Malapetaka sampah: kasus TPA Bantar Gebang kasus TPA/IPLT Sumur Batu kasus TPST Bojong

Dengan keberadaan UU, maka regulasi pada tingkat lebih rendah akan mengikuti, kemudian dapat disusun panduan - panduan pengelolaan sampah seperti SNI.

Tapi apa yang terjadi di Indonesia Sejumlah daerah telah meiliki Perda pengelolaan sampah dan pada level nasional ada SNI, tetapi UU nya malah belum ada. Padahal produksi sampah mencapai ribuan ton per hari. Seterusnya manajemen sampah secara terpadu bisa dirancang sedemikian rupa disesuaikan dengan sumberdaya/potensi, lingkungan dan sosial budaya.Dalam pengelolaan sampah hendaknya dipilih opsi yang menekan penggunaan teknologi tinggi ramah lingkungan.

Kecepatan teknologi dalam menyediakan kebutuhan umat manusia telah mengubah karakter dan laju timbunan sampah. Teknologi telah mampu mendaur ulang sampah dan mengembalikan sebagai besar komponennya ke siklus alam. Tetapi hingga kini belum ada satu teknologipun yang mampu mengolah sampah tanpa meninggalkan sisa. Sejauh ini teknologi telah berhasil mengurangi volume sampah dan dengan demikian juga kebutuhan lahan untuk menimbunnya. Kebutuhan lahan untuk TPA akan selalu ada walaupun semakin sulit pengadaannya karena lahan semakin terbatas. Hal ini sangat terasa sekali , ketika suatu kota tidak dapat menyediakan lagi lahan TPA yang letaknya jauh dari permukiman penduduk. Dalam situasi seperti ini maka dapat terjadi konflik jika masing - masing saling bersikeras dalam pendiriannya. Pemerintah berpikir, tetapi rakyat yang merasakan.