Pokok - Pokok Kebijakan dan Pedoman Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Lingkungan Hidup

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, pemerintah daerah berkewajiban mengalokasikan sejumlah dana APBD, baik yg bersumber dari dana perimbangan maupun dari PAD utnuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di daerah masing-masing. Dalam kenyataannya pemerintah daerah memiliki berbagai keterbatasan, baik dari segi dana dan kuialitas SDM maupun infrastruktur dan peralatan untuk pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, sehingga banyak persoalan-persoalan lingkungan hidup yang tidak terselesaikan bahkan terakumulasi menjadi semakin kompleks dan dampaknya semakin luas.

Secara umum tujuan penyusunan kebijakan ini adalah untuk memberikan arah dan kejelasan kepada pemerintah daerah otonom atas penugasan dari Menteri Negara Lingkungan Hidup dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun sasaran yang dicapai adalah memperlambat laju penurunan kualitas lingkungan di daerah, terutama yang bersifat lintas propinsi, lintas kabupaten dan kota, berkaitan dengan pengelolaan B3 dan limbah B3, serta implementasi ratifikasi perjanjian internasional. Meningkatkan kapasitas dan mendorong peran pemerintah propinsi, kabupaten dan kota dalam pengelolaan SDA dan LH berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.