Kategori Digilib
SIARAN PERS KSAN- TANTANGAN DAN MASA DEPAN PENYEDIAAN AIR MINUM SERTA SANITASI AMAN DI INDONESIA
Pengarang
POKJA PPAS
POKJA PPAS
Organisasi & Jabatan
KOM POKJA PPAS
KOM POKJA PPAS
Dilihat
914 kali
914 kali
JAKARTA – Pemerintah Indonesia memandang penyediaan air minum dan sanitasi aman di Indonesia, sebagai hak asasi manusia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengamanatkan terwujudnya 100 persen akses air minum layak, termasuk 15 persen akses air minum aman dan 30 persen akses air minum perpipaan, dan 90 persen akses sanitasi layak, meliputi 15 persen akses sanitasi aman, serta penurunan tingkat Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka menjadi 0 persen. Target ini juga menjadi bentuk komitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan/Sustainable Development Goals, utamanya Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak.
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik mencatat, Indonesia telah mencapai 90,78 persen akses air minum layak, 80,29 persen capaian untuk akses sanitasi layak, serta penurunan angka BABS di tempat terbuka adalah sebesar 5,69 persen. Namun, dari total rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak, hanya 7 persen rumah tangga yang memiliki akses aman, sedangkan dari total rumah tangga yang memiliki akses air minum layak, hanya 12 persen yang dinilai aman dan 19 persen yang memiliki akses air minum perpipaan.
“Saya kira ini program besar kita semua. Akses sanitasi aman sangat penting karena hal ini menunjukkan bahwa air limbah domestik harus tidak akan menimbulkan bahaya bagi lingkungan, utamanya tidak mengancam kualitas air minum. Jika dilihat dari proporsi akses aman terhadap akses layak, tampaklah bahwa pemenuhan akses aman perlu segera menjadi perhatian untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) 2022 bertema “Aksi Nyata Mewujudkan Akses Air Minum dan Sanitasi Aman serta Berkelanjutan untuk Semua” di Jakarta, Rabu (25/5).
Untuk itu, di konferensi dua tahunan yang dihadiri baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hingga lembaga dan pihak terkait tersebut, Menteri Suharso menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi seluruh pihak, terutama terkait pendanaan infrastruktur pendukung. “Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, melalui Kerjasama Pendanaan Badan Usaha, dan juga sumber pendanaan inovatif lainnya, seperti dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ziswaf, dana masyarakat, dana corporate social responsibilty, dan mikro kredit,” tutur Menteri Suharso.
Senada dengan Menteri Suharso, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat, tidak hanya untuk membangun infrastruktur di sektor air minum dan sanitasi, tetapi juga memastikan pengoperasian dan pemeliharaannya. Kolaborasi dan komitmen dari berbagai pihak ini menjadi kunci dalam mempercepat penuntasan target air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan. “Kami ingin mengajak kolaborasi, kita tingkatkan. Membangun lebih mudah dibanding pengoperasian dan memeliharanya. Kalau kami bisa membantu membangun, maka pemerintah daerah, kabupaten/kota, dan desa mohon untuk dapat diterima dan dipelihara sebaik-baiknya,” tutur Menteri Basuki.
Sebagai upaya apresiasi bagi kolaborasi yang sudah terlaksana, pemerintah menganugerahkan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Award kepada sejumlah pihak. Penerima penghargaan AMPL Award kategori Pemerintah Daerah diberikan kepada Kota Balikpapan, Kota Mataram Kabupaten Barru, dan Kabupaten Magelang. Untuk kategori komunitas, AMPL Award diberikan kepada Wirausaha Sanitasi Pade Angen, Kabupaten Lombok Tengah; Kelompok Swadaya Masyarakat Ngudimulyo, Kabupaten Sleman; Rumah Senja Kota Mataram; Kelompok Keswadayaan Masyarakat Banyu Mili Sehat, Kabupaten Gunung Kidul; dan Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi Banda Urang, Kabupaten Bandung.
Penerima penghargaan AMPL Award kategori khusus diberikan kepada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Sleman, serta Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Manggarai. Menteri Suharso menyatakan, penyerahan penghargaan tahun ini juga berdasarkan kiprah para pihak di tengah pandemi. “Akses terhadap air minum dan sanitasi tentu menjadi salah satu prioritas kita semua untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi, karena kita tahu persis sistem kesehatan nasional kita terganggu yang terbukti ketika diuji menghadapi Covid-19. Saya mengapresiasi para pemenang dan semoga menuju KSAN selanjutnya di 2024, kita bisa mencapai target yang ditetapkan RPJMN 2020-2024,” tutup Menteri Suharso.
Jakarta, 26 Mei 2022
Parulian Silalahi
Kepala Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas