Laporan Pembangunan Manusia Indonesia (LPMI) 2004, Ekonomi dari Demokrasi: Membiayai Pembangunan Manusia Indonesia

Laporan Pembangunan Manusia Indonesia (LPMI), Ekonomi dari Demokrasi: Membiayai Pembangunan Manusia di Indoensia terbit pertama kali Juni 2004. Salah satu prioritas yang disorot oleh Laporan tersebut adalah perlunya mencapai satu konsensus nasional untuk memikul tanggung jawab bersama guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat Indonesia dengan menggelar sebuah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) untuk Pembangunan Manusia.
  
Merujuk analisis LPMI 2001, maka LPMI 2004 bermaksud menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya mampu memenuhi hak-hak sipil dan ekonomi yang paling mendasar tersebut. Jika LPMI 2001 lebih memfokuskan diri pada penjelasan ’mengapa’ perlu ada pembangunan manusia, LPMI 2004 menjelaskan ’bagaimana’ cara mencapainya dan ’berapa’ pendanaan yang diperlukan.
  
LPMI ini berfungsi sebagai rujukan untuk pembahasan-pembahasan di tingkat nasional dan daerah tentang peran pembangunan manusia dalam derap langkah pembangunan Indonesia menuju masyarakat yang lebih demokratis dan egaliter.

Daftar Isi:

Ringkasan Eksekutif Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2004
Bab 1. Indonesia dalam Transisi: Membuat Kalkulasi Ekonomi atas Demokrasi
Bab 2. Status Pembangunan Manusia di Indonesia
Bab 3. Pembangunan Manusia sebagai Hak Warga
Bab 4. Menghitung Biaya
Lampiran untuk Bab 4 Dasar Penghitungan Biaya Kesehatan Dasar dan Pendidikan Dasar
Bab 5. Memikirkan Ulang Prioritas-Prioritas Fiskal
Bab 6. KTT Nasional untuk Pembangunan Manusia
Daftar Pustaka
Lampiran
Indikator dan Indeks Pembangunan Manusia
Catatan Teknis
Metode Penghitungan Indeks Komposit
Definisi dan Istilah Statistik