, dinas dinas lainnya dari pemerintah kota yang sama terus mengusik dan bahkan menggusur pelaku ekonomi informal, dengan mengatasnamakan ketertiban umum.
Studi ini menemukan berbagai praktik yang ada di beberapa kota di Indonesia yang mengakomodasikan mereka yang bekerja di ekonomi informal serta penggusuran paksa yang terkadang brutal. Mungkin mengkombinasikan pendekatan yang berbeda cukup beralasan di beberapa kasusu, namun ketidak beradaan strategi jangka panjang yang jelas dalam menghadapi issu di tingkat pemerintah kota yang lebih menjadi pusat perhatian.
Buku ini terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama terdiri dari lima bab yang merupakan isi utama dari laporan studi secara keseluruhan. Bagian kedua terdiri dari sepuluh bab yang mendokumentasikan kebijakan dan tindakan tentang ekonomi informal di sepuluh kota terpilih. Sedangkan bagian ketiga melaporkan hasil dari proses konsultasi stakeholder (dua lokakarya sehari serta Focused Group Discussion).