Studi Pengefektifan Unit Pelayanan Satu Atap dalam Penyelenggaraan Perizinan di Kota Bandung

Pembangunan Unit Pelayanan Satu Atap (UPSA) yang bertujuan untuk melaksanakan perizinan secara terpadu dan terkoordinasi agar masyarakat terhindar dari ekonomi biaya tinggi, diindikasikan belum tercapai dalam pelaksanaannya. Dalam Potret Kepuasan Konsumen Pelayanan Publik Kota Bandung, 2002, Unit Pelayanan Satu Atap (UPSA) menempati peringkat teratas sebagai dinas penyedia pelayanan publik yang dianggap bermasalah oleh konsumen, yaitu sebesar 89% konsumen menganggap pelayanan perizinan yang dilakukan UPSA bermasalah. Padahal tujuan formal pembangunan  Unit Pelayanan Satu Atap (UPSA) adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan perizinan dan citra aparatur pelayanan perizinan di mata masyarakat. Oleh karena itu, terdapat indikasi ketidakefektifan penyelenggaraan perizinan oleh Unit Pelayanan Satu Atap (UPSA). Tujuan studi ini adalah merumusakan upaya-upaya yang diperlukan dalam rangka peningkatan keefektifan Unit Pelayanan Satu Atap (UPSA) dalam penyelenggaraan perizinan di Kota Bandung melalui merumuskan indikator keefektifan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan dan penyebab ketidakefektifan Unit Pelayanan Satu Atap (UPSA) dalam penyelenggaraan perizinan.
 
Buku ini menarik karena merupakan studi kasus mengenai apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dalam menyederhanakan perizinan, dan dapat menginspirasi pemerintah daerah lainnya untuk mengikuti jejak kota Bandung  agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih dekat, murah dan cepat, sehingga dapat membuahkan iklim investasi yang baik dan pada akhirnya ekonomi daerah akan menjadi maju.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Abstrak
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar

Bab 1 Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Rumusan Persoalan
1.3 Tujuan dan Sasaran Studi
1.4 Ruang Lingkup Studi
1.5 Metodologi Studi
1.6 Sistematika Pembahasan

Bab 2 Tinjauan Konsep Keefektifan dalam Penyelenggaraan Perizinan
2.1 Tinjauan Terhadap Perizinan sebagai Pelayanan Publik
2.2 Tinjauan Terhadap Perizinan sebagai Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2.3 Kajian Teori Metode Penelitian
2.4 Indikator dan Tolok Ukur Keefektifan dalam Penyelenggaraan Perizinan

Bab 3 Gambaran Umum Penyelenggaraan Perizinan oleh Unit Pelayanan Satu Atap dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Di Kota Bandung
3.1 Gambaran Organisasi Unit Pelayanan Satu Atap (UPSA) Kota Bandung
3.2 Gambaran Penyelenggaraan Perizinan melalui Unit Pelayanan Satu Atap (UPSA) Kota Bandung
3.3 Produk Penyelenggaraan Perizinan melalui Unit Pelayanan Satu Atap (UPSA) Kota Bandung Ditinjau dari Jumlah Izin, Penerimaan Pajak dan Retribusi Izin
3.4 Gambaran Umum Realisasi Investasi dan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung sebagai Dampak Penyelenggaraan Perizinan
3.5 Kesimpulan Gambaran Umum Unit Pelayanan Satu Atap sebagai Penyelenggara Perizinan dan Dampaknya Terhadap Perekonomian di Kota Bandung

Bab 4 Usulan Pengefektifan Unit Pelayanan Satu Atap (UPSA) dalam Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Bandung
4.1 Identifikasi Faktor-Faktor Ketidakefektifan Unit Pelayanan Satu Atap dalam Penyelenggaraan Perizinan
4.2 Identifikasi Penyebab Ketidakefektifan Unit Pelayanan Satu Atap dalam Penyelenggaraan Perizinan
4.3 Usulan Pengefektifan Unit Pelayanan Satu Atap dalam Penyelenggaraan Perizinan

Bab 5 Temuan Studi dan Kesimpulan Usulan Pengefektifan Unit Pelayanan Satu Atap dalam Penyelenggaraan Perizinan  Di Kota Bandung
5.1 Temuan Studi
5.2 Kesimpulan Studi
5.3 Kelemahan Studi
5.4 Usulan Studi Lanjutan

Daftar Pustaka

Lampiran A Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara Responden
Lampiran B Produk Penyelenggaraan Perizinan melalui Unit Pelayanan Satu Atap (UPSA) Kota Bandung Ditinjau dari Jumlah Izin, Penerimaan Pajak dan Retribusi Izin