Kategori Digilib
Laporan Pelaksanaan Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat di Daerah (7 Propinsi)
Pengarang
Indonesia. Dirjen PMD. Departemen Dalam Negeri
Indonesia. Dirjen PMD. Departemen Dalam Negeri
Penerbit
Jakarta, Dirjen PMD. Departemen Dalam Negeri Indonesia, 2005
Jakarta, Dirjen PMD. Departemen Dalam Negeri Indonesia, 2005
Tahun Terbit
2005
2005
No. Klasifikasi
371. 37 DIR l
371. 37 DIR l
Kata Kunci
prosiding, AMPL
prosiding, AMPL
Lokasi
Perpustakaan AMPL
Perpustakaan AMPL
Dilihat
835 kali
835 kali
Lokakarya ini bertujuan untuk memahami kebijakan serta memetakan kondisi, potensi, cakupan, dan permasalahan pembangunan AMPL yang berkelanjutan. Sedangkan secara khusus lokakarya ini bertujuan untuk melakukan diseminasi mengenai kebijakan nasional pembangunan AMPL, mendapatkan gambaran prioritas permasalahan AMPL yang perlu ditangani sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan AMPL di propinsi maupun kabupaten/kota, mendapatkan gambaran mengenai data cakupan dan investasi AMPL di propinsi maupun kabupaten/kota, melakukan identifikasi pelaksanaan pembangunan AMPL yang tersedia, membangun kepedulian dalam upaya mengatasi permasalahan pelayanan AMPL, serta menemukan strategi penanganan permasalahan AMPL di propinsi maupun kabupaten/kota dalam jangka pendek, menengah dan panjang menuju layanan AMPL 2015.
Lokakarya ini dirancang secara partisipatif dengan proses yang memungkinkan setiap peserta untuk menyampaikan sumbangan pikirannya secara kondusif. Materi lokakarya mencakup pengenalan program AMPL daerah, pengenalan penyusunan kebijakan AMPL, substansi ekbijakan, konsep pemberdayaan masyarakat dan peran stakeholders dalam dukungan pengembangan kebijakan AMPL daerah.
Keluaran yang tercapai dalam lokakarya ini adalah dipahaminya bahwa sektor AMPL merupakan isu penting dan memerlukan perhatian secara proporsional, kesadaran bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan kunci keberlanjutan pelayanan AMPL, diperolehnya pemahaman pentingnya kebijakan daerah yang mengatur pelaksanaan pembangunan AMPL yang berkelanjutan, diperolehnya gambaran mengenai data cakupan dan investasi AMPL, komitmen daerah dalam upaya penerapan kebijakan nasional pembangunan AMPL yang berkelanjutan, gambaran permasalahan dan keberhasilan pembangunan AMPL berbasis masyarakat, daftar prioritas permasalahan pembangunan AMPL, serta strategi penanganan permasalahan AMPL di provinsi maupun kabupaten/kota dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang menuju layanan AMPL 2015.
Lokakarya ini dirancang secara partisipatif dengan proses yang memungkinkan setiap peserta untuk menyampaikan sumbangan pikirannya secara kondusif. Materi lokakarya mencakup pengenalan program AMPL daerah, pengenalan penyusunan kebijakan AMPL, substansi ekbijakan, konsep pemberdayaan masyarakat dan peran stakeholders dalam dukungan pengembangan kebijakan AMPL daerah.
Keluaran yang tercapai dalam lokakarya ini adalah dipahaminya bahwa sektor AMPL merupakan isu penting dan memerlukan perhatian secara proporsional, kesadaran bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan kunci keberlanjutan pelayanan AMPL, diperolehnya pemahaman pentingnya kebijakan daerah yang mengatur pelaksanaan pembangunan AMPL yang berkelanjutan, diperolehnya gambaran mengenai data cakupan dan investasi AMPL, komitmen daerah dalam upaya penerapan kebijakan nasional pembangunan AMPL yang berkelanjutan, gambaran permasalahan dan keberhasilan pembangunan AMPL berbasis masyarakat, daftar prioritas permasalahan pembangunan AMPL, serta strategi penanganan permasalahan AMPL di provinsi maupun kabupaten/kota dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang menuju layanan AMPL 2015.