Kategori Digilib
Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat
Jakarta, Waspola (Bappenas - Departemen Permukiman & Prasarana Wilayah - Departemen Kesehatan - Departemen Dalam Negeri - Departemen Keuangan), 2003, ix + 33 hal + lamp
19 Juli 2010
320.6 DEP k
kebijakan nasional, AMPL-BM, 2003
Perpustakaan AMPL, Telp. 021-31904113
1.117 kali
Kebijakan ini membawa pesan tentang perlunya perubahan paradigma dalam pembangunan sektor air minum dan penyehatan lingkungan terutama pentingnya keberlanjutan pelayanan dan efektivitas penggunaan prasarana dan sarana yang dibangun.
Penyusunan dokumen kebijakan ini bertujuan untuk menghasilkan kebijakan nasional AMPL yang merupakan kesepakatan seluruh instansi/ sektor pusat dan daerah, masyarakat, akademisi, LSM, serta lembaga keuangan bilateral/ multilateral pemberi bantuan dan pinjaman, mengidentifikasi strategi dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dalam sektor AMPL, serta sebagai masukan untuk menyusun program jangka panjang, menengah dan tahunan sektor AMPL, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah sesuai dengan agenda desentralisasi dan reformasi.
Kebijakan ini dijabarkan dalam beberapa strategi pelaksanaan yang diantaranya meliputi penerapan pendekatan tanggap kebutuhan, peningkatan sumber daya manusia, kampanye kesadaran masyarakat, upaya peningkatan penyehatan lingkungan, pengembangan kelembagaan dan penguatan sistem monitoring serta evaluasi pada semua tingkatan proses pelaksanaan.
Kebijakan nasional pembangunan AMPL berbasis masyarakat ini dapat didownload di: http://www.waspola.org/home/component/option,com_wrapper/Itemid,63/
Daftar isi:
Kata Pengantar
Daftar isi
Daftar singkatan
Definisi yang digunakan
I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Perlunya Pembaruan Kebijakan Pembnagunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan
1.3 Ruang Lingkup
II. Kebijakan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat
2.1 Tujuan Umum
2.2 Tujuan Khusus
2.3 Dasar Penetapan Kebijakan
2.4 Kebijakan Umum
III. Strategi Pelaksanaan
IV. Penutup
Daftar Pustaka
Daftar Gambar
Daftar Lampiran